Mateng--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) melakukan ground check ke lapangan terkait Gerakan Tanam (Gertam) Padi, sekaligus meninjau lokasi kegiatan Penangkaran Padi Mandiri Benih Tanaman Pangan (Mantap) di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Kamis (18 April 2024). Gerakan Percepatan Tanam Padi guna mendukung peningkatan komoditas hasil pertanian menuju swasembada pangan nasional. Hal ini tidak akan terwujud jika tidak ada peran dan kerja keras petani, yang juga didukung oleh penyuluh pertanian, Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan semua pihak yang berhubungan dengan bidang pertanian. Di tempat berbeda, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, Gertam serentak yang sedang digalakkan saat ini diharapkan dapat merangsang minat masyarakat untuk mengembangkan pertanian tanaman padi di lahan-lahan yang tersedia di setiap wilayah dengan berkoordinasi dan pendampingan dalam hal ini penyuluh pertanian dan petugas POPT. Disampaikan, ground check Gertam Padi dilakukan pada beberapa kecamatan di Kabupaten Mateng. Dimana untuk Kecamatan Pangale terdapat lahan bera atau lahan dalam kondisi istirahat seluas 885 Ha. “Perlu diketahui, kondisi lahan bera di sana disebabkan karena lahan tersebut sedang dalam proses pengolahan lahan dan penyemaian benih. Lambatnya pertanaman juga disebabkan kurangnya ketersediaan air,” kata Syamsul Ma’rif, Jumat (19 April 2024). Sementara itu, lanjutnya, di Kecamatan Topoyo dengan lahan sawah seluas 159 Ha terdapat lahan bera sekitar 60 Ha, namun sekitar 40 Ha telah dilakukan penanaman di awal April 2024. “Berdasarkan hasil koordinasi dengan Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kondisi lahan bera di Topoyo disebabkan karena kurangnya debit air,” ungkapnya. Sedangkan, di Kecamatan Karossa dengan lahan sawah seluas 656 Ha. Lahan yang sementara panen sekitar 200 Ha, sementara proses penanaman 90.8 Ha, dan belum melakukan penanaman 75 Ha karena menunggu jadwal tanam MT2. Penanaman akan dilakukan pada bulan Mei-Juni 2024. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPHP Sulbar, Titiek Anas mengatakan, kegiatan Penangkaran Padi Mantap…

Mamuju-- Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengikuti Persidangan Hybrid Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas pada Selasa (29/4/2024) di Hotel Ritz Carlton Kuningan Jakarta dan secara daring melalui Teleconference Zoom. Pembahasan dalam Musrenbangnas untuk wilayah Sulbar dipimpin oleh Direktur PEPPD Bappenas, Rohmad Supriyadi selaku Pimpinan Sidang 1, dan Koordinator Perdesaan Direktorat Pengembangan Daerah Bappenas, Alfia Oktavalerina selaku Pimpinan Sidang 2. Turut hadir secara daring melalui Teleconference Zoom, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, beserta Perwakilan Kementerian/Lembaga, dan Perangkat Daerah Sulbar. Sementara itu, hadir pula secara luring di Hotel Ritz Carlton Kuningan Jakarta, Kepala Bidang PPEPD Bapperida Sulbar, Hasanuddin, dan Kepala Bidang Infastruktur Bapperida Sulbar Arjanto dengan didampingi Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar. Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana menjelaskan, Musrenbangnas merupakan forum sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. “Dalam rangka menyusun RKP Tahun 2025, Musrenbangnas ini merupakan tahap lanjutan dari Rakortekrenbangnas yang telah dilaksanakan pada 28 Februari – 2 Maret lalu di Surabaya. Musrenbangnas ini menjadi forum penting antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mensinkronkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung lima Agenda Pembangunan dan Pencapaian 45 Indikator Indonesia Emas,” jelas Junda, usai mengikuti pembahasan secara virtual di ruang kerjanya. Pada kesempatan itu, Kepala Bapperida Sulbar menyampaikan hasil kesepakatan dalam pembahasan tersebut. “Dari 20 (dua puluh) usulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang telah disampaikan dalam Rakortekrenbangnas, kali ini pembahasan pada desk kewilayahan berfokus pada 8 (delapan) usulan yang ditolak pada rakortek. Namun, setelah pembahasan dalam Musrenbangnas ini, akhirnya usulan tersebut diarahkan untuk diusulkan kembali melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan mempertimbangkan arah kebijakan DAK Tahun Anggaran 2025,” beber Junda. “Sementara usulan lainnya yang diakomodir akan dibawa ke dalam pembahasan Trilateral Meeting antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian…

Mamuju--Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Satu Peta Provinsi Sulbar Tahun 2024 di Ruang RPJMD Kantor Bapperida Sulbar. Berlangsung selama 2 (dua) hari, kegiatan mulai dibuka pada Senin (29/4/2024) dengan diikuti sebanyak 60 peserta dari perwakilan perangkat daerah Sulbar dan perwakilan Balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Bimtek ini menghadirkan Tenaga Ahli Pemetaan dari BIG sebagai narasumber. Bimtek ini berakhir pada Selasa (30/4/2024). Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana mengatakan, bimtek tersebut dalam rangka mengoptimalisasi terselenggaranya dan tersedianya Satu Data Geospasial Daerah Sulbar. Untuk itu, Bapperida Sulbar menggandeng Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk mendukung hal tersebut. Junda menyampaikan, selain menerima materi mengenai data geospasial dalam bimtek itu, peserta juga diajak mempraktekkan pembuatan metadata, mereviu data hingga mengunggah data geospasial di Geoportal. “Nantinya peserta yang mengikuti bimtek ini akan kami masukkan dalam Tim Simpul Jaringan Daerah Sulbar,” terang Junda. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana mengingatkan kembali seluruh jajarannya untuk menjalankan Core Value BerAKHLAK. Itu disampaikan pada Rapat Internal di Ruang RPJMD Bapperida Sulbar, usai mengikuti Apel dan Doa Bersama Lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar, Senin (29/4/2024). “Menindaklanjuti arahan Pak Sekda yang menekankan untuk menjalankan Core Value kita, yang apabila tidak kita laksanakan, maka akan sulit kita mencapai tujuan kita. Dengan adanya Core Value BerAKHLAK, maka itulah yang menjadi core value yang harus dijalankan oleh kita semua sebagai ASN,” tegas Junda. Olehnya itu, Junda pun mengajak seluruh pegawai untuk fokus berorientasi pada pelayanan. “Pelayanan kita di Bapperida Sulbar adalah dalam perencanaan, walaupun pelayanan kita tidak secara langsung ke masyarakat. Tapi perlu kita ingat bahwa perencanaan ini menjadi basic dalam sebuah aktivitas. Untuk itu, ayo kita sama – sama fokus bagaimana berorientasi kepada pelayanan,” ajak Junda. Junda juga menghimbau untuk tidak memaknai nilai akuntabel hanya pada keluaran saja, namun juga mempertimbangkan sejak proses perencanaan. “Teman – teman jangan memaknai akuntabel, hanya sampai melaksanakan saja, tapi kita maknai dengan sebuah proses sampai hasil, dengan bersih dan jujur, dan bertanggung jawab. Fokus menyusun rencana sesuai permasalahan. Jika sudah direncanakan, maka harus dilaksanakan. Untuk itu, dalam proses perencanaan, kita harus sudah bisa mengantisipasi hal – hal yang mungkin menjadi masalah,” ujarnya. Dalam rapat, Kepala Bapperida Sulbar juga mengingatkan seluruh pegawai untuk meningkatkan kinerjanya yang ada saat ini. Junda berharap jajarannya dapat lebih adaptif dan kolaboratif dalam menjalankan tugas dan fungsi perencanaan, serta cepat melakukan perubahan, jika diperlukan. “Saya merasa masih banyak hal yang perlu kita kejar. Jangan kita merasa puas hanya pada standar aktivitas pelaksanaan kegiatan. Kita harus bisa membaca situasi dan sebagainya. Ayo kita dalami, review rencana yang telah disusun, apakah sudah mendukung pencapaian tugas – tugas kita, jika tidak, segera lakukan perubahan…

Mamuju—Pemerintah Prov Sulbar dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang di hadiri oleh Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi mendampingi Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris menerima audiensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat dan Bawaslu Kabupaten Mamasa terkait suksesi Penyelenggaraan Pilkada sekaligus mempererat sinergitas jelang Pilkada Serentak 2024, di Rumah Jabatan Sekprov Sulbar, Senin, 29 April 2024 Rombongan Bawaslu Sulbar dan Bawaslu Kabupaten Mamasa ini diterima oleh Sekprov Sulbar, Muhammad Idris beserta jajarannya untuk membahas Suksesi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 Hadir Ketua Bawalu Sulbar , Nasrun Muhayyang dan Anggota beserta jajaran sekretariat Bawaslu Turut hadir mendampingi Sekprov Sulbar Plt.Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik Provinsi Sulawesi Barat Muh. Yusuf tahir. Kunjungan tersebut juga membahas permasalahan terkait Penganggaran Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Mamasa serta beberapa poin penyelesaian permasalahan dimaksud yakni, Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Mamasa tetap harus dilaksanakan dengan rencana penyelesaian , Melakukan review besaran dana hibah Pilkada Kabupaten Mamasa untuk menyesuaikan terhadap kondisi keuangan Kabupaten Mamasa. Selanjutnya Penyaluran dana hibah Pilkada akan dilakukan sesuai tahapan yang akan dilaksanakan oleh penyelenggara Pilkada dengan mengajukan rincian penggunaan dana yang dibutuhkan. Sekprov Sulbar, Muhammad idris berharap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 2024 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi fiskal pemerintahan daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Masriadi Nadi Atjo mengatakan, pihaknya menyambut baik kedatangan Bawaslu dalam rangka koordinasi, sekaligus konsultasi dengan Pemprov Sulbar terkait dengan dana hibah penyelengggaraan Pilkada 2024. "Ya, terkait dengan dana hibah penyelenggaraan Pilkada 2024, dalam hal ini kami berkomitmen merealisasikannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal itu juga diwujudkan dari penyusunan perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan penggunaan yang baik," ungkap Masriadi Terkait dana hibah pemkab mamasa ke bawaslu, cuma pemkab mamasa kapasitas fiskalnya belum bisa menyanggupi surat edaran kementrian dalam negerii tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur…

Mamuju -- Atlet balap sepeda Sulawesi Barat, Muhammad Yahya Usman, menerima bantuan sepeda dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas kepemudaan dan Olahraga Sepeda balap ini diserahkan langsung oleh Pj Gubernur Sulawesi Barat, Prof Zudan Arif Fakrulloh didampingi Sekretaris Daerah Muhammad Idris dan Kepala Dispora Sulbar Safaruddin Sanusi DM, Senin (29/4/24) malam. Sekedar diketahui, Muhammad Yahya Usman merupakan atlet balap sepeda putra yang menyumbangkan medali perak bagi Sulbar di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XVI Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) 2023 lalu. Di Popnas 2023 itu juga, Muhammad Yahya Usman nyaris meraih medali emas kategori IRR 45 Kilometer atau sebanyak 22 lap. Sayangnya, pada lap terakhir, tepat di tikungan sekira 150 meter dari garis finish sebelum sprint, sepeda Muhammad Yahya Usman tergelincir dan akhirnya terjatuh. Dari insiden itu, Muhammad Yahya Usman mengalami luka di bagian tangan sebelah kanan, paha dan betisnya, dan terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit. Sepeda balap milik Yahya Usman pun mengalami kerusakan. Pengangan atau stir kanan rusak dan rem belakang patah. Selain Muhammad Yahya Usman, bantuan sepeda juga diberikan kepada atlet balap sepeda putri, Sri Mulyani Samad oleh Sekretaris Daerah Sulbar, Muhammad Idris yang juga Ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Sulbar. Muhammad Yahya Usman dan Sri Mulyani Samad juga merupakan pewakilan Sulbar untuk event Pekan Olahraga Nasional (PON) yang akan berlangsung di Aceh-Sumatera Utara 2024. Kepala Dispora Sulawesi Barat, Safaruddin Sanusi DM mengatakan, sepeda balap yang diserahkan kepada Yahya Usman merupakan jawaban atas janji Pemprov Sulbar melalui Diapora sejak tahun 2023 lalu. "Jadi inilah jawaban atas janji Pemprov Sulbar untuk Muhammad Yahya Usman. Karena saat di Popnas, sepedanya rusak parah karena jatuh. Apalagi memang sepeda yang digunakan masih di bawah standar atlet lainnya. Dan bantuan ini sesuai dengan petunjuk dan arahan dari bapak Pj Gubernur bersama bapak Sekda yang juga Ketua ISSI Sulbar," jelas Safaruddin. Menurutnya, cabang…

Mamuju—Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025, Tim Penyusunan Standar Harga Satuan dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat melakukan Rapat Pembahasan Standar Harga Satuan Tahun 2025 di Ruang Rapat Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat, Senin , 29 April 2024 Tim Perwakilan Biro Hukum Setdaprov Sulbar hadir memimpin rapat Penyusunan Perubahan Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA 2025. Pada rapat tersebut dihadiri oleh Kasubid Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Muhammad Rizal, Kasubid Penganggaran Pendapatan dan Belanja Operasi, Muhammad Apriadi dan undangan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun kerangka dasar yang kuat untuk penganggaran APBD tahun depan. Dalam rapat ini, dibahas berbagai aspek termasuk pembaruan data, penyesuaian dengan kondisi terkini, serta strategi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Rapat ini digelar sebagai tindak lanjut terhadap penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yakni sistem informasi yang membantu penyediaan data dan informasi pembangunan daerah, mulai dari penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara elektronik. SIPD memiliki kekhususan tersendiri jika dibandingkan sistem terdahulu yakni Sistem Manajemen Daerah (SIMDA), seperti yang dituturkan Kasubid Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah, Muhammad Rizal. “SIPD ini lebih detail, rinci, rigid. Tidak bisa lagi dalam perencanaan, kita menuliskan paket sebagai satuan, harus lebih detail,” ujar Muhammad Rizal dalam paparannya. Tanpa acuan yang jelas, maka sebuah kegiatan tidak dianjurkan untuk diusulkan karena dapat berpotensi menjadi temuan. Selain itu SIPD ini kendalinya ada di Kementerian Dalam Negeri, bukan lagi di masing-masing satuan kerja atau pun Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Standar harga merupakan komponen sangat penting dalam memerinci sebuah perencanaan kegiatan atau program ke dalam SIPD. Untuk itu, diperlukan sebuah standar harga sebagai acuan bersama yang dapat dipergunakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam perencanaannya. Sementara itu, Kepala Badan pengelolaan Keuangan…

Mamuju --Dalam rangka menuju satu data Indonesia, Pemprov Sulbar melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfoperss) terus berbenah. Kepala Dinas Kominfoperss Sulbar Mustari Mula mengatakan, saat ini Pemprov Sulbar telah mengandalkan empat layanan data melalui sejumlah aplikasi terintegrasi, diantaranya, data.sulbarprov.go.id, satu.data.sulbarprov.go.id, opendata.sulbarprov.go.id, peta.data.sulbarprov.go.id, dashboard.data.sulbatprov.go.id, cms.peta.data.sulbarprov.go.id, webapi.satudata.sulbarprov.go.id, api.peta.data.sulbarprov.go.id Delapan aplikasi tersebut terus dikembangkan dan diimplementasikan di setiap kabupaten, seperti di Kabupaten Majene yang sudah merealisasikan delapan aplikasi tersebut. "Ini sebagai upaya mengakselerasi satu data provinsi Sulbar menuju satu data Indonesia," kata Mustari, Rabu 1 Mei 2024. Mustari menyebut, pada 2023 Pemprov hanya memiliki 1 dataset terintegrasi satu data Indonesia. Bahkan untuk belum ada dataset geospasial yang terintegrasi dengan satu peta Sulbar Namun berkat pengaplikasian layanan data yang terintegrasi, saat ini tercatat 281 dataset terstandar dan terintegrasi satu data Indonesia. Selain itu 27 dataset geospasial yang tersaji dalam satu peta Sulawesi Barat. "Untuk kabupaten, tercatat 71 dataset terintegrasi dan terus tumbuh seiring replikasi aplikasi, integrasi dan penginputan," kata Mustari. (Rls)

Majene--Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat (Dinkes Sulbar) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene telah sepakat untuk memperluas lokus program Ma'silambi di wilayah Kabupaten Majene. Keputusan ini diambil setelah pelaksanaan rapat di Ruang Rapat Wakil Bupati Majene pada Senin 29 April 2024. Rapat ini dihadiri sejumlah pejabat dan pihak terkait, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Sulbar Asran Masdy, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Majene Mustamin, Kepala Dinas PMD Majene Sudirman, Kepala Dinas Kesehatan Majene Rahmat Malik, perwakilan Bappeda Majene Rasman, Camat Banggae Timur Najibah B. Fattah, Kepala Puskesmas Lembang Nurdianti LM Noor, dan Lurah Baurung Saddam Husain. Program Ma'silambi adalah singkatan dari "Merdeka Ancaman Stunting Baru dengan Kolaborasi Mitra Berbasis Aksi," yang dirancang sebagai strategi preventif untuk mengatasi stunting di Sulbar. Selama dua tahun terakhir, program ini berfokus pada Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, Asran Masdy menjelaskan bahwa tujuan utama dari program Ma'silambi adalah untuk mencapai penimbangan 100 persen balita. “Program ini telah berjalan dengan sangat baik di Kelurahan Baurung, dengan tingkat penimbangan dan pengukuran balita selalu di atas 95 persen, bahkan mencapai 100 persen kehadiran balita di Posyandu setiap bulannya,” kata Asran Masdy. Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Majene, Mustamin menegaskan bahwa diperlukan strategi baru dalam meningkatkan status kesehatan di Majene, dan program Ma'silambi menjadi salah satu strategi yang telah berhasil dilaksanakan oleh Bidang Kesehatan di Majene. Dengan kesepakatan untuk memperluas lokus Ma'silambi, diharapkan program ini dapat memberikan dampak yang lebih luas dan signifikan dalam upaya mencegah stunting dan meningkatkan kesehatan anak-anak di Majene. Dukungan dan kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci sukses dalam pelaksanaan program ini di masa mendatang. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muh. Yusuf Tahir mendampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris menerima audience Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu ) Sulbar, Senin, 29 April 2024. Audience Bawaslu Sulbar,terkait suksesi penyelenggaraan Pilkada sekaligus mempererat sinergitas jelang Pilkada Serentak 2024. Hadir Ketua Bawaslu Sulbar Nasrun Muhayyang dan Anggota beserta jajaran Sekretariat Bawaslu Sulbar. Petemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Sekprov Sulbar. Turut hadir mendampingi Sekprov Sulbar, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo dan JF Analis Kebijakan Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar. Mengawali pertemuan, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, menyampaikan ucapan mohon maaf lahir batin karena kunjungan ini masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Sekprov juga menyampaikan selamat atas suksesnya pelaksanaaan Pemilihan Serentak 2024 yang berjalan dengan lancar, aman dan damai di Sulbar. Dalam pertemuan ini, juga membahas permasalahan terkait penganggaran pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Mamasa serta beberapa poin penyelesaian permasalahan dimaksud, yakni pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Mamasa tetap harus dilaksanakan dengan rencana penyelesaian, melakukan review besaran dana hibah Pilkada Kabupaten Mamasa untuk menyesuaikan terhadap kondisi keuangan Kabupaten Mamasa. Selanjutnya, penyaluran dana hibah Pilkada akan dilakukan sesuai tahapan yang akan dilaksanakan oleh penyelenggara Pilkada dengan mengajukan rincian penggunaan dana yang dibutuhkan. Muhammad Idris berharap pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi fiskal pemerintahan daerah. Di tempat yang sama Plt. Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Muh. Yusuf Tahir juga berharap berbagai bentuk permasalahan menyangkut perencanaan pengawasan Pilkada tidak menghambat proses Pilkada nantinya. Penulis : Badan Kesbangpol Sulbar Editor : humassulbar