MAMUJU--Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) kembali menggelar kegiatan Expose Progress Pengadaan Barang dan Jasa Ke-2 secara virtual melalui platform Zoom pada Selasa 20 Februari 2024, setelah sebelumnya telah dilakukan Expose Progress Ke-1 pada 24 Januari 2024. Kegiatan rutin ini dilaksanakan setiap bulan dengan mengundang 41 perangkat daerah, dengan tujuan untuk menyampaikan hasil monitoring perkembangan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar. Dalam kegiatan tersebut, perangkat daerah mendapat pembaruan mengenai penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang sedang berjalan. Dalam paparannya, Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro PBJ Setda Sulbar, M. Yamin Saleh menyampaikan, masih ada perangkat daerah yang belum melakukan Reviu RUP. Dia menghimbau perangkat daerah agar dokumen perencanaan dan persiapan pemilihan penyedia segera disusun. Termasuk penayangan paket RUP melalui portal SIRUP. Pada sesi diskusi, perangkat daerah diberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan pertanyaan terkait penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Sulbar. Plt. Kepala Biro PBJ Setda Sulbar, Muhtar mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan barang dan jasa. "Kegiatan Expose Progress ini menjadi salah satu wujud dari komitmen tersebut, dimana kami secara rutin menyampaikan perkembangan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa kepada semua pihak terkait," kata Muhtar. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara berbagai perangkat daerah dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Sulbar. Dengan adanya komunikasi dan koordinasi yang baik, diharapkan seluruh pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat terselesaikan dengan efisien dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. (rls)

MAMUJU -- Guna memastikan optimalisasi Penggunaan Frekuensi Radio, Kabag Umum Sekretariat DPRD menggelar rapat pertemuan Konsultasi Izin Penggunaan Frekuensi Radio bersama UPT Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kemenkominfo Ri Wilayah Mamuju, Selasa 20 Februari 2024. Rapat konsultasi tersebut dilakukan Kabag Umum Sekretariat DPRD provinsi Sulawesi Barat memastikan izin penggunaan frekuensi radio bersama UPT Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) Wilayah Mamuju Yan Kurniawan. Kabag Umum Sekretariat DPRD, Stephanus Buntu Madika mengatakan, konsultasi yang dilakukan bertujuan untuk memastikan penggunaan frekuensi radio yang efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. "Kami berkomitmen untuk menjaga keteraturan penggunaan frekuensi radio demi mendukung kelancaran komunikasi di wilayah Mamuju,"kata Stepanus. Ia menambahkan, dalam pertemuan tersebut, dibahas pula langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengoptimalkan penggunaan frekuensi radio serta pemenuhan persyaratan izin yang diperlukan. Dari pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk terus berkolaborasi guna menjaga keberlanjutan komunikasi yang efektif di wilayah tersebut. Stephanus menyampaikan rasa kasih kepada Staf UPT Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kemenkominfo RI Wilayah Mamuju atas kerjasama yang baik dalam upaya memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. (Rls)

MAMUJU -- Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Sulbar menggelar rapat bersama persiapan perampungan proses pengadaan barang dan jasa. Rapat tersebut Digelar dalam rangka memastikan kelancaran proses pengadaan barang jasa tahun 2024, di lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 20 Februari 2024. Rapat yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD Muhammad Hamzih, bersama seluruh jajaran seperti Kabag Persidangan Musra Awaluddin, Kabag Umum dan Keuangan Stephanus Buntu Madika, Kasubag Umum M. Adib Pejabat Pembuat Komitmen Opi, Pejabat Pengadaan Sekretariat DPRD Samsukri dan beberapa staf Sekretariat. Sekretaris DPRD Muhammad Hamzih, mengatakan, Rapat ini bertujuan untuk Membahas Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2024, guna menetapkan strategi dan kebijakan pengadaan yang akan diterapkan serta meningkatkan koordinasi dan sinergi antar unit kerja terkait pengadaan. Dalam rapat tersebut, dibahas beberapa poin penting terkait RUP tahun 2024, antara lain menetapkan prioritas pengadaan tahun 2024 berdasarkan kebutuhan dan anggaran yang tersedia, menentukan metode pengadaan yang akan digunakan untuk setiap item pengadaan, Menyusun jadwal pengadaan yang detail dan terukur. "Ini dilakukan mengingat pentingnya perencanaan pengadaan yang matang dan terukur, Ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan terkait pengadaan, dan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan," ucap Hamzih. Ia juga berharap seluruh proses dapat berjalan dengan baik, dengan perencanaan yang matang seluruh dapat lebih muda dikerjakan. "Saya harapkan dengan persiapan yang matang, proses pengadaan tahun 2024 dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien" tutup Hamzih. (Rls)

MAMUJU—Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu primadona dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya Pajak Daerah. Hal tersebut tidak terlepas dari penentuan besaran PKB yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang besarannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) setiap tahunnya. Namun, Permendagri tersebut sering mengalami keterlambatan, yang tahun ini baru terbit pada Mei dikarenakan proses harmonisasi antar lembaga/kementerian yang memerlukan waktu cukup lama. Melihat kondisi ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulawesi Barat (Sulbar) menginisiasi pertemuan dengan Dealer Kendaraan Bermotor se-Sulbar melalui rapat koordinasi membahas NJKB Tahun 2024, di Ruang Rapat BPKPD Sulbar, Selasa 20 Februari 2024. Rapat dipimpin Kepala Bidang Pendapatan Daerah BPKPD Sulbar Nuruddin Rachman didampingi Kepala Subbid Perencanaan Pendapatan Haeruddin beserta ASN Bidang Pendapatan Daerah. Rapat koordinasi ini diadakan untuk membangun kerja sama dengan Dealer Kendaraan Bermotor se-Sulbar dalam menentukan NJKB. Dalam hal tersebut di atas melibatkan seluruh Dealer Kendaraan Bermotor Se-Sulbar, dengan memperoleh Harga Perkiraan Umum (HPU) dari Dealer Kendaraan Bermotor demi memaksimalkan penentuan NJKB Tahun 2024 dalam mencapai target pendapatan pajak daerah tahun 2024. NJKB dibuat sesuai tahun berjalan, kendaraan baru akan diproses sesuai Permendagri tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat dikeluarkan oleh Permendagri setiap tahun. Dalam sambutannya, Kepala Bidang Pendapatan Daerah BPKPD Sulbar Nuruddin Rachman mengatakan, rapat koordinasi itu bertujuan membangun kerja sama dengan Dealer Kendaraan Bermotor se-Sulbar dalam memaksimalkan pendapatan pajak daerah, melalui bersama-sama menentukan NJKB dengan dasar HPU dari Dealer. Dia meminta Dealer Kendaraan Bermotor segera menyerahkan HPU demi percepatan pembuatan NJKB. Sementara, Kepala Subbid Perencanaan Pendapatan Haeruddin lebih menekankan agar HPU baik itu HPU off the road atau on the road sesegera mungkin diserahkan demi kelancaran proses pembuatan NJKB dan proses pembelian kendaraan bermotor Type 2024 pada seluruh Dealer di…

Jakarta --Wastama Itjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Azwan mengapresiasi program toilet bersih Pemprov Sulbar. Hal itu disampaikan saat menyampaikan Laporan Evaluasi Penjabat Gubernut Triwulan III di Irjen , Selasa , 20 Februari 2024 Menurut Wastama Itjen Kemendagri, evaluasi tersebut, Pemprov dibawah kepemimpinan Prof.Zudan Arif Fakrulloh telah membawa citra positif bagi provinsi ke 33 ini. Salah satunya melalui program toilet bersih. Diketahui program ini mulai dijalankan pada akhir 2023, sebagaimana gagasan dari Mendagri Tito Karnavian. Olehnya Prof. Zudan menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengajak OPD untuk menjalankan program toilet bersih, dimulai dari lingkup perkantoran Pemprov Sulbar. "Saya sudah mengingatkan kepala OPD dan salah satu kekurangan OPD kita lambat merespon isu, lambat merespon arahan dan lambat merespon instruksi pimpinan dan hampir semua saya liat memang toiletnya harus dibersihkan lagi," kata Zudan. Sestama BNPP ini juga mengemukakan, program tersebut menjadi penting, sebab pada prinsipnya harus dimulai dari hal sederhana, jika tidak bisa merawat dan memelihara, dari yang sederhana maka masalahnya akan semakin kompleks. "Kalau merawat toilet dan membersihkan toilet itu tidak bisa, apalagi harus mengurus rakyat. Bagaimana mengurus yang lebih besar , maka mari memulai dari yang sederhana,seperti toilet harus bersih,"ucap Zudan. Untuk itu, mantan Dirjen Dukcapil ini mendorong agar seluruh OPD dan seluruh fasilitas layanan umum dan fasilitas layanan kantor se-Sulawesi Barat agar memperhatikan betul kondisi toilet. (Rls)

Jakarta --Tim Evaluator Itjen Kemendagri mendukung program inovasi Pemprov Sulbar dalam melakukan pengendalian inflasi di daerah. Program dimaksud adalah Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dengan melibatkan sejumlah pihak bekerjasama memberikan subsidi untuk pendistribusian pangan di Sulbar. Khususnya di dua kabupaten IHK, Mamuju dan Majene. Pj, Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, FDP harga beras ini bertujuan untuk mengakses ketersediaan beras dengan harga terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Mamuju dam Kabupaten Majene. Selain itu, Pemprov Sulbar juga melakukan gerakan pangan murah setiap hari Senin dan Selasa, di Pasar Lama dan Pasar Baru Kab Mamuju dan Pasar Sentral Kab. Majene "Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan dan TPID Sulbar telah menjalankan program FDP beras ini. Program ini akan memberikan bantuan berupa penurunan harga beras di tingkat konsumen," kata Prof. Zudan. Lanjut Prof Zudan, FDP merupakan langkah nyata dan kongrit dalan menjaga stabilitas Harga Pangan. Olehnya ia berharap TPID Pemprov Sulbar berkolaborasi dengan TPID Kabupaten memaksimalkan program FDP. "Pastikan sinergi dengan instansi vertikal yang ada di Sulbar, sinergi dengan Pemerintah kabupaten, bersama-sama hadir memberikan solusi atas lemersalahan yang dihadapi masyarakat," ungkapnya. Prof. Zudan juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak boros pangan sehingga persoalan kemiskinan di Sulbar dapat diatasi bersama. (Rls)

JAKARTA --Berdasarkan Penilaian Ombudsman RI, Nilai Kepatuhan Sulbar mengalami kemajuan dari kategori kuning menjadi kategori hijau. Atas capaian itu, selain mendapatkan penghargaan dari Ombudsman RI, Pemprov Sulbar mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Wastama Itjen Kemendagri Azwan, dan Staf Khusus Mendagri, Dr. Kastorius Sinaga pada saat menyampaikan apresiasi dalam Laporan Evaluasi Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan triwulan III di Jakarta , Selasa 20 Februari 2024. Diketahui ada empat indikator sehingga sebuah pemerintahan masuk kategori HIJAU, yakni Dimensi Input meliputi kesiapan SDM, sarana dan prasarana. Dimensi Proses, yakni harus sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 Ketiga Dimensi Pengaduan, dimana pemerintah perlu menghadirkan layanan pengaduan untuk menerima aduan dari masyarakat, terakhir Dimensi Output, yakni pendapat masyarakat terkait pelayanan, apakah puas atau tidak puas, atau masih ada kekurangan. Prof. Zudan Arif Fakrulloh berharap torehan prestasi itu dapat mendorong OPD dan Pemda di Sulbar terus meningkatkan kualitas pelayanan di Sulbar. Sestama BNPP ini menginginkan beberapa Pemda yang masih kategori kuning dapat masuk kategori hijau. Olehnya, Prof.Zudan menekankan beberapa poin yang perlu dijalankan kedepan, yaitu SDM, sarana dan prasarana, layanan pengaduan, SOP, dan berbasis digital. "Layanan pengaduan ini bukan hanya ada tetapi bagaimana merespon dan menyelesaikan aduan itu," kata Prof. Zudan. (Rls)

MAMUJU - Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Hamzih melakukan Rapat Evaluasi terhadap semua bagian di Sekretariat DPRD Sulbar, Senin 19 Februari 2024. Semua jajaran Sekwan dievaluasi satu persatu dari semua bidang. Pada kesempatan pertama dilaksanakan pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan. "Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah kedisiplinan pegawai, penempatan pegawai dan tupoksinya, serta beberapa hal terkait lainnya," kata Hamzih. Ia menambahkan rapat ini dipandu oleh Kabag Persidangan Musra Awaluddin yang sedikit menjelaskan agenda rapat, diantaranya terkait kehadiran dan tupoksi yang ada di persidangan. "Dimana kehadiran staf perlu ditingkatkan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas kerja," tambahnya. Sekwan mengharapkan kepada Kasubag yang menangani absensi untuk melakukan monitoring kehadiran staf secara lebih ketat. "Perlu adanya aturan dan sanksi terkait kehadiran staf yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Serta tupoksi yang ada di persidangan," tegasnya. Bahkan, perlu dilakukan evaluasi internal terhadap tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan. "Termasuk melakukan perbaikan dalam hal koordinasi internal dan eksternal dalam kaitannya pemenuhan target kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan," pungkasnya. (rls)

Mamuju - Kepala Biro Umum (Karo Umum) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Setda Sulbar) Anshar Malle menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Triwulan I Tahun 2024, secara virtual di Rujab Sekprov Sulbar, Senin 19 Februari 2024. Hadir di Rujab Sekprov Sulbar, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Amujib sekaligus membuka kegiatan itu, Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad, Tim Pemeriksa dari BPK RI Sulbar dan perwakilan OPD. Kegiatan itu juga diikuti secara virtual Bupati Majene Andi Achmad Syukri, Pj. Bupati Mamasa Muhammad Zain, Pj. Bupati Polman Muhammad Ilham Borahima, Wakil Bupati Mateng Amin Jasa, Wakil Bupati Pasangkayu Herny Agus, Bupati Mamuju yang diwakili Sekda Mamuju, Kepala Perwakilan BPK RI Sulbar Hery Ridwan, para Sekda se-Sulbar, para Inspektur se- Sulbar dan undangan lainnya. Kepala Biro Umum Setda Sulbar Anshar Malle menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sulbar yang senantiasa memberikan tuntunan, petunjuk dan arahan kepada Pemprov Sulbar. "Terutama kepada Biro Umum Setda Sulbar sehingga memberikan performa lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama dalam penyajian laporan keuangan," kata Anshar Malle, usai menghadiri kegiatan itu. Sebelumnya, dalam entry meeting, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar Amujib juga menyampaikan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sulbar atas pembinaan dan bimbingannya selama ini, sehingga Pemprov Sulbar untuk yang ke- 9 kalinya mendapatkan Opini WTP. Pada kesempatan itu, Amujib menyampaikan progres penyelesaian LKPD. Ia mengatakan, progres penyelesaian LKPD ditargetkan selesai 19 Februari 2024. Namun, sebelum dilaporkan ke BPK RI Perwakilan Sulbar terlebih dahulu akan diserahkan ke Inspektorat untuk dilakukan proses review. "Dalam proses tersebut tentunya kami berharap waktu time limit yang sudah ditetapkan oleh BPK RI Perwakilan Sulbar yakni 15 Maret 2024, mudah-mudahan kami penuhi bahkan kami berusaha untuk lebih cepat," kata Amujib. "Insya Allah kami di Pemprov Sulbar tidak…

Mamuju--Dalam rangka memperkuat kerja sama antara pihak pemerintah dan lembaga keuangan terkait pengendalian inflasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Ketahanan Pangan (Distapang) melakukan rapat koordinasi dengan Bank Indonesia Wilayah Sulbar, Senin 19 Februari 2024. Rapat yang berlangsung di Kantor Distapang tersebut membahas strategi dan langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi dalam sektor pangan. Kepala Distapang Sulbar, Abdul Waris Bestari menyatakan, inflasi di sektor pangan merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama yang erat antara Distapang dan Bank Indonesia sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam rapat tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk meningkatkan sinergi dalam mengawasi dan mengendalikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kenaikan harga pangan. Salah satu langkah yang disepakati adalah dengan melakukan pemantauan terhadap ketersediaan dan distribusi pangan di pasar, serta melakukan intervensi jika diperlukan untuk mengontrol harga. Sementara, Bank Indonesia yang diwakili Yovan Hadiatma selaku Ekonom Bank Indonesia Kanwil Sulbar, juga akan memberikan dukungan dalam hal pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) sehingga stabilitas harga pangan dapat terjaga agar dapat membantu mencegah terjadinya spekulasi harga yang dapat memicu inflasi. Perwakilan dari Bank Indonesia menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan komitmen mereka dalam mendukung upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi, khususnya di sektor pangan. Mereka juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia akan terus memantau dan memberikan analisis terkait kebijakan moneter yang dapat berdampak pada inflasi. Hal ini sejalan dengan arahan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam Apel Pagi Lingkup Pemprov Sulbar pada Senin 19 Februari 2024, yang berpesan agar TPID Sulbar melakukan kolaborasi dengan instansi lain seperti Bank Indonesia, sehingga dapat melakukan langkah nyata dalam menjaga stabilitas harga pangan sehingga angka inflasi Sulbar selalu terkendali. Rapat koordinasi antara Distapang Sulbar dan Bank Indonesia ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama…