Mamuju – Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) diwakili Kepala Bidang Penatausahaan dan Kas Daerah A. Kustia Hatta dan Kasubid Perencanaan dan Penanggaran Barang Milik Daerah Rizal, mengikuti Rakor Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK bersama dengan Tim Direktorat Korsup Wil. IV KPK, di Kantor Inspektorat Sulbar Lt. II, Jumat 26 April 2024. Kegiatan ini dirangkaikan dengan Penyerahan Buku Pedoman Penilaian MCP Tahun 2024 dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pengelolaan MCP Tahun 2024. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Inspektur Inspektorat Sulbar M. Natsir, yang menyampaikan terima kasih atas kerja sama pemenuhan bukti dukung MCP KPK Tahun 2023 dan arahan mengenai pemenuhan bukti dukung MCP KPK Tahun 2024. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen dari kepala-kepala OPD yang bersangkut paut dengan pemenuhan bukti-bukti penilaian MCP yang disaksikan langsung oleh tim dari KPK serta penyerahan dokumen pedoman penilaian MCP Tahun 2024 dan dokumen Survei Penilaian Integritas (SPI). Dalam kegiatan itu, Iwan Lesmana, PIC KPK untuk Sulbar menyampaikan aspek-aspek indikator dan sub-indikator MCP KPK Tahun 2024, khususnya perubahan atas pedoman penilaian di delapan area MCP Tahun 2024 dan fokus KPK pada pengawasan pengadaan barang dan jasa, pokir-pokir DPRD, dan pengawasan hibah Pemprov. Sementara, Anggota Tim MCP KPK, Eva menyampaikan fokus MCP KPK pada tahun 2024 khususnya pada bidang pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Manajemen ASN. “Fokus pada pengelolaan BMD cukup banyak, misalnya pada persertifikatan aset tanah. Sedangkan pada Manajemen ASN, misalnya pencegahan jual beli jabatan,” ucap Eva. Secara terpisah, Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo memberikan apresiasi atas kerja sama untuk pemenuhan bukti dukung MCP Tahun 2023 dan Ia menyampaikan dukungan berupa komitmen untuk memenuhi bukti dukung MCP Tahun 2024. “Untuk pemenuhan bukti dukung MCP Tahun 2024, BPKPD Sulbar tentunya komitmen dan memberi dukungan penuh, “ ucap Masriadi. Penulis : BPKPD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyelenggarakan Rapat Pra Validasi Pemeriksaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS – RPJPD) Kabupaten Mamuju Tahun 2025 – 2045. Rapat dilaksanakan Kamis, 25 April 2024, bertempat di Ruang Rapat Kantor DLH Sulbar, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar Wing 6 Lt. 2, Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Mamuju. Rapat dibuka oleh Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali, didamping Kepala DLH Mamuju Alwinuddin dan rapat ini dipimpin oleh Kabid Penataan dan Penaatan PPLH, Andi Alffianti. Dalam sambutnnya, Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali menyampaikan, sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dinyatakan bahwa salah satu Kebijakan, Rencana dan/atau Program yang wajib disusun KLHSnya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah. “Penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Mamuju merupakan amanah dari Surat Kementerian Dalam Negeri, yang memerintahkan kepada seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun KLHS sebagai pedoman bagi para calon kepala daerah dalam menyusun Visi dan Misi,”kata Zulkifli . Zulkifli juga mengatakan, terhadap KLHS RPJPD Kabupaten Mamuju 2025 – 2045 yang telah diajukan oleh Kabupaten Mamuju, diharapkan sudah disusun sesuai dengan tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam PP 46 Tahun 2016, Permen LHK Nomor P.69 Tahun 2017, dan Permendagri 7 Tahun 2018, sehingga layak untuk dilakukan validasi. “Dan dari hasil pertemuan ini, akan menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan apakah KLHS RPJPD Kabupaten Mamuju yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju sudah layak untuk divalidasi atau masih perlu dilakukan penyempurnaan,” ujarnya. Tujuan dari pelaksanaan Pra Validasi ini yaitu tersusunnya Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Mamuju 2025-2045 yang sistematis, tepat sasaran dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat bermanfaat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hadir dalam kegiatan tersebut, Tim Validasi KLHS RPJPD Provinsi Sulbar, Tim Pokja Penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Mamuju Tahun…

Mamuju – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) turut berpartisipasi dalam Penanaman Mangrove Serentak di Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Kamis 25 April 2024. Kegiatan ini dihadiri Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (PPKL) Alexander Bontong, mewakili Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Karema (BPDAS KRM) ini dimulai Pukul 08.00 Wita. Turut hadir, Kepala Bidang BPDAS PS Nugroho Santoso mewakili Kepala Dinas Kehutanan Sulbar A. Aco Takdir, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar, Green Leathership Indonesia Sulbar, Green Ambasador Provinsi Sulawesi Barat, Ketua KTH Ecotourism Green Tadui, dan Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Sulbar serta undangan lainnya. Penanaman Mangrove Serentak dibuka dengan pembacaan sambutan seragam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Helmi Basalamah, dilanjutkan penyampaian sambutan Kepala Dinas Kehutanan Sulbar yang diwakili oleh Kepala Bidang BPDAS PS Nugroho Santoso, dan di akhiri dengan Penanaman Mangrove oleh seluruh tamu undangan di lokasi yang telah disiapkan. Pada kesempatan itu, Kepala Bidang PPKL DLH Sulbar, Alexander Bontong mengatakan, Tanaman Mangrove sangat berperan dalam Penurunan Gas Rumah Kaca karena dalam menyerap Carbon empat kali lebih banyak dari tanaman pohon lainnya. “Setelah penanaman ini perlu ada pemeliharaan dengan melibatkan masyarakat, pemerhati lingkungan karena tingkat pertumbuhan Tanaman Mangrove sangat lambat. Disamping itu gangguan alam seperti ombak dan tiram sangat manggangu pertumbuhan Mangrove. Kegiatan monitoring dan evaluasi dari dinas terkait perlu dilakukan untuk menjadi masukan di masa datang,” ucap Alexander. Penanaman Mangrove Serentak ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.315/MENLHK/PDASRH/DAS.4.7/B/12/2023, Perihal Rencana Kerja Penanaman Pohon Musim Hujan 2023-2024, maka penanaman serentak pada April ini dilaksanakan dengan agenda Penanaman Mangrove Serentak. Penulis : DLH Sulbar Editor : humassulbar

Majene--Dinas Transmigrasi Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), melalui Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Desa Tande Allo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Kamis, 25 April 2024. Kunjungan ini bertujuan melaksanakan Rembuk Padat Karya bersama dengan para Kelompok Tani penerima bantuan Padat Karya Tunai, diantaranya Kelompok Tani Bura Cengkeh, Cahaya Paku, Sinar Kaalloang, Sipaturui, dan Satu Hati (Panggalo). Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Tande Allo. Pada Rembuk tersebut, membahas terkait Program Padat Karya sekaligus penyerahan Desain Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Ruslan Jabbar, bersama Pejabat Fungsional Analis Kebijakan, Sub Koordinator Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Muhammad Ramli, kepada Kelompok Tani penerima bantuan Padat Karya Tunai disaksikan Plt. Kepala Desa Tande Allo, Budiamin. Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas Transmigrasi Sulbar, Ruslan Jabbar mengatakan, Rembuk Padat Karya dapat menjadi wadah bagi berbagai pihak di desa untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam pelaksanaan program Padat Karya. ”Hal ini dapat meningkatkan efektivitas program dan memaksimalkan sumber daya yang tersedia,” kata Ruslan. Menurutnya, program Padat Karya dapat memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang menganggur atau memiliki penghasilan rendah. ”Hal ini dapat berimplikasi meningkatnya pendapatan masyarakat dan membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,” pungkasnya. Ruslan menegaskan, program Padat Karya bukanlah proyek tetapi ini adalah murni program Pemberdayaan Masyarakat Desa. “Dalam hal ini, saya mohon, dengan adanya program ini, kita manfaatkan semaksimal mungkin dalam arti kata ‘pecoai re lao jamatta’ (kerjakan dengan baik) karena siapa lagi yang perbaiki wilayah kalau bukan bapak ibu sekalian,” imbau Ruslan. Sementara itu, Plt. Kepala Desa Tande Allo, Budiamin bersyukur dan berterima kasih kepada Dinas Transmigrasi Sulbar dan mengajak masyarakat di desanya untuk menjalankan program itu dengan bersungguh-sungguh. “Kita patut berterima kasih kepada Dinas Transmigrasi yang memberikan program pada kita semua. Olehnya itu, program ini kita harus…

Mamuju --Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Sulbar menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Penilaian Kelembagaan Pangan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Kabupaten/Kota se Sulbar di salah satu hotel di Mamuju, Kamis (25 April 2024) Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Sulbar Abdul Waris Bestari berterima kasih atas kehadiran perwakilan dari sejumlah kabupaten. Waris menjelaskan tujuan dari pertemuan tersebut untuk memperkuat tugas dan fungsi dinas ketahanan pangan di daerah sebagai mana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan "Sehingga diharapkan rakor ini dimanfaatkan dengan baik-baik," ucap Waris. Disampaikan Bidang Ketahanan Pangan di tingkat kabupaten menjadi kunci dalam mewujudkan keamanan pangan di daerah. Untuk itu juga ia berharap koordinasi dan sinergitas antar kabupaten dalam melakukan pengawasan pangan di daerah. Waris menambahkan Penguatan pengawasan pangan juga bertujuan dalam memastikan pangan yang dikonsumsi masyarakat betul-betul memiliki mutu. Hal ini juga menjadi solusi dalam upaya penanganan stunting di daerah. (Rls)

Mamuju - Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam hal ini diwakili Kabag Umum Stephanus Buntu Madika menerima kunjungan Silaturahmi Perwira TNI-AL dari Lanal Mamuju Dandenpom Letda Agus Endar Pertemuan tersebut berlangsung di lantai dua rumah Aspirasi Sekretariat DPRD Provinsi Sulbar, Jln. Pattana Endeng - Rangas, Mamuju, 25/04/2024 Dalam Pertemuannya Perwira TNI-AL Letnan Agus Endar, dengan Kabag Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Sulbar, banyak diskusi mengenai Manajemen pengamanan dan kedisiplinan seorang petugas pengamanan khususnya Pamdal dalam kantor pemerintahan seperti pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulbar ini. "Jadi diskusi sharing dengan beliau yaitu bagaimana membentuk Pamdal itu kedepan tampilannya lebih perfect lagi berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah tampilan itu yang lebih utama Ditemui usai melakukan pertemuan, perwira Lanal Mamuju Letnan Agus Endar, mengatakan pertemuanya Alhamdulillah diterima dengan baik. " Diskusi sharing dilakukan bagaimana membentuk petugas pamdal itu kedepan tampilannya lebih perfect lagi berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah di mana tampilan itu yang lebih utama "Alhamdulillah pertemuan hari ini dengan pak Stephanus saya diterima dengan baik dan ada komunikasi, mudah-mudahan silaturahmi ini bisa berkelanjutan kedepan dan bertambah positif ada sinergi yang baik antara LANAL dan DPRD Sulbar," kata Agus Penulis : DPRD Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Webinar ASN Kreatif Seri 46 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Sulawesi Barat (Sulbar) berlangsung, Rabu 24 April 2024. Kegiatan ini mengusung tema “Indonesia Wajib Halal 2024”. Tema ini merupakan salah satu isu penting mengingat pemerintah sangat mengapresiasi masyarakat yang melakukan aktifitas usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana dalam Pasal-Pasal yang diubah ada menyisipkan Pasal yang mewajibkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. Undang-Undang tersebut dengan jelas bahwa sertifikasi halal wajib untuk dilakukan. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris selaku Keynote Speaker dalam kegiatan ini, menekankan sertifikasi halal memang penting untuk dilakukan oleh para pelaku usaha agar komoditas yang kita konsumsi itu sesuai standar, namun tantangannya adalah pelaku usaha masih ada beberapa yang belum begitu sadar untuk melakukan sertifikasi halal. Narasumber Dzikro, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI juga menyebut pada sesi pemaparan materi, bahwa sebelum penyelenggaraan jaminan produk halal, sertifikasi halal masih bersifat kerelaan (voluntary), namun sejak adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada Pasal 4 berbunyi produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. “Konsekuensi regulasi tersebut jelas mewajibkan sertifikasi halal,” tandasnya. Adapun tujuan sertifikasi halal secara substansial menurut Dzikro, merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yakni, memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Pada webinar ini, Sekretaris BPSDMD Sulbar Sugeng Irianto menyampaikan harapannya kepada masyarakat untuk tertib dalam melakukan aktifitas usaha dengan salah satu indikatornya adalah melakukan sertifikasi halal terhadap komoditas yang dihasilkan. Narasumber lainnya, Yulis Mulianti Yasin, Konsultan Diagnosis IKM (BNSP) dan Auditor Produk Halal dari Balai Besar…

Mamuju - Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2024 kabupaten Polewali Mandar merupakan kabupaten terakhir yang melakukan rekrutmen dan seleksi Paskibraka tahun 2024. Seleksi dimulai pada tanggal 18 Maret 2024 yang diawali Seleksi Wawasan Kebangsaan dan Inteligensia Umum hingga seleksi kepribadian yang merupakan seleksi akhir Paskibraka 2024 tingkat kabupaten Polewali Mandar. Sebanyak 144 peserta yang lolos pada seleksi Wawasan Kebangsaan dan Inteligensia Umum untuk lanjut pada tahap seleksi kesehatan yang dilaksanakan di Aula Gedung Gabungan Dinas Kabupaten Polewali Mandar dan terdapat sebanyak 8 orang yang dinyatakan gugur. Rekrutmen dan seleksi pada tahun ini berjalan sangat ketat dan kompetitif, karena bertujuan untuk memilih pelajar-pelajar terbaik yang akan bertugas mengibarkan bendera merah putih pada pelaksanaan upacara peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kabid Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Kabupaten Polewali Mandar Zabir menyampaikan bahwa rekrutmen dan seleksi paskibraka tahun ini dipastikan berjalan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). "Kami juga melakukan seluruh tahapan seleksi secara objektif dan transparan yang didasarkan pada integritas, kualitas, kapasitas dan kapabilitas personal calon anggota Paskibraka, dan tim seleksi kami bekerja secara profesional, sehingga mendapatkan hasil yang optimal," kata Zabir, Kamis 25 April 2024. Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat H. Muhammad Yusuf Tahir juga menegaskan agar semua proses seleksi yang berlangsung tetap mengikuti petunjuk teknis yang telah dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sehingga nantinya menghasilkan putra putri terbaik yang akan bertugas. Tim Monitoring Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan kepada peserta. "Keberhasilan proses kegiatan seleksi Paskibraka di tingkat kabupaten ini akan sangat menentukan keberhasilan kegiatan Paskibraka tingkat Provinsi dan Pusat," ucap Muhammad Yusuf. Untuk diketahui bahwa Jadwal seleksi di tingkat Provinsi akan dilaksanakan pada bulan Mei 2024. Tim Monitoring Rekrutmen dan Seleksi Paskibraka Provinsi Sulawesi Barat juga berpesan kepada seluruh peserta, agar tetap…

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke SMK Negeri 1 Rangas, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa lalu (23/04/2024), membawa berkah tersendiri bagi sekolah tersebut. Presiden Jokowi memberi sebuah hadiah yang akan mentransformasi cara belajar siswa di SMK tersebut: sebuah mobil listrik. Dengan latar belakang gedung sekolah yang telah berdiri sejak 1998 dan sempat rusak karena gempa Mamuju pada 2021, Presiden Jokowi menyampaikan kabar gembira tersebut di hadapan ratusan pelajar SMKN 1 Rangas. Ini bukan sekadar bantuan, melainkan simbol dari dorongan besar pemerintah dalam memajukan pendidikan vokasi dan teknologi di Indonesia. “Tadi ada permintaan, karena di tempat praktik yang ada hanya mobil _combustion_, mobil yang manual lama, padahal sekarang sudah banyak dan zamannya mobil listrik sehingga perlu praktik juga isinya di dalam mobil listrik itu apa. Siang ini saya kirim mobil listrik untuk praktik, bukan untuk dikendarai,” ujar Presiden disambut riuh tepuk tangan para siswa dan guru. Sesuai rilis yang diterima dari Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden disampaikan, sesuai janji Presiden Jokowi, siang itu, sebuah mobil listrik pun langsung dikirim dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan tiba sehari setelahnya. Mobil berteknologi ramah lingkungan itu diterima langsung oleh Kepala SMK Negeri 1 Rangas, Mahmud. Kepala SMKN 1 Rangas pun berbagi rasa syukur atas bantuan ini. Menurutnya, selama ini sekolah yang dipimpinnya telah memiliki beberapa peralatan untuk praktik belajar para siswa. Namun, untuk mobil, para siswa terbatas hanya belajar mobil berteknologi transmisi manual. “Alhamdulillah setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau memberikan bantuan berupa satu unit mobil listrik yang insyaallah ke depannya akan digunakan siswa-siswa kita untuk praktik,” ujarnya. Siswa-siswa SMKN 1 Rangas, seperti Fadli dan Adrian, mengungkapkan kegembiraan mereka. Fadli, yang belum pernah melihat mobil listrik sebelumnya, merasa bahagia dan terinspirasi. Adrian menambahkan, "Ini menambah wawasan kami. Sebelumnya kami hanya praktik dengan mobil manual." Arisa, pelajar lain dari SMKN…

Polman - Menindaklanjuti arahan Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI terkait capaian target program Luas Tambah Tanam (LTT), Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) Syamsul Ma’rif melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Distanpan) Polewali Mandar (Polman) Andi Afandi Rahman, Rabu, 24 April 2024. Dalam pertemuan di Kantor Distanpan Polman tersebut, hadir Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Distanpan Polman Dahlia. Hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu rendahnya realisasi LTT padi di Sulbar. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, pencapaian program LTT untuk padi di Sulbar belum mendekati target. Oleh sebab itu, dirinya berkoordinasi dengan Distanpan Polman, mengingat Polman adalah penyumbang luas sawah terluas di Sulbar. ”Polman menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan program ini. Perluasan area tanam ini merupakan strategi utama yang akan ditempuh guna menjawab tantangan cuaca dan iklim di Sulbar,” kata Syamsul Ma’rif. Perlu diketahui bersama, tujuan dari program LTT adalah untuk memberi motivasi kepada petani untuk selalu menanam padi terutama pada saat kondisi cuaca ekstrem, sehingga tidak terkendala soal air atau pengairan terutama untuk lahan-lahan kering atau sawah tadah hujan bisa untuk lebih dioptimalkan. Dalam kesempatan sama, Kepala Distanpan Polman Andi Afandi Rahman berjanji untuk berusaha memenuhi target tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Distanpan Polman Dahlia menyampaikan, keterlambatan olah lahan di beberapa lokasi di Polman karena kekurangan mesin/alat pengolahan. Menanggapi hal tersebut, Syamsul Ma’rif meminta Distanpan Polman membuat laporan tertulis ke provinsi maupun pusat. Keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada kerja sama semua pihak terkait, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, dan elemen lainnya. Pihaknya pun meminta agar target LTT Polman dapat dipenuhi untuk bulan April ini. Penulis : Dinas TPHP Sulbar Editor : humassulbar