MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengikuti secara resmi peringatan hari anak Nasional lingkup Sulawesi Barat di Taman Marasa Corner, Sabtu 29 Juli 2023. Diikuti ratusan anak dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP dan SMA Sederajat, kegiatan tersebut berlangsung meriah dengan berbagai penampilan yang ditampilkan di hadapan seluruh tamu khususnya Pj TP PKK Sulbar Ny Ninuk Triyanti Zudan, Pimpinan Forkopimda, Kepala Opd lingkup Pemprov Sulbar. Kegiatan itu juga dirangkaikan dengan penyerahan data administrasi kependudukan kepada anak seperti akta kelahiran dan e KTP. Pada kesempatan itu, Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh anak yang telah memberikan penampilan terbaiknya. "Kedepan acara dibuat lebih rapi dan lebih berbobot terutama stop perkawinan anak. Kita upayakan hari besar seperti lebih kolaboratif dan lebih baik kedepan," kata Zudan. Yang terpenting menurutnya , bagaimana secara bersama untuk bekerja menangani anak stunting, menangani masalah kawin mudah, dan kemiskinan ekstrim. "Pentas seperti ini penting tetapi kedepan harus lebih substantif harus terus kita kerjakan menekan permasalahan anak," ucap Zudan. Ia mendorong agar setiap kegiatan dapat digelar secara kolaboratif, tidak dikerjakan secara sendiri-sendiri. "Untuk kedepan harus lebih kolaboratif, kerja terkoordinasi dan saya sampaikan selamat hari anak nasional,"kata Zudan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Djamila mengatakan , peringatan hari anak tingkat provinsi yang digelar tahun ini diikuti sekira hampir 500 anak. Ini menjadi momentum untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak dan terlindungi dengan baik. Hari anak menurutnya, menjadi momentum penting untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi untuk menjamin hak anak. "Perkawinan anak stunting, kekerasan anak menjadi prioritas di Provinsi untuk ditangani secara bersama, bersinergi semua pihak. Kita berharap semua kabupaten di provinsi Sulbar menjadi kabupaten layak anak dan menjadikan provinsi Sulbar sebagai provinsi layak anak," tutupnya. (rls)

2024, Pemprov Sulbar Usulkan Program Beasiswa Untuk 1.000 Orang pada Mamuju, -- Pemerintah provinsi Sulbar bakal menyiapkan 1.000 kuota beasiswa untuk S1, S2 dan S3. Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, program ini baru diusulkan untuk APBD 2024, dan berhadap program tersebut menjadi motivasi bagi siswa agar semangat belajar. "Jangan menjadi generasi R, generasi rebah-rebahan. Banyak belajar-banyak berlatih, karena semua lawan-lawanmu berlatih terus. Ndak ada juara menang tanpa latihan," ujar Zudan saat memberikan sambutan pada kegiatan percepatan perekaman e KTP bagi pemilih pemula di SMA Negeri 2 Mamuju, Jumat 28 Juli 2023. Sekretaris BNPP ini pun memberikan tips, cara agar mendapat beasiswa, salah satunya rajin mencari tahu di sejumlah media internet "Banyak orang pintar tidak dapat beasiswa karena tidak tahu caranya," ungkapnya. Ia pun berpesan, dalam menempuh pendidikan penting juga banyak berdoa dan taat kepada kedua orang tua. (rls)

Mamuju --Pemprov Sulbar akan bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan di Sulbar. Sebagaimana dipahami inklusi keuangan adalah ketersediaan akses akan berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pj. Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, salah satu upaya yang didorong adalah mewujudkan skema yang lebih mudah. Utamanya bagi pelaku usaha guna menggerakkan perekonomian daerah. "Kami ini mendorong inklusi keuangan berharap semua masyarakat bisa masuk ke sektor keuangan perbankan untuk mengembangkan ekonominya," ujar Zudan pada audiensi OJK di Kantor Sementara Gubernur Sulbar, Jumat 28 Juli 2023. Selain itu, memberikan akses bagi ASN agar lebih mudah mendapatkan akses kredit untuk kepemilikan rumah. Kepala OJK Regional VI Sulawesi Maluku dan Papua (Sulampua) Darwisman menyampaikan, Perbankan di Sulbar terus bertumbuh positif. Apalagi didukung dengan potensi Sulbar di berbagai sektor, baik pertanian, perikanan dan perkebunan. "Ini perlu literasinya didorong, aksesnya dipermudah, pendampingannya juga, dengan harapan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di Sulbar," ucap Darwisman. Lanjut Darwisman, peningkatan inklusi di setiap daerah adalah salah satu amanat presiden RI menginginkan Indek inklusi keuangan di akhir 2024 harus di angka 90 persen. "Mudah-mudahan dengan upaya sinergi dan kolaborasi capaian itu akan terwujud. Kami tentu akan menggerakkan semua yang dibawah koordinasi OJK untuk menyukseskan program dalam wadah tim percepatan akses keuangan di daerah provinsi sulbar," pungkasnya. (rls)

Mamuju --Dalam rangka melakukan percepatan perekaman KTP elektronik (e-KTP) , Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sulbar bekerjasama Disdukcapil Mamuju melakukan perekaman KTP bagi anak sekolah. Dipusatkan di SMA 2 Mamuju, Jumat 28 Juli 2023. Hal itu sebagai upaya jemput bola oleh Pemprov Sulbar dalam memfasilitasi perekaman KTP bagi pemilih pemula. Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh berterima kasih kepada SMA 2 Mamuju yang telah memfasilitasi serta menyiapkan siswa untuk mengikuti percepatan perekaman "Terima kasih atas fasilitas yang disiapkan, kami tidak mungkin bisa masuk kesini tanpa kesediaan pihak sekolah," kata Zudan. Mantan Dirjen Dukcapil ini mengatakan , sengaja hadir untuk menyerahkan hasil perekaman KTP kepada pemilih pemula agar nantinya para siswa dapat menyampaikan kepada generasi berikutnya bahwa pemerintah hadir melayani perekaman KTP. Tidak lupa Zudan mengajak seluruh pemilih pemula agar segera melakukan perekaman KTP sehingga dapat menggunakan haknya pada Pemilu 2024 mendatang. "Pilih presiden yang memberikan harapan untuk anak anakku semua," pungkasnya. Kepala Disdukcapil Sulbar Ilham Borahima mengatakan, kegiatan tersebut sebagai upaya memfasilitasi pemilih pemula melakukan perekaman e-KTP. Tercatat 46 ribu pemilih pemula yang belum memegang e-KTP. "Kita berharap dengan memfasilitasi perekaman dapat mempercepat perekaman e KTP bagi pemilih pemula," ucap Ilham. (rls)

Mamasa -- Intervensi penurunan stunting di Sulbar terus dilakukan oleh Pemprov Sulbar. Melalui Dinas Ketahanan Pangan bekerjasama dengan TP. PKK Sulbar, kali ini intervensi dilakukan di Desa Lokus Stunting Desa Bubun Batu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Menu Makanan Keluarga Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). "Aspek konsumsi pangan sangat erat kaitannya terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, dan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah dan jenis asupan pangan yang dikonsumsi setiap harinya,"kata Pj. Ketua TP. PKK Sulbar Ny. Ninuk Triyanti Zudan, saat membuka Bimtek B2SA, di Kantor Desa Bubun Batu, Kamis 27 Juli 2023. Ninuk mengungkapkan, permasalahan gizi saat ini merupakan permasalahan gizi yang cukup berat untuk segala usia. Khusus pada Sulbar berada pada posisi kedua terbawah yang mengalami permasalahan anak pendek (stunting) dan kurus (wasting). "Secara teoritis, masalah stunting dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor utama, yaitu konsumsi, sanitasi dan pola asuh. Kualitas konsumsi masyarakat Sulbar yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) masih jauh dari skor ideal,"ungkap Ninuk Kabupaten Mamasa sendiri, sambungnya, prevalensi stunting tahun 2022 sebesar 38,58 persen, naik 4,88 poin dari tahun sebelumnya. Dengan jumlah sasaran balita lebih dari 11.623 anak, upaya penurunan stunting di Kabupaten Mamasa memerlukan upaya yang terkonvergensi dengan semua pihak. "Khusus di wilayah Kecamatan Mamasa ini, kami dapatkan informasi sebanyak 258 anak yang menderita stunting. Dari 258 anak tersebut yang berstatus gizi baik dengan proporsi berat badan dibandingkan dengan tinggi badannya kurang (wasting) atau kurus, sebanyak 11 anak,"bebernya Terkait Bimtek B2SA, Ninuk berharap para peserta dapat mengembangkan terobosan dan kreasi menu pangan B2SA, guna menghasilkan menu pangan berbasis sumber daya lokal yang aplikatif, murah, tidak rumit, menarik dan memenuhi preferensi masyarakat. Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Abd. Waris Bestari menyampaikan, kegiatan…

Mamuju, -- Pj Gubernur Sulbar , Prof.Zudan Arif Fakrulloh menerima audiensi Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Mamuju, Kamis 27 Juli 2023. Audiensi tersebut membahas terkait temuan BPOM atas sejumlah obat dan makanan yang tidak layak edar. Olehnya Pj. Gubernur Sulbar mengajak masyarakat agar lebih cerdas dalam mengenal obat dan makanan. Prof. Zudan juga berkomitmen mendukung BPOM dalam memaksimalkan pengawasan obat dan makanan yang beredar. Begitu juga makanan jajan, termasuk yang ada di sekolah-sekolah. "Penting juga UMKM mengantongi sertifikasi halal serta izin edar dari BPOM agar masyarakat merasa aman," ujar Sekretaris BNPP itu. Kepala BPOM Mamuju Suliyanto menyampaikan, selama 2023 terdapat sejumlah temuan bahkan sudah ada empat kasus masuk pengadilan. Olehnya melalui kolaborasi dengan pemda dan instansi vertikal lainnya dapat lebih memaksimalkan edukasi kepada masyarakat. " Kita harap melalui Pj Gubernur memberi edukasi agar masyarakat lebih berhati-hati," ungkapnya. Termasuk bersama-sama memberikan pendampingan kepada pelaku usaha terkait sertifikasi atau melegalkan usaha mereka. (rls)

POLEWALI -- Setelah mendirikan Posko Induk Pengaduan penanganan empat plus satu masalah Sulbar, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sulbar mulai tancap gas menggelar sosialisasi penanganan empat masalah Sulbar di kantor Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar Rabu 26 Juli 2023. Kegiatan tersebut digelar melibatkan berbagai unsur seperti Kepala Desa se Kecamatan Luyo, Danramil, Kepala KUA, juga diikuti beberapa kepala OPD lingkup Kabupaten Polewali Mandar dan tim PKK Kabupaten. "Kegiatan ini merupakan inisiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, merupakan kegiatan solutif dalam mengambil peran dalam penanganan empat masalah Sulbar," kata Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Sulbar Rachmad. Langkah itu dilakukan, sesuai instruksi Pj Gubernur Sulawesi Barat yang menempatkan Dinas PUPR untuk ikut terlibat melakukan penanganan seperti Stunting, Anak Putus Sekolah, Pernikahan Anak dan Kemiskinan Ekstrim. Ia mengatakan, kegiatan sengaja digagas agar seluruh pihak ikut terlibat melakukan penanganan sekaligus mencari solusi masalah yang dihadapi. "Seluruh pihak harus terlibat melakukan edukasi tentang pentingnya masyarakat mencegah stunting,"ucapnya. Termasuk, mengenai angka putus sekolah apalagi di Sulbar masih tergolong tinggi, "sehingga fokus kita menjadikan satgas ini menjadi solusi, minimal mengurangi imbas dan keberlangsungan nya, tentunya dengan berkolaborasi dengan instansi yang ada di kabupaten ini,"kata Rachmad. Ia menambahkan, bahwa sinergitas adalah hal yang harus di lakukan. Sebab menurutnya tidak mungkin Maslah yang dihadapi bisa diselesaikan sendiri apalagi dengan cara biasa saja. Olehnya itu, ia berharap keterlibatan seluruh pihak dapat memberikan support bagi kegiatan yang digelar pemerintah provinsi. Pihaknya pun membuka diri terhadap aparatur yang ada di kecamatan Luyo. Ia juga akan bergerak ke masing-masing desa, ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi pemicu yang baik terhadap perkembangan gerakan kolaborasi ini. "Kami juga memberikan kesempatan kepada masyarakat Luyo, agar memanfaatkan posko kami sebagai tempat bertukar pikiran, agar apa yang kami lakukan ini, tepat sasaran, tepat guna dan tepat biaya, begitu kuncinya," tutupnya. (rls)

Mamuju -- Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh menerima audiensi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Menggugat (Gebrak) Sulbar di Kantor Sementara Gubernur Sulbar, Rabu 26 Juli 2023. Zudan mengapresiasi Gebrak Sulbar yang menempuh cara audiensi dalam membahas permasalahan daerah. Ia pun berharap agar setiap pertemuan audiensi, ketika membahas suatu berjalan persoalan maka penting mempertimbangkan regulasi terkait, alat bukti atau data . "Dalam pemerintahan, sahabat terbaik itu hanya dua, yaitu regulasi dan alat bukti / data. Maka, saya selalu mengajak mahasiswa bertemu berdiskusi regulasi bagaimana alat bukti," ujar Zudan. Dengan dua unsur itu, akan menjadi dasar dalam memberikan teguran kepada pejabat yang melanggar. "Saya sebagai pimpinan tidak mungkin menjatuhkan sanksi pada orang yang benar. Walaupun Ia dibuli , dikritik oleh ribuan orang saya tidak akan menjatuhkan sanksi, tetapi kalau salah walaupun dipuji banyak orang kalau salah tetap kita jatuhkan sanksi" tegasnya . Lebih lanjut dikemukakan, kebenaran dan kesalahan tidak bergantung pada banyaknya orang berpendapat, bisa jadi dia sendiri yang disalahkan tetapi benar, bisa jadi juga salah tetapi semua orang mengatakan benar karena sudah kongkalikong mengatakan benar. "Saya tidak berada di titik itu. Saya akan tetap membela sendiri kalau benar saya bela, walaupun salah didukung banyak orang tetap saya akan sanksi prinsipnya seperti itu," lanjut Sekretaris BNPP ini. Terkait persoalan proses lelang yang menyeret Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Inspektorat, Dan Badan Pengadaan Barang Dan Jasa akan membahas lebih lanjut "Laporan banyak kita verifikasi semua berbasis regulasi alat bukti dan data. Saya bergerak dengan data bukan kata. Saya liat datanya bukan kata-katanya. Saya melibatkan inspektorat asisten dan biro hukum, saya libatkan semua," tutup Zudan. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh menerima audiensi Ketua KONI Sulbar Ali Baal Masdar bersama jajaran pengurus KONI Sulbar di Kantor Sementara Gubernur Sulbar, Rabu 26 Juli 2023. Pertemuan itu dalam rangka menyampaikan terkait laporan persiapan kualifikasi Pekan Olahraga Nasional (Pra PON) dan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 yang akan dilaksanakan di Aceh, Sumatera Utara. Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, menyambut gelaran olahraga terakbar seluruh persiapan tentu harus dimatangkan. Terutama terkait atlet yang akan dipersiapkan. "Kita bersama KONI mulai mempersiapkan atlet untuk babak penyisihan Pra Pon dan persiapan PON 2024," kata Zudan. Ia mengatakan, proses seleksi atlet harus dilakukan secara ketat memastikan atlet yang dipersiapkan siap mengikuti Pra Pon dan Pon mendatang. "Kita akan memilih atlet terbaik kita, karena persyaratan atlet PON ini ketat harus lolos pra pon terlebih dahulu,kita sedang mempersiapkan itu semua atlet bidang terukur seperti atletik," kata Sekertaris BNPP tersebut. Menurutnya, dari beberapa cabor unggulan yang dipersiapkan seperti dayung memiliki peluang besar untuk lolos lantaran atlet dayung sepeti Ramlah telah banyak menorehkan prestasi yang membanggakan bagi Sulbar. Begitu juga untuk cabor Gateball lantaran satu-satunya cabor yang dipastikan akan berlaga pada PON. Ia memastikan pemerintah provinsi akan memberikan dukungan anggaran untuk penyelenggaraan PON mendatang. "Dukungan anggaran kita sudah mempersiapkan. Kita sudah memberikan hibah ke KONI untuk penyelenggaraan ini," sambungnya. Ia menyampaikan selamat kepada seluruh prestasi yang telah ditorehkan oleh KONI Sulbar sekaligus berharap pada 2024 Pra pon mendatang dapat meraih hasil maksimal untuk Sulbar. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulbar Safaruddin Sanusi mengatakan pertemuan yang dilakukan sebagai bagian dari koordinasi terkait persiapan Pra PON dan Pon 2024 mendatang. "Sebagai Kadispora Sulbar mensuport kebijakan oleh Pj Gubernur dan langkah KONI kedepan," tutup Safaruddin. (rls)

Mamuju-- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar melalukan koordinasi dengan Disdikpora Pemkab Mamuju membahas Anak Tidak Sekolah (ATS), Rabu 26 Juli 2023. Kepala Disdikbud Sulbar Mithhar mengatakan, pertemuan itu secara khusus membahas Bis Sekolah yang menjadi salah satu faktor anak putus sekolah. Hasilnya, masalah Bus Sekolah dalam waktu dekat akan segera beroperasi. "Harapan kita semoga hal tersebut dapat segera terwujud, sehingga SPM kita bagaimana pemerintah memastikan masyarakatnya," ungkapnya. Dijelaskan, jasa angkutan di Mamuju hanya terdapat transportasi online, yang tentunya akan menjadi beban bagi siswa. Disisi lain siswa belim memegang izin mengemudi sehingga belum diperbolehkan. "Hal ini penting karena di Kabupaten Mamuju alat transportasi umum tidak ada mobil semacam angkot/pete-pete yang relatif murah biayanya," ungkapnya.(*)