MAMUJU -- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulbar mencatat perekonomian Sulbar tumbuh sebesar 6,42 persen di triwulan II 2023 secara (y-on-y) atau dari tahun ke tahun. Kepala BPS Sulbar , Tina Wahyufitri menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulbar disebabkan oleh meningkatnya nilai tambah hampir diseluruh sektor. "Kalau dibandingkan dengan triwulan I-2023, perekonomian Sulawesi Barat tumbuh sebesar 9,26 persen (q-to-q). Hal ini memicu juga pertumbuhan secara kumulatif sebesar 5,00 persen, yakni semester I-2023 dibandingkan semester I-2022 (c-to-c),"kata Tina. Ia mengatakan, peningkatan penciptaan nilai tambah terjadi pada hampir semua kategori lapangan usaha dengan besaran yang bervariasi. Peningkatan nilai tambah terbesar menurut lapangan usaha adalah industri pengolahan sebesar 15,49 persen (y-on-y), sedangkan menurut pengeluaran adalah komponen ekspor sebesar 13,28 persen (y-on-y). Tina menyebutkan bahwa beberapa sektor industri seperti pertanian menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi Sulbar. "Sumber pertumbuhan ekonomi terbesar terjadi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan,"ucap Tina. Sementara dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari komponen Net Ekspor (Ekspor dikurangi Impor). (rls)

Mamuju --Pemprov Sulbar mengusulkan tiga nama Penjabat Bupati Mamasa ke Kementerian Dalam Negeri. Tiga nama tersebut, yakni DR. Yakub F. Solon ( Asisten Pembangunan dan Perekonomian Setda Sulbar), Ardiansyah S.STP (Sekda Kabupaten Majene), dan H. Habibi Azis S. STP., M.M. (Kepala DPMPTSP Provinsi Sulbar). "Dari Pemprov usulkan pak Habibie, pak Yakob Solon dan pak Ardiansyah," kata PJ Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh, Senin 7 Agustus 2023. Prof. Zudan menyampaikan, setelah berakhirnya masa jabatan Bupati Mamasa H. Ramlan Badawi bersama Wakil Bupati Mamasa Marthinus Tiranda, maka kursi Bupati Mamasa akan diisi oleh Penjabat Bupati sampai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Selain dari Pemprov Sulbar, usulan lain masing masing tiga nama dari Kementerian Dalam Negeri dan DPRD Kabupaten Mamasa. Selanjutnya Kemendagri merumuskan tiga nama dari sembilan usulan nama untuk diteruskan ke Presiden RI Joko Widodo. (rls)

JAWA BARAT -- Pj. Gubernur Sulbar selaku Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) secara resmi mengukuhkan dan melantik pengurus Korpri Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) di Aula Kantor BSSN Depok Jawa Barat Senin 7 Agustus 2023. Pada kesempatan ini, Zudan Arif Fakrulloh mengajak kepada seluruh jajaran pengurus KOPRI BSSN yang telah dikukuhkan untuk bekerja dengan penuh tanggungjawab. Pj Gubernur Sulbar , Prof. Zudan juga menjelaskan bahwa BSSN telah banyak membantu, terutama melalui program tanda tangan elektronik. Itu menurutnya sangat membantu pemerintah, karena melalui tandatangan tersebut dengan sistem keamanan yang tinggi dengan berbagai kemudahan yang diberikan. Ia menjelaskan, berbagai kegiatan terus dilaksanakan Korpri baik secara Nasional, seperti Pornas Korpri dan MTQ termasuk program pendampingan hukum bagi ASN itu semua bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ASN. "Terima kasih kepada BSSN telah membantu banyak di Kemendagri dan juga pemda, sekarang di Sulbar juga telah menerapkan tanda tangan elektronik,"tutup Zudan. (rls)

Mamuju -Dinas Ketahanan Pangan Sulbar kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM), Senin 7 Agustus 2023. Kegiatan tersebut adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan, juga untuk menjaga inflasi terendah di Sulbar. Bertempat di Lapangan Ahmad Kirang Mamuju, GPM ini akan berlangsung selama dua hari, yakni 7-8 Agustus 2023. Adapun komoditas pangan di GPM yaitu, beras, bawang merah, lombok besar, cabe rawit, bawang putih, ayam, gula pasir, minyak goreng dan terigu, dengan harga 10 persen di bawah harga pasar. "Kegiatan ini untuk menjaga stabilisasi harga komoditas yang sering mengalami kenaikan, khusus pada harga-harga yang dapat mempengaruhi inflasi. Ini sesuai arahan Pak Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh,"ujar Abd. Waris Bestari, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Abd. Waris berharap kerjasama yang dibangun bersama Badan Pangan Nasional, Bank Indonesia, Perum Bulog dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta beberapa distributor komoditas lainnya dapat tetap menjaga inflasi di daerah. "Saya harap masyarakat tidak boros pangan. Harus bisa kontrol dalam mengonsumsi pangan, artinya konsumsilah pangan sesuai kebutuhan,"imbaunya (rls)

MAMUJU -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris membuka secara resmi Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan pembangunan desa tingkat regional Sulbar sekaligus mengukuhkan forum kolaborasi pengawasan desa yang digelar Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulbar, Senin 7 Agustus 2023. Workshop tersebut diikuti 59 desa, 21 kecamatan, dari enam kabupaten se- Sulbar. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengaku mengapresiasi workshop yang digelar BPKP Perwakilan Provinsi. Hal itu dapat menjadi usaha untuk mendorong bagaimana tujuan melakukan usaha maksimal untuk tranformasi desa. "Menyambut baik apa yang dilakukan BPKP untuk melakukan workshop, dengan sumberdaya yang dimiliki bisa digerakkan untuk sampai pada tujuan yaitu mengakselerasi dan mentransformasi kemandirian desa," kata Idris. Ia menyampaikan, bahwa SDGs desa telah disusun menjadi sebuah paradigma bagaimana membangun desa dalam bentuk lebih terpadu. "Masih banyak desa yang belum berkembang di Sulbar ,salah satu kuncinya bagaimana melakukan perbaikan pengelolaan keuangan, " lanjut Idris Ia pun mendorong agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan skala prioritas seperti mengarahkan anggaran yang dimiliki untuk issu kebencanaan. "Apalagi Sulbar sebagai daerah dengan indeks resiko bencana yang cukup tinggi, bagaimana kepala desa harus ada kesiapsiagaan terkait potensi bencana," ucapnya Yang terpenting menurutnya, adalah bagaimana membangun kolaborasi dan sinergitas antara seluruh perangkat terkait. Pihaknya juga berharap peran serta seluruh kepala desa melakukan pengentasan empat plus satu masalah Sulbar . Kepala Perwakilan BPKP Sulbar, Harry Bowo, mengatakan , BPKP Sulbar memiliki dua peran pengawasan yaitu penjamin dan konsultasi. Dijelaskan , sebagai lembaga pengawasan, BPKP memiliki tanggung jawab dalam mengawal penggunaan keuangan negara dan daerah dari segala lini termasuk desa. (rls)

MAMUJU -- Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke -78 Tahun 2023. 71 Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi akan mengikuti diklat. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris mengatakan pembukaan Diklat Paskibraka yang digelar Dispora Sulbar, menjadi hal penting dalam rangka persiapan menjadi pasukan pengibar bendera pusaka merah putih tingkat provinsi mendatang. "Selamat datang dan selamat kepada 71 putra putri terbaik dari enam kabupaten untuk menjadi tulang punggung kepercayaan untuk mengibarkan sang merah putih pada 17 Agustus 2023 nanti,"kata Idris. Ia mengatakan, tanggungjawab yang telah diberikan dari daerah masing-masing menjadi tanggung jawab bersama memulai ikhtiar menyiapkan diri menjadi penggerak sang merah putih. Peran pemuda terhadap sejarah bangsa Indonesia selalu memiliki posisi penting, termasuk menjadi pasukan pengibar bendera. Ia berharap kesuksesan 17 Agustus akan datang ditentukan oleh para pemuda yang menjadi Paskibraka. "Oleh karenanya, pada pendidikan dan pelatihan selama 12 hari kedepan menjadi bagian dari usaha kita untuk membentuk karakter dan nilai perjuangan membentuk nilai nasionalisme membentuk nilai ketaatan pada Pancasila dan Undang-undang dasar 45," kata Idris. Meskipun menurut Idris, dalam waktu pelatihan yang telah ditetapkan, terbilang belum cukup untuk membentuk generasi emas penerus bangsa yang kuat. "Tidak ada bangsa yang kuat tanpa generasi yang kuat, kehadiran saudara bukan hanya menjadi paskibraka, tetapi bagaimana menanamkan semangat nasionalisme dan juga kecintaan kepada bangsa,"kata Idris. Ia pun menekankan, lima hal yang menjadi penting yang dipegang teguh oleh para paskibraka, apalagi sebagai penerus bangsa akan datang. Tujuannya agar tidak menjadi penerus bangsa yang tertinggal dari bangsa lain. Pertama, para paskibraka harus memiliki tingkat literasi yang kuat, kemudian para paskibraka harus menjadi generasi yang terbuka, dan ketiga bagaimana para paskibraka terbiasa menjadi generasi yang sensitif mengelola urusan kemanusiaan, termasuk bagaimana mendukung usaha pemerintah untuk membiasakan mengembangkan produk dalam negeri, dan yang terakhir para paskibraka dan generasi kedepan harus lebih arif menggunakan…

Mamuju -- Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulbar meminta maaf atas kegaduhan pasca tersebarnya video terkait penjelasan filosofi burung oleh Pj. Gubernur Sulbar. Kepala Diskominfo Sulbar Mustari Mula menyampaikan, Pj.Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrullah dalam pidatonya pada forum Coffee Morning di Marasa Corner tak bermaksud menyebarluaskan informasi yang mengandung pornografj, namun PJ gubernur bermaksud memuji sejumlah pejabat hadir pada acara tersebut, dengan harapan terbangunnya sinergitas dalam pembangunan. Materinya pun memang hanya untuk internal yang hadir dalam forum dimaksud. Hanya saja, itu disalahartikan, sehingga untuk menghindari dampak terhadap publik dari tersebarnya video tersebut, video sudah di copot dari akun medsos Diskominfopers dan Diskominfopers Sulbar memohon maaf. "Saya selaku Penanggung Jawab media informasi publik Pemprov Sulbar memohon maaf kepada Pj Gubernur Sulbar dan masyarakat atas kelalaian Tim Redaksi Media dalam memilah dan memilih mana informasi yang hanya dikonsumsi untuk kalangan internal atau audiensi tertentu dan mana informasi yang ditujukan untuk masyarakat umum (Publik)," ujar Mustari. (rls)

Mamuju --Biro Hukum Pemprov Sulbar sebagai bagian dari Satgas Penanganan Stunting, Pernikahan Anak, Kemiskinan Ekstrim, Anak Tidak Sekolah Dan Inflasi Provinsi Sulawesi Barat melakukan intervensi di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Polewali,3-4 Agustus 2023 Kepala Biro Hukum Suyuti Marzuki mengatakan, konfirmasi data dilakukan untuk menyinkronkan setiap data yang ada. Dengan begitu bantuan untuk penanganan 4+1 tepar sasaran. "Data yang dikompilasi dari berbagai stakeholder banyak perbedaan sehingga dibutuhkan harmonisasi data dan diharapkan bantuan tepat sasaran," kata Suyuti. Lanjut Suyuti, tim Satgas telah berada di Binuang selama dua dengan melaksanakan berbagai kegiatan. Pertemuan itu juga melibatkan OPD yang menjadi koordinator dari lima permasalahan utama Sulbar. Yakni Kabid SMA Diknas Provinsi Sulawesi Barat, Penyuluh Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, serta tim satgas Kabupaten Polman "Pertama kita Rapat Koordinasi Tim Satgas provinsi dan kabupaten, serta dihadiri juga Camat Binuang dan Camat Polewali. Para Lurah dan Kepala Desa , Tripika Kecamatan dan Kepala Puskesmas Binuang dan Polewali," pungkasnya. Langkah awal melakukan intervensi ke Desa Batetangnga dan Kelurahan Amassangan berdasarkan hasil dari evaluasi data yang dilakukan Di Desa Batetangnga Tim Satgas menyerahkan bantuan Daging Ayam dan Telur sebanyak 79 Paket, dari PT Berdikari yang disalurkan langsung oleh PT pos Indonesia, dihadiri oleh Bapak Kepala Desa Batetangnga bersama masyarakat penerima bantuan Sementara di Kelurahan Amassangan, Satgas menyerahkan bantuan Daging Ayam dan Telur sebanyak 70 Paket, dihadiri langsung oleh Bapak Lurah Amassangan bersama masyarakat penerima bantuan "Ini adalah aksi awal. Masih ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan," tutup Suyuti. (rls)

Mamuju - Biro Ekbang Setda Prov Sulbar berterimakasih kepada Pemerintah Kabuoaten Mamuju Tengah terkhusus kepada Camat Tobadak dan Perangkat Desa terkait atas kesediaannya melakukan Participating Biro Ekbang terhadap Penangan 4+1 (Kemiskinan Ekstrem, Stunting, ATS, Pernikahan Dini dan Inflasi) di Kecamatan Tobadak yang menjadi fokus Biro Ekbang Prov Sulbar pada hari Jumat ,4 Agustus 2023. Tujuan dari kunjungan rumah tersebut salah satunya bertujuan untuk percepatan penurunan angka stunting yang ada di wilayah Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, serta keluarga dari balita yang memiliki masalah gizi akan termotivasi dan teredukasi mengenai penanganan stunting ataupun masalah gizi pada balitanya. Selain itu, bantuan berupa beras dan lainnya sedikit membantu keluarga untuk penanganan stunting atau masalah gizi secara berkesinambungan. (rls)

Mamuju –Selama bulan Juli 2023, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemprov Sulbar berhasil menekan 5.187 dari anak putus sekola atau ATS 48.105 di Sulbar. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Mithhar mengatakan, upaya menekan angka ATS ini tidak lepas dari arahan PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh yang senantiasa memberikan pendampingan ke setiap OPD untuk bekerja secara kolaboratif. "Ini berkat kerja kolaboratif, melibatkan semua kepala bergerak cepat melakukan aksi dari rumah ke rumah untuk penanganan ATS yang menjadi perintah khusus dari gubernur Sulawesi Barat," ujar Mithhar. Lanjut Mithhar, melalui Satgas yang telah dibentuk bergerak menangani empat plus satu masalah pembangunan Sulbar, yaitu Stunting, Anak Putus Sekolah, Perkawinan Anak, Kemiskinan Ekstrim, dan Inflasi. Demikian pula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar selaku koordinator untuk penanganan ATS melakukan rekonfirmasi data ATS. Hasil pada pekan pertama tim telah mendapatkan data ATS di angka kisaran 2000-an, tetapi nyatanya hanya diangka ratusan. Pada pekan kedua, tim kembali mendapatkan data angka konfirmasi ATS sebanyak 4000 lebih anak, namun hasil rekonfirmasi hanya seribuan. Lanjut pekan ketiga, tim Satgas mendapatkan angka ATS sebanyak 7000 lebih anak namun yang didapatkan hanya 2.121 anak. Atas rekonfirmasi data tersebut ditindaklanjuti dengan mengembalikan anak bersekola dan beberapa sedang proses kembali ke sekolah. Totalnya 5.187 anak selama bulan Juli “Ini yang harus kita luruskan untuk terus melakukan rekonfirmasi data guna mendapatkan angka ATS yang lebih akurat. Tim Satgas akan terus bergerak melakukan penanganan secara khusus guna mengatasi permasalahan ATS di Sulbar dan didukung oleh OPD Provinsi dan kabupaten,” kata Mithhar. Mithhar mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama melakukan gerakan penanganan ATS di Sulbar. “Kunci sukses menangani ATS di Sulbar butuh dukungan semua stakeholder untuk meretas permasalahan ATS yang menjadi perhatian dari bapak gubernur,” tutup Mithhar. (rls)