Mamuju -- Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Kominfopers) Sulbar bekerjasama dengan Relawan TIK, dan Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Sulbar, menggelar Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM) Tahap I, di Hotel Berkah, Mamuju, Rabu, 29 Maret 2023. Mengangkat tema, "Menuju Sulawesi Barat Semakin Cakap Digital dan Informatif, Sebagai Upaya Memassifkan Penyebaran Informasi Publik". Kegiatan itu dibuka langsung Kepala Dinas Kominfopers Sulbar Mustari Mula, didampingi Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Dian Afrianty. "Tujuan kegiatan ini adalah bagaimana menyebarkan informasi publik itu sampai ke masyarakat, melalui komunitas semisal media digital,"kata Mustari Mula Masih kata Mustari Mula, di tengah maraknya distorsi informasi saat ini, juga dilakukan literasi digital pada kelompok masyarakat di desa sebagai kelompok informan. " Di era sekarang berkembangnya era informasi yang kuat, maka dibutuhkan edukasi digital,"tandasnya Sementara, Kepala Bidang IKP Dian Afrianty, juga selaku Ketua Panitia Penyelenggara Senter KIM menuturkan, kolaborasi antara Dinas Kominfo, Relawan TIK dan RAPI, guna mendesain teknologi navigasi komunikasi internet dan rencana navigasi informasi bencana pada desa, sehingga dengan menggunkan perangkat komunikasi baik melalui basis telekomunikasi, dan smartphone di daerah yang minim akses internet dapat berkomunikasi dengan baik. "Senter KIM ini adalah upaya untuk mendorong komunitas yang lahir di masyarakat, untuk lebih mengefektifkan penggunaan teknologi dan komunikasi, yang tak hanya menggunakan internet saja, tetapi juga memahami penggunaan teknologi komunikasi yang baik,"terangnya Senter KIM diikuti 150 peserta berasal dari tiga desa yaitu, Botteng Utara, Rantedoda dan Lebani. Selain itu, juga hadir kelompok masyarakat sebagai sasaran diantaranya perwakilan dari Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) Perwakilan Palang Merah Indonesia, Perwakilan Pramuka, Gapoktan, Kelompok Tani Wanita dan Dasawisma. Sebagai narasumber di hari pertama hadir dari Asisten Pidana Umum Kejati Sulbar, Baharuddin mengantarkan materi Restorative Justice, Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi mengantarkan materi Kolaborasi Teknologi Informasi, dan Ketua Radio Antar Penduduk (RAPI) Daerah Sulbar ( Suaib )

Mamuju -- Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulbar dalam hal ini UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan, mendorong tiga produk lokal Sulbar untuk mendapatkan sertifikasi yaitu kelengkeng dari Pasangkayu, pepaya dari Polman dan loka pere dari Majene. Diharapkan dari tiga produk lokal tersebut dapat menjadi daya saing di IKN. Upaya itu dilakukan melalui Rapat Komisi Teknis Sertifikasi Prima 3, yang digelar di Rumah Makan Nina's, Jl. RE Martadinata, Mamuju, Selasa, 28 Maret 2023. Kegiatan ini dibuka Kepala Dinas Ketapang Sulbar, Abdul Waris Bestari. "Kita mengharapkan komoditas yang sudah disertifikasi bisa bersaing masuk di pasar retail modern. Inilah menjadi pekerjaan utama kita karena produk lokal Sulbar belum ada masuk di retail modern,"kata Abdul Waris Bestari, Kepala Dinas Ketapang Sulbar Abdul Waris menuturkan, pemerintah kabupaten seharusnya dapat menjadi fasilitator antara pasar retail modern dan pelaku usaha UMKM, sebab diyakini produk pangan lokal Sulbar bisa menjadi daya saing. "Selama ini pelaku usaha UMKM kita hanya bermain di pasar tradisional, padahal secara administrasi kita sudah terpenuhi,"tuturnya "Enam kabupaten yang ada harus memperbanyak budidaya tanaman seperti hortikultura dan juga pelaku Usaha UMKM, guna mendorong pertumbuhan daya saing,"sambungnya Demi memajukan pangan di Sulbar, Abdul Waris menekankan perlu membangun kolaborasi pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi untuk kerja kolektif. ( Suaib )

Mamuju-- Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemprov Sulbar, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) memasuki tahapan penulisan makalah. Penulisan makalah merupakan kelanjutan dari tahapan sebelumnya yaitu asesmen. 16 peserta mengikuti tahapan ini, di UPT BKN Mamuju, Sulbar, Selasa 28 Maret 2023. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, seleksi JPT Pratama dijalankan sesuai aturan yang berlaku. "Pansel benar-benar berkomitmen dalam pencarian para leader dilakukan secara objektif,"kata Idris saat membuka tahapan itu Idris menjelaskan, dalam tahapan tersebut peserta diminta menyusun makalah, yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. "Di tahapan ini peserta akan menyusun makalah/pokok pikiran yang akan dikerjakan apabila dipercaya sebagai kepala dinas. Bobot makalah itu 20 persen,"ungkapnya Ia berharap, peserta seleksi JPT Pratama mengeluarkan kemanpuannya untuk menyampaikan kerangka pikir apa saja yang akan dilakukan dan diminta agar objektif. Petunjuk penulisan makalah ditentukan oleh Pansel Pengisian JPT Pratama. Pertama, Tema berdasarkan masing-masing JPT Pratama yaitu, Peran dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mendukung/mengakselerasi pencapaian kinerja (visi dan misi) Provinsi Sulbar. Peran dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dalam mendukung/mengakselerasi pencapaian kinerja (visi dan misi) Provinsi Sulbar. Peran dan Fungsi DPM-PTSP dalam mendukung/mengakselerasi pencapaian kinerja (visi dan misi) Provinsi Sulbar). Kedua, aturan penulisan, diketik menggunakan komputer, ukuran kertas A4 spasi 1,5 dengan jenis huruf Times New Roman ukuran 12 dan diselesaikan dalam waktu 120 menit. Untuk jumlah halaman makalah sesuai kebutuahan atau tidak dibatasi. Diketahui, usai penulisan makalah, tahapan selanjutnya adalah wawancara yang akan dilaksanakan melalui App Zoom pada Rabu 29 Maret 2023. (mhy)

Mamuju -- Sekprov Sulbar Muhammad Idris menerima Peserta Kegiatan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXV LEMHANNAS RI Tahun 2023, di Gedung Graha Sandeq (Ex. Gedung PKK), Kompleks Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Selasa, 28 Maret 2023. Sekprov Sulbar Muhammad Idris berharap, melalui kunjungan studi tersebut dapat memberikan suatu pengalaman meneliti secara langsung terhadap berbagai persolan di daerah khususnya di Sulbar. Selain itu, juga dapat meningkatkan cakrawala berfikir yang komprehensif, holistik dan integratif mengenai kondisi obyektif di Sulbar yang merupakan integral dari NKRI. Pada kesempatan itu, Idris menyampaikan, saat ini Sulbar berbenah tengah menghadapi permasalahan yang ada. Secara spesifik, beberapa permasalahan itu diantaranya Sumber Daya Alam (SDA), penanganan stunting, pengendalian inflasi daerah, kemiskinan ekstrem dan Anak Putus Sekolah (ATS). "Beberapa catatan penting, Pemprov Sulbar saat ini fokus menuntaskan stunting dan kemiskinan ekstrem,"ungkapnya Hal lain yang disampaikan adalah terkait momentum pesta demokrasi. Dalam hal itu, Idris menekankan bahwa koordinasi antar lembaga pemerintah sangat penting untuk dilakukan dan peningkatan intesitas, sehingga selalu dapat terbangun konsolidasi guna menjaga dan tetap mempertahankan situasi keamanan, ketertiban, dan kedamaian dalam melewati seluruh rangkaian Pemilu. "Sinergitas dan keharmonisan antar semua unsur dan pihak yang terlibat dalam pesta demokrasi ini adalah kunci kesuksesan penyelenggara pemerintahan di Sulbar,"tutupnya (Suaib)

Mamuju. -- Pemprov Sulawesi Barat melaksanakan Rapat Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (RAD TPB/SDGs) Sulbar Tahun 2013-2026, Senin 27 Maret 2023. Sekprov Sulbar Muhammad Idris menjelaskan, rapat tersebut sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 1022. Perpres tersebut merupakan wujud konkret dari pemerintah pusat dalam agenda global tahun 2023 Pasal 5 ayat (1) dalam Perpres tersebut bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyusun dan menetapkan RAD TPB/SDGS dengan bupati/wakil bupati di wilayahnya masing-masing. "Tujuan RAD TPB/SDGs adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi, keberlanjutan kehidupan sosial, kualitas lingkungan hidup, dan menjamin keadilan serta terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya." terang Idris melalui sambutannya. Lanjut Idris, upaya pencapaian target TPB/SDGS memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di provinsi maupun kabupaten/kota. "Diperlukan sinergi kebijkaan perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi dan kabupaten," ungkapnya. Untuk di tingkat provinsi, target TPB/SDGS perlu diseleraskan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 yang terwujud dalam bentuk program, indikator, dan target yang terukur serta indikasi pembiayaannya. Idris menguraikan beberapa target dalam isu TPB/SDGs, pertama pengentasan kemiskinan menargetkan 6,0 -7,0 persen sampai tahun 2030. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah perbaikan basis data penerima manfaat. Selain itu, RAD TPB/SDGs dijabarkan kedalam 17 goals dengan pedoman pada 4 pilar pembangunan yaitu (Sosial, Ekonomi, Lingkungan Dan Hukum Dan Tata Kelola). "Untuk itu diperlukan komitmen pemerintah dalam mewujudkan dan menempatkan upaya pencapaian sebagai agenda prioritas dan diharapkan dukungan akselirasi yang akan dituangkan dalam rencana pembangunan daerah," tutup Idris. (rls)

MAMUJU - Tim Satgas Sulbar mendatangi warga yang masuk kategori terdampak stunting dan beresiko stunting. Kegiatan tersebut baru pra launching untuk memulai pendampingan seluruh pejabat Pemprov Sulbar. Staf Ahli Pemprov Sulbar Muhammad Hamzih memimpin rombongan menyasar warga rangas dan sumaren. Mereka membawa bantuan kepada warga beresiko stunting. Turut, hadir Sekretaris Bappeda Sulbar Darwis dan beberapa perwakilan Dinas lingkup Pemprov Sulbar termasuk pegawai Puskesmas Rangas Mamuju. Tim mendatangi warga di Desa Sumare dan Kelurahan Rangas. Ada yang ibu hamil beresiko akan melahirkan anak berat badan dibawah kewajaran. "Ini baru pra launching, tim turun memberikan bantuan sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar. Karena kita akan launching," kata Ketua Tim Muhammad Hamzih di lokasi, Senin 27 Maret 2023. Rombongan membawa telus, hingga beras diberikan kepada warga yang berisiko stunting. Ini bagian dari kampanye sesuai arahan Gubernur Sulbar untuk mencegah stunting. "Kita akan menugaskan pejabat sebagai bapak asuh untuk mendampingi, satu orang yang berisiko stunting," tambahnya Ribuan pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov akan dilibatkan dalam mendamping sebagai bapak asuh bagi warga masuk kategori miskin ekstrem. "Nanti kita akan launching yang dilakukan langsung Pj Gubernur. Kemudian kita akan kembali turun seluruh pejabat dan ASN," ujarnya. Program ini juga akan melibatkan para pejabat vertikal untuk ikut serta menekan angka stunting agar bisa turun. "Kita harap lewat tang sentuhan dan kerja iklas kita semua mendapat pahala. Serta bisa membantu warga menghadapi stunting," ujarnya. (rls)

Mamuju -- Pj Gubernur Sulbar Akan Malik menemukan puluhan Aparatur Sipil Negara tidak masuk berkantor dihari pertama kerja bulan suci ramadhan 1444 H, saat melakukan sidak, Jumat 24 Maret 2023. "Saya temukan banyak terlambat dan ada juga tampa keterangan kenapa tidak hadir," kata Akmal Malik Dari temuan ini Akmal Malik menekankan terkait pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN yang tidak hadir. Mulai Rp20 juta , Rp10 juta, hingga Rp1,8 juta. "Ini semua ada aturannya," tegas Akmal. Akmal Malik menjelaskan, jika terdapat 3.000 ASN tidak masuk bekerja dalam perhari lalu dilakukan pemotongan tunjangan, maka pemerintah bisa menghemat Rp 600 juta perhari. Untuk itu Akmal Malik meminta Inspektorat lebih ketat dalam melakukan pengawasan, pemerintah tidak membayar orang tidak bekerja dan inilah harus ditertibkan. "Saya berharap ini menjadi perhatian. Jangan dibayar ASN tidak hadir atau terlambat, karena ngapain digaji kalau tidak bekerja," tutup Akmal Malik. (rls)

MAMUJU -- PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik kembali melakukan intervensi terhadap keluarga berisiko Stunting di Desa Sumare Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Mamuju, Rabu , 22 Maret 2023 Belasan rumah menjadi sasaran penyerahan bantuan Stunting. Keluarga yang memiliki anak berisiko Stunting diberikan telur, beras, dan makanan bernutrisi lainnya. Melalui kesempatan itu Akmal Malik yang juga sebagai Kakak Asuh Penanganan Stunting memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan mengajak masyarakat agar bersama-sama memerangi Stunting. Akmal Malik berharap masyarakat turut berkontribusi dengan menggencarkan gerakan 'Dua Telur Cukup,' yaitu dengan memberikan dua telur dalam sehari kepada anak Stunting. Hal itu juga sejalan dengan arahan BKKBN, agar bersama melakukan wujud nyata pencegahan Stunting, apalagi di Sulbar yang hingga saat ini angka prevalensi stunting Sulbar masih tertinggi kedua secara nasional. "Kita coba intervensi anak berumur 0-2 tahun. Hari ini ada sekitar 15 rumah," sebut Akmal Malik. Dia menjelaskan, salah satu permasalahan stunting adalah kesadaran orang tua tentang bahaya bagi anak mengonsumsi makanan kemasan atau mengandung micin. "Ini merusak, kita tidak mau generasi muda Sulbar terkena Stunting. Harusnya kasi telur. kasi juga makanan bergizi lainnya. Ini tanggungjawab kita bersama," ujar Akmal Malik. Akmal Malik melanjutkan, bakal mengajak bupati di enam kabupaten agar bersama-sama menjalan gerakan pencegahan Stunting. Terkait data sasaran keluarga berisiko Stunting, Akmal Malik mengaku mengandalkan Data Desa Presisi (DDP). Melalui DDP pemprov Sulbar dapat meninjau langsung kondisi anak yang berisiko Stunting. (rls)

MAMUJU -- PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik melakukan sidak di Pasar Sentral (Pasar Lama), Rabu 22 Maret 2023. Sidak dilakukan untuk memastikan kestabilan harga bahan pokok (bapok) menyambut ramadhan. Pada kesempatan itu Akmal Malik sengaja berbelanja semua bahan untuk mengetahui kondisi harga, mulai beras, cabe, bawang, minyak termasuk ikan, dan lainnya. "Pedagang saya lihat tidak terlalu menaikkan harga, stabillah. Secara umum kita akan terus memantau harga kebutuhan pokok masyarakat," ujar Akmal Malik saat wawancara di Pasar Lama Mamuju. Namun satu permasalahan adalah pendistribusian Minyak Kita yang belum merata kesemua pedagang. Untuk itu Akmal Malik akan segera mengkoordinasikan ke Bulog terkait pendistribusian Minyak Kita. "Saya segera minta Bulog melalukan distribusi masif di lapangan," kata Akmal Malik. (rls)

MAMUJU, -- Setelah dikukuhkan sebagai kakak asuh penanganan Stunting di Sulbar, Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik langsung bergerak, menyasar keluarga berisiko Stunting di Pulau Karampuang, Selasa 21 Maret 2023. Kunjungan Akmal Malik beserta rombongan ke Karampuang merupakan tindak lanjut atas kordinasi dengan BKKBN, bersama-bersama menjalankan gerakan Dua Telur Cukup Pemanahan Stunting. "Hari ini kita langsung mengantarkan telur untuk anak terindikasi Stunting di Karampuang . Kita berbuat nyata, berhenti retorika, ayo bekerja, generasi muda generasi karampuang mendatang semakin kuat, sehat, cerdas dan bergairah untuk berkarya," ujar Akmal Malik. Sebelumnya Akmal Malik telah menekankan ke seluruh pejabat di lingkup Pemprov Sulbar agar memberikan kontribusi nyata, melakukan intervensi keluarga berisiko stunting. Itu sebagai Komitmen pemprov Sulbar memerangi Stunting. Akmal Malik juga mengajak masyarakat usia produktif untuk bersama-sama membantu keluarga sasaran. Dia menekankan pentingnya kolaborasi dan kerjasama melakukan intervensi terhadap 41 ribu keluarga berpotensi Stunting di Sulbar. Akmal Malik juga berpesan bahwa kunci penanganan Stunting adalah Ibu hamil wajib minum tablet penambah darah. Kedua, anak berumur 0-2 tahun dilarang keras makan mengandung micin. (rls)