Mamuju--Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Barat (Sulbar), dalam hal ini Kepala Bidang Ketenagalistrikan Qamaruddin Kamil bersama Pejabat Fungsional Perencana Abd. Syukur dan Pejabat Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan Farid Asyhadi, turut serta dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) secara daring, Senin 29 April 2024. Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Kegiatan yang juga dihadiri Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar serta beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait lainnya ini, menjadi wadah penting dalam menyusun prioritas pembangunan daerah. Dalam sesi diskusi, fokus utama Dinas ESDM Sulbar adalah pengembangan sektor ketenagalistrikan demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulbar. Dalam pernyataannya, Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas ESDM Sulbar, Qamaruddin Kamil menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencapai target Ratio Elektrifikasi Sulbar, yang saat ini telah mencapai 98.71 persen. "Partisipasi dalam Musrenbangnas ini untuk merumuskan langkah-langkah strategis berupa program Listrik Gratis bagi masyarakat, yang masih dibutuhkan oleh masyarakat di Sulbar. Kami telah menghimpun lebih dari 8.000 rumah tangga untuk diusulkan memperoleh program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) dari Kementerian ESDM," ungkapnya. Usulan-usulan prioritas yang dibahas dalam acara tersebut menjadi landasan bagi Pemprov Sulbar dalam merancang kebijakan yang terarah dan berdampak positif bagi masyarakat. Diharapkan, hasil Musrenbangnas ini akan menjadi panduan yang kuat dalam merencanakan dan mengimplementasikan program-program pembangunan energi yang inklusif dan berkelanjutan untuk tahun-tahun mendatang. Penulis : Dinas ESDM Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU -- Guna mendorong ekosistem di bidang tekhnologi untuk menghasilkan data akurat, berkualitas dan terpadu, Provinsi Sulbar melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Sulbar secara resmi meluncurkan aplikasi Satu Portal Data (SAPOTA). Aplikasi tersebut dilaunching dalam rangka upaya melakukan percepatan satu data Sulbar mendukung program satu data nasional. Hal itu pun mendapat apresiasi dari Kepala Badan Geospasial. Launching Sapota dilakukan langsung Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh, dihadiri oleh Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, Dr. Ibnu Sofian, Kepala BPS, Tina Wahyufitri dan perwakilan wali data seluruh intansi dan kabupaten di Sulbar. Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, jika mencermati perkembangan peradaban yang dibangun di Sulbar merupakan satu tonggak bersejarah dengan launching Sapota. Menurutnya, dalam perkembangan peradaban di seluruh dunia ketika kita tumbuh 1.0 adalah peradaban ketika belajar membaca, kemudian hidup dari tumbuhan maka karakternya nomaden. Dan peradaban 2.0 hidup dari sektor pertanian. Kemudian tumbuh generasi 3.0, disinilah mulai tumbuh spesialisasi industri, lahirlah kota baru, dan di 4.0 kita mulai bergerak dimana kita tergantung pada digital dan tekhnologi. Dan kita akan bergerak ke Save Society. "Ketika bergerak ke digital harus bergerak ke sektor lainnya, terimakasih kepada Pak Kadis, seluruh teman-teman yang melaunching aplikasi ini dan kita sangat didukung oleh Badan Data,"kata Zudan. Sestama BNPP ini juga mengatakan, tujuan aplikasi diharap dapat memudahkan bekerja, kalau sudah mudah bekerja , maka masyarakat akan mudah mewujudkan kesejahteraan rakyat Sulbar , Satu data untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat , " kata Prof Zudan. Selain itu, dengan launching yang dilakukan, Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan juga ingin memperkuat siber security sistem yang ada dengan membangun data center. "Setelah itu, kita bergerak ke ISO 27001,"kata Zudan. Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Ibnu Sofian mengatakan, data spasial menjadi penting dilakukan sebagai bagian integrasi data. Menurutnya, Industri 4.0 harus didasari data geospasial, jika tidak menggunakan…

MAMUJU, - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama seluruh jajaran Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Sulbar menggelar Upacara Hari Bakti Masyarakat ke 60. Bertempat di Tribun Upacara Merah Putih Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 29 Mei 2024. Upacara diikuti oleh seluruh jajaran Pegawai dan perwakilan Kementerian Hukum dan HAM Lembaga Pemasyarakatan yang dipimpin oleh Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh. Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan sambutan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly. "Atas nama pemerintah Provinsi Sulbar dan masyarakat mengucapkan selamat hari bakti pemasyarakatan ke 60," kata Prof Zudan. Ia menyampaikan, bahwa peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke -60 dengan tema Pemasyarakatan PASTI Berdampak, bukanlah kegiatan seremonial semata, tetapi merupakan wujud komitmen untuk menjawab berbagai tantangan kedepan yang selaras dengan arah dan tujuan pemasyarakatan. Melalui momentum tersebut, seluruh jajaran Lembaga Pemasyarakatan diminta untuk selalu berpegang dan berkomitmen menjadi insan Pemasyarakatan yang senantiasa berkinerja tinggi. "Tetaplah menjaga integritas dan berbudaya anti korupsi, serta menyumbang berbagai prestasi seraya menghindarkan diri dari perilaku kurang terpuji," ucapnya. Sestama BNPP ini menjelaskan, sejak 27 April 1964 sampai dengan 27 April 2024 bukanlah suatu perjalanan yang singkat. 60 tahun umur pemasyarakatan saat ini merupakan perjalanan panjang yang telah dilewati menjadi landasan untuk mempersiapkan langkah-langkah kedepan dalam menghadapi perkembangan dinamika pidana di Indonesia. Menurutnya, Pemasyarakatan harus memastikan kehadirannya sebagai bagian subsistem peradilan pidana yang mengawal dari tahap pra-ajudikasi, ajudikasi, sampai dengan pasca ajudikasi. Ia berharap, melalui momentum ini bagaimana menjadikan warga binaan yang berhadapan dengan hukum bisa kembali utuh ke masyarakat. "Pemasyarakatan merupakan segala bentuk usaha untuk mengembalikan para pelanggar hukum ke tengah-tengah masyarakat maka dari itu kedudukannya bukanlah terpisah dari masyarakat itu sendiri,"tutupnya. (Rls)

Majene--Dalam rangka pencegahan perkawinan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pemenuhan Hak Anak bekerjasama dengan TP-PKK Sulbar, melakukan Pembinaan Sejak Dini, Pola Asuh Anak Dalam Remaja di Era Digital (PAAREDI) di Aula Pendopo Rujab Bupati Majene, Jum'at, 26 April 2024. Kegiatan ini dihadiri sekitar 200 orang peserta dari perwakilan OPD, camat, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan organisasi perempuan, kader posyandu, BKR, BKB, Forum Anak, orang tua dan TP-PKK provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa serta unsur lain yang terkait. Dalam acara pembukaan kegiatan, dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Majene Muhammad Ridwan, Kadis P3AP2KB Sulbar Amir A. Dadu, Kadis P3A Majene Riadiah Zakaria, Ketua TP-PKK Majene Najmah A. Sukri, Ketua Pokja I TP-PKK Sulbar Nurwati Junda dan Ketua Pokja I TP-PKK Majene serta diikuti oleh Ketua TP-PKK Sulbar Ny. Ninuk Triyanti Zudan melalui zoom. Dalam sambutannya, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Majene, Muhammad Ridwan menekankan pembinaan karakter perlu dilakukan sejak dini dimulai dari keluarga dan peran orang tua baik ibu maupun ayah. “Peran keduanya sangat besar dalam mendidik dan membentuk karakter anak, untuk menjadi pribadi yang berakhlak baik dan berbudi pekerti yang luhur untuk menjadi generasi yang unggul,” kata Ridwan. Kadis P3AP2KB Sulbar, Amir A. Dadu menyampaikan, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi angka perkawinan anak, antara lain dengan meningkatkan pengetahuan orang tua dan masyarakat tentang pola asuh yang baik dan benar. “Ini sebagai upaya mencegah terjadinya perkawinan usia anak dan sejalan dengan program prioritas Bapak Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh untuk mengentaskan permasalahan 4 + 1 di Sulbar, yang salah satunya adalah masalah angka perkawinan anak yang masih tinggi,” kata Amir. Sementara, Pj. Ketua TP-PKK Sulbar, Ny. Ninuk Triyanti Zudan dalam sambutan dan arahannya menekankan, sangat penting bagi orang tua untuk…

Majene--Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar) bekerjasama dengan TP-PKK Sulbar Launching Pilot Project di tiga lokasi di Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene yaitu Desa Lembang dan Kelurahan Baurung serta Kelurahan Labuang, Jum'at, 26 April 2024. Di Desa Lembang dan Kelurahan Baurung dilakukan pembinaan lansia sehat dan produktif, sedangkan di Kelurahan Labuang dilakukan pembinaan pencegahan perkawinan anak. Kegiatan ini dihadiri Kadis P3AP2KB Sulbar Amir A. Dadu, Ketua TP-PKK Majene Najmah A. Sukri dan Ketua Pokja I TP-PKK Sulbar Nurwati Junda dan undangan lainnya. Kadis P3AP2KB Sulbar, Amir A. Dadu mengatakan, kegiatan itu bertujuan untuk mempercepat penanganan perkawinan anak dengan sasaran orang tua, sehingga dapat membimbing keluarga dalam meningkatkan peranan orang tua membangun karakter dengan penerapan pola asuh anak yang benar dan tepat, supaya dapat memiliki kualitas kepribadian yang lebih baik, dan berakhlak mulia. “Melalui kegiatan ini diharapkan perkawinan usia anak semakin berkurang di Sulbar khususnya di Majene,” kata Amir. Di hari yang sama, Dinas P3AP2KB Sulbar bekerjasama dengan TP-PKK Sulbar juga melakukan Pembinaan Sejak Dini, Pola Asuh Anak Dalam Remaja di Era Digital (PAAREDI) di Aula Pendopo Rujab Bupati Majene. Penulis: Dinas P3AP2KB Sulbar Editor : humassulbar

Mateng- Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Disbun Sulbar), melaksanakan Sosialisasi Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Tanaman Perkebunan di Tingkat Pekebun Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng). Kegiatan ini dilaksanakan di dua tempat yaitu Desa Salupangkang dan Desa Kabubu. Sosialisasi STDB tersebut berlangsung selama dua hari yakni Jum’at -Sabtu, (26-27 April 2024). Sambutan Kadisbun Sulbar Herdin Ismail, yang disampaikan Sekretaris Disbun Sulbar Andi Sitti Kamalia menyampaikan pentingnya sosialisasi kepada tim teknis. Sitti Kamalia mengungkapkan, sosialisasi itu bertujuan memberikan pembekalan kepada tim atau petugas kabupaten untuk melaksanakan pendataan, verifikasi, pemetaan, dan penerbitan STDB sehingga terdokumentasikan dan terinventaris data spasial kebun dan luas lahannya. “Hal ini bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan keberlanjutan lingkungan di perkebunan kelapa sawit. STDB penting jadi syarat petani untuk bisa punya sertifikat ISPO,” pungkasnya. Sosialisasi tersebut menghadirkan dua narasumber yang memberikan materi sesuai bidangnya masing-masing. Kedua materi tersebut mewakili semua stakeholder yang terlibat. Narasumber pertama, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Masyarakat Nurfuad Mudjid, dalam paparannya menyampaikan terkait penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Narasumber kedua, Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPH Karossa Imran Jaya, yang banyak menjelaskan tentang pemetaan dan poligon lahan, pengambilan data lapangan dengan GPS, pembuatan poligon lahan, pemetaan lahan, overlay peta lahan dengan peta kawasan hutan, serta pengenalan aplikasi (Avenza Maps). Sebelum kegiatan diakhiri, Sekretaris Disbun Sulbar berharap semua peserta sosialisasi dapat mengambil manfaat apa yang disampaikan pemateri, sehingga mendapat pembelajaran untuk diaplikasikan dalam lingkungan kerja masing-masing. “Tentunya Disbun dan berbagai stakeholder yang terlibat, mendukung bahkan mendorong agar seluruh masyarakat yang berusaha pada bidang perkebunan sawit memiliki STDB Tanaman Perkebunan,” imbuhnya. Penulis : Disbun Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Plt. Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar), Muhammad Yasir Fattah, turut serta dalam acara Car Free Day (CFD) di Jalan Arteri Mamuju, Minggu 28 April 2024. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menggalakkan gaya hidup sehat melalui olahraga, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam. Selain memberikan informasi terkait mitigasi bencana, BPBD Sulbar juga menyediakan fasilitas penting dalam acara tersebut, seperti mobil toilet, mobil tangki dan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk memastikan kenyamanan dan kebutuhan dasar masyarakat. Berdasarkan himbauan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, kegiatan olahraga seperti CFD memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Plt. Kalaksa BPBD Sulbar, Muhammad Yasir Fattah mengatakan, pihaknya berupaya tidak hanya memberikan informasi terkait bencana, tetapi juga mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan melalui olahraga. “Diharapkan, melalui kegiatan semacam ini, kesiapsiagaan dan kesadaran masyarakat Sulbar dalam menghadapi bencana alam dapat terus ditingkatkan sambil menjaga kesehatan dan kebugaran. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat (Kadis Perkim Sulbar) Syaharuddin memberi arahan kepada Bendahara Penerima menghadiri Rapat Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Periode Januari-Maret (Triwulan I) Tahun 2024 yang di gelar oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar di Aula Penginapan B’Nusabila, Kabupaten Majene, Rabu 24 April 2024. Dinas Perkim Sulbar adalah salah satu dinas yang memiliki penerimaan retribusi yakni pembayaran sewa Rumah Susun (rusun) ASN yang ada di Jalan TVRI Rangas dan pendapatan lain berupa Setoran SP3 bagi penyedia jasa yang ikut dalam kegiatan Dinas Perkim. Ditemui di ruang kerjanya, Jumat 26 April 2024, Kadis Perkim Sulbar Syaharuddin mengatakan, dari hasil laporan Bendahara Penerima yang mengikuti kegiatan tersebut menyampaikan bahwa untuk penerimaan retribusi dihimbau untuk galakkan pembayaran non tunai, tidak boleh lagi ada pembayaran tunai pada penerimaan retribusi daerah agar bagaimana pencatatan bisa lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, Syaharuddin menyampaikan bahwa penerimaan retribusi yang ditangani oleh dinasnya sudah sejak lama tidak menerima pembayaran tunai. “Kami sudah tekankan kepada seluruh penghuni rusun ASN agar melakukan pembayaran sewa tidak melakukan setor tunai kepada Bendahara Penerima tetapi melalui Qris. Begitu pula dengan pembayaran SP3, nanti bukti hasil Qrisnya dikirimkan ke Bendahara Penerima untuk dilakukan penginputan,” kata Syaharuddin. Dia menambahkan, dari hasil laporan Bendahara Penerima yang mengikuti kegiatan tersebut, selain mengikuti Rekon Tim IT BPKPD Sulbar juga melakukan sosialisasi tata cara penginputan SIPD RI terhadap pelaporan PAD kepada Bendahara Penerima dan Kolektor PAD. Penulis : Dinas Perkim Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU -- Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN RI drg Widwiono, menilai upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulbar menunjukkan tren positif. Atas kolaborasi seluruh pihak Sulbar dinilai berhasil menurunkan angka stunting ada tahun 2023 dengan angka 4,7 poin. Atas upaya tersebut Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN RI drg Widwiono, memberikan apresiasi kepada Pj. Gubernur Sulawesi Barat Prof. Zudan Arif Fakrulloh atas atensi dan kerja kerasnya beserta seluruh stakeholder terkait dalam menurunkan stunting di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2023 lalu. Apresiasi tersebut disampaikan saat menyampaikan sambutan dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo pada Pembukaan Rapat Kerja Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 dengan tema Optimalisasi Bonus Demografi dan Peningkatan SDM Menuju Indonesia Emas 2045 , Mamuju 26 -28 April 2024. "Kami ucapkan terimakasih kepada Pj Gubernur dan seluruh stakeholder untuk tahun 2023 Sulbar sudah bisa turun di 4,7 poin," kata drg Widwiono. Ia mengatakan, meskipun angka prevalensi stunting masih tinggi secara rata-rata Nasional, tetapi capaian prestasi yang dilakukan Sulbar cukup membanggakan pada tahun 2023 itu penurunan bisa mencapai 4,7 poin. "Ini prestasi yang membanggakan dalam rangka percepatan penyelesaian stunting di Sulbar. Saya yakin dengan turunnya 4,7 poin, program Seleksi Dampingi dan Aksi atau (Sidak) ini sudah berjalan terimakasih kepada Pj Gubernur karena penurunan stunting sangat signifikan khusus di Provinsi Sulbar," ujarnya. Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulbar, merupakan kerjasama ekstra, kerja cerdas dan kolaborasi seluruh pihak, penekanan seleksi dan penetapan sasaran seperti Catin dan ibu hamil serta baduta, dilakukan dengan baik sesuai sasaran utama yang menjadi perhatian Presiden. Ia mengingatkan, agar seluruh upaya penanganan dengan lima pasti, seperti pastikan sasaran terindentifikasi, pastikan sasaran terdata, pastikan sasaran menerima program atau terintervensi, pastikan sasaran terintervensi sesuai ketentuan. Namun, menurutnya masih terdapat dua indikator yang…

Mamuju--Waspada potensi banjir beberapa kabupaten di Sulawesi Barat (Sulbar) pada 28 April 2024. Berdasarkan hasil analisis data dari Impact Based Forecast (BMKG), Satgas Banjir (PUPR) dan Inarisk (BNPB), maka perlu diantisipasi potensi banjir (status waspada) pada 28 April 2024 di beberapa wilayah kabupaten di Sulbar. A. Kabupaten Polewali Mandar 1. Kecamatan Campalagian 2. Kecamatan Luyo 3. Kecamatan Bulo 4. Kecamatan Wonomulyo 5. Kecamatan Tubbi Taramanu 6. Kecamatan Mapilli B. Mamuju Tengah 1. Kecamatan Budong-Budong 2. Kecamatan Tobadak 3. Kecamatan Topoyo C. Pasangkayu 1. Kecamatan Bambalamotu 2. Kecamatan Pedongga 3. Kecamatan Pasangkayu Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fatta, Sabtu 27 April 2024, memberikan himbauan bagi pemerintah kabupaten (pemkab) untuk dapat mengambil langkah-langkah antisipasi dan kesiapsiagaan dengan: 1. Memantau kondisi terkini lapangan dan menyebarkan informasi peringatan (curah hujan, tinggi muka air) dan potensi wilayah terdampak. 2. Koordinasi dengan stakeholder dalam penyiapan tim siaga bencana dan sumberdaya. 3. Mengidentifikasi tempat pengungsian termasuk infrastruktur pengungsian sesuai protokol kesehatan. 4. Mengidentifikasi kebutuhan logistik dan peralatan. 5. Memastikan alat peringatan dini berfungsi dengan baik. 6. Memastikan ketersediaan rambu dan jalur evakuasi. Bagi masyarakat untuk dapat mengambil langkah-langkah antisipasi dan kesiapsiagaan dengan: 1. Menyiagakan tim siaga bencana (memantau kondisi terkini lapangan, melakukan koordinasi dengan aparatur desa, menyiapkan evakuasi). 2. Menyimpan barang penting ke tempat aman. 3. Membatasi aktivitas di luar rumah. 4. Jika berada di luar rumah hindari pohon besar, baliho, dan saluran air/ gorong-gorong. 5. Menyiapkan tas siaga (makanan, minuman, obat, uang, pakaian, dokumen berharga dll). Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar