KOREA SELATAN - PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik membuka kerjasama dengan Gubernur Jeollabuk-do, Korea Selatan, untuk pengembangan tenaga ahli pertanian, khususnya bidang smart farming. Hal itu terungkap saat pertemuan antara Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik dan Gubernur Jeollabuk-do, Kim Kwan-young, di Kantor Gubernur Jeollabuk-do, Kamis (16/3/2023). Kunjungan Akmal Malik ke Provinsi Jeollabuk-do dan menjadi sasaran kerjasama, adalah dengan pertimbangan merupakan provinsi ini salah satu keunggulan dan fokus pada pengembangan pertanian. "Dengan adanya sumberdaya manusia yang unggul, serta dukungan dari pemerintah pusatnya, smart farming tumbuh dan berkembang pesat di provinsi ini," terang Akmal Malik. Di sisi lain, Gubernur Jeollabuk-do, Kim Kwan-young akan mengundang sebanyak 72 anak milenial dari setiap provinsi di Indonesia untuk belajar selama empat minggu tentang smart farming di Provinsi Jeollabuk. Menanggapi hal tersebut, Pemprov Sulbar menurut Akmal Malik, pihaknya juga akan mengirim perwakilan petani milenial ke Provinsi Jeollabuk-do. "Kita dari Sulbar akan minta ditambah menjadi empat orang perwakilan dan Gubernur Kim Kwan-young akan mempertimbangkan. Tapi kami optimistis anak muda Sulbar bisa belajar tentang smart farming ini dan kemudian mengembangkannya di Tanah Mandar," tutur Akmal Malik. Di sisi lain, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini optimistis kalau kerjasama antara kedua provinsi beda negara itu akan semakin kuat kedepannya. "Gubernur Provinsi Jeollabuk-do, Kim Kwan-young juga berjanji segera mengirim tenaga-tenaga ahlinya utk mempersiapkan smart farming yang disesuaikan dengan komoditi sesuai dengan kondisi Sulbar," ungkap Akmal. Dia optimistis, melalui kerjasama ini Sulbar akan bisa makin memperkuat sektor pertanian dan mengembangkan potensi ekonomi daerah. Selain itu, makin melibatkan posisi anak muda untuk terjun di sektor ini. "Sulbar ini kuat di sektor pertanian dan ini aka kita terus kembangkan ke depannya dengan berbagai teknologi dan ilmu pertanian modern," tutup Akmal. (***)

Mamuju-- Dalam rangka sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan Tahun 2024 antara Pemprov Sulbar dengan Pemkab Se-Sulbar dalam urusan bidang kepemudaan dan olahraga, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulbar menggelar Forum Perangkat Daerah, di Kelapa 7 (Villa Bukit Safa) Mamuju, Kamis,16 Maret 2023. Forum ini dibuka Sekprov Sulbar Muhammad Idris, didampingi Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Sulbar, Safaruddin Sanusi, DM. Sekprov Sulbar Muhammad Idris, pada kesempatan itu menekankan mengenai Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON). Ia mengatakan, terbitnya Perpres tersebut memberikan kemandirian terhadap daerah untuk memajukan olahraga, dengan menetapkan Desain Besar Olahraga Daerah yang menjadi fokus dalam memajukan pembinaan demi tercapai prestasi atlit dikanca nasional dan internasional. "DBON pada Perpres 86 Tahun 2021 itu sebagai kerangka nasional yang harus jalan. Untuk itu, ini harus benar-benar dimasukkan dalam kerangka kerja seberapapun sumber daya yang kita miliki di daerah, sebab ini harus dipertanggungjawabkan,"pungkasnya "DBON ini penting karena memandu kita dalam pengambilan keputusan. Mengapa kita perlu dipandu? karena daerah kita ini serba terbatas,"sambungnya Ia menambahkan, DBON mencakup ruang lingkup, yaitu olahraga pendidikan, olahraga prestasi, olahraga rekreasi dan industri olahraga. (mhy)

MAMUJU -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris membuka secara resmi Rapat Evaluasi dan Persiapan Data Dukung Aksi HAM (BO4) dan penilaian kabupaten peduli HAM di Provinsi Sulbar, Kamis 16 Maret 2023 Kegiatan yang digelar Kanwil Kemenkumham Sulbar, dihadiri Direktur Kerjasama Hak Asasi Manusia ( Ditjen HAM ), Hajerati, dan seluruh OPD terkait di seluruh kabupaten dan provinsi Sulbar. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan, dirinya mengapresiasi rapat yang digelar Kemenkumham sebagai persiapan rencana Aksi periode BO4. Menurutnya, pembahasan issu hukum dan HAM semakin berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Ditambah literasi dan akses tekhnologi masyarakat semakin sadar hukum dan HAM. Untuk menciptakan kabupaten peduli HAM dibutuhkan instrumen hukum, dan pemerintah pusat bersama Kementerian Hukum dan Ham telah melakukan hal itu. "Tujuan tersebut, untuk mendukung upaya percepatan pemenuhan hak masyarakat yang telah diatur oleh pemerintah pusat dan daerah kabupaten,dan provinsi," kata Idris. Diharapkan dengan begitu pemenuhan hak dapat dilaksanakan oleh seluruh kabupaten dan dibutuhkan sinergi bersama terutama dalam melakukan pelaporan. Melihat kondisi Sulbar terdapat empat kabupaten yang telah meraih predikat peduli HAM. "Saya minta Mamasa dan Mamuju Tengah segera melengkapi, sehingga semua di Sulbar bisa mendapatkan predikat sebagai provinsi peduli HAM," kata Idris. Tidak alasan, lanjut Idris setiap kabupaten tidak melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Ia mengukur potensi pelanggaran HAM dibanding daerah lain Sulbar bisa berada didepan. (rls)

Mamuju -- Sekprov Sulbar Muhammad Idris, Mengukuhkan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM (GTD BHAM) Sulbar, di Grand Maleo Hotel & Convention, Jalan Yos Sudarso No. 51 Mamuju, Kamis 16 Maret 2023 Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, sangat mengapresiasi kegiatan itu, karena bertujuan memberikan perlindungan proteksi terhadap warga negara atau setiap individu yang bekerja di bisnis untuk mendapatkan perlindungan hak. Idris menyampaikan, salah satu misi pemerintah daerah adalah melindungi warganya. Untuk itu, bagaimana memastikan bahwa dalam pelanggaran HAM di bisnis harus diminimalisir. "Dalam pelanggaran HAM di bisnis itu, harus diminimalisir. Untuk bisa meminimalisir setiap pelanggaran, maka dibutuhkan organisasi yang menentukan dan menetapkan standarnya,"ucap Idris Dijelaskan, bisnis memiliki responsibility dan tanggung jawab yang tidak hanya bicara mengenai bagaimana mendapatkan laba ( keuntungan ), tetapi juga bertanggung jawab memberikan perlindungan hak. "Bisnis itu memang harus berjalan dengan tetap mengindahkan bagaimana HAM itu menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan. Insyaallah Sulbar akan lebih maju terhadap HAM kalau semua bagian-bagian itu terlibat di dalamnya,"tuturnya Ia menambahkan, Sulbar sebagai daerah baru yang saat ini melakukan penyempurnaan tata kelola termasuk dalam berinteraksi pada bisnis, yang mana daerah ini belum banyak entitas bisnis yang berkelas. "Tetapi ini akan menjadi spirit bagi Sulbar karena ada kesempatan untuk memperbaiki lebih awal kerangka yang memungkinkan dapat mendorong berjalannya suatu bisnis yang efektif,"tutupnya ( Suaib )

Mamuju-- Sekprov Sulbar Muhammad Idris mendorong Dinas Kesehatan menggerakkan sektor lain di luar pemerintah untuk bekerja bersama di sektor kesehatan dalam rangka membangun derajat kesehatan masyarakat. "Jadi yang mungkin perlu dievaluasi adalah seberapa banyak institusi, asosiasi dan seberapa besar kekuatan masyarakat mendorong pembangunan derajat kesehatan,"kata Idris pada Forum Perangkat Daerah Bidang Kesehatan, di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Rabu 15 Maret 2023. Menurut Idris, menggerakkan sektor lain dalam pembangunan derajat kesehatan memang perlu dilakukan, mengingat tantangan di sektor kesehatan tidak mungkin selesai jika hanya ditangan lembaga kesehatan. "Begitu pentingnya dan banyaknya tantangan pembangunan derajat kesehatan, yang tidak mungkin hanya dipikul oleh Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan di daerah saja,"ujar Idris Disampaikan, secara nasional Sulbar memiliki beban di sektor kesehatan, misalnya stunting. Untuk itu, Ia mengingatkan bahwa stunting bukan hanya urusan Dinas Kesehatan, namun juga merupakan urusan bersama. Pada kegiatan itu dirangkaikan Pelantikan Pengurus Wilayah Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES) Sulbar. (mhy)

Mamuju- Desa Sumare merupakan desa yang ditetapkan sebagai lokasi khusus (lokus) mengintervensi penurunan stunting. Sebagai perwujudan dari upaya tersebut, Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan Sulbar bekerjasama dengan TP. PKK Sulbar menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Menu Makanan Keluarga Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) di Desa Lokus Stunting, di Posyandu Bunga Melati Desa Sumare, Mamuju, Rabu 15 Maret 2023. Bimtek ini dihadiri langsung Pj. Ketua TP. PKK Sulbar, Ny. Yulia Zubir Akmal bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar, Abdul Waris Bestari. Kegiatan tersebut dirangkaikan penyerahan bantuan kepada keluarga beresiko stunting dan cara mengolah masakan hasil perkebunan oleh TP. PKK Sulbar bersama masyarakat Desa Sumare. Pj. Ketua TP. PKK Sulbar, Ny. Yulia Zubir Akmal mengatakan, mengonsumsi pangan sangat erat kaitannya terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). "Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik dalam menentukan jumlah serta jenis asupan pangan yang dikonsumsi setiap harinya,"ucap Yulia Yulia mengungkapkan, permasalahan gizi nyata dihadapi saat ini, yang mana Sulbar menjadi salah satu provinsi dengan permasalahan gizi yang cukup berat untuk segala usia dan Sulbar berada pada posisi kedua terbawah yang mengalami permasalahan anak pendek (stunting) dan kurus (wasting). Lebih lanjut kata Yulia, kualitas konsumsi masyarakat Sulbar yang ditunjukkan dengan skor pola pangan harapan dinilai masih jauh. Adapun skor ideal Sulbar mencapai 76,4 jenis konsumsi pangan yang masih rendah dan konsumsi pangan hewani sayur dan buah, serta kacang-kacangan sangat besar kontribusinya dalam menyumbang asupan gizi protein vitamin dan mineral, terutama untuk proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Ia juga menyampaikan, kualitas SDM di masa yang akan datang sangat serius dihadapi apabila terjadi masalah gizi pada periode emas anak 0 - 2 tahun dan pada masa kehamilan menjadi hal sangat urgen bagi para generasi pelanjut untuk tumbuh dengan baik dalam rangka mewariskan cita-cita bangsa. "Kegiatan kita ini juga membuat kreasi menu…

Mamuju -- Pemprov Sulbar menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022. Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan, penyampaian. LKPD sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. "Tim penyusun LKPD telah melaksanakan tugasnya sehingga pada hari ini kewajiban untuk menyerahkan LKPD un audited kepada badan pemeriksa keuangan perwakilan propinsi Sulawesi Barat dapat kami penuhi.,"ungkapnya. Idris mengaku, telah mendapatkan kendala dalam penyusunan LKPD tersebut, seperti laporan penggunaan dana BOS satuan pendidikan SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Pemprov Sulawesi Barat, hal ini masih berulang dari tahun ketahun. Kendala lainnya, belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa pembangunan atau rehab gedung sekolah SMA DAN SMK SE-Sulawesi Barat, karena paket-paket pekerjaan tersebut yang anggarannya bersumber dari DAK dan dilaksanakan secara swakelola, ditemukan sampai saat akhir Desember masih ada beberapa sekolah yang belum selesai, "Kedua hal ini menjadi tugas utama dari bapak inspektur sekaligus sebagai kepala dinas pendidikan, bagaimana caranya agar kedepan pengelolaan dana BOS ini lebih baik lagi dan persolan pembangunan atau rehab gedung SMA/SMK dapat diselesaikan secepatnya," ungkapnya. Lanjut Idris, terkait laporan keuangan BLUD pada RSUD Sulbar, pihaknya terus melakukan pembenahan salah satunya dengan mengganti direktur baru. "Mudah-mudahan dengan direktur yang baru dapat segera mengatasi persoalan yang ada di rsud termasuk pengelolaan BLUD," kata Idris. Terkait Perseroda Sulbar Malaqbi, yang belum menyampaikan laporan keuangan tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya. Melalui kesempatan itu, Idris juga menyampaikan realisasi APBD provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022, yakni Realisasi Pendapatan 99,91 persen dari pagu Rp1,896 triliun. Realisasi Belanja 95,70 persen dari pagu Rp2,206 triliun, Untuk Pembiayaan terealisasi 100,5 persen dari pagu Rp310,308 miliar. selanjutnya Silpa tahun anggaran 2022 sebesar Rp116,9 miliar.…

KOREA SELATAN - Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik bersama dengan Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) RI , Prihasto Setyanto mengunjungi pembangunan smart farming di Provinsi Jeoungju, Korea Selatan. Dalam rangkaian perjalanan yang sepenuhnya atas undangan dan didukung pembiayaan oleh e-World.co.Ltd, PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik mempelajari smart farming yang kemudian bisa diaplikasikan di wilayah Sulawesi Barat. e-World.co.Ltd sendiri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada pembangunan smart farming dan pengembangan kesehatan masyarakat. "Kita mempelajari sistemnya, cara kerjanya, metode pembangunan smart farming di sini (Provinsi Jeoungju, Korea Selatan) untuk kemudian bisa kita aplikasikan di Sulbar," jelas Akmal Malik, Rabu , 15 Maret 2023 Akmal menuturkan, rangkaian kunjungannya di Jeongju dimulai dari Senin , 13 Maret 2023, rombongannya berkunjung ke Green House, sebuah perkebunan tomat terbesar di Korsel, dilanjutkan dengan mengunjungi Departemen Mushroom dan Departemen Operasi khusus Ginseng. "Kami juga melihat aplikasi percontohan aquaponik salad sayur yang dikelola petani milenial Korea," terang Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri ini. Kunjungan di Korea Selatan dilanjutkan pada Selasa , 14 Maret 2023, Akmal Malik menuturkan pihaknya berkunjung ke beberapa lokasi smart farming strowberry yang dikelola dengan mengadopsi teknologi Belanda, juga melihat beberapa kelompok tani strawberry yang menggunakan teknologi Korea untuk smart farming kebun strawberry. "Yang bisa diaplikasikan juga adalah saat kami berkunjung ke lokasi peternakan sapi modern seluas 3 hektare yang menggunakan teknologi tepat guna, hanya dikendalikan oleh satu orang saja untuk mengurus 500 ekor sapi," terang Akmal. Agenda kunjungan ke Korsel menurut Akmal Malik juga melihat Sekolah Perawat Kesehatan tertua di Jeongju, yakni Jesus University. Sekolah keperawatan ini dibangun sejak tahun 1950, hingga sekarang berkembang menjadi sekolah keperawatan terbaik di Jeongju. "Pihak Jesus University berharap Sulawesi Barat berkenan mengirim siswa keperawatan untuk dididik dengan sistem pendidikan USA di sana, karena sebagian besar alumninya bekerja di USA," pungkas Akmal Malik. (rls)

Mamuju--Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulbar mulai menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Itu ditandai dengan dilakukannya Forum Perangkat Daerah, di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Selasa 14 Maret 2023. Forum Perangkat Daerah DP3AP2KB ini dibuka Sekprov Sulbar Muhammad Idris, didampingi Kepala DP3AP2KB Sulbar Djamila dan Sekretaris DP3AP2KB Sulbar Muh. Ihwan. Kegiatan ini mengangkat tema "Sinkronisasi Provinsi dan Kabupaten Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Sulbar". Sekprov Sulbar Muhammad Idris, pada kesempatan itu memberikan arahan bahwa semua exponen yang ada di DP3AP2KB harus kuat untuk merespon kebutuhan masyarakat atau merekam beberapa hal. Pertama, Pemberdayaan Perempuan diutamakan, untuk itu diberi spes dimana perempuan itu harus mandiri, mengeluarkan potensi yang dimiliki. Kedua, Perlindungan Anak. Dari pernikahan dini yang diketahui bersama bahwa Sulbar merupakan urutan delapan secara nasional. "Jika hal ini berkembang pesat, maka stunting juga berpeluang makin tinggi,"kata Idris Ketiga, Pengendalian Penduduk. Dalam hal ini misi yang harus kuat, karena KB dan pengendalian penduduk berbeda. "Diharapkan adanya keselarasan antar keduanya, maka itulah yang paling penting,"pungkasnya Idris mengatakan, adanya forum itu diharapkan program dan kegiatan sektor P3AP2KB untuk tahun 2024 dan seterusnya lebih terarah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. "Yang diharapakan adanya sinkronisasi dan keselarasan, artinya apa yang direncanakan provinsi sama dengan apa yang dirancang kabupaten,"ujarnya Sementara, Kepala DP3AP2KB Sulbar Djamila berharap, dari kegiatan tersebut kiranya terlahir sinkronisasi terhadap kabupaten dalam upaya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan KB, dengan melaksanakan program yang dibuatnya dan ditawarkan ke kabupaten untuk membahas bersama. "Hari ini kita melakukan sinkronisasi bersama kabupaten dalam upaya pemberdayaan perempuan, juga perlindungan anak dan sakira kita sudah menyusun program kegiatan tentunya dan kita akan tawarkan ke kabupaten - kabupaten,"kata Djamila Terkait hal tersebut, Djamila menekankan, perlunya dorongan enam kabupaten mewujudkan Kabupaten Layak Anak, yang mana pada tahun 2021 baru Kabupaten Majene dan Kabupaten…

Mamuju --Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pelayan, pelaksana kebijakan, pemersatu bangsa membutuhkan kompetensi yang mampu menghadapi tantangan di tengah arus globalisasi dan digitalisasi. "Terima atau tidak kita diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang selalu berubah, namun mesti digarisbawahi bahwa kita tidak boleh hanya menerima tetapi juga beradaptasi dan mengikuti perubahan ke arah yang positif,"kata Sekprov Sulbar Muhammad Idris, dalam sambutannya pada acara Pembukaan Penyusunan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemprov Sulbar Tahun 2023, di Hotel Grand Putra, Jalan Emmy Saelan, Selasa, 14 Maret 2023. Masih kata Idris, ASN menjadi salah satu aset berkreasi yang diharapkan bisa mewujudkan cita-cita pemerintah berkelas dunia pada tahun 2024 mendatang. "Tantangan arus globalisasi menuntut kita semua para PNS untuk memiliki kemampuan beradaptasi demi mewujudkan pelayanan prima,"pungkasnya Kepala BPSDM Sulbar, Farid Wadji mengemukakan, masyarakat memerlukan aparatur yang mempunyai kemampuan kompetensi memberikan pelayanan secara kompeten, berpengetahuan, dan berperilaku bagus di tiap-tiap OPD. "Dengan adanya ASN yang memiliki kompetensi yang baik, secara otomatis masyarakat akan menerima dan peningkatan pelayanan akan semakin baik,"pungkas Farid. (farid)