MAMUJU--Menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) pada Apel Pagi dan Doa Bersama Lingkup Pemprov Sulbar tentang pengelolaan sampah plastik, Senin 5 Februari 2024, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulbar langsung menggelar rapat internal di hari itu juga. Rapat dilaksanakan setelah Apel Pagi dan Doa Bersama di Ruang Rapat DLH Sulbar, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Wing 6 Lt. 2, Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Mamuju. Rapat dipimpin langsung Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali, didampingi Sekretaris, para Kabid dan dihadiri para ASN DLH Sulbar. Dalam rapat, Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali mengatakan, sampah plastik sangat sulit untuk hancur. Dibutuhkan puluhan bahkan ratusan tahun agar terurai. Oleh karena itu, Dia menekankan, diperlukan solusi alternatif agar keberadaan sampah plastik dapat ditangani dengan baik. "Beberapa alternative penanganannya yaitu dengan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) atau mengurangi, memanfaatkan ulang dan mengolah kembali. Selain itu, pengelolaan sampah juga dapat dilakukan dengan memilah sampah," kata Zulkifli. Sebagai langkah awal, lanjut Zulkifli, akan dilakukan upaya pemilahan sampah sebagai budaya Kantor DLH di setiap bidang, dengan mengadakan tempat sampah terpilah sehingga dapat memberi contoh kepada OPD lain terkait pengelolaan sampah di kantor. "Sampah yang telah terpilah akan disetor di Bank Sampah Unit Malaqbi DLH," ucapnya. Menurutnya, dengan adanya upaya pemilahan sampah, maka akan mengoptimalkan pengoperasian Bank Sampah Unit Malaqbi. Disamping itu, DLH Sulbar juga akan melakukan pengurangan sampah, salah satunya dengan meminimalisir penggunaan atau konsumsi minuman dengan kemasan dan diganti dengan membawa botol tumbler ke kantor. "Hal ini dilakukan agar tidak menambah produksi sampah," ujarnya. Kepala DLH Sulbar pun menghimbau kepada seluruh ASN dan PTT DLH untuk tetap melaksanakan kegiatan jumat bersih setiap minggunya. (rls)

BALI - Pj Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Menuju Birokrasi Berkelas Dunia yang digelar oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) di Hotel The Stones Legian Bali Jalan Raya Pantai Kuta Banjar Legian Kelod Legian Bali , Selasa, 06 Februari 2024. Hadir secara daring Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, Pj. Gubernur Bali, S. M. Mahendra Jaya, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Haryomo Dwi Putranto, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota Se - Indonesia serta para tamu undangan. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 800 peserta dari semua Provinsi di Indonesia. Pj Gubernur Sulawesi Barat, Prof Zudan mengatakan, rapat koordinasi yang dilaksanakan BKN banyak hal positif bisa menjadi rujukan ke daerah. "Mulai merancang karir bagi ASN, penyelesaian pegawai honorer, pengisian formasi jabatan dan membangun sistem merit," kata Prof Zudan. Ia menambahkan ini juga membangun upaya-upaya netralitas ASN dalam Pilpres, Pileg, dan Pilkada 2024. "Jadi kita akan tindaklanjuti ditingkat provinsi, kita akan merancang sistem merit. Kemudian memperkuat SDM memalui peningkatan pelatihan," tambahnya. Sestama BNPP ini juga mengungkapkan,untuk penerimaan CPNS, sedang menunggu formasi yang akan diterima dalam penerimaan ASN tahun 2024. "Termasuk non ASN nanti yang akan diterima PPPK. Jadi aturan lebih lanjut sedang dimatangkan," paparnya. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, kegiatan ini fokusnya, ASN diawasi agar betul-betul netral. Kolaborasi BKN, KSAN, hingga Bawaslu. "Saat ini masih tinggi kenetralan ASN. Ini akan kita cari tahu informasi kenetralan ASN. Tadi dibahas juga informasi penerimaan CPNS," ucapnya. Sementara, non ASN tidak ada lagi kedepan diterima di Pemprov, dimana akan diangkat menjadi PPPK. Namun persoalan ketersediaan anggaran yang saat ini perlu menjadi perhatian. "Kita akan memperhatikan kesediaan anggaran daerah. Jadi akan dilihat nanti," imbuhnya. Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan menuturkan z rakor ini untuk pengawasan pengendalian agar ASN netral…

MAMUJU--Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menghadiri Rapat Percepatan Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepatuhan Daerah dalam Pembentukan Perda, dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah yang diselenggrakan secara virtual, Selasa, 6 Februari 2024. Rapat ini diikuti Tim Produk Hukum Pengaturan dan seluruh Biro Hukum Provinsi dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota se-Indonesia. “Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah telah menyusun indikator kepatuhan terhadap penyusunan produk hukum daerah untuk memastikan sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga kualitas produk hukum daerah dapat meningkat sesuai dengan tujuan dari otonomi daerah," kata Plh. Sekretaris Jenderal Kemendagri Suryawan Hidayat saat membuka Rapat Percepatan Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepatuhan Daerah dalam Pembentukan Perda. Disamping itu, lanjut Suryawan, penyusunan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan dalam peraturan perundang-undangan dapat mencegah munculnya pengaturan bersifat tumpang tindih yang menghambat pembangunan daerah. Lebih lanjut, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Otonomi Daerah ini mengatakan, untuk menjamin kepastian hukum dan memastikan produk hukum di daerah telah dibentuk berdasarkan asas pembentukan dan asas materi muatan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan suatu pembinaan. Pembinaan itu, sambungnya, diberikan mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengundangan peraturan perundang-undangan di daerah, yakni peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Salah satu bentuk pembinaan itu adalah Indeks Kepatuhan Daerah (IKD) terhadap Penyusunan Peraturan Daerah yang dirancang oleh Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Indeks tersebut merupakan bagian dari sistem aplikasi e-Perda yang bertujuan untuk memastikan pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah telah sesuai dengan mekanisme atau tahapan pembentukan. Dengan demikian, peraturan daerah yang dibentuk, baik secara kualitas maupun kuantitas, dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Suryawan pun menyampaikan indeks kepatuhan terhadap pembentukan peraturan daerah itu terdiri atas lima aspek, 12 variabel, dan 39 indikator parametrik penilaian indeks. Dia menjelaskan, kelima aspek tersebut merupakan susunan penyelenggaraan peraturan daerah yang didasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan…

MAMUJU--Dalam rangka sinkronisasi program kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) dengan Pemerintah Kabupaten Se-Sulbar di Bidang Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025, Bapperida Sulbar mengadakan pertemuan Pra-Forum Bapperida Tahun 2024 di Ruang Rapat RKPD Kantor Bapperida Sulbar, Senin (5/2/2024). Dengan mengundang masing - masing perwakilan kabupaten Se-Sulbar, Sekretaris Bapperida Sulbar, Muh. Darwis Damir menyampaikan tujuan Forum Bapperida sebagai bentuk proses perencanaan partisipatif dan bottom up dalam perumusan program dan kegiatan Bapperida Sulbar Tahun 2025. “Selain itu, untuk mempertajam rencana kerja dan belanja pembangunan daerah, menyelaraskan program dan kegiatan prioritas provinsi dan kabupaten, serta memperoleh saran, masukan dan harapan dari Bappeda dan Kelitbangan kabupaten,” kata Muh. Darwis Damir, Sekretaris Bapperida Sulbar. Dalam pertemuan itu, Darwis juga memaparkan rencana mekanisme kegiatan serta menyampaikan evaluasi atas tindak lanjut dari kesepakatan hasil forum tahun 2023 lalu. Di akhir paparannya, Ia menyampaikan harapan Kepala Bapperida, Junda Maulana agar Pemerintah Kabupaten dapat bersinergi bersama menyukseskan 8 (delapan) program prioritas Provinsi Sulbar yang dicanangkan oleh Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Sebagai perwakilan pusat di daerah, Bapperida Sulbar juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan kebijakan pemerintah pusat mengenai tata kelola riset dan inovasi di daerah. “Dengan adanya Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, kita pemerintah provinsi dan kabupaten diamanatkan untuk menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Daerah (RIPJ PID) sesuai ketentuan perundang-undangan,” terang Sekretaris Bapperida Sulbar menutup sesi pertama dalam pertemuan tersebut. Sesi kedua dilanjutkan dengan diskusi, perwakilan masing – masing kabupaten menyampaikan usulan dan masukan untuk rencana ke depan, yang kemudian ditanggapi oleh Sekretaris dan Pejabat Fungsional (PjF) Perencana Ahli Muda Bapperida Sulbar. Selanjutnya, mereka mengingatkan setiap kabupaten untuk menyampaikan 5 (lima) usulan prioritasnya secara tertulis sebelum pelaksanaan Forum Bapperida. Rencananya Forum Bapperida akan dilaksanakan pada 16 Februari mendatang. Ini disampaikan…

MAMUJU--Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Siaran Pers atas Rilis Berita Resmi Statistik di Ruang Rapat Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar, Senin (5/2/2024). Pada kesempatan itu, Kepala BPS Sulbar, Tina Wahyufitri menyampaikan rilis mengenai Pertumbuhan Ekonomi Sulbar Tahun 2023 . Hadir mewakili Kepala Bapperida Sulbar, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA), Muhammad Nur Dadjwi, bersama perwakilan Dinas Kominfopers Sulbar, para wartawan dan undangan lainnya. “BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Sulbar Tahun 2023 berdasarkan cumulatif to cumulatif (c-to-c) sebesar 5,25 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Sulbar triwulan IV berdasarkan year on year (y-on-y) sebesar 4,44 persen,” kata Muhammad Nur Dadjwi, Kepala Bidang PSDA Bapperida Sulbar. “Peningkatan penciptaan nilai tambah terjadi pada sebagian besar kategori lapangan usaha. Sumber pertumbuhan ekonomi terbesar terjadi pada kategori pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sementara dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari komponen net ekspor,” lanjutnya. Kepala Bidang PSDA juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi Sulbar triwulan ke IV 2023 berdasarkan quarter to quarter (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar -1,20 persen. "Hal ini disebabkan karena terkontraksinya kategori yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Sulbar, diantaranya kategori pertanian, kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan," ujarnya. Ia menambahkan, pada skala regional, pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2023 di Kawasan Sulawesi Maluku Papua (Sulampua), terjadi di Maluku Utara. Mampu mencapai pertumbuhan sebesar 20,49 persen. Kemudian disusul oleh Sulawesi Tengah yang mencapai pertumbuhan 11,91 persen. “Adapun Sulbar hanya mampu tumbuh sebesar 5,25 persen, menempati posisi tujuh dari 14 provinsi di Kawasan Sulampua,” tutup Nur Dadjwi dalam laporan kepada Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana. (rls)

MAMUJU --Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh meminta persoalan kerusakan jalan, tepatnya di Ruas Jln Abd Malik Pattana Endeng, depan Kanwil Kemenag Sulbar segera ditindaklanjuti. Hal itu disampaikan PJ Gubenrur kepada Dinas PUPR Sulbar agar berkoordinasi dengan pihak terkait. Atas arahan itu, Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad berkordinasi dengan pihak terkait, termasuk bidang yang menangani agar segera menangani permasalahan tersebut.. "Iya kami sudah mendapatkan laporan soal jalan itu, dan secepatnya kami Carikan solusi" kata Rachmad. Kadis PUPR mengaku, sebetulnya kerusakan jalan di titik itu terjadi setiap tahun, hingga menyebabkan genangan air dan menghambat para pengguna jalan. Untuk itu menurut Rachmad, perlu secepatnya melakukan penanganan darurat. "Ini baru awal tahun, kita belum memiliki cukup sumber daya untuk perbaikan sepenuhnya, jadi untuk sementara baru penanganan darurat untuk mencegah terjadinya kecelakaan," kata Rachmad.. Berdasarkan kondisi itu, Rachmad berterima kasih atas masukan masyarakat sebagai bentuk kepedulian bersama. Dia juga berharap masyarakat bersabar, jelasnya tahun ini akan pemerintah hadir untuk memperbaiki kerusakan jalan tersebut. (rls)

MAMUJU --Dinas Ketahanan Pangan (Distapang) Pemprov Sulbar kembali melakukan Gerakan Pangan Murah atau pasar murah di Taman Karema Mamuju, 5-6 Februari 2024. Kepala Distapang Pemprov Sulbar Abdul Waris Bestari mengatakan, pasar murah ini rutin dilaksanakan setiap pekan, dalam rangka pengendalian inflasi di daerah. "Saat ini Inflasi Sulbar Januari 2024 di angka 2,25 persen. Ini berada di posisi delapan terbaik se Indonesia," sebut Waris, Selasa 6 Februari 2024. Dikatakan, penyumbang inflasi beras, cabai rawit, cabe merah, bawang merah dan ikan cakalang. "Kenaikan sejumlah komoditas ini masih akibat dari fenomena El Nino. Dan ada beberapa padi ini terserang hama dan penyakit. Diharapkan panen Maret-April-Mei mudah-mudahan dapat menekan harga beras di Sulbar," ungkapnya. Untuk melakukan pengendalian inflasi, Sebagaimana arahan PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh agar Distapang tetap menjalankan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan Gerakan Pangan Murah. Apalagi tahun ini lokus untuk survei IHK oleh BPS berada di dua kabupaten sehingga dibutuhkan kerja keras. "Harus bekerja lebih maksimal lagi dari sebelum-sebelumnya. Tantangan ke depan karena dua kabupaten, Mamuju dan Majene menjadi lokus IHK untuk survei BPS. Sehingga Pemprov Sulbar bekerjasama kabupaten dan stakeholder lainnya melakukan pasar murah di dua kabupaten tersebut," pungkasnya. (rls)

Mateng-Pasangkayu--Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan sinkronisasi data di Mamuju Tengah (Mateng) dan Pasangkayu terkait perkawinan anak. Kepala Dinas Amir didampingi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Sulbar bergerak melakukan sinkronisasi data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mamuju Tengah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pasangkayu. Kegiatan itu dilaksanakan selama dua hari yakni Selasa-Rabu (30-31 Januari 2024). Di Mamuju Tengah, Kepala DP3AP2KB Sulbar bersama Bidang Pengendalian Penduduk dan KB mengunjungi Kec. Pulo Pangale dan Kec. Karossa. Sedangkan di Pasangkayu mengunjungi Kec. Bambaira, Kec. Bambalamotu dan Kec. Sarjo. Ditemukan fakta bahwa perkawinan anak pada kecamatan yang dikunjungi masih memegang kuat tradisi adat setempat sehingga perkawinan anak menjadi hal yang biasa. Kepala DP3AP2KB Sulbar, Amir menekankan, perlunya pendekatan pada masyarakat untuk melakukan edukasi terkait dampak perkawinan anak pada daerah tersebut dan akan merangkul kepala suku/adat dalam melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan anak. (rls)

Mateng--Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak di UPTD SMAN 2 Topoyo dan SMAN 1 Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), baru-baru ini. Dari DP3AP2KB Sulbar kegiatan itu dihadiri Sekretaris Dinas A. Erieka Novianti bersama Pjf. Ummi Fatimah dan Staf Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Turut hadir Kepala Sekolah UPTD SMAN 2 Topoyo Surianti dan Plt. UPTD SMAN, Kepala SMAN 1 Karossa Adianur serta UPTD SMAN 2 Topoyo dan SMAN 1 Karossa. Adapun peserta sebanyak 100 siswa, dengan masing-masing sekolah sebanyak 50 siswa. Pada kegiatan itu, Sekretaris DP3AP2KB Sulbar A. Erieka Novianti menyampaikan bagaimana dampak dan resiko serta cara pencegahan perkawinan anak. A. Erieka mengajak siswa-siswi untuk melindungi diri dengan menunjukkan gerakan bagian tubuh mana yang tidak boleh di sentuh oleh orang lain sebagai edukasi terhadap siswa-siswi. Kepala Sekolah UPTD SMAN 2 Topoyo dan Plt. Kepala Sekolah UPTD SMAN 1 Karossa sangat mengapresiasi kegiatan itu, karena merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah perkawinan anak di kalangan remaja khususnya pelajar. DP3AP2KB Sulbar selaku koordinator 4+1 khususnya pencegahan perkawinan anak optimis dan terus bergerak untuk melakukan advokasi dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak agar grafik pernikahan anak semakin menurun. Diharapkan dengan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Perkawianan Anak, pelajar atau siswa lebih memahami dan mengetahui bahaya dampak dan resiko perkawinan anak sehingga memotivasi mereka untuk tidak menikah di usia anak. (rls)

MAMUJU - Pemprov Sulbar melalui Bapperida Sulbar melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Graha Sandeq, Selasa, 6 Februari 2024. Hadir secara virtual Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh, Sekprov Muhammad Idris dan tamu undangan lainnya. Adapun, narasumber hadir Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh, Sekprov Muhammad Idris, Kepala Bapperida Junda Maulana, Prof. Dr. Budu, Prof Dr Gufron Darma Dirawan, dan Prof dr Veny Hadju. Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, diskusi ini dilaksanakan untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin masa depan. "Makanya SDM yang kita siapkan tentunya melihat usianya, pemimpin daerah sudah masuk umur 35 tahun sampai 60 tahun. Jadi kita harus meningkatkan SDM kita agar dapat mengisi pimpinan di tahun 2045," kata Prof Zudan. Sehingga, sejak dini anak-anak terbaik Sulbar dipersiapkan seperti anak sma atau sementara kuliah, dimana harus dicari DNA atau talent yang bagus "Kita harus belajar ke Negara Singapura dimana di sana menyentuh dua sektor pertama pemerintah dan swasta, semuanya ditingkatkan dengan baik. Disekolahkan ke luar negeri semua SDMnya, makanya bisa maju," ungkapnya. Makanya, negara paling makmur dan sejahtera adalah Singapura karena fokus meningkatkan SDM dan betul-betul diperhatikan. "Begitu juga negara asia lainnya bisa maju karena fokus memperbaiki SDM, sehingga bisa maju. Dengan demikian kita harus konsen membangun SDM yang unggul," bebernya. Sedangkan, Sekprov Muhammad Idris menyampaikan melalui diskusi ini memastikan dan mempetakan apa yang harus dilakukan di tahun 2025 sampai ke tahun 2045. "Jumlah pegawai 6 ribu lebih kita harus menghasilkan SDM yang unggul. Jadi kita mesti meningkatkan kinerja demi kemajuan daerah," ucapnya. Selain itu, memastikan betul SDM aparatur daerah harus bisa mempersiapkan daya saing daerah. Ini sangat ditentukan dimensi-dimensi proses. "Ini sangat menentukan dimana level kita pada daya saing itu. Sekarang inilah setiap tahun pegawai baru, rata-rata yang masuk ini cukup menjanjikan. Hanya potensi ini harus menjadi perhatian…