MAMUJU--Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar konsisten terus melanjutkan Program Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM), kali ini bergerak menyasar masyarakat pelajar di SMAN 2 Kecamatan Kalukku, Senin (26/02/2024) Kepala Diskominfo Sulbar Mustari Mula menjelaskan, program ini bertujuan mengedukasi masyarakat, dalam hal ini pelajar dalam memanfaatkan internet dengan bijak. Salah satu poin yang ditekankan terkait akses informasi dan bagaimana masyarakat mendorong usaha kearah digitalisasi. Terkait akses informasi, Mustari mejelaskan, dengan era digital saat ini masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi yang benar, bukan hoax. Hanya saja perlu membekali masyarakat agar lebih cerdas dalam menyikapi setiap informasi yang beredar. "Seperti di masa pemilu ini, masyarakat harus tahu betul mana informasi hoaks dan bagaimana menyikapinya, ini yang kita berikan edukasi melalui program Senter KIM," ucap Mustari. Selain itu, program ini juga mengedukasi masyarakat agar memanfaatkan internet dalam meningkatkan usaha-usaha. Dengan begitu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada program ini, Diskominfo juga menghadirkan Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi menjadi narasumber. Menurutnya program yang dijalankan dari tahun sebelumnya ini dianggap penting dan menyentuh langsung kepada masyarakat. Dia juga mengimbau masyarakat turut memastikan informasi yang dibagikan telah diverifikasi oleh pihak yang kompeten, seperti media terkemuka atau otoritas pemerintah yang relevan. "Jangan langsung percaya pada informasi yang beredar, dan jangan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebernarannya," ucap Suraidah. (Rls)

MAMUJU -- Toilet Bandara Tampa Padang keluar sebagai juara satu dalam program toilet bersih Pemprov Sulbar untuk fasilitas publik. Hal ini, disampaikan Kadis Perhubungan Sulbar Maddareski Salatin, usai memaparkan ke Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh, Senin 26 Februari 2024. "Tim yang kita bentuk konsen di terminal, pelabuhan dan bandara. Tadi sewaktu apel pagi sudah ditindaklanjuti program toilet bersih dengan adanya tim dibentuk," kata Maddareski, Senin, 26 Februari Dari hasil penilaian tim di lapangan dengan beberapa kriteria yang sudah disiapkan Pemprov Sulbar dengan kualifikasi. "Bandara Tampa Padang bulan ini juara satu, karena setiap bulan akan kita rilis sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan" ungkapnya. Toilet bersih difasilitas publik diurutan kedua menempatkan pelabuhan Belang-belang. "Kemudian Terminal Simbuang keluar sebagai juara tiga. Jadi ini intens kita pantau dan bina petugas di fasilitas publik," bebernya. Sehingga, fasilitas toilet yang belum masuk kategori akan dilakukan pembinaan seperti Terminal Mamuju, Terminal Paku, dan termasuk Pelabuhan di kabupaten. "Jadi kita dorong ini menjadi perhatian, sehingga layak digunakan masyarakat. Kita berharap ini bisa terus dijaga," tandasnya.(rls)

MAMUJU--Untuk memperkuat sinergitas program kegiatan pusat dan daerah, Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) dalam hal ini Sekretaris Dinas Andi Sitti Kamalia, menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas) 2024 di Hotel Vasa Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Senin 26 Februari 2024. Rakortekrenbangnas bertajuk “Mendorong Transformasi Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045”. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 7 Maret 2024. Kegiatan ini juga dihadiri Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diwakili Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Plt. Gubernur Jatim, BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Se-Indonesia. Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro mengatakan, Rakortekrenbangnas itu merumuskan kesepakatan bersama tentang program, kegiatan, dan proyek prioritas untuk mengatasi masalah daerah, mengembangkan potensi daerah sekaligus mendukung capaian target pembangunan nasional agar membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, juga mendukung capaian tujuan nasional. Kemendagri mendorong daerah untuk mengusung program prioritas yang sejalan dengan tema yaitu : 1. Perencanaan yang berintegritas dan memuliakan efisiensi. 2. Pembangunan berorientasi hasil. 3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kemandirian fiskal. 4. Mewujudkan pemerintahan yang ramah investasi. 5. Pendidikan dan Kesehatan menjadi jalan menuju kesejahteraan. 6. Mengoptimalkan pelayanan publik untuk mewujudkan keadilan. "Dengan pengembangan masing-masing wilayah di Indonesia, terutama sebagai mitigasi kontraksi pertumbuhan ekonomi, transformasi sosial ekonomi, optimalisasi keunggulan kompetitif daerah, hingga pemerataan pembangunan juga sangat penting," ucap Suhajar Diantoro. Peserta yang hadir juga didampingi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dari setiap provinsi. Acara ini terbagi dalam tiga desk yaitu desk kewilayahan, desk urusan, dan desk makro. (rls)

MAMUJU - Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan Sulbar menghimbau agar masyarakat stop pembelian boros pangan dengan adanya kenaikan harga beras. Hal tersebut, disampaikan Kadis Tapang Sulbar Abdul Waris Bestari, dirinya mengajak masyarakat agar tidak boros pangan agar harga beras bisa turun "Jangan sampai ada anggapan bahwa Sulbar akan kehabisan beras, Alhamdulillah data yang kami dapatkan dari Bulog Polman menaungi Majene dan Mamasa, serta Bulog Mamuju menaungi Mateng dan Pasangkayu bahwa stok berasnya cukup untuk beberapa bulan ke depan," kata Waris, Senin 26 Februari 2024. Ia membeberkan bahwa di Bulog Polman ada kurang lebih 3.500.000 ton stok beras yang dimiliki. Sedang Bulog Mamuju 1.500.000 ton. "Ini bisa sampai bulan April atau Mei tahun 2024. Jadi jangan khawatir Sulbar kekurangan beras," bebernya. Sehingga, dia meminta agar masyarakat tidak melakukan pemborongan beras, meskipun disisi lain terjadi kenaikan harga beras diseluruh Indonesia. "Salah satu faktornya adalah kurangnya pasokan beras dalam negeri yang seharusnya panen di bulan Januari dan Februari 2024, ini mengalami pergeseran karena di akhir tahun lalu kita dihadapkan El Nino atau kekeringan," ujarnya. Makanya, panen bergeser, sehingga wilayah Sulsel dan Sulbar itu panen raya akan terjadi akhir Maret sampai dengan April tahun 2024. "Mudah-mudahan saja pasokan yang ada sekarang bisa diimbang. Jadi bisa menekan harga beras ketika terjadi panen raya," paparnya.(rls)

MAKASSAR--Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan kunjungan ke Biro PBJ Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jumat, 23 Februari 2024. Kunjungan ini dipimpin Kepala Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, M. Yamin Saleh, bersama Tim Pengelola E-Katalog. Kunjungan bertujuan membahas implementasi katalog elektronik (E-Katalog) dalam pengadaan barang dan jasa, baik dalam konteks konstruksi maupun non-konstruksi. Dalam kunjungan ini, Biro PBJ Sulbar membahas berbagai aspek terkait penerapan katalog elektronik, termasuk pedoman pelaksanaan belanja katalog, pembentukan tim ekspos serta pola monitoring dan evaluasi. Diskusi fokus pada bagaimana katalog elektronik dapat mempercepat proses pengadaan, mengurangi birokrasi, serta memastikan keadilan dan keterbukaan dalam pemilihan vendor. Kepala Bagian Pengelola Pengadaan Barang Jasa Biro PBJ Sulsel menyambut baik kunjungan ini dan menegaskan komitmen mereka untuk bekerjasama dengan pihak Biro PBJ Sulbar dalam menerapkan praktik terbaik dalam pengadaan barang dan jasa di Sulbar. Kepala Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Biro PBJ Sulbar, M. Yamin Saleh mengatakan, kunjungan itu merupakan langkah penting dalam memperkuat kerja sama dengan Biro PBJ Sulsel. "Melalui penerapan katalog elektronik, kami berharap dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Sulbar," kata M. Yamin Saleh. Diharapkan melalui kerja sama Biro PBJ Sulsel, implementasi katalog elektronik ini akan membawa dampak positif bagi efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Sulbar. (rls)

MAMUJU - Pemprov Sulbar melalui Dinas Ketahanan Pangan Sulbar gencar melaksanakan pasar murah kepada masyarakat. Pasar murah ini bekerjasama dengan mitra Pemprov yakni Bulog Mamuju, Bulog Polman dan Pemkab Majene. Kepala Dinas Ketapang Abdul Waris Bestari mengatakan pemerintah terus berupaya untuk menstabilkan bahan pokok agar tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan. "Seperti harga beras yang sementara naik, kita tidak tinggal diam, salah satu upaya kita melaksanakan pasar murah," kata Waris, Senin 26 Februari 2024. Ia menambahkan pasar murah ini akan dilaksanakan setiap hari Senin dan Selasa di Pasar Baru Mamuju, serta pasar lama. Termasuk di wilayah pasar Majene. "Ini atas arahan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh agar kami tetap terus melaksanakan pasar murah. Ini demi menfasilitasi distribusi pangan," ungkapnya. Dia berharap gerakan pasar murah bisa memberikan dampak agar harga komoditas ini bisa stabil. "Jadi kita akan terus upayakan sesuai arahan Pj Gubernur. Sehingga bisa menurun harganya di pasaran," tandasnya. Bahan pokok yang dijual di pasar murah Pemprov Sulbar diantaranya: 1. Beras Medium Rp 53.000 / 5 Kg 2. Beras Premium Rp 66.000 / 5 Kg 3. Tepung Terigu Rp 10.000/Kg 4. Gula Pasir Rp 16.000/Kg 5. Minyak Goreng Kita Rp 14.000 per liter.(rls)

POLMAN--Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Barat (Koperindag Sulbar), melalui Bidang Koperasi dan UKM melakukan kegiatan verifikasi kelompok usaha calon penerima bantuan bidang koperasi dan UKM tahun 2024 di Kabupaten Polewali Mandar (Polman) pada 22-23 Februari 2024. Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diserahkan kepada masyarakat sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh dinas. “Verifikasi ini dilakukan sebagai upaya dinas untuk memastikan apakah calon penerima bantuan sudah sesuai dengan kriteria dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan,” ujar Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Bau Akram Dai. Kegiatan verifikasi dilakukan pada tiga kelompok, dimana dua kelompok usaha beralamat di Galung Tuluk, Kecamatan Balanipa yaitu kelompok usaha perbengkelan Nur Auliyah Motor dan kelompok usaha Ida Salon. Sedangkan lokasi verifikasi ketiga dilakukan di Desa Bonde, Kecamatan Campalagian pada kelompok usaha fotografi Faramitha. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperindag Sulbar, Muhammad Hisyam Said mengatakan, verifikasi itu juga untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran, yakni untuk membantu kelompok yang layak dan benar-benar membutuhkan. "Kami harapkan bantuan yang diberikan tepat sasaran sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengembangan usaha mereka, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat," ujarnya. Dari hasil verifikasi, diketahui bahwa masih ada satu kelompok yang dokumen administrasinya masih kurang, yakni belum adanya NPWP pribadi atau badan calon penerima bantuan. Hisyam mengimbau agar kelompok tersebut segera melengkapi dokumen yang kurang tersebut. "Kami memberikan batas waktu 14 hari kalender bagi kelompok usaha untuk melengkapi dokumen yang kurang. Jika tidak, maka kami akan mencari kelompok pengganti yang memenuhi syarat," tegasnya. (rls)

MAMUJU -- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Awal Penyusunan Kajian Potensi dan Peluang Investasi di sektor perkebunan kelapa dalam, Senin 26 Februari 2024. Rapat tersebut diinisiasi untuk mengidentifikasi peluang investasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dengan merumuskan langkah-langkah awal dalam menyusun kajian potensi investasi di sektor perkebunan kelapa dalam. Pertemuan itu dipimpin Pejabat Fungsional PKPM Ahli Madya DPMPTSP Sulbar, Satriawan Hasan Sulur dan dihadiri para Pejabat Fungsional PKPM Ahli Muda dan Staf Internal DPMPTSP Sulbar. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat DPMPTSP Sulbar. Pejabat Fungsional PKPM Ahli Madya DPMPTSP Sulbar, Satriawan Hasan Sulur menyampaikan, rapat itu menjadi tonggak awal dalam mengidentifikasi dan menggali potensi investasi di sektor perkebunan kelapa dalam Sulbar. "Rapat awal ini membahas langkah-langkah strategis untuk penyusunan kajian potensi dan peluang investasi di sektor perkebunan kelapa dalam Sulbar," ujarnya. Dengan melibatkan berbagai tingkatan pejabat dan staf, pihaknya berharap dapat menyusun kajian yang komprehensif untuk mendukung pengembangan sektor ini. Para peserta rapat sepakat untuk melakukan analisis mendalam terkait faktor-faktor yang memengaruhi investasi dalam sektor tersebut. Proses penyusunan kajian akan melibatkan kerja sama erat antara pihak internal DPMPTSP dan pihak terkait eksternal, dengan harapan menghasilkan informasi yang dapat menjadi landasan untuk pengambilan keputusan investasi di masa depan. (rls)

MAMUJU--Kepala UPTD Balai Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih Perkebunan (BSPMBP) Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) Muh. Fadlullah, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Pengembangan Food Estate di Kabupaten Mamuju, Senin 26 Februari 2024, bertempat di Kodim 1418 Mamuju. Dalam hal ini, pemerintah bertujuan membuat konsep pertanian food estate atau lumbung pangan untuk mewujudkan kemandirian pangan. Pengembangan food estate pun dibangun dengan konsep pengembangan pangan terintegrasi. Rencana kerja food estate berlokasi di Desa Bambu, Kecamatan Mamuju dengan luas lahan yang dibutuhkan sekitar 250 Ha. Kegiatan ini tentunya membutuhkan dukungan dari Dinas Perkebunan dalam upaya pengembangan tanaman pala seluas 20 Ha dan cengkeh seluas 10 Ha. Kepala UPTD BSPMBP Dinas Perkebunan Sulbar, Muh. Fadlullah mengatakan, kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang difasilitasi dari Kodim 1418 Mamuju sebagai tindak lanjut instruksi Panglima Kodam (Pangdam) IV Hasanuddin sebagai wujud partisipasi TNI dalam mendukung Program Strategis Nasional tentang Food Estate di Kabupaten Mamuju. Dalam rakor, Muh. Fadlullah mengusulkan pembangunan fasilitas kebun dinas dengan catatan terbitnya putusan dari Kementan dan Bappenas. Adapun beberapa kondisi yang perlu dipenuhi adalah masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut terkait (penyiapan lahan, perizinan, dll), tentang kebutuhan benih di Sulbar (kakao, kopi, kelapa), design gambar gedung dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Pada pertemuan tersebut juga hadir OPD provinsi dan OPD kabupaten, dinas terkait, Desk Kewilayahan bersama tim pusat (Bappenas, Kemendagri Bangda, Kementerian Teknis), serta BRI dan Bank Indonesia. (rls)

MAMUJU--Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan pengawasan barang beredar berlabel SNI di empat kabupaten di wilayah Sulbar pada 15-22 Februari 2024. Empat kabupaten dimaksud yaitu Pasangkayu, Mamuju Tengah, Majene dan Mamasa. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan keamanan barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Bau Akram Dai mengatakan, pengawasan itu dilakukan secara rutin dan berkesinambungan untuk memastikan bahwa barang yang beredar di pasaran sesuai dengan standar nasional dan tidak merugikan konsumen. "Kami juga ingin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih barang yang berlabel SNI,” ujarnya. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperindag Sulbar, Muhammad Najib Ali, menyampaikan, barang-barang yang menjadi fokus pengawasan oleh Tim Dinas Koperindag Sulbar yaitu besi baja, peralatan listrik, garam, dan susu formula. "Kami juga memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pedagang dan konsumen tentang manfaat dan cara membedakan barang berlabel SNI dan non-SNI,” katanya. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa barang yang beredar di Pasangkayu dan Mamuju Tengah sebagian besar sudah berlabel SNI, kecuali peralatan listrik, dalam hal ini lampu yang masih ditemukan belum berlabel SNI. “Kami sudah memberikan teguran secara langsung kepada penjual agar barang yang tidak berlabel SNI yang kami temukan tidak diperjualbelikan dan dikembalikan kepada distributor,” tegas Muhammad Najib Ali. Tidak jauh berbeda dengan hasil pengawasan barang berlabel SNI di Pasangkayu dan Mamuju Tengah, Dinas Koperindag Sulbar juga menemukan masih ada beberapa merek bohlam yang tidak ber-SNI yang diperjualbelikan di toko-toko di Majene dan Mamasa. “Dari hasil pengawasan yang kami lakukan menunjukkan bahwa barang yang beredar di Majene dan Mamasa sebagian besar sudah berlabel SNI, kecuali bohlam, yang masih ditemukan beberapa merek yang belum berlabel SNI,” tambahnya. (rls)