MAMUJU, Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris menghadiri festival ekonomi keuangan digital 2023 yang digelar Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulbar, di Ballroom Maleo Mamuju Senin 8 Mei 2023. Pemprov mendukung penuh upaya digitalisasi keuangan di Sulbar. Idris mengatakan, tahun 2019 sampai saat ini pandemi telah menemani, pandemi telah memberikan perubahan luar biasa khususnya dalam digitalisasi ekonomi. Apalagi Sulbar telah meraih penghargaan sebagai Provinsi Terbaik II Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). "Memastikan Sulbar layak menjadi juara, kita berharap bagaimana transaksi keuangan digital dapat terus meningkat,"kata Idris. Ia mengatakan, Transformasi digital untuk mempercepat digitalisasi, bukan hanya untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi tetapi juga untuk transparansi keuangan daerah untuk kemajuan daerah. "Kita akan menjadi daerah yang bertumbuh lebih baik jika digitalisasi juga bertumbuh baik, seperti dengan pembayaran,"kata Idris. "Kami sangat mensuport dan memberi tempat yang membangkang kepada BI yang terus berusaha bersama pemerintah dan kabupaten salah satu dengan menunjukkan komitmen kuat digitalisasi transaksi keuangan," lanjutnya. Deputi Kepala Perwakilan BI Sulbar Ahmad, mengatakan kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) digelar untuk mendorong akselerasi ekonomi digital yang fokus pada kemajuan sistem pembayaran keuangan digital. "Tujuannya untuk mendorong inisiatif, strategi maupun inovasi digital untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional,"tutup Ahmad. (rls)

Mamuju -- Tahun ini Sulbar akan mendapatkan insentif alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa Combine Harvester dari pemerintah pusat. Untuk di Mamuju bantuan itu bakal ditempatkan di Desa Bonde Kecamatan Papalang. Hal itu disampaikan PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik dihadapan warga Bonde, di Desa Bonde, Minggu , 7 Mei 2023 Bantuan itu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas hasil panen padi di Desa Bonde. Untuk itu, Akmal Malik berharap dua hal yang perlu dipersiapkan kedepan, yakni produktivitas dan kesiapan gudang sehingga hasil panen padi tidak digunakan untuk keperluan konsumtif semata. "Bagaimana kita bisa memproduksi yang besar dan kita jual dan menghasilkan untuk kita saving. Disaat harga beras mahal kita jual," kata Akmal. Akmal Malik juga akan mendorong Perseroda untuk bekerjasama Pemdes Bonde dalam mengelola hasil panen padi di desa Bonde. "Ketika produksi melimpah kita punya gudang untuk menyimpang. Ketika orang kekurangan padi kita lepaskan dan kita terus memproduksi," ujar Akmal. Akmal Malik menambahkan, Sulbar harus memiliki cara berpikir jangka panjang. Sehingga Sulbar tidak lagi kehilangan kesempatan mengelola proyek seperti Shrimp Estate atau tambak Budi Daya Udang senilai Rp 7 triliun lebih. "Kita harus coba mengubah cara berpikir kita, utamakan kepentingan bersama. Kalau mengedepankan kepentingan sendiri sendiri kita tidak akan pernah maju," tutup Akmal Malik. (rls)

Mamuju, -- Kemitraan antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemprov Sulbar dengan PT Wastec International dalam pengelolaan Pengolahan Limbah B3 Medis Fasyankes membuahkan hasil. Mesin insinerator yang dimiliki Sulbar sejak 2021 akhirnya dapat dioperasikan berkat kerjasama dengan PT Wastek. Hadirnya PT Wastek dilatari atas ketidakmampuan DLH dalam mengalokasikan anggaran dalam pengoperasian mesin tersebut. Dalam hal ini pemda terkendala dalam membiayai kebutuhan bahan bakar, misalnya dalam melakukan uji bakar (TBT). Sebab itu, PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik mengapresiasi atas hadirnya investor yang ingin bekerjasama dengan DLH Sulbar. "KIta bersyukur ada yang mau berkolaborasi,"kata Akmal Malik saat meninjau pengelolaan Pengolahan Limbah B3 Medis Fasyankes, di Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, Minggu, 7 Mei 2023 Dijelaskan, mesin dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup memiliki kecanggihan yang harus didukung dengan kesiapan SDM, sebab itu ia berharap Sulbar harus mempersiapkan SDM agar dapat menjemput setiap dukungan dari pusat. Akmal Malik mengatakan, industri pengolahan limba sampah medis di Mamuju sangat dibutuhkan. Sebab, menurutnya hanya industri yang bisa membawa Sulbar keluar dari permasalahan. "KIta bersyukur ada industri pengelolaan sampah yang khsusus saya harapkan bisa membantu Sulbar, tidak hanya Sulbar tetapi Sulteng, Manado, dan Gorontalo," pungkasnya. (rls)

Mamuju -- Pemprov Sulbar terus mempromosikan Plaza Karampuang sebagai salah satu potensi wisata bahari di Sulbar Oleh karena itu, setelah melakukan launching Plaza Karampuang, pekan lalu, Pemprov kembali mengemas event Color Full: Lomba Mewarnai Karang, melibatkan pelajar dan komunitas perupa, serta menghadirkan seorang seniman terkenal, Captain John Martono. Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik menjelaskan, Color Full dilaksanakan sebagai simbol dengan harapan Karampuang lebih berwarna. Lanjut Akmal Malik, event Color Full merupakan event kedua setelah diresmikannya Plaza Karampuang. Dirjen Otonomi Daerah pada Kemendagri ini berharap event di Karampuang terus berlanjut. Akmal Malik mengatakan, Karampuang adalah spot wisata laut dan masih banyak spot wisata di Sulbar. Khusus Plaza Karampuang telah digagas dengan menggandeng berbagai pihak, sehingga melalui bantuan Korem 142/Tatag dan Lanal Mamuju, 39 hari dapat mempersembahkan Plaza Karampuang. "Terima kasih masyarakat Sulbar dan teman Forkopimda," ujar Akmal. Kata Akmal Malik, sektor wisata menjadi sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Sulbar. Akmal Malik menyebut, di awal menjabat sebagai PJ Gubernur Sulbar, Pertumbuhan Ekonomi Sulbar terendah di Indonesia. Namun sekarang ini, berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Sulbar meningkat satu digit menjadi 3,59 persen "Ternyata sektor yang paling kencang adalah sektor akomodasi dan makan minum, artinya aktivitas orang berkunjung ke Sulbar naik," pungkasnya. Oleh sebab itu, Akmal Malik berharap setelah Karampuang, dinas pariwisata dan dinas pendidikan membuat kalender event tahunan agar wisatawan yang ingin berkunjung ke Sulbar mengetahui event yang ada di Sulbar. "Sektor wisata ini bisa menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Sulbar. minimal kita adakan even sebulan sekali," tutup Akmal Malik. (rls)

MAMUJU - Pemprov Sulbar kembali menggodok program Data Desa Presisi. Ini merupakan tahap ketiga menyasar 145 desa di Sulbar. Hal itu ditandai dengan launching batch III DDP, dihadiri Ketua DPRD Sulbar Sitti Suriadah Suhardi, Pimpinan Forkpimda, Kepala Desa, Bupati se Sulbar dan Penggagas DDP Sofjan Syam secara virtual, di Hotel Maleo Mamuju Kamis 4 Mei 2023. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan sebelumnya telah menyelesaikan 45 Lokus di tahap I dan 68 lokus tahap II "DDP telah memasuki batch III, DDP ini merupakan kegiatan pendataan menggunakan metode pemetaan spasial partisipatif," kata Akmal Malik. Menurutnya, keberlanjutan DDP di Sulbar berkat dukungan dari berbagai pihak. Utamanya Institusi Pertanian Bogor bekerjasama dengan personil keamanan Polda Sulbar dengan melibatkan Babinsa. Dijelaskan, masalah utama dalam menyusun pembangunan yaitu karena tidak memiliki data yang akurat. Oleh karena itu diperlukan satu data, yaitu Data Desa Presisi agar rencana pembangunan lebih terarah dan anggaran lebih tepat sasaran. "Harusnya sampai akhir masa jabatan saya, kita menyelesaikan 575 Desa, tapi anggaran kita tidak cukup, tapi saya akan cari anggaran di Jakarta, saya tidak mau beratkan daerah,"kata Dirjen Otda itu. Sementara, Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Ernan Rustiadi menyampaikan rasa terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Sulbar atas kepercayaan melanjutkan dan menerapkan DDP di Sulbar. "Kami percaya Investasi untuk mengembangkan DDP adalah investasi yang akan membuat semakin cepatnya pembangun di desa sehingga desa lebih maju," kata Ernan Rustiadi. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulbar, Muhammad Jaun mengatakan dengan DDP intervensi program akan lebih tepat sasaran dan terarah. (rls)

Mamuju -- PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik menghadiri Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi DPRD Sulbar terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulbar Tahun Anggaran 2022, di Kantor Sementara DPRD Sulbar, Rabu , 3 Mei 2023 Beberapa poin rekomendasi DPRD Sulbar menyangkut realisasi kinerja OPD yang tidak maksimal, serta banyaknya program mendesak yang belum tercapai. Hampir Seluruh OPD mendapat catatan dengan kinerja yang tidak sesuai harapan. Rekomendasi DPRD, antara lain masih banyak penduduk tidak memiliki KTP, tersedianya sarana dan prasarana Diklat bagi ASN. Perlu verifikasi dan evaluasi terhadap peraturan gubernur dan peraturan daerah, meningkatkan monitoring kesbangspol, peningkatan fungsi inspektorat, meninjau ulang mutasi pejabat sebab dinilai tidak sesuai pedoman dan ketentuan yang berlaku. Sejumlah program harus didasari sumber pembiayaan berdasarkan RKPD, meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pengelolaan sampah, mendorong peran satpol PP dalam penegakan Perda secara holistik. Perlu mengevaluasi pelayanan internet dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk mengevaluasi program internet desa. Melakukan pembenahan sejumlah Mess dalam daerah maupun luar daerah, menyelesaikan pajak kendaraan dinas yang menumpuk, melakukan inventarisasi kawasan hutan dan memastikan kawasan permukiman keluar dari status kawasan hutan lindung, menekan inflasi, kemiskinan dan stunting, menyusun peta potensi peluang usaha, meningkatkan sarana dan prasarana objek pariwisata serta peningkatan promosi objek wisata di Sulawesi barat. Rekomendasi lainnya, meningkatkan koordinasi terkait pengelolaan DBH Sawit, membentuk Perda rencana pengembangan industri Kabupaten, Intervensi penanganan rawan pangan, membahas bersama terkait DID, pencegahan hama holtikultura dan peternakan, dan mendorongbindrks lingkungan hidup, perkuat perencanaan pembebasan lahan, optimalisasi PAD, panataaan ulang data dapodik, dan perlu audit program APBD p yang tidak termuat dalam RPJPD termasuk program Data Desa Presisi. Menanggapi hal itu, PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik berterima kasih dan mengapresiasi atas rekomendasi DPRD Sulbar terhadap LKPJ 2022. Selanjutnya rekomendasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun perencanaan dan penganggaran yang semakin lebih baik pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. "Rekomendasi ini merupakan…

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik melantik tiga pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemprov Sulbar. Tiga pejabat yang dilantik yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar Dr Mithar , Kepala Dinas Penanaman Modal Satu dan Perizinan Satu Pintu Provinsi Sulbar Habibi Azis, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulbar Andi Farid Amri Akmal menyampaikan, pelantikan itu menjadi bagian dari penyegaran organisasi yang dilakukan, dirinya percaya bahwa jabatan yang diamanahkan mampu dilaksanakan dengan baik. "Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya," kata Akmal. Pelantikan tersebut dihadiri Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, dan seluruh kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar.

Mamuju -- Sebanyak 12 orang Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) dari Sulawesi Barat akan berangkat menuju Tanah Suci untuk musim haji 2023. Tugas para Pendamping Haji Daerah ini terbagi atas bidang pembimbing jamaah, bidang kesehatan, bidang perlindungan jamaah, bidang akomodasi, transportasi dan Media Center Haji. Ke-12 TPHD Sulbar tersebut adalah kuota dari Kementerian agama (Kemenag), tapi biayanya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten. Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik menyebut pihaknya bersyukur Kemenag memberi kuota yang banyak, sampai 12 TPHD untuk Sulbar. Namun, menurut Akmal harus rasional dalam rekruitmen dan pembagiannya, mengingat Sulbar memiliki APBD kecil, hanya Rp 2 triliun. Berbeda dengan daerah propinsi lainnya di Indonesia. "Sementara kita ini sedang fokus pada penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem yang masih tinggi di Sulbar," ujar Akmal, Selasa, 2 Mei 2023 Sehingga, Akmal Malik menilai perlu dievaluasi pembiayaan untuk pemberangkatan TPHD Sulbar sebanyak 12 orang, mengingat mereka semua dibebankan pada APBD. "Sulbar yang cuma enam kabupaten dengan APBD Rp. 2 triliun harus membiayai Rp. 150 juta per orang itu (12 tim TPHD), ini sangat tidak proporsional," ujar Ditjen Otda itu. Namun , jika hal itu dibagi pembiayaannya secara bersama dengan kabupaten akan lebih efektif, harus proporsional antara propinsi dan kabupaten. Sehingga, dipandang perlu merevisi jumlah tim TPHD, khususnya yang akan dibebankan pada APBD provinsi yang akan berangkat ke Tanah Suci. Akmal mencontohkan Provinsi Maluku dengan APBD hingga Rp. 3 triliun namun, hanya memberangkatkan lima orang tim TPHD saja. Begitupun Papua Barat dengan APBD jauh lebih besar hanya berangkatkan 2 orang. Lalu Maluku Utara dengan penduduk mayoritas muslim, dan APBD hampir Rp 4,5 triliun cuma mengirim sembilan orang tim TPHD. "Masa Sulbar mau sampai 12 orang yang dibiayai dengan APBD, ini terlalu banyak," katanya lagi. Untuk tahun 2023, kuota calon jemaah haji Sulawesi Barat 1.454 orang dari enam Kabupaten se-Sulbar.…

Mamuju -- Pemprov Sulbar menggelar upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dirangkaikan dengan Hari Otonomi Daerah ke- XXVII, di Lapangan Upacara Rujab Gubernur Sulbar, Selasa 2 Mei 2023. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik selaku inspektur upacara kembali menekankan terkait program merdeka belajar, sebagaimana amanah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Disampaikan, Hardiknas tahun ini menjadi momen merefleksikan perjalanan program merdeka belajar berapa tahun terakhir, dan merancang keberlanjutan merdeka belajar ke depan. "Layar yang sudah kita bentangkan jangan sampai terlipat lagi. Kita semua para pendidik, tenaga pendidik, seninamn dan pelaku budaya dan peserta didik di seluruh penjuru Nusantara adalah kapten dari kapal besar yang bernama Indonesia ini. Titik perjalanan harus kita lanjutkan, titik perjuangan mesti kita teruskan agar semua anak bangsa merasakan kemerdekaan yang sebenar benarnya dalam belajar dan bercita cita," kata Akmal Malik. Dirjen Otonomi Daerah ini juga menyampaikan agar stakeholder di setiap daerah dapat melakukan penyesuaian dalam mengelola pendidikan. "Setiap sekolah , setiap daerah tidak akan sama persoalannya, kondisinya dan kekuatannya. sehingga diberikan ruang stakeholder di titik tersebut untuk melakukan penyesuaian sesuai dengan kapasitas mereka, sumber daya yang mereka miliki sesuai dengan tujuan yang mereka akan capai," ucap Akmal Malik. Demikian pula persoalan yang dihadapi Sulbar saat ini, Angka Putus Sekolah yang terbilang tinggi secara nasional. Masuk lima besar. Untuk itu, Ia berharap Diknas kedepan dapat mengelola pendidikan lebih baik lagi. Salah satunya, dengan melakukan pemetaan guru di perkotaan dan pedalaman. "Ini persoalan membangun bangsa. Kalau tidak berani tugas di daerah pedalaman jangan jadi guru, jangan jadi pegawai. Banyak daerah pedalaman membutuhkan guru berkualitas," sebut Akmal OTONOMI DAERAH Upacara Hardiknas Tahun 2023 di Sulbar telah dirangkaikan dengan Hari Otonomi Daerah ke 27 Tahun 2023. Melalui kesempatan itu, Akmal Malik menyampaikan beberapa poin yang harus meenjadi perhatian agar Sulbar dapat mandiri. Pertama Muhasabah, agar dapat melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan…

MAMUJU -- Launching Plaza Pulau Karampuang menjadi upaya Pemprov Sulbar membangkitkan kepariwisataan serta perekonomian di Pulau Karampuang, Sulbar khususnya. Launching ditandai dengan pemukulan gendang sekaligus penandatanganan prasasti oleh Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik bersama Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi dan jajaran Forkopimda Sulbar, Senin 1 Mei 2023. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan , apa yang dilakukan merupakan bentuk kecil yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Sulbar. Selanjutnya diserahkan kepada Pemkab Mamuju. "Ini hanya permulaan, selanjutnya akan ditangani Bupati Mamuju, apalagi Pulau Karampuang sebagai destinasi yang menjadi pilihan sebab indah sekali dan masyarakat ramah," ucap Akmal. Keberhasilan pembangunan plaza Karampuang juga berkat dukungan dari TNI KOREM 142 yang dapat menyelesaikan pembangunan dalam waktu 39 hari. "Saya juga berterimakasih karena di Pulau Karampuang ini juga di bangun Tugu Karampuang, termasuk 12 unit kios UMKM. Segera ditempati. Warga yang dulu punya warung disini kita prioritaskan, dan diberikan gratis," ucap Ditjen Otda itu Pemprov pun berencana akan akan melaksanakan even bulanan, sebagai pemantik untuk terus menggairahkan pariwisata yang ada. Ia pun sudah minta Dinas Pariwisata untuk berkoordinasi bersama seluruh dinas di Kabupaten untuk melaksanakan even di Pulau Karampuang Akmal mengatakan, wisata tersebut akan mentriger perekonomian yang ada di Pulau, termasuk ketersediaan listrik dan pengelolaan sampah. "Ini adalah kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi, Kita ingin spot ini bisa memberikan contoh untuk bagaimana mentriger sektor lain di Sulbar," ucapnya. Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi mengaku bahagia karena pulau Karampuang kini kembali ramai dikunjungi. "Ini semua atas inisiasi Pj Gubernur membangun Pulau Karampuang, pemkab juga ada aset disini kami serahkan tanah Pemkab ke Pemprov Sulbar ini adalah kolaborasi yang baik dan bisa kita nikmati bersama," ucap Sutinah. Ia berharap apa yang dibangun dapat dimanfaatkan masyarakat Karampuang. Apalagi dengan adanya Palaza Karampuang dapat meningkatkan perekonomian dan membantu para pelaku UMKM. Dalam festival Karampuang tersebut juga dirangkaikan sejumlah…