Mamuju -- PJ Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh menerima audiensi Forum Ekonomi Fiskal Sulawesi Barat, di Kantor Sementara Gubernur Sulbar, Kamis 6 Juli 2023. Forum Ekonomi Fiskal melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulbar, Badan Pusat Statistik, Ditjen Perbendaharaan Sulbar, dan Bank Indonesia. Melalui forum itu telah membahas isu terkait ketersediaan pasokan pangan Sulbar. Hal itu juga berkaitan dengan perkembangan inflasi daerah. PJ Gubenur Sulbar, Prof.Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pentingnya forum tersebut sebagai upaya mengantisipasi dampak El Nino kedepan. "Saya juga diberikan rekomendasi untuk mengantisipasi dampak El Nino. Jadi ketersediaan pasokan pangan untuk kita jaga," ujar Zudan. Prof Zudan mendukung jika Forum Ekonomi Fiskal tersebut berkelanjutan "Potret Juli saya minta bagaimana Sulbar bisa mendapatkan investasi yang lebih bagus lagi, investor yang lebih banyak lagi," pungkasnya. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan kepada seluruh pihak untuk ikut berperan menekan angka kemiskinan di Sulbar. Menurutnya, masalah kemiskinan harus diselesaikan dengan langkah yang serius, dilakukan dengan kerjasama berbagai pihak. Intervensi program dan anggaran pun harus dikerjakan secara efektif dan tepat sasaran. "Langkah untuk mengurangi angka kemiskinan solusinya dua, yaitu memberikan tambahan penghasilan dan mengurangi pengeluaran misalnya memberikan subsidi dan bantuan langsung tunai," kata Prpf. Zudan pada Webinar ASN kreatif dengan tema Sulbar Sejahtera tanpa kemiskinan,Kamis 6 Juli 2023. Ia pun berharap, dalam kurun waktu jangka pendek di Semester II ini, program padat karya pemda bisa segera dilaksanakan. "Sambil memberikan penguatan di sektor pertanian, ini akan menjadi bagian konprehensif menyelesaikan kemiskinan,"ucap Sestama BNPP itu. Menurutnya, kemiskinan harus didekati dengan sudut pandang yang konferhensif, melibatkan seluruh pihak. "Harus bekerjasama, harus sama-sama bekerja, bekerja dalam tata kelola pemerintahan yang baik bersama,"tutupnya. Ia berharap, dengan kolaborasi dan sinergitas seluruh pihak masalah kemiskinan dapat segera terselesaikan.(rls)

MAMUJU -- Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Sulbar menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sulbar. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dibutuhkan dukungan dan peran seluruh pihak. Hal itu disampaikan Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh saat membuka kegiatan Pembukaan Rapat Koordinasi Efektivitas Pelaksanaan Penerapan SPM Pendidikan Regional Sulawesi di Grand Maleo Hotel Mamuju, Rabu , 5 Juli 2023 malam Pj Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, untuk menuntaskan persoalan ATS diperlukan keberanian melakukan revolusi APBD. Artinya, sudah saatnya merubah mindset dalam mengarahkan setiap program dan penganggaran dalam APBD. Zudan menyebut, pendekatan yang dibutuhkan adalah affirmative policy dan affirmative action. "Tindakan dan kebijakan dalam APBD itu yang harus kita revolusi. Misalnya di tempat kita ini salah satu penyebab anak tidak sekolah itu adalah karena sulitnya akses maka perlu ada mobil-mobil kayak bus umum itu di sekolah," kata Zudan. Begitu juga dalam perbaikan kualitas guru melalui pemberian beasiswa untuk S1 S2 dan S3, serta pelibatan 29.000 ASN mengintervensi 23.000 anak stunting di Sulbar, 48.000 ATS, serta terlibat dalam mengedukasi masyarakat tidak melakukan kawin muda. "Jadi menyusun APBD nya diarahkan untuk penguatan IPM. Kita sentuh dulu manusianya," kata Sekretaris BNPP itu. Terkait ATS, menurut Zudan intervensi yang dilakukan dapat mengurangi 50 persen dari angka ATS Sulbar saat ini. "Kalau bisa kita dorong sampai dengan di bulan Desember itu bisa 50 persen masuk sekolah itu sudah luar biasa.Tapi perlu dukungan dari semua Kabupaten karena anak tidak sekolah kan bukan hanya SMA mulai dari SD , tadi ketemu yang SD SMP sampai dengan SMP nah ini yang harus kita lakukan," tutup mantan Dirjen Dukcapil itu. Pada pertemuan tersebut sebagai salah satu narasumber yaitu Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, hadir juga para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan peserta rakor lainnya (rls)

Majene --Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Kembali didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris bersama Wakil Bupati Majene Arismunandar kembali melakukan operasi pasar, kali ini menyasar sejumlah bahan pokok di pasar Sentral Majene, Rabu 5 Juli 2023 PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrullah mengatakan, pemantauan harga bahan pokok setelah hari besar keagamaan merupakan tindak lanjut dari arahan presiden RI Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait upaya pengendalian inflasi di daerah. Prof Zudan mengatakan, inflasi Sulbar saat ini masih terbilang rendah secara nasional. Bahkan menempati urutan ketiga terendah. Meski begitu, bersama Satgas Pengendalian Inflasi harus tetap melakukan pengawasan terhadap sejumlah komoditi yang menjadi penyumbang inflasi, seperti bawang, telur, daging, ikan. "Tetap lakukan pengawasan memastikan pasokan tersedia dan harga stabil," ujar Zudan. Zudan pun menjelaskan, hal penting juga diantisipasi adalah krisis pangan yang saat ini menjadi isu global. Olehnya, Ia mengajak masyarakat agar tidak boros pangan. Artinya masyarakat diimbau untuk memasak sesuai keperluan sehingga tidak menyisakan makanan yang dibuang. "Makanlah sesuai kebutuhan, masaklah sesuai kebutuhan," tutup mantan Dirjen Dukcapil itu.(rls)

MAJENE -- Hari kedua pelaksanaan rapat kerja pimpinan Pemprov Sulbar membahas progres penanganan lima permasalahan daerah, yakni perkawinan anak, kemiskinan ekstrem, anak putus sekolah, stunting dan inflasi. Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Pemprov sudah membentuk satgas dan menentukan lima OPD menjadi koordinator untuk masing-masing permasalahan daerah, yakni Dinas Kesehatan untuk penanganan Stunting, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk Anak Putus Sekolah, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk Perkawinan Anak, Dinas Sosial untuk penanganan kemiskinan ekstrem dan Dinas Ketahanan Pangan untuk penganan inflasi. Masing-masing koordinator satgas ini akan berkoordinasi dengan OPD, baik lingkup Pemprov maupun OPD di enam pemerintah kabupaten di Sulbar. Selain itu melibatkan kementerian lembaga di Sulbar , baik OKP, kampus. Melalui satgas tersebut, langkah awal yang dikerjakan adalah melakukan instalasi, yakni tahap memasukkan ide dan cara kerja ke dalam sebuah sistem baru penanganan lima permasalahan daerah. "Sistem baru ini, yang tadinya bekerja sendiri sendiri menjadi bekerjasama dan sama sama bekerja. Ini yang akan kita lakukan. Bekerjasama dengan semua pihak. Kita harus instalasikan itu semua," ujar Sestama BNPP itu. Selain itu, dalam melakukan pengolahan data dengan cara membuat satu data yang akan menjadi rujukan bagi Satgas. "Rapikan betul datanya, idenya, Kabupaten melakukan apa? provinsi melakukan apa?," ungkapnya. Poin lainnya adalah melakukan revolusi APBD, yaitu merubah cara berpikir dan cara bertindak terhadap anggaran. "Bagaimana APBD digunakan untuk lima masalah itu, fokuskan kesana. Maka setiap program harus berdampak ke masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Yang tidak berdampak sama sekali kita evaluasi. Kalau kita tidak merubah mindset maka permasalahan ini tidak bisa kita selesaikan," tegas Zudan. Pada kesempatan itu, Zudan kembali menekankan 16 poin yang harus segera ditindaklanjuti, yakni (1). Membangun digitalisasi (SPBE) Cek akun pagi dan sore. Rubah mindset. Menuju Arsip Digital; (2) Koordinasi Jadwal diharmoniskan H-14 atau maksimal H-7 jadwal kegiatan masuk…

Majene --Satpol PP merupakan perangkat daerah yang diberi amanah oleh peraturan perundang-undangan sebagai penegak perda/perkada dan menjaga trantibum linmas di Provinsi Sulawesi Barat. Kepala Satpol PP dan Damkar, Bujaeramy Hassan menjelaskan, Trantibum Linmas sendiri bertujuan agar berkembangnya kehidupan masyarakat yang berbudaya, tertib, dan tenteram melalui empat indikator utama yaitu persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan perda/perkada, persentase pencapaian mutu minimal pelayanan dasar, persentase gangguan trantibum linmas yang diselesaikan, dan persentase perda/perkada yang ditegakkan. Bujaeramy Hassan lebih lanjut menjelaskan bahwa pada aspek akuntabilitas kinerja pelayanan publik, Satpol PP dan Damkar Prov Sulbar telah berupaya semaksimal mungkin untuk meng-upgrade semua kapasitas yang dimiliki agar pelayanan publik semakin membaik ditandai dengan meningkatnya penilaian SAKIP OPD secara signifikan dimana pada penilaian Sakip tahun 2021 Satpol PP dan Damkar Prov. Sulbar memperoleh predikat “Cukup” sedangkan pada penilaian Sakip tahun 2022 memperoleh predikat “Sangat Baik”. " Ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan di Satpol PP dan damkar semakin dekat pada kepentingan publik," ungkapnya. Indikator lainnya, proses penegakan Perda/Perkada yang telah dilakukan oleh personil Satpol PP dan damkar Prov. Sulbar sampai sejauh ini tidak menimbulkan kerugian baik fisik maupun materil secara signifikan sehingga tidak terdapat warga negara yang terdampak. "Hal ini penting untuk selalu menjadi perhatian kita bersama agar hak-hak masyarakat dapat selalu terjaga dengan baik. Secara simultan, kegiatan ini akan berdampak pada membaiknya tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap proses penegakan perda/perkada. Itu merupakan harapan kita bersama mengingat kebijakan pemerintahan daerah dalam mendorong pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat akan terlaksana dengan baik jika didukung oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga baik," terang Bujaeramy. Selanjutnya, pada aspek penyelesaian gangguan trantibum linmas sampai dengan akhir semester I tahun 2023 telah tertangani dengan baik melalui kegiatan cegah dan deteksi dini serta penanganan gangguan trantibum linmas. "Hal ini dapat diwujudkan berkat peran penting dari stakeholder lain yang…

MAJENE -- Salah satu program Diskominfopers Sulbar dalam mengedukasi masyarakat adalah program Senter KIM, ini mendukung proses perkembangan digitalisasi yang ada di desa. Selama Semester I 2023, program Senter KIM sudah berjalan menyasar enam kabupaten. Bentuk pelaksanaan dengan mendorong pemanfaatan media sosial yang lebih sehat, dan menangkal berita hoax, pemanfaatan Infrastruktur Internet yang ada di desa-desa. Kepala Diskominfopers Sulbar Mustari Mula menjelaskan, melalui program Senter KIM ini juga mendorong penggunaan internet yang berkualitas, sehingga sasaran Senter KIM juga menyasar lokus kemiskinan ekstrem di pedesaan dengan harapan masyarakat dapat meningkatkan pendapatan melalui pemanfaatan teknologi. "Senter KIM ini juga sengaja kita memilih lokus desa yang terbilang masih tertinggal dalam hal teknologi, dengan masuknya senter KIM ke desa tersebut dapat membuka wawasan dan pengetahuan masyarakat," ungkapnya. Untuk melancarkan program ini, Diskominfo berkolaborasi dan sinergi dengan Diskominfo kabupaten dan Relawan TIK, membangun desain tekhnologi navigasi komunikasi internet. "Tujuannya agar koneksitas antar penduduk menggunakan perangkat telekomunikasi, baik berbasis radio komunikasi maupun smartphone yang minim jaringan internet dapat terintegrasi dengan baik," ungkapnya. Selain mendorong pemanfaatan teknologi di pedesaan, lanjut Mustari, pihaknya juga terus berbenah meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mendorong Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemprov Sulbar. Itu disampaikan Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula saat memaparkan Indeks Kinerja Utama (IKU) dihadapan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh bersama Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada Rapat Kerja Pimpinan Pengendalian dan Inflasi Pelaksanaan RKPD- ABPD Tahun Anggaran 2023 Provinsi Sulbar di Aula Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Majene, Selasa, 4 Juli 2023. Disebutkan, nilai SAKIP Lingkup OPD diangka 80 Poin, Indeks SPBE Perangkat Daerah 4,2 Poin , Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD 98,5 persen , Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD 75 persen, dan Nilai Reformasi Birokrasi 30 Poin. Selain itu, peningkatan juga terjadi pada pengelolaan data statistik sektoral dengan…

HUMAS SETJEN DPKN – Pekan Olahraga Nasional XVI KORPRI Tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah, yang akan diselenggarakan pada tanggal 13 s.d 23 Juli 2023, akan menjadi PORNAS terbesar sepanjang sejarah KORPRI. 10 hari jelang dibuka, tercatat 101 kontingen telah terdaftar, terdiri dari 31 kementerian, 32 Lembaga dan 38 Kontingen Provinsi. Sebagai perbandingan, PORNAS XIV KORPRI Tahun 2017 di Yogyakarta, mempertandingkan 7 Cabang Olahraga dan diikuti oleh 73 kontingen, terdiri dari 34 Provinsi dan 39 Kementerian/Lembaga. Sedangkan PORNAS XV KORPRI tahun 2019 di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung diikuti oleh 86 Kontingen 34 Provinsi dan Kementerian/ Lembaga dengan mempertandingkan 9 Cabor. Dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (5/7/2023), PORNAS XVI KORPRI 2023 akan mempertandingkan 10 Cabor yaitu ; Balap Sepeda, Bola Voli, Bola Basket, Bulu Tangkis, Catur,Futsal, Gateball, Senam Korpri, Tenis Meja, Tenis Lapangan, dengan 54 Nomor Pertandingan dan memperebutkan 54 Medali Emas, 54 Perak dan 71 Perunggu. Tidak hanya sebagai kegiatan olahraga dan ajang silaturrahmi ASN dari berbagai provinsi, kementerian/Lembaga di seluruh Indonesia, event nasional 2 tahunan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menggerakkan roda perekonomian di provisi jawa tengah khususnya di sektor UKM, karena diperkirakan 9 ribu ASN akan tumpah ruah datang ke Kota Semarang, baik sebagai atlet, official, peninjau maupun penggembira. Kegiatan PORNAS akan diawali dengan Welcome Dinner (13/7/2023) di Lawang Sewu dan direncanakan akan dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo, Jum’at (14/7/2023) di GOR Jatidiri Semarang, Pelaksanaan Pertandingan (15-21/7/2023) dan Penutupan pada Jum’at (21/7/2023). Ketua Umum DP KORPRI Nasional, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH., saat memimpin rapat DPKN membahas persiapan PORNAS, Sabtu (1/7/2023) mendorong agar seluruh Kementerian/Lembaga dan Provinsi dapat memanfaatkan momentum PORNAS ini untuk dijadikan ajang silaturrahmi dan persaudaraan ASN/Anggota KORPRI. Ketum sangat mengapresiasi tingginya atusiasme peserta, sehingga PORNAS diikuti oleh 38 Provinsi seluruh Indonesia dan 63 dari 76 Kementerian/Lembaga yang ada.…

Majene -- Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyerahkan penghargaan kepada dua putra daerah yang berprestasi di bidang olahraga, pada Gala Dinner di Lapangan Tenis BPMP Sulbar, Selasa, 4 Juli 2023. PJ Gubernur Sulbar turut bangga atas prestasi yang ditorehkan kedua putra daerah Sulbar, yakni Ainul Yakin yang berhasil meraih medali emas pada ajang kejuaraan nasional (Kejurnas) atletik pada 20-26 Juni 2024 di Surakarta. Begitupun Ramlah Baharuddin, cabang olahraga dayung berhasil meraih dua medali perak pada ajang sea games di Kamboja. Kedua atlet dinilai mengharumkan nama daerah. Prof.Zudan pun mendukung agar Sulbar terus mendorong generasi menorehkan prestasi lebih banyak lagi, baik di tingkat nasional maupun internasional. "Ini pencapaian luar biasa dan saya harap terus mengembangkan potensi diri," ujar Zudan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulbar Safaruddin Sanusi mengatakan, penghargaan tersebut sebagai bentuk dukungan dan motivasi kepada atlet agar kedepan terus membuahkan prestasi. "Ini juga menjadi motivasi kepada semua pelajar dan pemuda di Sulbar agar terus mengembangkan potensi diri di bidang olahraga," ungkap Safar (rls)

Majene -- Dinas Komunikasi Informasi Persandian Statistik (Diskominfopers) Provinsi Sulbar berkomitmen meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kineja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mendorong Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemprov Sulbar. Itu disampaikan Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula saat memaparkan Indeks Kinerja Utama (IKU) dihadapan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh bersama Sekprov Sulbar, Muhammad Idris pada Rapat Kerja Pimpinan Pengendalian dan Inflasi Pelaksanaan RKPD- ABPD Tahun Anggaran 2023 Provinsi Sulbar di Aula Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Majene, Selasa, 4 Juli 2023. Disebutkan, Nilai SAKIP Lingkup OPD diangka 80 Poin, Indeks SPBE Perangkat Daerah 4,2 Poin , Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup OPD 98,5 persen , Tingkat Tata Kelola Manajemen ASN Lingkup OPD 75 persen, dan Nilai Reformasi Birokrasi 30 Poin. Selain itu, peningkatan juga terjadi pada pengelolaan data statistik sektoral dengan persentase cakupan pemenuhan data statistik dan Informasi Pembangunan Daerah yang Akurat 100 persen. Begitu juga mengenai penyebarluasan informasi yang ada dengan prsentase penyebarluasan Informasi melalui Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik diangka 85 persen. "Begitu juga untuk keamanan sistem, persentase pengamanan Informasi, Pengamanan Sistem Elektronik Aplikasi dan Pengamanan Signal sudah diangka 100 persen," kata Mustari. Mustari menjelaskan, pentingnya penerapan SPBE untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. "Ini juga sekaligus menjawab harapan masyarakat akan hadirnya pelayanan publik yang murah, pelayanan bermutu dan pelayanan yang transparan," pungkasnya. Untuk itu pula, lanjut Mustari salah satu program Diskominfopers Sulbar dalam mengedukasi masyarakat adalah program Senter KIM, ini mendukung proses perkembangan digitalisasi yang ada di desa. Misalnya pemanfaatan media sosial yang lebih sehat, penggunaan internet yang berkualitas, dan menangkal berita hoax, pemanfaatan Infrastruktur Internet yang ada di desa-desa. Ini yang kita mau berdayakan melalui manajemen bandwidth " ucap Mustari Mula Mustari menambahkan, Senter KIM sebagai upaya kolaborasi dan sinergi antara Diskominfo…