MAMUJU -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris secara resmi membuka kegiatan survei Akreditasi Rumah Sakti Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulbar oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP), di Kantor RSUD Provinsi Sulbar Jumat 4 Agustus 2023. Akreditasi menjadi komitmen pemerintah provinsi bersama RSUD untuk terus meningkatkan mutu layanan rumah sakit kepada masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan , waktu yang dinanti akhirnya dimulai, yaitu proses akreditasi, meskipun sudah mendapat bintang empat namun perbaikan terus diupayakan sehingga dapat menjadi paripurna. "Akreditasi rumah sakit itu kunci memperbaiki kualitas layanan, kita tidak bisa memperbaiki kualitas layanan kalau kita tidak mengetahui apa yang keliru apa yang salah apa yang kurang,"kata Muhammad Idris. Ia menjelaskan, tim akreditasi akan melakukan penilaian terhadap kualitas mutu layanan termasuk kualitas sarana dan prasarana yang ada. "Tim akreditasi larinya kesitu akan memberikan sertifikasi atau level akreditasi tergantung dari kualitas masing-masing layanan, seperti Poli,"kata Idris. Ia mengatakan, meskipun akreditasi sebelumnya rumah sakit telah mendapatkan bintang empat namun harapannya rumah sakit terus meningkat kualitas sehingga bisa mencapai penilaian paripurna. "Tujuan akreditasi itu adalah kita mendapatkan pengakuan operasi yang terbaik komitmen layanan itu tidak boleh di sederhanakan harus betul terus diperbaiki oleh karenanya kita harus mendapatkan pengakuan dari lembaga akreditasi yang memiliki level terbaik," jelasnya. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Sulbar dr Merintani Erna Dochri menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung RS selama proses akreditasi yang dilakukan. RSUD Provinsi Sulbar merupakan RS milik pemerintah yang telah ditunjuk sebagai RS rujukan dan memiliki peran strategis meningkatkan derajat masyarakat sulbar. "Akreditasi ini dilakukan sesungguhnya bertujuan menjamin mutu pelayanan pasien sehingga akreditasi ini menunjukkan perbaikan layanan dan peningkatan fasilitas RS," kata dr Erna. Ia berharap, dengan akreditasi yang dilakukan mampu membawa perubahan lebih baik untuk mutu pelayanan RSUD Provinsi dan untuk meningkatkan derajat masyarakat Sulbar.…

Mamuju --Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengajak ASN Pemprov Sulbar dan DPRD Sulbar agar rendah hati dan saling membahagiakan, seperti filosofi burung. Hal itu disampaikan Prof. Zudan disela sambutannya pada acara Coffee Morning bersama DPRD Sulbar, di Marasa Corner, Rabu 2 Agustus 2023. "Ini nggak pernah disebut tetapi bapak ibu menjalani. Bapak dan ibu itu rendah hati, humble seperti burung” kata Zudan. Menurutnya, burung itu menyerang untuk membahagiakan. Begitu juga antara Pemprov melalui TAPD dan DPRD Sulbar, menyerang untuk membahagiakan. "Menyerang untuk membahagiakan, persis filosofi burung," kata Zudan Olehnya, Sestama BNPP itu berharap pembahasan di TAPD dan DPRD Sebagaimana filosofi burung yaitu rendah hati, untuk produktif dan membahagiakan(rls)

Mamuju- Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfo) Sulbar berterima kasih atas kesediaan mitranya, bersama sama melakukan intervensi Stunting di Sulbar. Khususnya di dua kecamatan yang menjadi fokus Diskominfo Sulbar. Kepala Diskominfo Sulbar Mustari Mula menjelaskan, pentingnya kebersamaan dalam menangani permasalahan daerah. Utamanya berkaitan 4+1 permasalahan daerah, yakni Stunting, kemiskinan ekstrem, perkawinan anak,anak putus sekolah dan pengendalian inflasi. Untuk penanganan di kecamatan Anreapi dan Matakali, Diskominfo Sulbar berkoordinasi dengan OPD di kabupaten Polman hingga aparat desa di dua kecamatan tersebut. Tim sudah bergerak secara rutin mengintervensi dua kecamatan. Beruntung, Diskominfo juga terbantu dengan hadirnya mitra yang bersedia bekerjasama melakukan intervensi Stunting, termasuk di dua kecamatan yang menjadi fokus Diskominfo Sulbar. "Seperti Juliat Net Makassar dan Jo Seluler Mamuju, ini juga turun bersama Kominfo membantu atasi Stunting," kata Mustari. (*)

Polman --Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar kembali mendatangi dua kecamatan melakukan intervensi Stunting, perkawinan anak, kemiskinan ekstrem, anak putus sekolah dan Inflasi (Permasalahan 4+1 Sulbar), Kamis, 3 Agustus 2023. Kepala Diskominfo Sulbar , Mustari Mula menjelaskan, sebagaimana arahan PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggung jawab terhadap dua kecamatan menangani 4+1 permasalahan daerah. Untuk Diskominfo Sulbar, telah dipercayakan menangani Kecamatan Anreapi dan Matakali Kabupaten Polman. Pihaknya sudah membentuk tim melibatkan OPD Pemprov yang bertanggung jawab sebagai koordinator dari lima permasalahan tersebut. Tim juga berkoordinasi dengan OPD di kabupaten, Kader Posyandu di kabupaten, camat hingga aparat desa. Tim yang bergerak di dua kecamatan saat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan pertama pekan lalu. Kata Mustari, pekan lalu, Diskominfo melakukan sinkronisasi data yang diperoleh dari seluruh tim yang terlibat. Data yang diperoleh langsung dilakukan intervensi, itupun tim bergerak secara bertahap dari desa ke desa. Dengan begitu intervensi yang dilakukan tepat sasaran. "Hasil intervensi di pertemuan pertama akan terus ditinjau dan melakukan pengukuran berat badan. Sambil tim juga bergerak menyasar desa berikutnya," terang Mustari Kata Mustari, ketika ada keluarga yang masuk kategori langsung diintervensi saat itu juga dan pekan depan kembali dipantau perkembangannya. (rls)

JAKARTA–Terbatasnya aksesibilitas angkutan udara menjadi salah satu faktor yg menyebabkan lambatnya pertumbuhan perekonomian di Sulawesi Barat. Olehnya Pj. Gubernur Sulbar, Prof.Zudan Arif Fakrulloh didampingi Kadishub dan Kepala Bandara Tampa Padang melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Koodinator Bidang Industri dan Pembangunan Bapak Rachmat Gobel bersama Direktur Utama Citilink Dewa Kadek Rai di Jakarta, Kamis , 3 Agustus 2023 "Pertemuan dimaksudkan untuk mendorong Maskapai Citilink menyediakan rute penerbangan Jakarta-Mamuju Direct Flight (PP) dengan beberapa opsi jadwal dan mekanisme," kata Prof.Zudan. Sestama BNPP ini menjelaskan, perekonomian Sulbar didominasi sektor industri makanan dan minuman dan kontribusi penerimaan pajak 99,07 persen. Namun Sulbar perlu mendongkrak sektor industri lainnya "Dengan adanya penerbangan langsung Jakarta-Mamuju dapat mengungkit sektor-sektor industri lain seperti pertambangan, tekstil, dll," ucap Zudan. Termasuk mendorong ekspor produk pertanian, hal itu juga menjadi peluang Maskapai Citilink untuk layanan Cargo, sekaligus menjadi solusi atas meningkatnya harga barang akibat terbebani biaya operasional melalui akses darat Untuk kesiapan Bandara, Prof Zudan mengatakan, secara umum telah siap beroperasi, baik dari bangunan terminal maupun runway dengan total panjang 2.225 meter. Untuk itu Pemprov Sulbar akan memfasilitasi seluruh kesiapan Bandara Tampa Padang agar bisa beroperasi. (rls)

Mamuju, -- Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas penambangan ilegal di Sulawesi Barat. Seperti dilakukan pada 28 Juli 2023, pihaknya melakukan inspeksi mendadak di Perbatasan Sanjango Kecamatan Karossa Mamuju Tengah dan di Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu. Ditemukan aktivitas tambang komoditas emas di dua desa itu, dibuktikan adanya bukaan galian lubang tambang dan peralatan penambangan, termasuk penggunaan empat unit alat berat eskavator di lokasi sidak. 'Kegiatan penambangan ilegal ini ternyata telah menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang serius, terutama pada wilayah Sungai Benggaulu," ujar Kepala Dinas ESDM Sulbar Amir. Selain itu, Amir melihat aktivitas tambang di dua desa itu mengikuti kaidah pertambangan yang baik. "Ini mengakibatkan perubahan pola aliran sungai, pendangkalan sungai, dan kerusakan badan sungai yang signifikan. Air sungai berwarna kuning dan coklat akibat limbah dari kegiatan penambangan yang dibuang ke sungai," kata Amir. Untuk itu, Tim dari Dinas ESDM memberikan pengarahan dan pembinaan kepada para pelaku penambangan ilegal tersebut agar menghentikan aktivitas penambangan. Apalagi di dua desa itu, masuk dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), yang berarti hanya penduduk setempat yang berhak melakukan aktivitas pertambangan di lokasi tersebut. Tentunya pihaknya akan memberikan arahan kepada Aparat desa dan tokoh masyarakat agar mematuhi peraturan pertambangan yang berlaku dan tegas melarang segala bentuk kegiatan penambangan yang tidak berizin. "Permasalahan penambangan ilegal ini memang menjadi perhatian serius bagi masyarakat dan pihak berwenang. Diperlukan upaya bersama dan kerjasama yang baik serta dukungan dari seluruh pihak untuk mendorong penanganan isu PETI beserta dampak yang ditimbulkannya. Dinas ESDM berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengatasi masalah ini demi menjaga keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam yang berharga," tutup Amir. (*)

Biro Umum Sulbar, Mamuju - Dalam rangka menyambut peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Tahun 2023. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan gerakan pembagian 10 juta Bendera Merah Putih, di Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, Rabu (02/8). Kepala Biro Umum Setda Sulbar Anshar Malle mengatakan, hal ini dilakukan dalam rangka menyukseskan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih jelang HUT Kemerdekaan RI ke-78. "Kami Biro Umum Setda Sulbar mengajak masyarakat untuk segera mengibarkan sang merah putih," ujar Anshar Malle. Lebih Lanjut Anshar Malle menyampaikan sesuai arahan bapak Pj. Gubernur Sulawesi Barat bahwa untuk seluruh ASN, TNI/Polri dan Masyarakat agar segera mengibarkan Bendera Merah Putih dari tanggal 01-31 Agustus 2023. Turut hadir dalam pembagian Bendera Merah Putih, beberapa Kabag, Kasubag dan Pejabat Fungsional serta Staf Lingkup Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju –APBD Sulbar diproyeksikan defisit pada 2024. Hal ini mengacu atas situasi keuangan daerah sekarang ini, defisit Rp66 miliar. Olehnya PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh mengajak DPRD Sulbar menyamakan frekuensi dalam melahirkan solusi atas defisit tersebut . "Kita cari duitnya untuk menutup itu, bagaimana kita menyelesaikan yang defisitnya ini, dan ketemu, kita menyisihkan sampai semua OPD sudah kita hemat sudah ketemu 30 sampai 34 miliar masih kurang 32 miliar," ujar Zudan pada acara Coffee Morning bersama DPRD Sulbar di Marasa Corner, Rabu 2 Agustus 2023. Melalui pertemuan itu juga, PJ Gubernur Sulbar bersama DPRD Sulbar membangun komitmen melakukan revolusi APBD. Revolusi APBD yaitu merubah cara berpikir dan cara bertindak terhadap anggaran. Maka setiap program harus berdampak ke masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. "Yang tidak berdampak sama sekali kita evaluasi. Kalau kita tidak merubah mindset maka permasalahan ini tidak bisa kita selesaikan," terang Zudan. Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Halim mengatakan saat ini KUA PPAS APBD 2024. Salah satu agenda wajib yang dibiayai adalah pemilukada. "Kita ingin menyatukan pemikiran, kita di DPRD sementara membahas KUA PPAS APBD 2024, dimana sudah beberapa hari kita bahas, rupanya kita menghadapi APBD yang berat karena ada beberapa agenda yang tidak bisa kita hindari dan ini kepentingan kita bersama agenda tersebut adalah pilkada yang membutuhkan anggaran yang besar," ucap Halim. Sementara lanjutnya Halim, kemampuan anggaran yang dimiliki sangat minim sehingga pembahasan tersebut akan di agendakan lagi bersama Gubernur, terutama bagaimana menyusun rencana belanja yang menjadi prioritas bersama. (rls)

Mamuju – Dihadapan para anggota DPRD Sulbar, Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh melepas senyum bahagia. Ia mengaku mengemban tugas sebagai Pj Gubernur dua bulan terakhir sangat menyenangkan berada di Sulbar. Bukan tanpa alasan, Sestama BNPP ini mengaku merasa terbantu atas kolaborasi bersama DPRD Sulbar serta keramahan masyarakat Sulbar. "Selama bertugas yang saya temukan di Sulbar hanya ada dua, yaitu menyenangkan dan menyenangkan banget karena masyarakatnya ramah, baik hati sampai dua bulan ini tidak ada kesulitan apapun," ujar Zudan pada acara Coffee Morning bersama DPRD Sulbar di Taman Marasa Corner, Rabu, 2 Agustus 2023. Apalagi dengan kolaborasi yang terbangun bersama DPRD Sulbar. Menurutnya, keharmonisan yang terbangun harus tetap terjaga. Utamanya dalam menyikapi masalah pembangunan terkait empat plus satu, yakni kemiskinan, stunting, perkawinan anak, anak putus sekolah dan inflasi. Menurut Prof Zudan, kolaborasi bersama DPRD harus dilakukan dengan filosofi Sulbar Malaqbi dan ingin menjadikan Sulbar Malaqbi agar baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. "Saya minta OPD bekerja terbuka karena DPRD dan Pemprov satu bagian, Kebijakan yang dibuat harus berdampak langsung masyarakat," ucap Zudan. (rls)

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar bersama jajaran DPRD Sulbar menggelar Coffee Morning diharap jadi momen membangun sinergitas menyatukan frekuensi menyelesaikan empat plus satu masalah Sulbar. Hal itu disampaikan Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh melalui sambutannya pada acara yang digelar di Taman Marasa Corner, Rabu, 2 Agustus 2023. Sekretaris BNNP itu menjelaskan selama bertugas di Sulbar, tidak menemukan masalah yang signifikan. Itu berkat kolaborasi dan sinergitas yang dibangun bersama DPRD . Ia mengatakan, selama bertugas yang Ia temukan di Sulbar hanya ada dua, yaitu menyenangkan dan menyenangkan banget karena masyarakatnya ramah, baik hati sampai dua bulan ini tidak ada kesulitan apapun. "Kalau ada kegiatan tolong diajak teman-teman Dewan, saya juga minta tiap Minggu Disdukcapil melakukan jemput bola membagikan KTP begitu juga OPD yang menangani empat masalah plus satu," kata Zudan. Menurut Zudan, Kolaborasi bersama DPRD harus dilakukan dengan filosofi Sulbar Malaqbi dan ingin menjadikan Sulbar Malaqbi agar baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur. "Saya meminta OPD bekerja terbuka karena DPRD dan Pemprov satu bagian, Kebijakan yang dibuat harus berdampak langsung masyarakat," ucap Zudan. Menurutnya, ketika bertugas di Sulbar tantangan yang dihadapi sangat luar biasa, masalah urgen harus di selesaikan yaitu empat masalah plus satu seperti stunting, kemiskinan ekstrim,anak putus sekolah, pernikahan anak dan inflasi. "Saya juga menemukan APBD kita defisit Rp 66 Miliar. Kita cari duitnya untuk menutup itu, bagaimana kita menyelesaikan yang defisitnya ini, dan ketemu, kita menyisihkan sampai semua OPD sudah kita hemat sudah ketemu 30 sampai 34 miliar masih kurang 32 miliar," ujar Zudan. Tidak hanya itu, untuk peningkatan pendapatan pihaknya mendorong agar tunggakan pajak Rp 75 miliar ini bisa kita intensifkan. Meski begitu tren positif serapan dibalik sudah maksimal. Hanya saja beberapa OPD harus bekerja lebih keras utamanya yang berada 10 terbawah. "Saya minta BPKPD untuk lebih intensif, perlu kerja keras saya sudah mendorong dengan Kapolda…