Mamuju--Indeks Kualitas Udara (IKU) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tahun 2023 masuk kategori sangat baik dengan nilai 93,33 peringkat 10 dari 38 provinsi se Indonesia berdasarkan raport yang dikeluarkan Kementerian KLHK RI. Data ini diperoleh dari hasil pemantauan kualitas udara dengan metode passive sampler dari 32 titik yang tersebar di wilayah Sulbar. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter individual pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai, sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Nilai IKU dihitung berdasarkan dua parameter, yaitu: 1. NO2 mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin. 2. SO2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulbar, Zulkifli Manggazali mengatakan, status itu meningkat dari tahun lalu diperoleh dari upaya pengendalian pencemaran udara yang dilakukan, diantaranya dengan penanaman mangrove yang secara kontinyu dilaksanakan oleh DLH Sulbar. Disamping itu, dilaksanakan monitoring kondisi udara khususnya di Kota Mamuju secara kontinyu dan real time melalui stasiun AQMS. “Agar informasi tentang mutu udara mudah dipahami oleh masyarakat, hasil pemantauan mutu udara dari stasiun pemantauan otomatis kontinyu disampaikan dalam bentuk Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU),” kata Zulkifli, Kamis 2 Mei 2024. Upaya lain adalah juga dilakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaku usaha yang ada di wilayah Sulbar. ISPU merupakan angka tanpa satuan, digunakan untuk menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu dan didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Penulis : DLH Sulbar Editor : humassulbar

Mamuju--Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) hari ini (Kamis, 2 Mei 2024), Sulbar berhasil mempertahankan angka inflasi tahunan sebesar 2,02%. Sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, bahwa Sulbar secara konsisten menjaga angka inflasi di bawah 3% sejak bulan Mei 2023 hingga April 2024. Dalam rilis tersebut, Sulbar menempati posisi ketiga terendah di Indonesia dalam hal angka inflasi pada bulan April. Salah satu sektor yang menjadi penyumbang deflasi utama adalah sektor perikanan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sulbar, Suyuti Marzuki menyampaikan bahwa secara M to M komoditas layang menjadi penyumbang inflasi, sementara secara Y on Y, cakalang, layang, dan bandeng menjadi penyumbang deflasi yang signifikan. (M to M = month to month (bulan ke bulan) untuk Y on Y = year on year (tahun ke tahun). “ Hal ini, menjadi kebanggaan bagi Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan, atas prestasi yang ditorehkan provinsi ini dalam menjaga stabilitas ekonomi dan inflasi yang rendah,” kata Suyuti. Suyuti menyampaikan, langkah-langkah intervensi harga ikan yang dilakukan oleh DKP Sulbar terbukti efektif dalam mengendalikan inflasi. "Kami akan terus melakukan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas harga ikan dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Sulbar," ucap Suyuti. Kerja sama epik antar semua pihak, menjadi faktor penting agar Sulbar dapat terus mempertahankan kondisi ekonomi yang stabil dan menghadapi tantangan inflasi dengan baik. Penulis : humasDKP Editor : humassulbar

Mamuju-- Sebagai bagian dari rangkaian Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2024, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berkolaborasi dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Mamuju menggelar kegiatan literasi yang menjangkau pelosok-pelosok daerah, Kamis 2 Mei 2024 . Salah satunya yaitu SDN Samak, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju. Hal ini sebagai upaya mewujudkan visi pendidikan yang inklusif dan merata. Kegiatan literasi ini menjadi sorotan utama di tengah semangat memperingati Hardiknas, yang merupakan momentum penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan di semua lapisan masyarakat. Kepala DPKD Sulbar, Khaeruddin Anas mengatakan, DPKD Sulbar bersama IMM Mamuju menyebarkan literasi di daerah-daerah terpencil, sebagai upaya untuk menyediakan akses pendidikan yang merata. "Kami percaya bahwa pendidikan adalah hak bagi semua orang, tanpa terkecuali. Oleh karena itu, kami berupaya keras untuk menyediakan akses pendidikan yang merata, termasuk di daerah-daerah yang sulit terjangkau," kata Khaeruddin Anas, dalam sambutannya. Kegiatan literasi tersebut melibatkan berbagai kegiatan, mulai dari pembacaan buku bersama anak-anak, tanya jawab literasi anak, hingga lomba mewarnai bersama peserta didik yang ada di sana, yang di sambut gembira oleh mereka . Para Mahasiswa dari IMM Mamuju turut berperan aktif dalam menyampaikan materi-materi pendidikan dan memfasilitasi berbagai kegiatan. "Saya merasa sangat bangga bisa turut serta dalam kegiatan ini. Memberikan kontribusi positif untuk pendidikan di daerah-daerah terpencil merupakan tanggung jawab kita bersama," ujar Nur Ihsan Wanandi, Ketua IMM Mamuju. Melalui kolaborasi ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang mendapatkan akses dan pemahaman yang lebih baik akan pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan masa depan yang lebih cerah. Semangat untuk terus mendukung pendidikan di Indonesia terus berkobar, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di pelosok-pelosok desa yang membutuhkan perhatian lebih. Penulis : DPKD Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU-- Inflasi Sulbar bulan April Tahun 2024 diangka 2,02 yoy. Hal ini menunjukkan tren positif dibandingkan Inflasi Maret 2024 diangka 2,76 %. Melalui Rilis Berita Resmi Statistik, Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri menyampaikan, Inflasi tahun ke tahun pada April 2,02 % utamanya didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan,minuman dan tembakau sebesar 1,45 %, Kelompok penyediaanan makanan dan restoran 0,53 %, dan Kelompok peralatan pribadi dan jasa lainnya 0,09 % dan kelompok transportasi 0,08 %. "Kelompok pengeluaran yang dominan meredam laju inflasi adalah kelompok pakaian dan alas kaki yang mengalami deflasi 2,3 persen," jelas Tina. Atas posisi inflasi saat ini, Sulbar tercatat sebagai daerah dengan pengendalian inflasi terbaik bulan April 2024. PJ. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengapresiasi dan berterima kasih atas kinerja seluruh pihak dalam melakukan pengendalian inflasi di Sulbar. Apalagi jika melihat perkembangan inflasi selama satu satunya terakhir, sejak Mei 2023 hingga April 2024, inflasi Sulbar konsisten dibawah 3 %. "Saya berterima kasih kepada TPID Setinggi-tingginya. Saya sudah membuka data statistik 38 provinsi selama satu tahun ini, Inflasi yoy Sulbar satu satunya konsisten dibawah 3 %. Hanya Sulbar, tentu ini kerja sama yang bagus antara kabupaten, provinsi dan seluruh TPID dan teman teman semua disemua titik yang bergerak bersama untuk mengendalikan harga ini," ucap PJ Gubernur. Sestama BNPP juga mengingatkan kepada OPD terkait agar tetap memantau perkembangan harga, utamanya harga yang terlihat menjadi penyumbang inflasi April, yakni Cabe, Bawang Ayam dan Ikan. Sestama BNPP ini berharap pendekatan yang dilakukan selama satu terakhir dalam melakukan pengendalian inflasi di daerah terus berlanjut. "Dengan pendekatan yang sudah kita uji coba selama 2023-2024 ini sangat efektif. Subsidi dan melakukan gerakan pasar murah," ungkapnya. "Saya cek sejak Mei 2023 hingga April 2024 selalu bawah tiga persen. Jadi harga di Sulbar jauh lebih baik dibandingkan harga harga di daerah lain," pungkasnya.(rls)

Mamuju--Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Junda Maulana mengajak seluruh stakeholder memberi masukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di Sulbar. Itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Tematik RPJPD Provinsi Sulbar Tahun 2025 – 2045 di Grand Maleo Hotel Mamuju, Selasa (30/4/2024). Dalam laporannya selaku pelaksana kegiatan, Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana menyebut kondisi pertumbuhan ekonomi Sulbar yang saat ini baik, namun belum inklusif. Menurutnya, hal ini tergambar dari angka pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,25 persen, tinggi di atas nasional, sementara angka kemiskinan masih di angka 11,49 persen. Untuk itu, Ia mengharapkan masukan dari para narasumber, peserta dan seluruh stakeholder pada FGD tersebut. Disampaikan, dari ketiga jenis lapangan usaha terbesar, yang berkontribusi terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulbar, masih terdapat sektor – sektor unggulan yang potensial untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. “Kalau melihat kondisi struktur pertumbuhan ekonomi kita ini, maka tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini yang tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita,” ucap Junda Maulana. “Sektor - sektor unggulan kita yaitu sektor pertanian, khususnya yang belum kita sentuh sama sekali adalah sektor perikanan yang memiliki potensi yang cukup besar dengan panjang pantai sekitar 670 Km dari Selatan sampai ke Utara,” sambungnya. Merespon hal tersebut, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengajak seluruh warga Sulbar membangun Sulbar yang ramah investasi. Caranya, mengundang investor dan memanfaatkan asset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan. “Cara berpikir kita harus mampu menarik sebanyak-banyaknya investor datang. Kalau hanya mengandalkan APBN dan PAD tanpa memikirkan investor, PAD-nya tidak akan naik.” kata Prof. Zudan. Menurut Prof. Zudan, masuknya investasi akan meningkatkan jumlah uang yang beredar dan menggerakkan aktivitas perekonomian di Sulbar. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi meningkat dan masyarakat sejahtera. Penulis : Bapperida Sulbar Editor : humassulbar

Makassar--Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan koordinasi dengan Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara (BKN) Makassar terkait beberapa hal, Kamis 2 Mei 2024. Tiga hal dimaksud adalah Indeks Prestasi (IP) ASN Tahun 2024, teknis penginput data kompetensi pada SIASN dan Angka Kredit Jabatan Fungsional. Untuk IP ASN Tahun 2024, Bidang Pengembangan ASN koordinasi dengan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Pengelolaan Kinerja Kusnaedi. Sedangkan, penginput data kompetensi pada SIASN, koordinasi dengan Analis Data dan Informasi Ramba Surya Triputra Tolongan. Sementara, terkait Angka Kredit Jabatan Fungsional, koordinasi dengan Analis SDM Aparatu Miftahul Jannah. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BKD Sulbar untuk meningkatkan kualitas dan kinerja ASN di wilayah Sulbar. Kepala Bidang Pengembangan ASN BKD Sulbar, Rini Lukita Sari menjelaskan, dalam upaya meningkatkan kualitas ASN di Sulbar, BKD melalui Bidang Pengembangan ASN telah melakukan koordinasi terkait beberapa hal tersebut. “Kami juga telah mengkoordinasikan persiapan kegiatan 'Bincang Santai IP ASN' yang rencananya akan dilaksanakan secara virtual pada Senin, 6 Mei 2024. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada ASN terkait peningkatan kualitas dan kompetensi dalam menjalankan tugas-tugasnya," ucap RIni. Penulis : BKD Sulbar Editor : humassulbar

Bogor--Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Ditjenbun Kementan RI) dengan Satuan Kerja (Satker) Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia, membangun kerja sama dalam kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Itu ditandai dengan dilakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Swakelola Kegiatan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Perkebunan Kelapa Sawit Tahun 2024 oleh Ketua Sekretariat Tim Sarpras Ditjenbun Kementan RI Romauli Siagaian dengan seluruh perwakilan Satker Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia, termasuk Kadis Perkebunan Sulbar Herdin Ismail, pada acara sosialisasi yang digelar Ditjenbun Kementan RI di Hotel Salak The Heritage Bogor, Jum’at 26 April 2024. Acara ini dihadiri Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ardi Praptono, Direktur Penyaluran Dana BPDPKS Edi Wibowo, serta 141 Perwakilan Satuan Kerja (Satker) Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia. Program pemerintah melalui BPDPKS ditujukan untuk memberikan dampak bagi peningkatan kesejahteraan petani sesuai dengan Peraturan Presiden 61 Tahun 2015 Jo. Peraturan Presiden 66 Tahun 2018 tentang Peremajaan Sawit Rakyat, Sarana dan Prasarana Perkebunan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Promosi, Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Hilirisasi Industri Perkebunan Kelapa Sawit, Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati. Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjenbun Kementan RI, Ardi Praptono mengatakan bahwa perjanjian itu merupakan langkah progresif dalam memperkuat sinergi antara sektor publik dan swasta dalam memajukan industri perkebunan kelapa sawit, salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Dengan pendekatan swakelola, diharapkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana perkebunan dapat ditingkatkan secara signifikan. “Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan infrastruktur di sektor perkebunan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan semangat kerja sama yang kuat, Indonesia siap memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain utama dalam industri perkebunan kelapa sawit di tingkat global,”ucap Ardi. Kadis Perkebunan Sulbar Herdin Ismail menyatakan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan dalam kerangka perjanjian…

Majene --Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memberikan apresiasi kepada Posyandu So'bo di Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene atas inovasi mereka yang disebut "Kombos", singkatan dari Koin Untuk Masyarakat di Posyandu So'bo. Kombos adalah celengan koin yang digunakan untuk mendukung operasional posyandu, sehingga membantu dalam penyediaan kebutuhan dan layanan bagi masyarakat setempat. Posyandu So'bo merupakan salah satu posyandu di Kelurahan Baurung, Kabupaten Majene. Dengan jumlah sasaran sebanyak 55 balita dan didukung oleh lima kader, posyandu ini telah menunjukkan performa yang luar biasa dalam menyediakan layanan kesehatan untuk ibu dan anak. Setiap bulan, posyandu ini melaksanakan kegiatan rutin dengan capaian balita yang ditimbang rata-rata di atas 90 persen. Kadinkes Sulbar, Asran Masdy dalam pernyataannya menyampaikan bahwa inovasi seperti Kombos menunjukkan kreativitas dan komitmen para kader posyandu dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. "Saya sangat bangga dengan inovasi ini. Ini adalah bentuk gotong royong yang nyata, di mana masyarakat ikut serta dalam mendukung operasional posyandu melalui kontribusi mereka. Dengan cara ini, Posyandu So'bo dapat terus menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas," kata Asran Masdy, Senin 29 April 2024. Layanan yang disediakan oleh Posyandu So'bo mencakup pemeriksaan kesehatan, pemantauan pertumbuhan balita, pemberian vaksinasi, serta edukasi bagi ibu-ibu hamil dan menyusui. Kegiatan ini telah mendapatkan respons positif dari masyarakat sekitar dan menjadi contoh inspiratif bagi posyandu lainnya di wilayah Sulbar. Dengan inovasi Kombos, Posyandu So'bo mampu menjaga keberlanjutan operasional dan terus memberikan layanan yang konsisten. Apresiasi dari Kadinkes Sulbar ini diharapkan dapat mendorong posyandu lainnya untuk berinovasi dan terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Penulis : Dinkes Sulbar Editor : humassulbar

MAMUJU –Dalam rangka mengantisipasi terjadinya penumpukan antrian penyeberangan ternak yang akan keluar wilayah Sulawesi Barat (Sulbar), khususnya ke wilayah Kaltim, Kalsel dan Kaltara, maka Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Sulbar melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama dengan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulbar melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait isu terkini dan permasalahan yang terjadi dalam melalulintaskan hewan maupun produk asal hewan. Koordinasi dan sinkronisasi berlangsung di Kantor Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulbar, Selasa, 30 April 2024. Pertemuan ini dihadiri Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Sulbar Nur Kadar, Kepala UPTD Laboratorium Veteriner dan Mutu Pakan DTPHP Sulbar Sahida beserta jajaran serta Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulbar Umar bersama jajaran. Beberapa hal penting dibahas dalam pertemuan ini, yaitu mengenai persyaratan pengeluaran ternak serta pengujian laboratorium untuk memastikan ternak yang akan dikeluarkan merupakan ternak yang benar-benar sehat. Dalam diskusi yang berkembang, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulbar Umar berharap, adanya sinkronisasi data Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Sertifikat Veteriner yang telah keluar dari Sulbar, sehingga dapat dipastikan bahwa ternak yang keluar telah melalui proses yang resmi dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Sulbar, Nur Kadar menyampaikan, Dinas TPHP bersama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulbar berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan terbaik dan tercepat kepada pedagang, sehingga pedagang mendapatkan pelayanan pengujian maksimal, mengingat kini tengah terjadi penumpukan sampel di Balai Besar Veteriner Maros. Oleh karena itu, Balai Karantina juga mengharapkan untuk terus dilakukan koordinasi baik secara langsung maupun via telepon guna percepatan pelayanan dan mencari solusi terbaik untuk kita semua tanpa mengesampingkan aturan yang berlaku. “Kami telah melakukan upaya untuk pengujian sampel di Balai Veteriner Banjarbaru dan Balai Besar Veteriner Denpasar, Bali untuk mencegah penumpukan pengujian sampel,” ungkapnya. Dihubungi terpisah, Kadis DTPHP…

Mamuju--Dalam upaya mendukung pengembangan kawasan perkebunan untuk tahun anggaran 2025, Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan tahapan verifikasi usulan bantuan irigasi pada beberapa lokasi kebun kelompok tani calon penerima bantuan. Verifikasi lapangan dilaksanakan, Senin-Selasa (29-30 April 2024), oleh Kepala Bidang PSP dan Kelembagaan Disbun Sulbar Amirulah Rasyid bersama staf pada calon lokasi pengembangan kawasan kakao Kabupaten Mamuju, diantaranya di Desa Salletto Kecamatan Simboro. Sedangkan, verifikasi usulan Kabupaten Majene dan Polewali Mandar akan dilaksanakan minggu depan. Usulan bantuan irigasi perpipaan pada kawasan kakao di Desa Saletto ini diarahkan salah satunya menjadi “window show” kawasan pengembangan kakao yang mudah diakses bagi kelompok tani ataupun petani lain untuk rujukan beberapa praktek teknis budidaya yang baik, termasuk penanganan dampak perubahan iklim seperti kekeringan, sebagaimana arahan dan petunjuk Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail untuk mendorong percepatan pengembangan kakao berkelanjutan, salah satunya dengan penyediaan kebun-kebun yang dapat menjadi rujukan teknis bagi petani, yang memiliki lokasi dan akses yang dekat dengan Kota Mamuju. Menurut Kepala Bidang PSP dan Kelembagaan Disbun Sulbar, Amirulah Rasyid, verifikasi usulan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan pengajuan usulan eproposal bantuan irigasi mendukung pengembangan kawasan perkebunan, meliputi usulan perpompaan, perpipaan dan embung ke Ditjen PSP Kementerian Pertanian RI. “Sangat diharapkan alokasi pusat untuk tahun anggaran 2025 dapat meningkat jumlah unitnya, apalagi di tahun 2024 seluruh anggarannya masih direfocusing dan di tahun 2023 hanya mendapatkan delapan unit irigasi embung,” kata Amirulah. Verikasi lapangan ini dilaksanakan dengan memastikan data faktual kelompok tani yang diusulkan telah sesuai dan memenuhi syarat teknis, termasuk data spasial yang menjadi salah satu dokumen yang diinput atau dilakukan geo tagging pada aplikasi eProposal Bima Kementerian Pertanian. Adapun verifikasi syarat administrasi dilaksanakan pada apikasi tersebut, karena seluruh berkas administrasi menjadi dokumen pendukung usulan permohonan bantuan. Penulis : Disbun Sulbar Editor : humassulbar