Mamuju-DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Persetujuan Pembentukan Panitia Kerja (Panja) DPRD yang akan membahas peraturan tata tertib, kode etik, dan tata beracara DPRD. Rapat ini juga sekaligus mengumumkan susunan keanggotaan fraksi-fraksi DPRD Sulbar Periode 2024-2029. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar. Senin, 30 September 2024. Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua Sementara DPRD Sulbar Amalia Fitri serta dihadiri anggota DPRD Sulbar. Dalam pembukaan rapat, Ketua Sementara DPRD Sulbar Amalia Fitri menekankan pentingnya pembentukan Panja ini sebagai langkah awal yang strategis dalam memastikan tata kelola lembaga legislatif berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan, sekaligus menjaga integritas DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. "Dengan terbentuknya Panja, kami berharap penyusunan peraturan tata tertib, kode etik, dan tata beracara dapat diselesaikan dengan cermat dan cepat, sehingga dapat menjadi acuan bagi seluruh anggota dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan," ujar Amalia. Adapun susunan Pimpinan Panja DPRD Sulbar diantaranya: 1. Pimpinan Panja DPRD Pembahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD: Ketua : Syamsul Samad Wakil Ketua : Munandar Wijaya Sekretaris : Usman Suhuriah 2. Pimpinan Panja DPRD Pembahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD: Ketua : Habsi Wahid Wakil Ketua : Elisabeth Sekretaris : M. Khalil Qibran Dalam rapat ini, diumumkan pula susunan keanggotaan fraksi-fraksi di DPRD Sulbar. Fraksi-fraksi tersebut merupakan representasi dari partai politik yang berhasil meraih kursi di DPRD pada Pemilu 2024. Setiap fraksi nantinya akan berperan dalam berbagai proses pembahasan kebijakan, baik yang bersifat legislasi maupun pengawasan. “Kita telah dengarkan bersama susunan pimpinan Panja DPRD dan Susunan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD, kami berharap dengan telah terbentuknya susunan pimpinan tersebut, maka kami sebagai Pimpinan DPRD mengharapkan agar Pimpinan Panja DPRD dan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD segera melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, sehingga tugas-tugas kedewanan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja dewan yang telah disepakati,”…

Mamuju --Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak Tanggal 27 November Tahun 2024, PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin menginstruksikan agar ASN menjaga netralitas dalam Pilkada Serentak 2024. Hal ini ditegaskan melalui Surat Instruksi Gubernur Sulawesi Barat Nomor 100.3.4.1/4/IX/2024 Tahun 2024 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mulai berlaku per tanggal 25 September 2024. Melalui surat tersebut, PJ Bahtiar menginstruksikan Bupati se Provinsi Sulbar, Sekda Provinsi Sulbar, Kepala Instansi Vertikal Se-Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak melakukan kegiatan politik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan Calon Gubemur dan Wakil Gubemur atau Calon Bupati dan Wakil Bupati. Poin berikutnya, tidak terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah, Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; Tidak membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye, dan/atau; Tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye yang meliputi pertemuan, ajakan himbauan, seruan atau pemberian barang kepada ASN/PNS dalam lingkup unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat. Diharapkan, Bupati se Provinsi Sulbar menindaklanjuti dan meneruskan instruksi tersebut kepada seluruh ASN di wilayah kerja masing masing sampai ke tingkat desa, Kelurahan dan Kecamatan. Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran di instansinya masing-masing terkait dengan Netralitas ASN dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur serta Bupati dan Wakil Bupati. "Bagi ASN yang melakukan pelanggaran netralitas, agar diproses sesuai dengan ketentuan…

Mamuju - Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Mahdiana menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Sulbar di Gedung Graha Sandeq, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 1 Oktober 2024. Rakor yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Sulbar ini dihadiri Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, secara virtual sekaligus membuka kegiatan. Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya Kepala Dinas Kominfopers Sulbar Mustari Mula, Komisioner Informasi RI Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Syawaluddin, Ketua Komisi Informasi (KI) Sulbar Periode 2020-2022 Dulhaj Muchtar, dan Ketua KI Sulbar Periode 2022-2024, Andi Fachriady Kusno. Sekretaris Dinas Kesehatan Sulbar, Mahdiana menekankan pentingnya peran PPID di lingkungan pemerintahan, terutama dalam memastikan keterbukaan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh publik. "Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Melalui koordinasi yang baik antarPPID, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar dan tepat waktu," kata Mahdiana, usai menghadiri rakor. Rakor ini diharapkan dapat memperbaiki sinergi antarOPD, dengan tujuan agar Sulbar kembali meraih predikat Provinsi Informatif serta memenuhi permintaan informasi publik secara berkala, menyiapkan informasi setiap saat, serta memastikan bahwa informasi yang dikecualikan disampaikan sesuai ketentuan. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU - Perkembangan transportasi provinsi Sulawesi Barat mengalami peningkatan pada bulan Agustus 2024, Selasa 1 Oktober 2024. Setelah, adanya kebijakan Pj Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin membuka rute baru penerbangan Mamuju-Balikpapan. Sehingga, Badan Pusat Statistik Sulbar mencatat jumlah penumpang pesawat yang berangkat pada bulan Agustus 2024 tercatat sebanyak 2.295 penumpang, mengalami peningkatan sebesar 23,65 persen dibanding Juli 2024 yang tercatat sebesar 1.856 penumpang. "Jumlah penumpang pesawat yang datang pada bulan Agustus 2024 tercatat sebanyak 2.292 penumpang, mengalami peningkatan sebesar 17,72 persen dibanding Juli 2024 yang tercatat sebesar 1.947 penumpang," kata Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri. Upaya, Pemprov Sulbar dalam meningkatkan layanan di Bandara Tampa Padang membuahkan hasil dengan meningkatnya penumpang. Bahkan, Pj Bahtiar berencana akan kembali membuka rute baru Mamuju-Surabaya dan inipun sudah ditindaklanjuti dengan menyurat kepada maskapai serte kementerian.(rls)

MAMUJU - Provinsi Sulawesi Barat pada bulan September 2024 mencatatkan inflasi sebesar 0,33 persen secara bulanan (m-to-m). Inflasi tahunan (y-on-y) tercatat sebesar 2,05 persen, dibawah batas maksimal inflasi nasional 3,50 persen. Sementara itu, inflasi tahun kalender (y-to-d) mencapai 0,79 persen. Inflasi bulan September terutama disebabkan oleh peningkatan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, yang memberikan andil inflasi sebesar 0,25 persen dengan komoditas utama penyumbang inflasi yaitu Pisang, Ikan cakalang, dan Ikan layang. Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri mengatakan inflasi ini dipicu oleh pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang andilnya 1,29 persen. "Dua kabupaten menjadi lokasi pengambilan data Mamuju paling tinggi inflasinya 2,19 persen dan Majene 1,94 persen. Secara bulanan kita mengalami inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga ikan," kata Tina. Harga ikan cakalang dan layang mengalami kenaikan karena stoknya di pasar berkurang, hasil tangkapan nelayan juga sedikit. "Ditambah faktor cuaca penyebab tangkapan nelayan sedikit. Termasuk belum masuk musim ikan," tambahnya. Diperkirakan, sesuai historinya musim ikan terjadi bulan ini Oktober. Sedangkan pisang mengalami kenaikan harga karena meningkat permintaan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Atas capaian inflasi ini, Pj Gubernur Sulbar terus mendorong pentingnya meningkatkan ketahanan pangan bahkan sampai pada level kedaulatan pangan. Menurutnya, Sulbar harus bisa menjadi penyedia komoditi pangan bagi daerah lain, bukan sebaliknya disuplai dari daerah lain, sehingga pada waktu tertentu ketika komoditi tersebut diperlukan, seperti pisang dan komoditi lainnya, Sulbar tak perlu menunggu suplai dari daerah lain. "Ketidaksiapan daerah tidak siap atau atau kekurangan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, disini terjadi inflasi di daerah, sehingga saya terus mengajak masyarakat mari kita manfaatkan potensi daerah kita, tanah subur, pekarangan luas yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya, serta potensi kelautan perikanan. Ini peluang besar yang bisa kita kembangkan, dan Sulbar bisa menjadi pelopor mewujudkan ekonomi hijau dan biru di Indonesia, " pungkasnya.(rls)

MAMUJU -- Provinsi Sulawesi Barat pada bulan September 2024 mencatatkan inflasi sebesar 0,33 persen secara bulanan (m-to-m). Inflasi tahunan (y-on-y) tercatat sebesar 2,05 persen, dibawah batas maksimal inflasi nasional 3,50 persen. Sementara itu, inflasi tahun kalender (y-to-d) mencapai 0,79 persen. Inflasi bulan September terutama disebabkan oleh peningkatan harga pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, yang memberikan andil inflasi sebesar 0,25 persen dengan komoditas utama penyumbang inflasi yaitu Pisang, Ikan cakalang, dan Ikan layang. Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri mengatakan, inflasi ini dipicu oleh pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang andilnya 1,29 persen. "Dua kabupaten menjadi lokasi pengambilan data Mamuju paling tinggi inflasinya 2,19 persen dan Majene 1,94 persen. Secara bulanan kita mengalami inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga ikan," kata Tina. Harga ikan cakalang dan layang mengalami kenaikan karena stoknya di pasar berkurang, hasil tangkapan nelayan juga sedikit. "Ditambah faktor cuaca penyebab tangkapan nelayan sedikit. Termasuk belum masuk musim ikan," tambahnya. Diperkirakan, sesuai historinya musim ikan terjadi bulan ini Oktober. Sedangkan pisang mengalami kenaikan harga karena meningkat permintaan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Atas capaian inflasi ini, Pj Gubernur Sulbar terus mendorong pentingnya meningkatkan ketahanan pangan bahkan sampai pada level kedaulatan pangan. Menurutnya, Sulbar harus bisa menjadi penyedia komoditi pangan bagi daerah lain, bukan sebaliknya disuplai dari daerah lain, sehingga pada waktu tertentu ketika komoditi tersebut diperlukan, seperti pisang dan komoditi lainnya, Sulbar tak perlu menunggu suplai dari daerah lain. "Ketidaksiapan daerah tidak siap atau atau kekurangan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, disini terjadi inflasi di daerah, sehingga saya terus mengajak masyarakat mari kita manfaatkan potensi daerah kita, tanah subur, pekarangan luas yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya, serta potensi kelautan perikanan. Ini peluang besar yang bisa kita kembangkan, dan Sulbar bisa menjadi pelopor mewujudkan ekonomi hijau dan biru di Indonesia, " pungkasnya.(rls)

Mamuju - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan dari Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Wildan Kabupaten Mamuju pada hari ini Selasa 01 Oktober 2024. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya edukasi dan pengenalan tentang kebencanaan kepada generasi muda. Kunjungan tersebut diterima Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Arnidah bersama Penata Penanggulangan Bencana Inaldy L.S Si'lang, Penelaah Teknis Kebijakan Muhammad Ali Rahman dan Syahrang. Dalam kunjungannya, para siswa SDIT Wildan Mamuju mendapatkan kesempatan berharga untuk mempelajari berbagai aspek kebencanaan langsung dari para ahli. Kegiatan ini mencakup beberapa komponen penting, antara lain: 1. Pemberian materi tentang kebencanaan 2. Pengenalan peralatan penanggulangan bencana 3. Simulasi gempa bumi Simulasi gempa bumi dilaksanakan di dalam gedung dan di halaman Kantor BPBD Sulbar. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengalaman yang lebih komprehensif kepada para siswa tentang tindakan yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi. "Edukasi kebencanaan sejak dini sangat penting untuk membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat, terutama anak-anak, dalam menghadapi potensi bencana," ujar Arnidah, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar. Sementara itu, Penata Penanggulangan Bencana BPBD Sulbar, Inaldy L.S Si'lang mengatakan kegiatan itu merupakan salah satu bentuk komitmen BPBD Sulbar dalam meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan anak- anak kita terhadap bencana,. “Diharapkan dengan kegiatan seperti ini, para siswa dapat menjadi agen perubahan dalam menyebarluaskan pengetahuan tentang kebencanaan di lingkungan mereka,” kata Inaldy. Penelaah Teknis Kebijakan BPBD Sulbar, Muhammad Ali Rahman menekankan pentingnya edukasi kebencanaan bagi siswa sekolah dasar. “Dengan membekali anak-anak sejak dini, kita membangun pondasi masyarakat yang lebih tangguh," ujarnya. Penelaah Teknis Kebijakan BPBD Sulbar, Syahrang juga menekankan pentingnya pengetahuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana, terutama di wilayah yang rawan bencana seperti Sulbar. Di tempat terpisah Plt. Kepala Pelaksana BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah, menyampaikan apresiasi atas kunjungan edukasi yang dilakukan oleh SDIT Wildan Kabupaten Mamuju ke kantor BPBD Sulbar. "Kami sangat…

Mamuju – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memberikan piagam penghargaan lomba kebersihan antar kabupaten se-Sulbar kepada enam kabupaten di wilayah Sulbar, Jumat 27 September 2024. Pemberian penghargaan ini atas keberhasilan menunjukkan komitmen dan usaha terbaik dalam menjaga kebersihan dan sanitasi, serta berhasil memenuhi kriteria kebersihan dalam program STBM. Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Sulbar Mahdiana, pada Pertemuan Jejaring Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Marannu Golden Hotel, Mamuju. Dalam sambutannya, Sekretaris Dinas Kesehatan Sulbar, Mahdiana menyampaikan apresiasi kepada seluruh kabupaten yang telah berpartisipasi dalam lomba kebersihan ini. Ia menekankan pentingnya sanitasi yang baik untuk kesehatan masyarakat dan mengajak semua pihak untuk terus berkolaborasi dalam mewujudkan Sulbar yang bersih dan sehat. “Semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi setiap daerah untuk terus meningkatkan kebersihan dan kesejahteraan lingkungan. Sanitasi yang baik merupakan kunci penting untuk mencapai masyarakat yang sehat dan sejahtera,” ujarnya. Pada acara Pertemuan Jejaring STBM ini juga diisi dengan berbagai diskusi dan pemaparan mengenai strategi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah di Sulbar untuk memperkuat program STBM di wilayah masing-masing. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat serta pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di Sulbar. Seperti diketahui, Pertemuan STBM dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Jadi Provinsi Sulbar ke-20 tahun. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan kabupaten di Sulbar dan sejumlah pemangku kepentingan terkait kebersihan dan kesehatan lingkungan. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Bahtiar Baharuddin, dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, Dinas Kesehatan Sulbar melaksanakan rapat koordinasi (rakor) membahas persiapan pelaksanaan bakti sosial (baksos) operasi katarak dan bibir sumbing. Rapat dilaksanakan secara daring pada Senin, 30 September 2024, dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy. Kegiatan ini dihadiri berbagai pihak terkait, termasuk pengelola Program Pelayanan Kesehatan Dasar, dokter spesialis bedah mulut dari RSUD Sulbar, serta perwakilan Palang Merah Indonesia (PMI) Sulbar. Baksos ini diharapkan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari Kementerian Sosial, bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Sulbar serta pihak terkait seperti Persatuan Dokter Spesialis Indonesia, khususnya Persatuan Ahli Mata dan Persatuan Ahli Bedah Mulut Indonesia dan Rumah Sakit. Tujuan utama dari baksos ini adalah memberikan layanan operasi gratis bagi masyarakat yang mengalami katarak dan bibir sumbing. Dua kondisi yang sering terjadi pada masyarakat, yang menjadi hambatan bagi individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengurangi stigma sosial yang sering menyertai kondisi tersebut. Rapat pertama ini lebih fokus pada pemetaan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanan baksos tersebut, baik ruangan, sarana prasarana, serta SDM. Rencananya, pelaksanaan kegiatan ini akan berlangsung di Kabupaten Mamuju pada bulan Oktober tahun ini. Dalam rapat, Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy menekankan pentingnya pemetaan serta rincian semua yang perlu dipersiapkan sebelum baksos tersebut dilaksanakan. Olehnya itu, Asran Masdy menegaskan dibutuhkan kolaborasi dan penyatuan persepsi dan pemahaman antara berbagai pihak, sehingga bisa berkolaborasi dan bersinergi dalam memastikan suksesnya pelaksanaan baksos tersebut. "Kita perlu saling bersinergi agar kegiatan ini berjalan lancar dan tepat sasaran serta bisa terlaksana dengan maksimal. Setiap peserta rapat memiliki peran penting dalam mendukung program ini," tegasnya. Selain membahas teknis pelaksanaan, rapat juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegiatan ini. Diharapkan informasi mengenai pelaksanaan baksos dapat tersebar luas agar masyarakat…

MAMUJU - Menindaklanjuti arahan Pj Gubernur Bahtiar, Pemprov Sulbar bersama Pemkab Mamuju melakukan pemantauan harga komoditas di pasar tradisional Mamuju, Selasa 1 Oktober 2024. Pemantauan ini dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi agar tidak mengalami kenaikan signifikan. Pjs Bupati Mamuju Abdul Wahab Hasan Sulur mengatakan informasi terkait harga komoditas harus dibuktikan secara langsung di lapangan. "Jadi memang kondisinya setiap saat harus kita pantau harga, makanya kita turun mengecek dan melihat langsung," kata Wahab. Ia menambahkan pemantauan ini dilakukan juga agar masyarakat bisa terbantu, apalagi jika harganya naik signifikan maka akan dilakukan berbagai langkah pengendalian. "Salah satunya kita melakukan gerakan pangan murah. Makanya kita sama-sama seluruh stokeholder terkait," tambahnya. Wahab berharap harga komoditas tidak ada mengalami kenaikan signifikan, mengingatkan sempat diberlakukan sistem buka tutup beberapa jalur transportasi darat. "Itu pasti mempengaruhi, Alhamdulillah sudah tidak berlaku lagi, hari ini saat kita pantau harga normal," ujarnya. Selain itu, pengendalian inflasi saat ini sangat terjaga, sehingga perlu dipertahankan dan tidak lengah atas capaiannya. "Pemantauan akan kita lakukan, semoga terkendali terus," harapnya. Sedangkan, Kadis Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari mengungkapkan harga komoditas saat ini terbilang normal. "Sempat mengalami kenaikan karena ada hari keagamaan yakni Maulid, namun saat ini normal kembali," ucap Waris. Apalagi, gerakan pangan murah yang bukan hanya menyasar daerah perkotaan saja, melainkan dilaksanakan juga daerah pelosok yang merupakan kebijakan Pj Gubernur Sulbar Bahtiar. Sementara itu, data masing-masing baik itu Bulog, BI, dan instansi lain sama-sama memantau harga di dua pasar tradisional yakni pasar lama dan pasar baru Mamuju. "Kami harap masyarakat jangan sampai ada kenaikan harga sepihak dan itu tidak kita inginkan. Jadi mohon kerjasamanya menjaga harga terkendali," tandasnya.(rls)