Mamuju--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat (Kadis Perkim Sulbar) Syaharuddin menghadiri Rapat Program Monitoring Centre for Prevention (MCP) yang digelar di Kantor Inspektorat Sulbar, Jumat, 26 April 2024. MCP adalah sistem pelaporan yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melaporkan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahun. Rapat tersebut dihadiri Satgas Penindakan Direktorat Korsup Wilayah IV KPK dan sembilan Perangkat Daerah (PD) yang ada di Sulbar yaitu Inspektorat, BPKPD, Dinas PUPR, DPMPTSP, Bapperida, BKD, Biro Barjas, Biro Organisasi dan tentunya Dinas Perkim Sulbar). Ditemui setelah rapat, Kadis Perkim Sulbar Syaharuddin mengatakan, dalam rapat sembilan PD yang hadir yang dikoordinatori oleh Inspektorat Sulbar menandatangani komitmen bersama pemenuhan data dukung MCP KPK Tahun 2024. “Tadi kami sudah menandatangani komitmen bersama pemenuhan data dukung MCP KPK Tahun 2024, yang didalamnya termuat bahwa kami sembilan PD akan mengupayakan pemenuhan data dukung dengan target 85 persen dan jika itu nantinya tidak terpenuhi maka kami siap untuk dievaluasi,” ucap Syaharuddin. “Tadi juga kami sudah dibagikan buku Pedoman Penilaian MCP untuk tahun 2024,” sambungnya. Disampaikan, dalam rapat, Satgas Penindakan Direktorat Korsup Wilayah IV KPK menyampaikan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) Sulbar mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, namun masih tergolong rentan terjadi korupsi. “Indeks SPI kita sebesar 70,50 persen dan ini masih tergolong rendah meskipun sudah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal inilah yang akan menjadi bahan evaluasi kita di Sulbar dan perbaikan agar bisa lebih baik lagi kedepannya,” ujarnya. Penulis : Dinas Perkim Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat (Perkim Sulbar) mengikuti Rapat Persiapan Kick Off Meeting Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Tahun 2024 di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar, Kamis 25 April 2024. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Pokja PKP yaitu dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar, Dinas Lingkungan Hidup Sulbar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulbar, Dinas Kesehatan Sulbar dan tentunya Dinas Perkim Sulbar. Kegiatan ini dihadiri Pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Perkim Sulbar Muhammad Yusuf atas arahan Kepala Dinas Perkim Sulbar Syaharuddin untuk menghadiri rapat tersebut. Pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Perkim Sulbar, Muhammad Yusuf menyampaikan, rapat yang digelar oleh Bapperida, selain untuk membahas persiapan Kick Off Meeting Pokja PKP 2024 juga memberikan penguatan kepada anggota Pokja PKP Sulbar terkait peran masing – masing pokja serta sebagai wadah untuk berkolaborasi dalam menangani permasalahan perumahan dan kawasan permukiman. “Rapat persiapan Kick Off Meeting Pokja PKP 2024 yang kami ikuti di Bapperida itu untuk memberikan penguatan kepada anggota pokja tentang peran masing -masing, rencana program kerja apa yang akan dilaksanakan dan yang paling penting membahas tentang persiapan Kick Off Meeting Pokja PKP 2024 yang akan dilaksanakan 14 Mei 2024 mendatang,” kata Yusuf, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat 26 April 2024. Lanjut Yusuf, hasil rapat tersebut sudah dilaporkan kepada Kepala Dinas Perkim Sulbar Syaharuddin, khususnya tentang peran Dinas Perkim dalam keanggotaan Pokja PKP serta kegiatan – kegiatan Dinas Perkim yang membutuhkan kolaborasi bersama Pokja PKP. “Untuk kami Dinas Perkim Sulbar di tahun 2024 ini dibutuhkan kolaborasi bersama Pokja PKP dalam hal verfikasi SK Kumuh di tiga kabupaten yaitu Polman, Majene dan Mamasa serta kolaborasi dalam hal pemetaan penyediaan Prasarana Sarana Utilitas air bersih, rabat beton dan drainase,” pungkasnya. Penulis : Dinas Perkim…

MAKASSAR - Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh menjadi narasumber pada seminar nasional yang dilaksanakan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara - Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN ) 2024, di Hotel Hyatt Place, Jumat 26 April 2024. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka rapat kerja nasional APHTN-HAN dengan mengangkat tema "Penataan kabinet pemerintahan presidensial di Indonesia: Refleksi dan proyeksi konstitusional. Dalam pemaparan materinya, Prof Zudan mengatakan lima tahun kedepan semua instansi bergerak demi kemajuan bangsa. Meskipun dirinya dosen yang lebih banyak di birokrasi daripada di kampus, namun dirinya menceritakan bagaimana menjadi Pj Gubernur sebanyak dua kali, hingga jabatan di Kementerian. "Selama menjabat Gubernur belum pernah ada asosiasi yang datang menawarkan kerjasama. Makanya saya ambil topik peran asosiasi dalam lima tahun kedepan seperti apa," kata Prof Zudan. Ia menambahkan semua asosiasi yang ada diharap bisa memberikan masukan dan saran pembangunan bagi Sulbar. "Apalagi Indonesia saat ini berada di lima tingkatan peradaban. Baru kita lihat masih ada daerah masih dikenalkan literasi membaca. Jadi keberagaman kita itu mulai 1.1 sampai masuk era digitalisasi," tambahnya. Sehingga, bagaimana program yang tertuang di dalam RPJMD itu bisa memahami keberagaman Indonesia. "Jadi sekarang bagaimana kita mendesain pembangunan daerah betul-betul tepat sasaran. Mulai dari perencanaannya sampai pembangunan," ujarnya. Selain itu, dia meminta APHTN-AN mendesain urusan umum pemerintahan yang bisa diterapkan oleh para bupati dan wakil bupati. "Banyak sekali undang-undang daerah yang perlu dirubah dan diinovasi, sehingga pemerintah lima tahun kedepan bekerja sesuai harapan masyarakat," tandasnya.(rls)

MAKASSAR - Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh membuka acara Kaukus Pejuang Sulbar Rembuk dan Silaturahmi Exponen Pejuang Sulbar di Novotel Makassar, Hotel Grand Shayla, Jumat, 26 April 2024. Hadir Ketua KAPP Sulbar Rahmat Hasanuddin, Gubernur Sulawesi Barat pada 2006-2016, Anwar Adnan Saleh, Gubernur Sulawesi Barat periode 2017-2022, Andi Ali Baal Masdar, dan undangan lainnya. Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pejuang merupakan orang-orang yang tidak pernah lelah memperjuangkan sesuatu. Sehingga malam ini merupakan malam dimana berkumpul orang-orang saling mendukung memperjuangkan kemajuan Sulbar. "Alhamdulillah semoga ini menjadi amal bagi kita semua. Dimana sudah menanamkan kebaikan 20 tahun lalu," kata Prof Zudan, Jumat 26 April 2024. Saat kehadiran Presiden RI Joko Widodo di Sulbar Pemprov menyampaikan pemikiran pembangunan Sulbar artinya banyak minta tolong, bukan menyampaikan masalah. "Karena kita kalau menyampaikan masalah tampa ada solusi pemikiran akan susah diselesaikan. Salah satunya saya sampaikan Bandara Tampa Padang kalau pesawat bisa mendarat malam lampunya harus menyala, langsung diperintahkan dua bulan kedepan lampunya sudah harus menyala," ungkapnya. Kemudian, saat berkunjung ke Pasar disampaikan jika Mamasa masih kurang bangunan pasar yang memadai. Seketika dijanjikan akan segera dibangunkan Pasar. "Jika ini terus didorong maka pusat akan memperhatikan Sulbar. Saat ini juga kita sudah akan melaksanakan program beasiswa yang jalan tahun ini," bebernya. Program beasiswa ini penting demi peningkatan SDM Sulbar, karena Pemprov akan mebiayai beasiwa untuk S1, S2 dan S3. "Generasi Sulbar harus terus didorong agar berkembang, karena kedepan akan menjadi pemimpin membangun daerah. Saya harap dukungannya semuanya," ujarnya. Sedangkan, Ketua KAPP Sulbar Rahmat Hasanuddin mengungkapkan banyak pendahulu sudah mendahului yang sama-sama berjuang memperjuangkan Sulbar, tentunya akan terus dikenang perjuangannya. "Semoga yang pernah terlibat dalam perjuangan Sulbar hadir dan menceritakan perjuangannya. Berbagai pergerakan dimasa perjuangan Sulbar yang senantiasa harus dikenang selalu," ucap Rahmat Hasanuddin. Dia juga mengenang bagaiman para pejuang berjuang pembentukan Sulawesi Barat…

Mamuju-- Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) telah mengambil langkah proaktif dengan membentuk tim khusus untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap Implementasi Katalog Elektronik Lokal. Langkah ini diambil sebagai respons atas banyaknya temuan ketidaksesuaian produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Tujuan utama dibentuknya Tim Monev ini adalah untuk melakukan pengawasan dan memastikan efektivitas dari Katalog Elektronik Lokal yang diterapkan di Sulbar. Pada praktiknya, Katalog Elektronik Lokal diharapkan dapat mempermudah akses pelaku usaha lokal untuk menawarkan produk-produk mereka kepada instansi pemerintah, sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Namun, dilatarbelakangi oleh temuan banyak ketidaksesuaian, baik dari segi spesifikasi teknis, kesesuaian produk dengan etalase, maupun ketidaksesuaian produk dengan sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), langkah-langkah Monev menjadi sangat penting. Ketidaksesuaian-ketidaksesuaian ini menjadi tantangan yang perlu diatasi agar proses pengadaan barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Biro PBJ Setda Sulbar menegaskan komitmennya untuk menangani masalah ini dengan serius. Tim Monev yang dibentuk akan bekerja secara aktif untuk mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian, melakukan pengecekan secara berkala, serta memberikan rekomendasi dan tindak lanjut yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan. Plt. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar Muhtar mengatakan, pihaknya perlu memastikan bahwa Katalog Elektronik Lokal berjalan efektif sesuai dengan tujuan awalnya. “Tim Monev akan bekerja keras untuk memastikan transparansi dan akurasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tim ini akan melakukan pengawasan secara rutin, semacam patroli di semua etalase," kata Muhtar, Kamis 25 April 2024. Langkah ini tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan akurasi Katalog Elektronik Lokal, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan pengembangan pelaku usaha lokal di Sulbar. Dengan demikian, keberhasilan implementasi Katalog Elektronik Lokal tidak hanya akan memberikan manfaat bagi instansi pemerintah dan pelaku usaha, tetapi juga bagi masyarakat luas di…

Mamuju--Masih dalam suasana lebaran, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menggelar acara Halal Bihalal, Rabu 24 April 2024. Acara ini dihadiri Plt. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar Muhtar, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN Biro PBJ Setda Sulbar. Dalam sambutannya, Plt. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar Muhtar menegaskan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis dan memperkuat jalinan silaturahmi di antara semua anggota biro. "Acara Halal Bihalal ini bukan sekadar tradisi, tetapi juga sebagai wujud dari semangat kebersamaan dan persaudaraan di tengah-tengah kita. Mari kita jaga silaturahmi ini agar tetap kokoh, karena dengan bersatunya kita, kita bisa melangkah lebih jauh," pungkasnya. Sementara itu, Kepala Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh mengatakan, momentum seperti itu sangat penting untuk saling mengenal dan mempererat tali persaudaraan. “Dengan kebersamaan yang terjalin, kita dapat lebih solid dalam menjalankan tugas-tugas kita demi kemajuan Biro PBJ Setda Sulbar," pungkasnya. Dengan suksesnya acara Halal Bihalal ini, Biro PBJ Setda Sulbar menunjukkan komitmen dalam membangun lingkungan kerja yang harmonis dan penuh kebersamaan. Diharapkan semangat kebersamaan yang terjalin di acara ini akan terus terjaga dan menjadi pendorong bagi pencapaian kinerja yang lebih baik di masa depan. Penulis : Biro PBJ Setda Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju— Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kegiatan Periode Januari-Maret (Triwulan I) Tahun 2024, Jumat 26 April 2024. Rapat yang dilaksanakan di Studio Sandeq TV Dinas Kominfopers Sulbar ini, dipimpin langsung Kepala Bidang IKP Dian Afrianty dan dihadiri para Pejabat Fungsional dan Staf Bidang IKP. Monev Kegiatan Bidang IKP bertujuan untuk mereview kegiatan- kegiatan yang sudah dilaksanakan di Triwulan I Tahun 2024, yang diharapkan pelaksanaan kegiatan ke depan bisa lebih maksimal. Adapun sejumlah kegiatan telah terlaksana di Triwulan I, antara lain literasi digital melalui Senter KIM, pelayanan media dan fungsi mandatori kehumasan. Beberapa hal dibahas dalam pertemuan itu, diantaranya lanjutan pelaksanaan literasi digital melalui Senter KIM, serta terkait mandatori kehumasan. Kepala Bidang IKP Dinas Kominfopers Sulbar Dian Afrianty, pada kesempatan itu menekankan kepada jajarannya untuk lebih meningkatkan kinerja dan kedisiplinan. “Kegiatan Bidang IKP pada Triwulan I terlaksana dengan baik. Namun ke depan, bagaimana kita bisa lebih meningkatkan kinerja, tentunya sesuai dengan tugas masing-masing. Termasuk kedisiplinan juga lebih ditingkatkan,” kata Dian. Lebih lanjut dikatakan, dari 8 program prioritas Pemprov Sulbar, branding dan marketing adalah salah satu program yang ada dicetuskan oleh Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh dan menjadi salah satu tupoksi dari Bidang IKP Dinas Kominfopers Sulbar. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bidang IKP Dinas Kominfopers Sulbar membentuk tim rilis yang membantu para OPD dalam mengelola rilis kegiatan sebelum disebarluaskan ke publik. Untuk fungsi mandatori kehumasan, diharapkan hal itu bisa lebih dioptimalkan seperti dalam mempublikasikan kegiatan Pemprov Sulbar pada umumnya, Dinas Kominfopers Sulbar pada khususnya melalui Web dan media sosial (FB, Tiktok, Youtube dan Instagram). “Setiap harinya kita mengeluarkan press release kegiatan Pemprov dan OPD, ini salah satu tugas wajib kita. Untuk itu, saya harap staf kehumasan menjadi tim work yang solid , bersinergi…

Mamuju—Dalam waktu dekat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Sulawesi Barat (Sulbar) akan melaksanakan Akuisisi Arsip Statis OPD Lingkup Pemprov Sulbar dalam rangka menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka perlu dilakukan penambahan khasanah Arsip Statis pada lembaga kearsipan melalui kegiatan Akuisisi Arsip Statis. Mempersiapkan hal tesebut, DPKD Sulbar melaksanakan rapat koordinasi, Kamis (25/04/2024). Berlangsung di Ruang Rapat DPKD Sulbar, rapat ini dipimpin Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan Daniel Tiranda dan dihadiri Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Arsip Masyita Sundarawati, Kasubag TU Lili, Pejabat Fungsional Arsiparis beserta Petugas Pengelola Arsip DPKD Sulbar. ”Kami siap untuk berkolaborasi dengan semua pihak terkait, termasuk OPD dan lembaga terkait lainnya, untuk memastikan bahwa proses Akuisisi Arsip Statis dilakukan secara terencana, efisien, dan berkelanjutan,” ucap Daniel Tiranda , Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan DPKD Sulbar. Dalam rapat persiapan Akuisisi Arsip Statis tersebut, peserta diberikan arahan tentang teknis persiapan dan strategi Akuisisi Arsip Statis yang merupakan koordinasi aktivitas berbagai tahapan dalam pelaksanaan Akuisisi Arsip, dengan tujuan untuk memperoleh Arsip Statis dari pencipta arsip guna menambah khazanah Arsip Statis di lembaga kearsipan. Kegiatan Akuisisi Arsip ini secara teknis rencananya akan dilakukan oleh tim dari DPKD Sulbar yang turun langsung untuk mengakuisisi Arsip Statis OPD Lingkup Pemprov Sulbar. Penulis : DPKD Sulbar Editor : humassulbar

MAJENE--Sebagai salah satu rangkaian kegiatan dari Pelaksanaan Rapat Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Periode Triwulan Pertama T.A. 2024 yang dilaksanakan di Aula Penginapan B’Nusabila Lembang, Kabupaten Majene, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo melakukan kunjungan kerja ke Kantor UPTD PPRD Samsat Majene, Jumat, 26 April 2024. Kedatangannya ke Kantor UPTD PPRD Samsat Majene tersebut merupakan kunjungan kerja perdananya selama dirinya menjabat sebagai Kepala BPKPD Sulbar. Dalam kesempatan ini, Ia didamping Pejabat Eselon III BPKPD Sulbar, yakni Sekertaris Fahri Yusuf, Kepala Bidang Pajak Nuruddin Rachman dan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, Muhammad. Kunjungan kerja yang dilakukan, selain memantau kegiatan pelayanan yang sedang berlangsung di Kantor UPTD PPRD Samsat Majene, juga kesiapan Sarpras UPTD PPRD Samsat Majene diantaranya Ruang Arsip Kendaraan Bermotor . Berbagai inovasi telah dilakukan oleh Kantor UPTD PPRD Samsat Majene, seperti Pelayanan Samsat Keliling, Samsat Jam Istirahat (Jamis), Samsat Operasi Ketuk Pintu, koordinasi dengan Pemkab Majene terkait tunggakan kendaraan dinas, koordinasi dengan kantor kecamatan terkait tunggakan kendaraan bermotor warga perwilayah dan upaya-upaya lainnya. Dalam kunjungannya, Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo juga telah mendapatkan penjelasan langsung dari Kepala UPTD PPRD Samsat Majene A. Fariz Prasetyo Fadly, terkait adanya beberapa sarana dan prasarana yang sudah tidak layak digunakan. Menanggapi hal itu, Kepala BPKPD Sulbar berjanji akan segera mengalokasikan dana untuk kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan di UPTD PPRD Samsat Majene. Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo sangat mengapresiasi semua inovasi yang dilakukan UPTD PPRD Samsat Majene. ”Terima kasih dan apresiasi kepada UPTD PPRD Samsat Majene yang melakukan pelayanan di saat istirahat. Ini sangat menarik karena waktu istirahat yang biasanya digunakan untuk istirahat masih dilakukan pelayanan pada wajib pajak,” ujar Masriadi. Penulis : BPKPD Sulbar Editor : humassulbar

Majene--Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) , melalui Bidang Pendapatan Daerah melaksanakan Rapat Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain Periode Januari-Maret (Triwulan I) Tahun 2024, Kamis 25 April 2024, bertempat di Aula Penginapan B’Nusabila Kabupaten Majene, Sulbar. Rapat ini dibuka secara resmi oleh Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo didampingi Sekretaris BPKPD Sulbar Fahri Yusuf, Kepala Bidang, Kasubbid, Bendahara Penerima dan Kolektor PAD seluruh OPD se Provinsi Sulbar. Dalam sambutannya, Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo menekankan, rapat tersebut seyogyanya bukan hanya menjadi kegiatan rutinitas setiap triwulan, akan tetapi dapat maksimalkan serta menghasilkan sesuatu yang dapat meningkatkan kinerja ke depannya, sehingga lebih mampu berkontribusi dalam peningkatkan penerimaan PAD khususnya pendapatan retribusi daerah dan pendapatan lain-lain. Melalui kesempatan itu, Masriadi mengajak seluruh OPD agar memaksimalkan realisasi melalui pemanfaatan dan pengelolaan Aset dengan baik, sehingga dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah. ”Apabila melihat data, data retribusi daerah itu masih sangat di bawah standar. Masuk Triwulan II tahun 2024, mari kita sama-sama mencari solusi seperti Dinas Perhubungan masih 0 Persen. Kita berharap rapat seperti ini menyamakan persepsi, cara-cara apa saja yang bisa dilakukan agar penerimaan retribusi daerah bisa meningkat” kata Masriadi . “Kita semua yang ada di sini khususnya para Korektor OPD adalah pahlawan pendapatan bagi Pemprov Sulbar,” sambungnya. Masriadi menegaskan, galakkan pembayaran non tunai tidak boleh lagi ada pembayaran tunai pada penerimaan retribusi daerah agar bagaimana pencatatan bisa lebih baik. Dalam rapat ini, Kasubbid Pendapatan Retribusi Daerah Andi Nursyadana dan Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah Syamsul memaparkan materi rekon, serta memandu rekonsiliasi dan sinkronisasi data penerimaan retribusi daerah bersama OPD, dan Tim Rekonsiliasi PAD BPKPD Sulbar. Adapun capaian Realisasi Retribusi Daerah dengan target Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp. 4.049.705.500,- realisasi Rp. 476.654.424 atau 11.77 Persen dan Lain – lain Pendapatan Daerah Triwulan…