POLMAN--Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Tanaman Pangan melakukan kegiatan pengawalan dan pemanfaatan bantuan sarana pascapanen Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) di Desa Tumpiling, Kecamatan Mapilli dan Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar Selasa-Rabu (6-7 Februari 2024). Hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPHP Sulbar, Titiek Anas, Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP) dan Petugas Pascapanen Sulbar serta Petugas Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Wonomulyo. Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas TPHP Sulbar, Titiek Anas menerangkan, pengawalan bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan bantuan Alsintan dalam rangka menekan kehilangan/susut hasil panen. "Alsintan ini merupakan bantuan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP) Kementerian Pertanian RI," ujarnya. Sementara itu, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif menekankan, pengawalan itu perlu dilakukan agar pemanfaatan Alsintan dapat optimal bagi peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. "Saya berharap petani mengoptimalkan pemanfaatan bantuan Alsintan pascapanen tersebut dan melakukan perawatan/maintance dengan baik," kata Syamsul Ma’rif, Senin 12 Februari 2024. (rls)

MAMUJU--Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), melalui Bidang Koperasi dan UKM menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan dan Pengawasan Koperasi di Hotel Aflah, Mamuju, Kamis 15 Februari 2024. Kegiatan ini dibuka Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Bau Akram Dai. Bimtek diikuti 50 orang pembina koperasi dari berbagai kabupaten di Sulbar. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 17 Februari 2024. Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Bau Akram Dai, dalam sambutannya menekankan pentingnya pengawasan koperasi dalam meningkatkan kualitas dan kinerja koperasi di daerah. Bau Akram menjelaskan, koperasi merupakan salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang harus terus dibina dan dikembangkan. Untuk itu, pengawasan koperasi harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Bimtek ini diharapkan dapat memberikan bekal dan wawasan kepada para pembina koperasi tentang teknis dan metode pengawasan yang efektif dan efisien,” ujar Bau Akram. Selama tiga hari, para peserta Bimtek akan mendapatkan materi dan praktik tentang berbagai aspek pengawasan koperasi, seperti konsep dan tujuan pengawasan koperasi, jenis dan bentuk pengawasan koperasi, prosedur dan instrumen pengawasan koperasi, laporan dan evaluasi hasil pengawasan koperasi, serta penanganan masalah dan sengketa koperasi. Materi dan praktik tersebut disampaikan oleh narasumber yang kompeten dan berpengalaman dari Lembaga Pendidikan Perkoperasian (LAPENKOP) - DEKOPIN Sulawesi Selatan, yaitu Bahrul Ulum Ilham dan Salman Sahmad. Kedua narasumber ini juga memberikan contoh-contoh kasus dan best practice pengawasan koperasi dari berbagai daerah di Indonesia. Para peserta Bimtek menyatakan antusiasme dan apresiasi mereka terhadap kegiatan ini. Mereka juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pembina koperasi di Sulbar. “Semoga kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan koperasi di Sulbar. Mari kita bersama-sama menjaga dan memajukan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dan berkeadilan,” tutur Arifin, salah satu peserta Bimtek. (rls)

MAKASSAR--Dalam sinkronisasi dan keselarasan rencana program dan kegiatan urusan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah provinsi dan kabupaten tahun 2025, Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan desk pembahasan bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Se-Sulbar di Ballroom Hotel Novotel Makassar, Kamis (15/2/2024). Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana mengatakan, mekanisme pembahasan dalam Forum Bapperida dibagi ke dalam 5 (lima) desk. “Desk dibagi sesuai bidang pembahasan, yaitu Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (IfWil), dan Bidang Riset dan Inovasi Daerah (RiDa), “ sebut Junda. Junda menyampaikan, keluaran dari forum itu dituangkan dalam berita acara. “Outputnya nanti berupa berita acara hasil pembahasan dan kesepakatan yang ditandatangani bersama Kepala Bappeda masing – masing kabupaten,” ungkap Junda. Bertindak sebagai moderator, Sekretaris Bapperida Sulbar, Muh. Darwis Damir menyampaikan fokus pembahasan desk diarahkan pada penanganan 4+1, yang selanjutnya dibahas secara mendalam melalui sharing session di forum yang lebih besar, dengan melibatkan unsur pimpinan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Perangkat Daerah teknis masing – masing instansi pada Jumat (16/2/2024). Adapun berita acara tersebut memuat 6 (enam) poin kesepakatan sebagai berikut: 1. Target Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah Tahun 2025, serta Dukungan Program/Kegatan Prioritas baik dari Provinsi maupun Kabupaten. 2. Target Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah Tahun 2025 yang disepakati Bersama akan digunakan sebagai dasar penentuan dan/atau penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi dan Kabupaten Tahun 2024. 3. Dalam rangka pencapaian Target Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah Tahun 2025 tersebut, akan diupayakan melalui dukungan Program/Kegiatan Prioritas sesuai dengan kewenangan masing-masing. 4. Tanggapan dan Hasil Pembahasan terhadap Isu Strategis pada masing-masing Desk Bidang Pembahasan yang termuat dalam lampiran. 5. Hasil Pembahasan terhadap Isu Strategis pada masing-masing Desk Bidang Pembahasan akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan…

MAMUJU--Setelah sebelumnya, Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Sulbar melakukan kegiatan Pendampingan Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) di Aplikasi SIRUP selama lima hari, mulai dari tanggal 8 hingga 12 Januari 2024, Biro PBJ kembali mengambil langkah proaktif dengan melakukan audiensi langsung ke perangkat daerah pada tanggal 15-16 Februari 2024. Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan pengadaan barang dan jasa. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang mungkin muncul dalam proses penginputan dan pengumuman RUP melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Biro PBJ membentuk lima tim yang disebar ke 21 Perangkat Daerah dengan persentase terendah dalam penginputan atau pengumuman RUP di SIRUP. Tujuan utama dari audiensi ini adalah untuk secara langsung mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam proses penginputan dan pengumuman paket pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi konkret untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa. Menurut Plt. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, Muhtar langkah itu merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. "Kami percaya bahwa dengan mendengarkan secara langsung masukan dari perangkat daerah, kami dapat bekerjasama untuk menemukan solusi-solusi yang efektif dan efisien untuk meningkatkan proses pengadaan," kata Muhtar. Audiensi ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam mengelola pengadaan barang dan jasa serta membuka jalan bagi kerja sama yang lebih erat antara Biro PBJ dengan perangkat daerah dalam mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan di Sulbar. (rls)

MAMUJU--Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Sulbar mengambil langkah proaktif dalam meningkatkan kematangan organisasi dengan menggelar rapat internal bersama tim kerja, Selasa 13 Februari 2024. Rapat yang dilaksanakan di Ruang Kepala Biro PBJ dipimpin Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa M. Yamin Saleh, dihadiri seluruh anggota tim kerja. Rapat bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan capaian tingkat kematangan organisasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tingkat kematangan organisasi merupakan instrumen pengukuran dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan Biro PBJ yang menggambarkan kapabilitas Biro PBJ dan menjadi acuan dalam upaya pengembangan/penguatan kelembagaan menuju pusat keunggulan pengadaan barang/jasa. Pada sesi diskusi membahas domain proses, Variabel Manajemen Pengadaan belum mencapai level 3 (proaktif) dikarenakan kurangnya bukti dukung SOP Persiapan Pengadaan, SOP Pemilihan, SOP Perencanaan, SOP Pelaksanaan Kontrak dan SOP Terintegrasi. Sampai dengan Februari 2024, Biro PBJ telah mencapai 8 dari 9 variabel untuk level 3 (proaktif). Adapun langkah yang diambil yaitu dengan mengajukan Surat Usulan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada) yang telah disampaikan ke Biro Hukum Setda Sulbar sebagai upaya pencapaian tingkat kematangan organisasi 9/9 untuk level 3 (proaktif) pada triwulan kedua tahun 2024. Kepala Bagian Pengelolaan Barang dan Jasa Biro PBJ Setda Sulbar, M. Yamin Saleh mengatakan, rapat internal itu merupakan wujud komitmen Biro PBJ untuk terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat Sulbar. "Dengan mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan internal, kami yakin dapat mencapai tingkat kematangan organisasi yang lebih tinggi, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan daerah ini," ucapnya. Rapat ini diharapkan dapat menjadi langkah yang signifikan dalam perjalanan Biro PBJ Setda Sulbar menuju puncak kematangan organisasi, serta memperkuat posisi dalam mendukung pembangunan dan kemajuan wilayah Sulbar secara keseluruhan. (rls)

MAMUJU--Pasca Pemilu 2024 (Pileg dan Pilpres) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulawesi Barat (Sulbar) kembali melakukan koordinasi dan monitoring terkait penanganan sampah Alat Peraga Kampanye (APK) dengan Bawaslu dan DLHK Kabupaten pada Jumat, 16 Februari 2024. Jumlah sampah APK yang berada di Kantor Bawaslu Mamuju diperkirakan lebih dari 500 Kg dan jumlahnya semakin bertambah setelah pemungutan suara. Namun ada beberapa sampah yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemanfaatan sampah tersebut dilakukan oleh masyarakat seperti baliho untuk menutup dinding/atap rumah, bendera partai digunakan untuk sarung bantal dan masih banyak sampah lainnya yang bisa dimanfaatkan. Menurut Kepala DLH Sulbar Zulkifli Manggazali, dengan pemanfaatan seperti itu telah sesuai dengan arahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, yang menghimbau agar sampah APK Pemilu 2024 tidak langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir. "Adapun jenis sampah yang dimanfaatkan ialah balok/bambu, baliho dan bendera partai," kata Zulkifli. Selain itu, beberapa sampah APK juga telah disetor ke Bank Sampah untuk dikelola sesuai dengan jenis sampahnya. Zulkifli menyampaikan, untuk saat ini kabupaten yang telah melaporkan data jumlah sampah APK adalah Kab. Mamuju dan Kab. Majene. "Untuk Kab. Mamuju jumlah sampah APK diperkirakan sebanyak 3,25 Ton dan Kab. Majene sebanyak 2,64 Ton,” bebernya. DLH terus berkoordinasi dengan DLHK kabupaten Se-Sulbar terkait data jumlah sampah APK yang dihasilkan dan rencana pengolahannya. DLH juga akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu dan DLHK Se-Sulbar terkait jumlah sampah APK yang belum terlapor dan rencana pengolahan sampah guna memastikan pengolahan sampah APK secara optimal. (rls)

MAMUJU-PASANGKAYU--Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pengecekan kebersihan toilet pasar sekaligus menyerahkan bantuan peralatan kebersihan pasar di empat pasar di Kabupaten Mamuju dan Pasangkayu, pada 15-16 Februari 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peran aktif dinas kabupaten yang membidangi perdagangan dalam menjaga kebersihan toilet pasar sebagai fasilitas publik. Hal ini sesuai dengan arahan Pj. Gubernur Sulbar terkait Satgas Toilet Bersih yang disampaikan pada kegiatan apel pagi dan doa bersama, Senin, 12 Februari 2024. Adapun pasar yang dikunjungi Tim Koperindag Sulbar adalah Pasar Sentral dan Pasar Regional di Kabupaten Mamuju, serta Pasar Smart dan Pasar Martajaya di Kabupaten Pasangkayu. Di setiap pasar, Tim Koperindag Sulbar meninjau kondisi toilet, menyampaikan himbauan kepada pengelola dan pedagang, serta menyerahkan bantuan peralatan kebersihan. “Kami ingin memastikan bahwa toilet pasar di Sulbar bersih dan nyaman bagi pengunjung dan pedagang. Kami juga memberikan bantuan berupa ember, timba, cairan pembersih, pengharum, dan sikat toilet kepada pengelola pasar agar mereka dapat menjaga kebersihan pasar secara rutin,” ujar Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Bau Akram Dai. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperindag Sulbar, Muhammad Najib Ali mengatakan, pihaknya berharap dengan adanya kegiatan itu toilet pasar di Sulbar dapat menjadi lebih bersih dan sehat. "Ini juga sebagai bentuk pelayanan kami kepada masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan pengunjung pasar. Kami juga mengimbau kepada pengunjung dan pedagang untuk menjaga kebersihan toilet dan tidak membuang sampah sembarangan,” kata Najib. Najib menambahkan, kegiatan itu baru dilakukan di dua kabupaten, yaitu Mamuju dan Pasangkayu. Selanjutnya, Tim Koperindag Sulbar akan mengunjungi empat kabupaten lainnya, yaitu Majene, Polman, Mamasa, dan Mateng. “Kami berencana untuk menyelesaikan kegiatan ini di seluruh kabupaten di Sulbar dalam waktu dekat. Kami berharap kerja sama dari semua pihak, baik pemerintah daerah, pengelola pasar, pedagang, maupun masyarakat, untuk mendukung program ini demi kebaikan bersama,” tutupnya. (rls)

MAKASSAR--Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadirkan Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten Se-Sulbar pada Forum Sinkronisasi dan Keselarasan Kebijakan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Provinsi dan Kabupaten Se-Sulbar di Ballroom Hotel Novotel Makassar, Jumat (16/2/2024). Turut hadir jajaran Sekretariat Daerah Lingkup Sulbar, unsur pimpinan dan perwakilan dari Bappeda Litbang Kabupaten, serta perangkat daerah teknis yang menangani 4+1 (Kemiskinan Ekstrem, Stunting, Anak Tidak Sekolah, Perkawinan Anak Usia Dini dan Pengendalian Inflasi), seperti Badan Pengelolaan Keuangan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA, PP dan KB, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi serta Kabupaten Se-Sulbar. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan itu sesuai arahan Pj. Gubernur Sulbar. “Maksud dan tujuan sebagaimana yang diarahkan Bapak Pj. Gubernur yang menginginkan adanya sinkronisasi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam menangani berbagai permasalahan pokok yang ada di Sulbar,” kata Junda. Mengawali sesi, Junda memaparkan permasalahan pokok pembangunan yang dimaksud adalah, 1. Melambatnya laju pertumbuhan ekonomi 2. Masih tingginya angka kemiskinan 3. Belum meratanya pembangunan antar wilayah 4. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup 5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia 6. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan Junda juga menyampaikan salah satu arahan Pj. Gubernur Sulbar untuk menjaga sinkronisasi perencanaan pembangunan dan penganggaran, melalui penggabungan tim evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan tim evaluasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Begitu pula untuk menjaga sinkronisasi dengan pemerintah kabupaten. “Demikian halnya dengan pemerintah kabupaten menyusun RKPD sinkron dengan arah kebijakan provinsi dalam penanganan permasalahan yang tadi kami sebutkan,” jelas Junda. Lebih lanjut, Ia menjelaskan, sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten ini sebagai upaya untuk menyamakan frekuensi untuk menyelesaikan masalah secara bersama – sama. “Ada program strategis provinsi yaitu penanganan program satgas 4+1, satgas berkaitan stunting, satgas berkaitan dengan penanganan kemiskinan, satgas berkaitan anak putus sekolah, satgas berkaitan dengan…

MAMUJU - Pemprov Sulbar melaksanakan hadir pada acara Forum Sinkronisasi dan Keselarasan Kebijakan, Perencanaan Pembangunan, Riset dan Innovasi Daerah dan Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten se- Sulbar di Hotel Novotel Makassar, Jumat 16 Februari 2024. "Hari ini kita melaksanakan rapat bersama Kepala OPD, Sekda dan Kepala OPD kabupaten dimana tujuannya untuk melakukan kordinasi pemerintahan agar pembangunan se-Sulbar bisa tepat sasaran, sehingga bisa menyelesaikan berbagai persoalan di daerah masing-masing dan terus berkembang," kata Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan. Lebih lanjut dikatakan, dalam forum, juga membahas, baik itu yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi. " Kita memprediksi akan ada masalah yang kita antisipasi mulai dari perencanaan pembangunan dan anggaran yang disiapkan sekarang," ungkap Sestama BNPP ini. Dengan demikian, masalah-masalah yang sudah diprediksi seperti stunting, anak tidak sekolah, inflasi, perkawinan anak, kemudian wilayah belum terbuka aksesnya, hingga jembatan masih kurang bisa diintervensi. "Inilah kita selesaikan melalui rancangan APBD 2025 dan bertahap ke APBD 2026, 2027,2028. Jadi perencanaan lima tahun tepat sasaran," bebernya. Selain itu, dia berharap semua pejabat menjalankan tugas masing-masing dengan penuh tanggungjawab dan profesional. "Tentunya ini semua memerlukan kordinasi oleh para TAPD, sekda dan kepala OPD," tandasnya.(rls)

POLEWALI--Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melakukan Advokasi dan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak di UPTD SMAN 3 Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Jum’at, 16 Februari 2024. Hadir memberikan advokasi dan sosialisasi Jf. Penata KKB Ahli Muda Ummi Fatimah beserta Staf Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Sulbar. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Sekolah Abbas, Kepala Seksi Cabang Dinas Wilayah 1 Polewali dan 50 siswa-siswi UPTD SMAN 3 Polewali. Jf. Penata KKB Ahli Muda, Ummi Fatimah mengatakan, kegiatan itu bertujuan mencegah secara dini terjadinya perkawinan anak serta melakukan edukasi dalam meningkatkan pengetahuan siswa apa penyebab dan dampak dari perkawinan anak. Kepala Sekolah UPTD SMAN 3 bersama Pembina PIK R sangat antusias dalam pelaksanaan advokasi dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak dan berharap kegiatan tersebut sering dilakukan untuk menyadarkan siswa tentang bahaya dan resiko dari perkawinan anak. Di hari yang sama, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Sulbar, juga melakukan kegiatan serupa di UPTD SMAN 2 Polewali. Dihadiri Kepala Sekolah Wahdina dan seluruh siswa-siswi UPTD SMAN 2 Polewali. Kepala Sekolah UPTD SMAN 2 Polewali Wahdina mengapresiasi kegiatan itu dan berharap advokasi dan sosialisasi tersebut bisa secara berkesinambungan dilakukan pada sekolah-sekolah, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa-siswi dampak apa saja perkawinan anak serta menekan angka perkawinan anak. (rls)