Mamuju --Sapi milik Adrian Henri Prayoga asal Desa Sugihwaras Kec.Wonomulyo Kabupaten Polman menjadi sapi kurban bantuan Jokowi tahun ini. Sapi jenis Simental berusia 4,5 tahun ini akan diantarkan ke Mamasa sehari sebelum Idul Adha, dan akan diserahkan serta penyembelihan di Masjid Al Ikhlas, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa pada hari Idul Adha 1444 hijriah. Kabid Peternakan dan Sekwan, Nur Kadar, Kamis, 22 Juni 2023 mengatakan, dengan bobot 1.250 Kg dapat dibagikan kepada 600 kupon penerima. Saat ini, petugas medik serta babinkamtibmas melakukan penjagaan di tempat sapi kurban Jokowi di Polman dan secara rutin melakukan pengecekan kesehatan sapi kurban tersebut. (rls)

Jakarta -- Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri acara Dialog Nasional Penguatan Sinergitas Lintas Sektor Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting, di Hotel Maia Jl. Kebang Kacang No. 27 Jakarta Pusat, Rabu, 21 Juni 2023. Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kegiatan tersebut dalam rangka mengikuti dialog nasional gerakan penanganan stunting yang dihadiri sejumlah daerah, terutama bagi daerah yang berdampak stunting. " Dalam dialog tadi saya memberikan sejumlah usulan kepada Pemerintah Pusat diantaranya pengukuran prosentase bayi stunting yang baru lahir, mempercepat semua regulasi terkait DAK ( Dana Alokasi Khusus)' dan gerakan ASN sebagai bapak asuh," sebut Pj. Gubernur Sulbar saat diwawancarai Lebih lanjut disampaikan, bayi Stunting tidak hanya diukur dari prosentasenya melainkan dari sampel, sehingga Pemerintah dapat menemukan data real bagi masyarakat yang berdampak stunting. " Kita juga menyampaikan praktek-praktek baik yang mulai kita terapkan dengan melibatkan para ASN sebagai Bapak Asuh Anak Stunting disingkat BAAS, " sebut Prof. Zudan. Kegiatan tersebut turut hadir sebagai pemateri, Tenaga Ahli Utama Bidang Kedeputian Pembangunan Manusia, Raden Roro Priyansri Prastuti, Sekretaris Utama BKKBN RI, Tavip Agus Rayanto, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Zanariah. (farid)

MAMUJU, Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengelar rapat koordinasi sekaligus melaunching penanganan kemiskinan, stunting,anak putus sekolah, pernikahan anak serta infalasi secara virtual, Rabu 21 Juni 2023. Diikuti seluruh stakeholder dan pimpinan OPD, camat dan kepala Desa se Sulbar, Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh secara resmi membuka rakor tersebut. "Pertemuan ini merupakan pertemuan pertama dari Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa, Guru Kepala Sekolah, dan stakeholder terkait dengan IPM," kata Zudan. IPM menjadi sangat penting dalam program pembangunan Nasional, Provinsi dan kabupaten, IPM menunjukkan tingkat kualitas baik dari sisi kesehatan, Pendidikan dan penghasilan. "IPM dicerminkan dalam tiga hal, yaitu orang yang badan sehat otak cerdas dan memiliki keuangan yang banyak. Output nya itu pada anak stunting, kemiskinan, berkurang," kata Zudan. Zudan mengatakan, IPM Sulbar saat ini berada di nomor 31, Sulbar hanya unggul dari dua provinsi seperti NTT dan Papua. 'Kita membutuhkan kerja yang sangat keras untuk meningkatkan IPM," ucap Zudan. Ia berharap, agar program yang ada banyak didorong untuk pengembangan manusia agar IPM meningkat. Salah satunya dengan mendorong program beasiswa. "Kita mau melibatkan semua bergerak bersama langkah fokus untuk melakukan Revolusi APBD, kepala desa juga ikut membantu dengan mengalokasikan dana desanya sehingga masalah dihadapi bisa selesai," tutupnya. (rls)

Mamuju, --Pemprov Sulbar melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, di Gedung Graha Sandeq, Kompleks Perkantoran Gubernur, Selasa, 20 Juni 2023 PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kehadiran Korsup IV KPK RI dalam rangka melakukan supervisi agar setiap kegiatan yang dijalankan Pemprov Sulbar betul-betul berdampak langsung ke masyarakat. "Kuncinya kita mau revolusi apbd. Program kita arahkan pada IPM yang mencakup empat hal: Kemiskinan Ekstrem, Anak Tidak sekolah, Perkawinan Anak, dan stunting," terang Zudan Lanjut Sekretaris BNPP itu, setelah berdiskusi dengan Korsup IV KPK, sebenarnya APBD 2 triliun cukup untuk menganai empat persoalan tersebut, apalagi dengan penduduk yang sedikit jika dibandingkan daerah lain. "Yang penting seluruh stakeholder semua mau legowo mengedepankan rakyat, mengedepankan pembangunan manusia," kata Zudan. Olehnya, melalui Rapat Koordinasi, akan melakukan evaluasi sejumlah program, utamanya pada pokok-pokok pikiran, hibah dan bantuan keuangan Pemprov ke Instansi dan kabupaten. "Soal pokir, hibah dan bantuan keuangan itu mau dilihat semua, akan diarahkan ke IPM untuk menyentuh empat masalah pokok itu," ungkapnya. Kasatgas Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, Harun Hidayat mengatakan, hibah, pokir dan bantuan keuangan ke KL dan Pemkab menjadi fokus Korsup IV KPK di Sulbar. "Tiga hal ini kami kupas satu-persatu. Apa saja di 2023. Kalau ada aneh-aneh yang kita evaluasi," ujar Harun. (rls)

Mamuju, --Pemprov Sulbar melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, di Gedung Graha Sandeq, Kompleks Perkantoran Gubernur, Selasa, 20 Juni 2023 PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kehadiran Korsup IV KPK RI dalam rangka melakukan supervisi agar setiap kegiatan yang dijalankan Pemprov Sulbar betul-betul berdampak langsung ke masyarakat. "Kuncinya kita mau revolusi apbd. Program kita arahkan pada IPM yang mencakup empat hal: Kemiskinan Ekstrem, Anak Tidak sekolah, Perkawinan Anak, dan stunting," terang Zudan Lanjut Sekretaris BNPP itu, setelah berdiskusi dengan Korsup IV KPK, sebenarnya APBD 2 triliun cukup untuk menganai empat persoalan tersebut, apalagi dengan penduduk yang sedikit jika dibandingkan daerah lain. "Yang penting seluruh stakeholder semua mau legowo mengedepankan rakyat, mengedepankan pembangunan manusia," kata Zudan. Olehnya, melalui Rapat Koordinasi, akan melakukan evaluasi sejumlah program, utamanya pada pokok-pokok pikiran, hibah dan bantuan keuangan Pemprov ke Instansi dan kabupaten. "Soal pokir, hibah dan bantuan keuangan itu mau dilihat semua, akan diarahkan ke IPM untuk menyentuh empat masalah pokok itu," ungkapnya. Kasatgas Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, Harun Hidayat mengatakan, hibah, pokir dan bantuan keuangan ke KL dan Pemkab menjadi fokus Korsup IV KPK di Sulbar. "Tiga hal ini kami kupas satu-persatu. Apa saja di 2023. Kalau ada aneh-aneh yang kita evaluasi," ujar Harun. (rls)

Mamuju -- Pemprov Sulbar melaksanakan Rapat Koordinasi bersama Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, di Gedung Graha Sandeq, Kompleks Perkantoran Gubernur, Selasa , 20 Juni 2023 PJ Gubernur Sulbar, Prof.Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kehadiran Korsup IV KPK RI dalam rangka melakukan supervisi agar setiap kegiatan yang dijalankan Pemprov Sulbar betul-betul berdampak langsung ke masyarakat. "Kuncinya kita mau revolusi apbd. Program kita arahkan pada IPM yang mencakup empat hal: Kemiskinan Ekstrem, Anak Tidak sekolah, Perkawinan Anak, dan stunting," terang Zudan Lanjut Sekretaris BNPP itu, setelah berdiskusi dengan Korsup IV KPK, sebenarnya APBD 2 triliun cukup untuk menganai empat persoalan tersebut, apalagi dengan penduduk yang sedikit jika dibandingkan daerah lain. "Yang penting seluruh stakeholder semua mau legowo mengedepankan rakyat, mengedepankan pembangunan manusia," mantan Dirjen Dukcapil itu Olehnya itu,melalui Rapat Koordinasi, akan melakukan evaluasi sejumlah program, utamanya pada pokok-pokok pikiran, hibah dan bantuan keuangan Pemprov ke instansi dan kabupaten. "Soal pokir, hibah dan bantuan keuangan itu mau dilihat semua, akan diarahkan ke IPM untuk menyentuh empat masalah pokok itu," ungkapnya. Kasatgas Direktorat Korsup Wilayah IV KPK, Harun Hidayat mengatakan, hibah, pokir dan bantuan keuangan ke KL dan Pemkab menjadi fokus Korsup IV KPK di Sulbar. "Tiga hal ini kami kupas satu-persatu. Apa saja di 2023. Kalau ada aneh-aneh yang kita evaluasi," ujar Harun. (rls)

Mamuju -- Forum Komunikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) Provinsi Sulawesi Barat resmi dikukuhkan oleh PJ. Gubernur Sulbar, Prof.Zudan Arif Fakrulloh, di Gedung Graha Sandeq, Kompleks Perkantoran Gubernur, Selasa, 20 Juni 2023 Paksi terbentuk untuk melakukan kegiatan penyuluhan dalam rangka penguatan budaya anti korupsi di Sulbar. Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan turut mendukung terbentuknya Forum Komunikasi PAKSI Sulbar, dan diharapkan kedepan dapat lebih dikembangkan. "Bisa kita kembangkan satu OPD satu penyuluh. Semoga ini memberi kemajuan terkait bagaimana tata kelola terhadap pokir, bansos, bantuan keuangan," ujar Zudan. Ketua Forum Komunikasi PAKSI Sulbar Taufiq mengatakan, anggota Forum Komunikasi PAKSI Sulbar yang dilantik sebanyak 18 orang, dan kedepan diharapkan menjadi corong dalam melakukan edukasi terhadap setiap lapisan masyarakat. "Kita bagian dari edukasi masyarakat. Dan evaluasi dari sekian banyak kegiatan pelatihan OPD yang belum memuat materi penyuluhan anti korupsi," ungkapnya. Kegiatan tersebut juga turut dihadiri Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, perwakilan dari KPK, para Asisten Setda Sulbar, Staf Ahli, pimpinan OPD dan undangan lain (rls)

Mamuju, --Pemprov Sulbar melakukan rapat evaluasi kinerja OPD di Graha Sandeq, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur, Senin , 19 Juni 2023 Rapat tersebut dalam rangka persiapan Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama KPK, yang diagendakan pada Selasa 20 Juni 2023. Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Rakor Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi menjadi ruang dalam melakukan konsultasi bagi OPD agar kedepan lebih teliti dalam menjalankan setiap program "Besok akan datang divisi KPK yang akan melakukan pencegahan. Kita sambut baik agar tata kelola pemerintahan lebih baik lagi, lebih efektif dan efisien agar kita bisa melaksanakan pemerintahan yang benar, serta untuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi," ungkapnya. Utamanya terkait program yang bersentuhan langsung ke masyarakat. Zudan melihat dengan realisasi APBD 28 persen itu masih rendah sehingga Zudan mengharapkan OPD lebih maksimal dalam melakukan serapan anggaran. "Ini saya dorong agar lelang segera dilaksanakan agar program kita dapat segera dirasakan masyarakat. Juli sudah harus diatas 50 persen APBD sangat penting menggerakkan perekonomian daerah," tutup Zudan. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Prof. Zudan Arif Fakrulloh bertemu Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi di Kantor Bupati Mamuju, Senin 19 Juni 2023. Pertemuan itu dilakukan dalam rangka kunjungan kerja, membangun sinergitas dan koordinasi membangun kesepahaman melakukan pengentasan stunting, kemiskinan, anak putus sekolah, pernikahan anak dan menjaga inflasi. Pj Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, perubahan dapat cepat dilakukan dengan pola komunikasi yang baik. "Saya melihat ada komunikasi yang terus harus dibuat secara intensif, khususnya yang dibawah ini harus menyamakan frekuensi dengan komunikasi yang intens," kata Prof Zudan. Zudan juga mengatakan, masalah di pemerintahan dapat menjadi alat untuk menyamakan frekuensi, untuk menyelesaikan berbagai persoalan Sulbar. Ia juga mengatakan, Mamuju menjadi icon Sulbar dengan inflasi terendah. Ia pun mendorong Mamuju menjadi icon pariwisata di Sulbar. "Saya juga mengajak Mamuju menjadi Icon penyelesaian empat masalah Sulbar seperti Stunting," kata Sekretaris BNPP RI. Kepada Pemkab Mamuju, Ia meminta seluruh ASN Pemkab Mamuju, memiliki satu anak asuh minimal menjadi orang tua asuh penanganan stunting. Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi mengatakan , kunjungan Pj Gubernur bersama perangkat OPD merupakan kunjungan kali pertama di Kabupaten Mamuju. "Ini sangat baik semoga kebiasaan ini dapat dilanjutkan, terutama mengatasi masalah stunting," kata Sutinah. Ia berharap, dengan komunikasi yang baik antar pemerintah provinsi dan kabupaten dapat menyelesaikan seluruh masalah di Sulbar. "Di tahun ini kita akan menyatukan persepsi dalam penanganan stunting di Kabupaten Mamuju, dengan kolaborasi angka stunting di Sulbar dapat turun," kata Sutinah. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh membuka secara resmi musyawarah Wilayah III Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Sulbar di Hotel Maleo Mamuju , Senin 19 Juni 2023 Muswil tersebut dihadiri Pimpinan Forkopimda serta seluruh pengurus DPW dan DPD LDII Kabupaten Se- Sulbar. Mengusung tema membangun Sumber Daya Manusia yang Religius Menuju Sulbar yang Maju dan Malaqbi. Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, dalam masyarakat ada tiga unsur pokok, yaitu rakyat, umara dan ulama "Kalau ini kompak maka negeri akan sejahtera," kata Zudan. Sehingga, lanjutnya, dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi Sulbar seperti stunting, kemiskinan anak putus sekolah, pernikahan anak dibutuhkan frekuensi yang sama. Apalagi LDII memiliki program dan peran yang sangat besar. Membangun komunikasi untuk menyamakan frekuensi, untuk maju dan Malaqbi. "Kongkritnya bagaimana LDII segera membuat MOU, nanti kita akan buat perjanjian kerjasama, baik sampai di tingkat kabupaten," kata Sekretaris BNPP itu. Ia meminta dukungan para para kyai dan ulama dan seluruh pengurus untuk setiap waktu mengajak anak kita sekolah. Ketua Umum LDII Pusat KH . Chriswanto Santoso berkomitmen membantu pemerintah Sulbar menyelesaikan permasalahan seperti kemiskinan, stunting. "LDII hadir untuk bisa membantu masyarakat di Sulbar. Karena salah satu yang dituntut adalah apa yang menjadi permasalahan di Sulbar," kata KH Chriswanto Santoso. Ia menjelaskan, program pengabdian LDII untuk bangsa terbagi pada 8 klaster yakni wawasan kebangsaan, dakwah Islam, pendidikan umum, kesehatan dan pengobatan herbal, informasi teknologi, ekonomi syariah, pertanian dan lingkungan hidup, dan energi baru terbarukan. (rls)