MAMUJU--Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) kembali menegaskan komitmennya dalam menerapkan Zona Integritas (ZI), sebuah langkah penting dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam upaya mewujudkan komitmen tersebut, Biro PBJ telah membentuk Tim Kerja yang akan fokus pada pembahasan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas, Selasa 6 Februari 2024. Zona Integritas telah menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Sulbar dalam menghadapi tantangan korupsi dan meningkatkan layanan publik yang berkualitas. Konsep Zona Integritas, yang dicanangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, efisien, dan profesional di dalam lembaga pemerintahan Pembentukan Tim Kerja ini diharapkan dapat mempercepat proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas, yang merupakan langkah awal dalam menerapkan berbagai strategi untuk mencapai status Zona Integritas. Menurut Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa Biro PBJ Setda Sulbar, M. Yamin Saleh, menggagas Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas membutuhkan koordinasi yang baik antara seluruh bagian dalam Biro. “Pentingnya kerja sama yang solid dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Biro PBJ dalam merancang strategi implementasi Zona Integritas yang efektif dan berkelanjutan,” ujarnya. Diharapkan, langkah ini dapat menjadi landasan kuat bagi Biro PBJ dalam mengimplementasikan berbagai inisiatif Zona Integritas, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Biro PBJ serta memastikan penggunaan anggaran publik yang efisien dan efektif. (rls)

MAMUJU--Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Sulawesi Barat (Setda Sulbar) menggelar rapat teknis bersama Tim Kerja SPBE, Rabu 7 Februari 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas langkah-langkah strategis dan kolaboratif guna memperbaiki efisiensi serta keandalan SPBE dalam mendukung berbagai proses pengadaan. Rapat dipimpin Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa Biro PBJ Setda Sulbar M. Yamin Saleh. Dalam rapat, Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa Biro PBJ Setda Sulbar M. Yamin Saleh menekankan pentingnya transformasi digital dalam meningkatkan pelayanan publik. "SPBE adalah fondasi bagi efisiensi dan transparansi dalam pengadaan pemerintah. Kita perlu terus memperbaiki dan meningkatkan sistem ini untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," ungkapnya. M. Yamin mengarahkan tim untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPBE yang telah diterapkan. Ini mencakup peninjauan proses, keamanan data, dan pengukuran kinerja untuk mengidentifikasi potensi perbaikan. Dia juga menekankan pentingnya peningkatan efisiensi operasional SPBE, termasuk pembaruan perangkat lunak, peningkatan infrastruktur jaringan, dan pelatihan bagi petugas yang terlibat dalam pengelolaan sistem ini. "Dengan memastikan kehandalan teknis SPBE, diharapkan pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan," ucapnya. Rapat teknis ini mencerminkan komitmen Biro PBJ dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Dengan kolaborasi yang erat, diharapkan SPBE dapat terus berkembang menjadi sistem yang responsif, aman, dan mampu menjawab tantangan pemerintahan modern. (rls)

MAMUJU--Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar mengadakan Sosialisasi Pemanfaatan Elektronik Katalog Lokal Konstruksi secara virtual, Senin 5 Februari 2024. Sosialisasi ini dihadiri para Ketua Asosiasi Penyedia Jasa Konstruksi se-Sulbar, yang berpartisipasi dalam mempelajari konsep dan manfaat teknologi dalam pengadaan di bidang konstruksi. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, Muhtar saat membuka acara tersebut, menjelaskan, E-Katalog lokal konstruksi merupakan platform digital yang memudahkan penyedia untuk mengakses informasi terkait barang dan jasa konstruksi yang diperlukan. "Dengan adanya E-Katalog ini, diharapkan proses pengadaan dapat berlangsung lebih efisien, transparan, dan akuntabel," kata Muhtar, yang juga Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sulbar. Kepala Dinas PUPR Sulbar, Rachmad mengatakan, dalam pemanfaatan E-Katalog lokal konstruksi, semua proses keterlambatan pelaksanaan pembangunan didasari pada pengalaman-pengalaman masa lalu. "Sehingga di tahun 2024 ini kita mencoba untuk semua kegiatan yang ada di Dinas PUPR akan dilakukan penggunaan E-Katalog untuk lebih memudahkan serta lebih efisien terhadap semua proses pembangunan di Sulbar,” katanya . Pemateri utama dalam acara tersebut adalah Rachmat Junaidy, Pengelola Katalog Lokal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Ia berbagi pengalaman dan memberi pemahaman mendalam tentang implementasi dan manfaat dari penggunaan katalog elektronik dalam sektor konstruksi. Rachmat Junaidy menjelaskan berbagai fitur dan prosedur yang terkait dengan sistem tersebut, serta memberikan contoh kasus sukses dari penggunaan teknologi serupa di daerah lain. Peserta sosialisasi, terutama para Ketua Asosiasi Penyedia Jasa Konstruksi, diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi tentang implementasi teknologi ini dalam konteks Sulbar. Diskusi tersebut membuka peluang untuk memahami lebih dalam tantangan dan peluang yang ada dalam menggunakan Elektronik Katalog Lokal Konstruksi. Melalui sosialisasi ini, diharapkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya teknologi dalam pengadaan barang dan jasa semakin meningkat di kalangan pemangku kepentingan di Sulbar. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat adopsi teknologi…

MAMUJU--Dalam upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) telah menginisiasi kerja sama yang erat dengan Inspektorat. Kerja sama ini bertujuan untuk menerapkan Zona Integritas di lingkungan Biro PBJ, sebagai langkah konkret dalam memperkuat prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan anti korupsi. Penerapan Zona Integritas di Biro PBJ menjadi salah satu fokus utama dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Melalui Zona Integritas, Biro PBJ berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan profesionalisme. Kerja sama yang dilakukan antara Biro PBJ dan Inspektorat meliputi serangkaian langkah strategis, termasuk evaluasi terhadap prosedur-prosedur pengadaan barang dan jasa yang telah ada, peningkatan kapasitas SDM dalam hal pengawasan dan penegakan integritas, serta penyusunan mekanisme pengaduan bagi masyarakat terkait praktek-praktek yang merugikan dalam proses pengadaan. Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa Biro PBJ Setda Sulbar M. Yamin Saleh mengungkapkan, pihaknya sangat antusias dalam menjalankan program itu. "Kami menyadari pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat melalui praktek-praktek pengelolaan barang dan jasa yang transparan dan berintegritas," kata M. Yamin Saleh, Jumat 2 Februari 2024. M. Yamin mengatakan, dengan adanya kerja sama itu Biro PBJ dapat semakin mendekatkan diri kepada prinsip-prinsip good governance yang diamanatkan oleh pemerintah. Diharapkan, melalui sinergi antara Biro PBJ dan Inspektorat, penerapan Zona Integritas dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggungjawab kepada masyarakat. (rls)

MAMUJU--Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, Tim Kerja Reformasi Birokrasi (RB) dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) melakukan koordinasi bersama Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Sulbar, Kamis, 1 Februari 2024. Pertemuan tersebut difokuskan pada evaluasi kinerja melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) tahun 2023. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa Biro PBJ Setda Sulbar M. Yamin Saleh melakukan diskusi untuk meninjau kembali hasil evaluasi kinerja yang tercantum dalam LKE tahun sebelumnya. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan publik. "Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat penting bagi kami untuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil dan menetapkan strategi baru yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas layanan yang kami berikan kepada masyarakat," kata M. Yamin Saleh. Penelaah Teknis Kebijakan Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Sulbar Andri YB mengatakan, untuk saat ini belum ada kepastian apakah LKE RB yang digunakan sebagai instrument Evaluasi RB tahun 2022 akan kembali digunakan untuk evaluasi RB tahun 2023, mengingat adanya perubahan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi yang mengusung Reformasi Birokrasi Berdampak. "Biro Organisasi dan Tatalaksana masih menunggu petunjuk dari pimpinan terkait penggunaan instrumen dimaksud," ujarnya. Pertemuan tersebut diakhiri dengan kesepakatan untuk menunggu informasi lebih lanjut dari Biro Organisasi dan Tatalaksana mengenai instumen yang akan digunakan dalam Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. (rls)

MAMUJU--Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Tim Bidang Prasarana, Sarana dan Kelembagaan mulai melaksanakan persiapan pengawasan/monitoring peredaran pupuk bersubsidi dan monitoring kelembagaan petani perkebunan, Selasa 6 Februari 2024. Itu sebagai tahapan awal upaya updating data kelompok tani perkebunan dalam sistem manajemen penyuluhan pertanian. Mamuju menjadi kabupaten sasaran pertama pelaksanaan kedua kegiatan ini. Hal ini menindaklajuti arahan Kepala Dinas Perkebunan Sulbar Herdin Ismail agar tetap memaksimalkan semua kerja-kerja teknis untuk mendukung target peningkatan produksi di tengah keterbatasan alokasi anggaran Dinas Perkebunan Sulbar di tahun 2024. Olehnya itu, setelah Kabid PSP dan Kelembagaan, Amirullah Rasyid beserta staf melakukan koordinasi terkait alokasi pupuk bersubsidi dan pelaksanaan penyuluhan pertanian untuk sub sektor perkebunan pada DTPHP Sulbar sebagai OPD leading sektor, yang diterima oleh Sekretaris DTPHP Sulbar drh. Agus Rauf dan pejabat fungsional yang menangani Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Fajriani, langsung menyiapkan tim untuk melaksanakan pengawasan persiapan monitoring peredaran pupuk bersubsidi dan kelembagaan petani perkebunan. Upaya pengawasan/monitoring peredaran pupuk bersubsidi bagi petani kakao dan kopi, dua komoditi perkebunan yang mendapatkan alokasi, karena tahun lalu masih mengalami penurunan produksi terutama pada tanaman kakao. Salah satu yang diidentifikasi selain dampak kekeringan, karena tidak maksimalnya pemupukan sesuai anjuran teknis, yang ditandai dengan tidak maksimalnya penyerapan pupuk bersubsidi alokasi oleh petani kakao. “Karena itu kami melakukan koordinasi terkait pupuk bersubsidi untuk petani kakao dan kopi, dan lebih awal kami bisa melakukan penyampaian ke petani-petani, mendorong mereka untuk yang sudah terdaftar namanya menebus jatah pupuk masing-masing, sehingga dapat melakukan pemupukan secara tepat waktu. Apalagi petani kakao sekarang mendapatkan harga yang sangat tinggi, jadi kita berupaya mendorong petani mengalokasi sebagian pendapatan untuk pembelian pupuk,” kata Amirullah Rasyid, Kabid PSP dan Kelembagaan Dinas Perkebunan Sulbar. Tugas lainnya yang juga diupayakan oleh Kepala Bidang PSP dan Kelembagaan dengan koordinasi data Simluhtan yakni, persiapan pengusulan kelompok tani sebagai calon penerima bantuan dari…

MAMUJU -- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pemprov Sulbar turut memperingati Bulan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) Nasional Tahun 2024, di Polewali Mandar, Selasa (06/02/2024). Peringatan Bulan K3 Sulbar di pusatkan PT. Kencana Hijau Bina Lestari sebagai penyelenggara. Bertindak sebagai Pembina Apel Pj. Bupati Polewali Mandar, Ilham Borahima, yang sekaligus membacakan sambutan Menteri Ketenagakerjaan RI. Bulan K3 Nasional tahun 2024 mengangkat tema "Budayakan K3, sehat dan selamat dalam bekerja, terjaga keberlangsungan usaha". Sebagaimana Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah, memberikan pedoman petunjuk pelaksanaan Bulan K3 Nasional Tahun 2024 serta penjelasan mengenai tujuan dan sasaran pelaksanaan Bulan K3 Tahun 2024. Menteri Ketenagakerjaan memberikan penjelasan mengenai era industrialisasi yang kita hadapi saat ini telah mengalami transisi dari 4.0 menuju 5.0 yang memunculkan budaya kerja baru, bentuk dan pola kerja baru, perubahan jam kerja dan profesi-profesi baru dimana kondisi-kondisi tersebut harus diimbangi dengan upaya pelaksanaan K3 yang lebih inovatif namun tetap efisien dan efektif. Sejalan dengan imbauan Menteri Ketenagakerjaa, Kepala Disnaker Sulbar Andi Farid Amri turut memeriahkan Bulan K3 di Sulbar mulai 12 Januari hingga 12 Februari 2024, dengan berbagai kegiatan mliputi Senam Sehat, Donor Darah, Pembagian 1000 Kupon Belanja serta Pembagian Kupon Undian Berhadiah yang semuanya digelar bersamaan. dengan kegiatan Car Free Day Sulbar pada Tanggal 4 Februari 2024 di Jalan Arteri. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Zudan Arif, dan Sekretaris Daerah Prov Sulbar, Muhammad Idris. Adapun anjuran peringatan bulan K3 Nasional Tahun 2024 tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 244 Tahun 2023 tentang "Petunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Tahun 2024" "Sejalan dengan imbauan Menteri Ketenagakerjaan, Pemprov Sulbar turut memperhatikan budaya K3 sebagai bentuk komitmen menjaga keselamatan para pekerja di wilayah Provinsi Sulawesi Barat," ucap Farid. Lanjut Farid, Komitmen Pemprov Sulbar dalam mewujudkan Keselamatan dan Kesehatan kerja tercermin dari rendahnya angka…

MAMUJU -- Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulbar bersiap melaunching salah satu layanan unggulan yaitu pelayanan Chatlab dan EWSL. Launching direncanakan dilakukan oleh Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh. Launching digelar dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat di RSUD Provinsi Sulawesi Barat khususnya Pelayanan Kateterisasi Cathlab dan EWSL. Direktur RSUD Prov Sulbar dr. Marintani Erna Dochri mengatakan, pihaknya telah melaksanakan rapat persiapan Lonching Pelayanan Cathlab dan ESWL bersama Panitia di ruang pertemuan Lt 3 RSUD Prov Sulbar. Selasa, 6 Februari 2024. Ia mengatakan, layanan unggulan seperti Cathlab merupakan suatu pelayanan yang di lakukan di laboratorium kateterisasi jantung & angiografi untuk menentukan diagnostik penyakit jantung dan pembuluh darah. Sedangkan Extracorporeal Shock Wave Lithotrips ( ESWL ) adalah tindakan untuk menagani penyakit batu ginjal. Prosedurnya akan memecah batu ginjal yang ditembakkan dari luar tubuh. "Pelayanan Cathlab dan Pelayanan ESWL merupakan pelayanan unggulan yang ada di RSUD Prov Sulbar. Dan kita telah melaksanakan rapat pemantapan louncing pelayanan Cathlab dan ESWL yang diresmikan langsung oleh PJ Gubernur Prov Sulbar pada tanggal 13 Februari 2024," kata dr. Erna. dr Erna mengatakan, Rapat yang digelar bersama panitia merupakan rapat terakhir sekaligus mematangkan persiapan dan melakukan pembagian tugas di masing-masing bidang. "Kita berharap launching yang akan digelar berjalan lancar, dan layanan ini segera di nikmati oleh masyarakat yang ingin melakukan pengobatan,"tutupnya. (Rls)

BALI--Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, dan Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Menuju Birokrasi Berkelas Dunia yang digelar oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia (BKN RI) di Hotel The Stones Legian Bali, Selasa, 06 Februari 2024. Rakor yang mengusung tema "Mewujudkan Netralitas ASN dalam Bingkai Meritokrasi : Menuju Birokrasi Berkelas Dunia", dihadiri Menteri PAN-RB Abullah Anwar Anas, Kepala BKN RI Haryono Dwi Putranto, KASN RI, Jajaran BKN Kantor Regional X Denpasar Bali, para Kepala Daerah se-Indonesia dan tamu undangan lainnya. Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hasan menekankan netralitas sangat penting mengingat ASN adalah perekat bangsa sebagaimana arahan Menteri PAN-RB, Kepala BKN bahwa ASN adalah perekat bangsa, sehingga ASN tidak boleh memihak. "Kita akan tetap mengupayakan agar ASN kita tetap netral. Jika ASN kita tidak netral, maka mereka tidak akan bisa memberikan pelayanan yang adil untuk semua pihak," kata Bujaeramy. Dia menegaskan, ASN tidak boleh terpecah-pecah karena kepentingan politik, ASN harus utuh sebagai satu kesatuan dan berkewajiban menjaga persatuan, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. "Ini janji kita selaku ASN," tandasnya. Dia menambahkan, penting juga diingat bahwa netralitas ASN tidak hanya sebatas pada urusan politik semata, tetapi dalam segala urusan yang berkaitan dengan pelayanan, ASN harus netral berdasarkan asas keadilan dan memperlakukan sama bagi semua pihak yang dilayani. "Mereka harus tetap utuh memberikan pelayanan dan tidak boleh memihak atau terlibat politik praktis," pungkasnya. (rls)

PASANGKAYU–Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan SDM Petani Komoditi Padi Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Pasangkayu, Selasa, 6 Februari 2024. Kegiatan ini dibuka Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma’rif. Bimtek dihadiri sejumlah Pejabat Dinas TPHP Sulbar, diantaranya Kabid Penyuluhan dan PSP Busman dan Koordinator penyuluh Asiarni Sahar. Turut hadir dari Pemkab Pasangkayu, Kabid Penyuluhan Fatimah dan Kabid PSP Asmirah, Kepala Desa Sarude, Koordinator Fungsional Penyuluh serta 40 Petani Muda. Peserta bimtek dari kelompok Tani Karya Bersama. Kepala Dinas TPHP Sulbar Syamsul Ma’rif menjelaskan, bimtek itu bertujuan untuk meningkatakan kompetensi SDM di sektor pertanian dan menurunkan insiden kemiskinan untuk mampu menjadi pelopor kemandirian di daerahnya. Selain itu, juga meningkatakan pengetahuan sikap dan keterampilan petani dalam manajemen usaha tani serta dapat memanfaatkan sumber daya pembangunan pertanian khususnya tanaman padi dan meningkatakan kesejahteraan petani serta pemanfaatan teknologi terapan. Syamsul Ma’rif berharap, dengan adanya bimtek itu dapat menghasilkan sumber daya insani pertanian yang kompoten dan berkarakter di bidang pertanian, meningkatkan kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap) untuk kemudian dapat menjadi agen/pioner yang dapat menularkan ilmu yang telah diperoleh kepada komonitasnya. Adapaun narasumber dalam bimtek tersebut, yakni Kepala Dinas TPHP Sulbar (Kebijakan Pembangunan Pertanian), Abidin Abdullah (Peran Legislatif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani), Safaruddin (Teknologi Budidaya Padi), Idrus (Pemupukan Berimbang Tanaman Padi) dan Ikbal (Pengendalian OPTP pada Tanaman Padi). Dalam penyampaian materinya tersebut, Syamsul Ma’rif menginginkan dua hal yang bisa diperbaiki yakni, pertama sistem usaha tani, penerapan usaha tani yang menguntungkan, pemanfaatan sumber daya lahan pertanian secara optimal dan sistem budidaya yang baik sesuai dengan anjuran teknis. Kedua, pengawalan dan pendampingan secara intens dan maksimal oleh penyuluh pertanian mulai dari kabupaten sampai provinsi. (rls)