Mamuju--Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawei Barat (Sulbar), diwakili Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Husain Mansyur mengikuti rapat virtual yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB RI), Senin, 29 April 2024. Rapat tersebut terkait pengajuan proposal dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui Aplikasi E-Proposal. Kepala Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI, Jarwansyah membuka acara tersebut dengan memberikan arahan dan petunjuk betapa pentingnya pertemuan itu bagi pemerintah daerah dalam menyusun proposal untuk meminta bantuan dana hibah ke BNPB RI. Kemudian acara selanjutnya, pemaparan materi sosialisasi pengajuan proposal dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui Aplikasi E-Proposal dibawakan oleh Kasubit Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI, Savera. Dalam pertemuan tersebut ada beberapa poin yang sangat penting disampaikan oleh Savera antara lain: 1. Apakah benar terjadi bencana yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian serta kebutuhan pemulihan di kabupaten/kota yang mengusulkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya SK Tanggap Darurat yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota dan laporan Pusdalops yang ada di kabupaten. Hal ini juga perlu didukung dengan adanya laporan atau pemberitaan di media massa baik ofline maupun online. 2. Perlu dilihat juga kegiatan-kegiatan yang diusulkan apakah masuk ke dalam kriteria rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Bahwa sesuai dengan defenisi rehabilitasi dan rekonstruksi artinya kegiatan yang dimaksud adalah memperbaiki aset-aset yang sudah ada, namun rusak karena bencana baik sebagian ataupun rusak secara keseluruhan. Jika aset tersebut milik pemerintah daerah harus dibuktikan dengan Kartu Inventaris Barang (KIB). 3. Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna), yang dibuat oleh pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi acuan dalam proses pemulihan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kegiatan yang diusukan harus masuk ke dalam ruang lingkup Dokumen R3P atau Jitupasna baik jenis kegiatan maupun lokasi kegiatan. Dari hasil pertemuan ini, Kepala…

Mamuju--Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jumat, 26 April 2024. Rombongan Komisi II DPRD Sidrap yang dipimpin Saenal Rosi tersebut, diterima Sekretaris Dinas TPHP Sulbar drh. Agus Rauf, didampingi Kepala Laboratorium Veteriner dan Mutu Pakan Sahidah, Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Samsuarni, Kabid Hortikultura Masnawi serta Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Nur Kadar. Pertemuan itu berlangsung di Ruang Aula Oryza Sativa Dinas TPHP Sulbar. Kunjungan kerja sekaligus silaturrahmi tersebut dalam rangka melakukan kajian antar daerah terkait penerapan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengawasan Lalu Lintas Hewan Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekretaris Dinas TPHP Sulbar, drh. Agus Rauf yang juga Penjabat Otoritas Veteriner (POV) menyampaikan terima kasih kepada rombongan Komisi II DPRD Sidrap karena memilih Dinas TPHP Sulbar untuk berdiskusi terkait kebijakan dari Permentan tersebut. drh. Agus Rauf mengatakan, proses pengiriman ternak saat ini memang lebih kompleks dan ketat dengan persyaratan tertentu dan dokumen yang harus diterbitkan oleh POV Provinsi yang mulai terjadi sejak adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) masuk di suatu wilayah, dibandingkan sebelumnya yang hanya menggunakan SKKH Kabupaten setempat. Sementara itu, Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Sulbar, Nur Kadar menyampaikan, lalu lintas ternak saat ini sudah menggunakan aplikasi Lalu Lintas Ternak berbasis online yang dapat diakses bagi pemohon atau pengguna jasa dimana saja untuk melalulintaskan ternak/hewan/produk hewan dengan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. "Pada tahun 2024 ini, proses pengajuan layanan untuk pengeluaran atau pemasukan ternak/hewan/produk hewan menggunakan aplikasi berbasis online untuk pengajuan pemeriksaan sebelum pengiriman atau pemasukan ternak/hewan/produk hewan sehingga pengguna jasa tidak perlu datang di kantor pelayanan," ungkapnya. Dihubungi terpisah, Kepala Dinas TPHP Sulbar,…

Mamuju--Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan kerja Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Wajo, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jumat, 26 April 2024. Hadir dalam kunjungan tersebut yaitu Ketua Komisi II DPRD Wajo, Sudirman Meru beserta rombongan, serta Kabid Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Wajo, Budhi Kesumawaty beserta tim. Kunjungan tersebut diterima Sekretaris Dinas TPHP Sulbar drh. Agus Rauf didampingi Kepala Laboratorium Veteriner dan Mutu Pakan Sahidah, Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Samsuarni, Kabid Hortikultura Masnawi serta Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Nur Kadar, di Ruang Aula Oryza Sativa Dinas TPHP Sulbar. Kunjungan kerja tersebut dalam rangka melakukan konsultasi dan koordinasi pada Dinas TPHP Sulbar untuk mendapatkan informasi dan referensi terkait dengan implementasi dukungan program dan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar terkait dengan optimalisasi produk unggulan pertanian dalam upaya peningkatan hasil produksi pertanian. Ada beberapa hal yang menjadi topik pembahasan dalam pertemuan itu, yakni terkait Pokok Pikiran (Pokir) tematik, serta beberapa program unggulan Dinas TPHP dalam mengendalikan inflasi. Sekretaris Dinas TPHP Sulbar drh. Agus Rauf menyampaikan terima kasih kepada rombongan Komisi II DPRD Wajo karena memilih Dinas TPHP Sulbar untuk berdiskusi masalah pertanian. "Di sini kita saling berbagi informasi dan sharing terkait tanaman pertanian, yang merupakan salah satu penyumbang inflasi," ujar Agus Rauf. “Seperti yang kita ketahui, capaian pengendalian inflasi Sulbar sebesar 1,82 persen dan masuk kategori tiga terbaik nasional dan selama tahun 2023 setiap bulannya Sulbar berada di posisi 10 terbaik nasional,” sambungnya. Sementara itu, dihubungi terpisah, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menyampaikan apresiasi kepada Komisi II DPRD Wajo atas kunjungannya ke Dinas TPHP Sulbar dan berharap dari pertemuan itu dapat saling tukar informasi tentang program dan kegiatan di Bidang Pertanian, program unggulan yang dilaksanakan serta berbagi informasi dan referensi terkait dengan implementasi tentang tata…

MAMUJU - Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh menerima dan menjamu para rektor Se-Sulbar di rumah jabatannya, Senin 29 April 2024 malam. Hal ini, dilakukan untuk memperkuat kolaborasi Pemprov bersama dengan Unibersitas dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Sulbar. "Menindaklanjuti hasil pertemuan beberapa bulan lalu terkait kolaborasi antar Pemprov dan Universitas. Saya sangat meyakini dengan komunikasi bersama para Bupati membangun kolaborasi pengembangan SDM," kata Prof Zudan. Ia menambahkan akan dibuat forum bersama agar komunikasi berjalan terus menerus. "Ini langkah awal, tinggal cari waktu kapan forum komunikasi ini dibuat dan dijalankan. Saya sudah minta para asisten dan OPD untuk membangun kerjasama," tambahnya. Berbagai, kerjasama bisa dibangun bersama Universitas salah satunya program Permagangan yang sedang dijalankan Disnaker. "Begitupun perguruan tinggi kesehatan bisa kerjasama sektor penurunan stunting maupun membantu para ibu hamil," ungkapnya. Kematian ibu hamil ini yang terus harus diantisipasi agar tidak terjadi di Sulbar. Sehingga perlunya peran bersama membangun daerah dari berbagai sektor. "Termasuk dalam pengembangan kampus bisa kita kerjasamakan. Segala potensi di kampus bisa kita kembangkan, tinggal kolaborasi bersama," ujarnya. Ia berharap semua sektor ini bisa dirumuskan dalam MoU yang akan dibangun bersama kampus dengan Pemprov Sulbar. "Nilai-nilai Malaqbi yang selama ini kita pegang teguh bisa menjadi pondasi dasar dalam pengembangan segala potensi yang dimiliki Sulbar," paparnya. Ditambah lagi, program beasiswa yang akan dijalankan tahun ini tentunya perlu kerjasama dengan perguruan tinggi di Sulbar. "Jadi mohon disampaikan kepada seluruh masyakat kita siapkan 2.000 lebih beasiswa untuk S1, S2 dan S3. Ini berlaku pegawai dan masyarakat umum," tandasnya.(rls)

MAMUJU --Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menjadi tamu dalam podcast RRI Mamuju yang juga disiarkan secara live streaming, Senin 29 April 2024. Acara podcast tersebut mengangkat topik Membangun Kemitraan dan Cabang UMKM. Pada kesempatan ini PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya bagi pelaku usaha di Sulbar terkait pengembangan UMKM. Menurut Prof. Zudan , permasalahan UMKM di Indonesia pada umumnya sama, yakni SDM, Modal, Jaringan dan Pemasaran. Lebih lanjut Sestama BNPP ini menjelaskan, dibutuhkan SDM yang tangguh serta mindset yang bagus, yaitu melihat berbagai peluang atas potensi yang dimiliki daerah. "Harus berpikir ke usaha lainnya. Merintis UMKM yang kuat butuh SDM yang kuat SDM yang tangguh. Pertama mindset diperbaiki, SDM harus memiliki cara pandang yang bagus," kata Prof. Zudan. Terkait modal, itu dapat diperoleh dari bantuan pemerintah, swasta atau perbankan. "Pemda memberikan hibah ke berbagai usaha usaha yang diajukan satu tahun sebelumnya. Untuk melalui perbankan, bisa melalui KUR mikro," tambahnya. Untuk persoalan jaringan, Prof. Zudan meminta kepada OPD seluruh Pemda di Sulbar agar membuka ruang bagi UMKM dalam bekerjasama menawarkan produk UMKM. Produk tersebut dapat disajikan dalam acara-acara rapat. Termasuk produk souvenir agar dibuat lebih beragam. Selain kain tenun juga dapat menyajikan Kopi Mamasa dan produk Sulbar lainnya. "Ini yang perlu kita dukung dan Ini konkrit mengembangkan UMKM," kata Prof. Zudan. Soal pemasaran, dengan 1,4 juta penduduk Sulbar sudah cukup dengan mengembangkan UMKM lokal, tetapi tidak berhenti sampai disitu. Sebab diera sekarang perkembangan teknologi sangat memudahkan UMKM lokal menjangkau pasar internasional. Olehnya dari Pemda sendiri telah merancang platform digital. "Silahkan jual melalui platform itu. Itu yang harus didukung. Ini bisa produk lokal ke internasional . Platform ini menjadi penting. Bikin platform Sulbar pedia. Dan hal ini sangat mudah," ungkapnya. Hal lain, soal kemasan, Prof. Zudan melihat terdapat peluang yang belum disentuh di Sulbar yakni UMKM…

MAMUJU - Pemprov Sulbar melalui Dinas Tenaga Kerja melaksanakan program pemagangan tahun 2024. Acara tersebut dibuka langsung Sekprov Muhammad Idris yang dipusatkan di Matos Mamuju, Senin 29 April 2024. Sekprov Muhammad Idris mengatakan Pemprov sangat bersyukur karena antusias masyarakat dalam menyambut program pemagangan ini. "Tentu kita bersyukur karena ada 2.000 lebih pelamar Pemagangan tahun 2024 dalam rangka mengikuti pelatihan dijalur magang," kata Idris. Ia menambahkan adanya keterbatasan kuota yang diterima disebabkan industri maupun perusahaan di Sulbar belum terlalu banyak. "Tapi keterbatasan ini kita bisa dapat memilih mana yang berpeluang untuk diikuti. Magang ini bentuk pelatihan yang terbaik," tambahnya. Sebab, Idris mengungkapkan bahwa kedepan jika perusahaan atau industri mencari karyawan bisa langsung dapat. "Karena lewat magang para peserta bisa menambah wawasan dan keterampilannya di dunia kerja. Yang menarik interaksi saat berkerjanya," ungkapnya. Bahkan, jika selama mengikuti program magang dan berproses secara bagus bisa saja direkrut oleh perusahaan tersebut. "Makanya di industri besar akan mencari orang-orang yang terbaik. Inilah yang kita harapkan, kedepan bukan hanya di Sulbar tetapi meluas ke provinsi lainnya," ujarnya. Sedangkan, Kadisnaker Sulbar Andi Farid Amri menyampaikan kegiatan ini merupakan program Disnaker Sulbar dalam membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan. "Semoga lewat program ini angka pengangguran di Sulbar semakin menurun terus menerus. Sehingga banyak yang diterima di perusahaan," tandasnya.(rls)

Mamuju--Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Barat (Sulbar) menerima kunjungan Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin (UNHAS) Prodi Magister Manajemen Bencana (MMB) Tahun 2024, Senin, 29 April 2024. Bertempat di Ruang Pertemuan Kantor BPBD Sulbar, kunjungan Mahasiswa Pasca Sarjana UNHAS yang dipimpin Meni Widiastuti selaku Ketua Angkatan MMB Tahun 2024, diterima Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik Arnida, didampingi Pejabat Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Inaldy L.S. Si'lang, sesuai arahan Plt. Kalaksa BPBD Sulbar Muhammad Yasir Fatta. Dalam pertemuan tersebut, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulbar, Arnida menyatakan kesiapan BPBD untuk membantu mahasiswa dalam hal informasi dan data kebencanaan yang diperlukan. Sementara itu, Pejabat Fungsional Penata Penanggulangan Bencana BPBD Sulbar, Inaldy L.S. Si'lang memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan kebencanaan dalam rencana penugasan penelitian dan penulisan bagi Mahasiswa Pasca Sarjana UNHAS Prodi MMB. “Dalam pertemuan kami telah memberikan sejumlah data, antara lain Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB), Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ( RPB) dan Dokumen Rencana Kontigensi,” ucap Inaldy. Kunjungan ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman para mahasiswa dalam mengatasi tantangan kebencanaan, serta mempererat kerja sama antara BPBD Sulbar dengan UNHAS dalam upaya penanggulangan bencana. Penulis : BPBD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju-- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Barat (Sulbar) Habibi Azis, memimpin rapat fasilitasi yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan dalam penanaman modal. Rapat tersebut fokus pada proses Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. LTJ GLOBAL JAYA. Rapat tersebut dihadiri berbagai pihak terkait, termasuk Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, Astiah, yang turut mendampingi Kepala DPMPTSP Sulbar dalam memimpin proses diskusi. Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Kantor DPMPTSP Sulbar, Senin 29 April 2024, diidentifikasi berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam proses penanaman modal, khususnya terkait dengan proses WIUP PT. LTJ GLOBAL JAYA. Diskusi yang berlangsung sangat intens tersebut membahas berbagai langkah yang dapat diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Kepala DPMPTSP Sulbar Habibi Azis, pada kesempatan itu menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, pemangku kepentingan terkait, dan investor dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam penanaman modal. Dia juga menyampaikan komitmennya untuk terus memberikan dukungan serta fasilitasi kepada para investor yang berinvestasi di Sulbar. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya DPMPTSP Sulbar, Astiah mengatakan, rapat fasilitasi tersebut menjadi wadah yang efektif untuk saling berbagi informasi dan menemukan solusi bersama. Dia juga menekankan, pentingnya transparansi dan komunikasi yang baik antara semua pihak terkait untuk mencapai tujuan bersama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Rapat fasilitasi ini mencerminkan komitmen Pemprov Sulbar dalam meningkatkan iklim investasi dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada para investor. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan sektor swasta, diharapkan investasi di Sulbar dapat terus berkembang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penulis : DPMPTSP Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Barat (Sulbar) Habibi Azis bersama Tim Pengumpul dan Penginput Data Sektoral DPMPTSP, Helviyanti Pakiding, M.Sofyan Alkadri dan Desi Astuti, menghadiri acara Peluncuran Aplikasi Satu Portal Data (SAPOTA) di Ballroom Grand Maleo Hotel & Convention Mamujul, Senin, 29 April 2024. Kegiatan ini mengusung tema "Pentingnya Kolaborasi Satu Data Sulawesi Barat sebagai Kunci Sukses Menuju Satu Data Indonesia". Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan SAPOTA sebagai wujud komitmen Sulbar dalam mendukung inisiatif Satu Data Indonesia. SAPOTA adalah sebuah aplikasi yang mengintegrasikan data dari berbagai sektor di Sulbar menjadi satu portal yang mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat, pelaku bisnis dan pemerintah. “Kami sangat bangga dan bersemangat dengan peluncuran Aplikasi SAPOTA ini,” kata Kepala DPMPTSP Sulbar, Habibi Azis. Menurut Habibi , SAPOTA merupakan tonggak penting dalam upaya Pemprov Sulbar untuk memperkuat kolaborasi dan kesinambungan dalam pengelolaan data di Sulbar. “Dengan adanya SAPOTA, kami yakin dapat memberikan akses yang lebih mudah dan transparan terhadap informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, pelaku bisnis, dan pemerintah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” kata Habibi. Pihaknya berharap SAPOTA dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan visi Satu Data Indonesia dan membawa manfaat yang nyata bagi semua pihak yang terlibat. Tim Pengumpul dan Penginput Data Sektoral DPMPTSP, yang turut mendampingi dalam acara peluncuran, juga memberikan paparan tentang proses pengumpulan, pengolahan, dan pembaruan data yang dilakukan secara terus-menerus untuk menjaga keakuratan dan keandalan informasi yang disajikan melalui SAPOTA. Acara ini diharapkan menjadi awal yang baik dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan data di Sulbar. Kolaborasi antara berbagai pihak, baik dari sektor publik maupun swasta, diharapkan dapat semakin menguatkan fondasi Satu Data Indonesia dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di wilayah ini. Dengan peluncuran SAPOTA, Sulbar telah menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan solusi teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung transformasi digital dan…

Mamuju--Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan senang hati menerima konsultasi bagi ASN yang memerlukan informasi terkait penyesuaian ijazah dan kepangkatan, serta pengurusan Program Tugas Belajar. Bertempat di Ruang Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar, Senin, 29 April 2024, konsultasi ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan bantuan kepada ASN dalam mengatasi berbagai proses administratif terkait penyesuaian ijazah dan kepangkatan, serta pengurusan Program Tugas Belajar agar dapat meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN di lingkungan pemerintahan daerah. Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari menyatakan Bidang Pengembangan ASN BKD berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada ASN dalam mengatasi berbagai proses administratif terkait penyesuaian ijazah dan kepangkatan, serta pengurusan Program Tugas Belajar. “Melalui sesi konsultasi ini, kami bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ASN dapat memperoleh informasi dan bantuan yang diperlukan untuk mengembangkan karier dan kompetensi mereka,” ucap Rini. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar