Mamuju -- Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) diwakili oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah dan Kasubid Bina Kabupaten menerima kunjungan kerja Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Polewali Mandar bersama dengan Tim Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang bertempat di Ruangan Sekretaris BPKPD Provinsi Sulawesi Barat.
Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Amiruddin. Itu membahas terkait realisasi Dana Bagi Hasil Sawit dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sulawesi Barat ke Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
Kunjungan itu dibuka dengan sambutan Kepala Bidang Pendapatan Daerah BPKPD Provinsi Sulawesi Barat, Nuruddin Rachman yang menyampaikan bahwa optimalisasi penerimaan pendapatan daerah sangat penting untuk menambah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program – program penyediaan layanan dasar publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sebelumnya Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Masriadi dalam arahannya menyampaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat saat ini berupaya meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana tindak lanjut terbitnya Undang – Undang No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD.
" Untuk itu diperlukan langkah strategis dengan berkoordinasi lintas sektoral dengan Perangkat Daerah teknis di lingkup Pemerintah Kabupaten se- Provinsi Sulawesi Barat. Serta dengan para pelaku usaha dengan dukungan penuh dari DPRD Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat, tak terkecuali dengan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar," kata Masriadi
Lebih lanjut Kabid Pendapatan Daerah , Nuruddin menuturkan , salah satu hal penting adalah adanya mekanisme Opsen. Sebab dengan diberlakukannya sistem opsen PKB dan BBNKB sebagai pengganti mekanisme DBH pajak daerah maka dana tersebut akan langsung masuk ke RKUD masing-masing Kabupaten.
"Tentunya kita berharap agar mekanisme opsen ini akan mempercepat realisasi penerimaan pendapatan di Kabupaten Polewali Mandar sehingga proses pembiayaan pembangunan sarana prasarana insfrastruktur juga bisa cepat dilaksanakan" ujar Nuruddin
Sinergisitas ini juga diharapkan terlaksana pada pemungutan jenis penerimaan pajak lain seperti Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, maupun Pajak Rokok yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi namun tetap dinikmati oleh Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme DBH," terang Nuruddin.
Sebagaimana diketahui, Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar Amiruddin, menyampaikan, bahwa maksud dan tujuan kunjungan adalah untuk melakukan penajaman terhadap strategi dan kebijakan daerah untuk meningkatkan PAD khususnya di wilayah Kabupaten Polewali Mandar terutama yang bersumber dari potensi kendaraan bermotor maupun sumber lainnya. Sehingga terdapat sinergisitas antara Pemprov Sulbar dengan Pemkab Polman. Dalam kesempatan ini juga Amiruddin mempertanyakan total tunggakan kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pertanggal hari ini.
Dalam kesempatan ini juga, melalui konfirmasi Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi, Faika Kadriana Ishak tanggapan tentang total tunggakan kendaraan dinas pemerintah kabupaten polewali mandar pertanggal hari ini, kembali menyampaikan bahwa BPKPD Sulbar telah menyiapkan aplikasi SIMOTO yang mana di dalamnya sudah memonitoring data by name by adress terkait data penerimaan PKB dan BBNKB dan tunggakan tersebut.
"Kami sudah punya aplikasi SIMOTO dimana dalam aplikasi tersebut sudah bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman DPRD Kab Polman yang sudah tersaji per hari ini, kita akan berikan datanya" ujar Faika.
Penulis : BPKPD
Editor : humassulbar
