Mamuju --Pemprov Sulbar akan membuka sayembara logo Hari Jadi Sulbar. Siapapun warga Sulbar, boleh ikut ambil bagian dari acara besar provinsi ke -33 ini. Ketua Panitia HUT Kemerdekaan dan Hari Jadi Sulbar, Jamil Barambangi menyampaikan , Hari Jadi Provinsi Sulawesi Barat ke 19 Tahun 2023 mulai dipersiapkan. Penggarapan event ini akan didesain bersamaan HUT Kemerdekaaan RI. "Kita akan membuat sayembara kecil-sederhana kepada masyarakat melalui media sosial untuk kita mencoba melombakan logo yang akan dijadikan dalam rangka hari jadi Sulawesi Barat," ujar Jamil, Rabu 26 Juli. Syaratnya, karya logo yang akan disertakan menuangkan angka 19. Kedua gambaran geografis Sulawesi Barat, Ketiga adalah filosofi sosial budaya Sulawesi Barat. Link pendaftaran akan ditentukan oleh panitian dalam waktu dekat "Panitia tidak akan melibatkan juri pada lomba sayembara ini. Melainkan hasil karya akan dinilai langsung oleh masyarakat terhadal hasil karya peserta yang akan dipasang pada akun media sosial Pemprov Sulbar. (rls)

Mamuju --Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Pemprov Sulbar mengemas HUT Kemerdekaan RI bersama dengan HUT Sulbar ke 19 Tahun. Kepanitiaan yang terbentuk untuk dua acara besar itu mulai melakukan rapat perdana, Rabu 26 Juli 2023 di Rujab Sekprov Sulbar Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Sulbar , Jamil Barambangi menyampaikan, sejumlah item kegiatan mulai dirancang untuk event tersebut. Rencananya mulai digelar pada 5 Agustus. Untuk HUT Kemerdekaan, akan digelar pertandingan sejumlah cabang olahraga dan lomba kesenian. "Sudah ada beberapa masukan tapi kita belum memutuskan kira-kira cabang seni dan cabang olahraga yang diperlombakan," ungkapnya. Sementara untuk Hari Jadi Sulbar rencananya akan memperlombakan sejumlah olahraga tradisional. Usulan lainnya, melibatkan enam kabupaten melalui lomba menyanyi solo lagu daerah, lomba essai Sulbar untuk pelajar, Lomba baca puisi. "Tapi ini belum final, nanti kita sepakati di rapat berikutnya," kata Jamil. (rls)

Mamuju -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali mengadakan job fair, melibatkan 22 perusahaan dan siap menyerap 385 tenaga kerja. Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh berharap melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sulbar terus membuat kegiatan serupa. "Ini adalah event yang langsung berdampak positif bagi masyarakat," kata Pj Gubernur membuka Job Fair 2023 di Marasa Corner Komolek Perkantoran Gubernur Sulbar, Rabu 26 Juli 2023. Menurutnya, event Job Fair menjadikan dunia usaha bergerak terus-menerus dan bagi perusahaan bisa memilih calon tenaga kerja terbaik. "Ada 2615 pencari kerja ada kesempatan 385 lapangan kerja baru. Sisanya harus kita carikan lagi peluang-peluang kerja yang baru, peluang kerja di sektor ekonomi kreatif yang mana dia bisa bekerja sendiri mendapatkan penghasilan dari usaha," pungkasnya. "Saya sebagai penjabat gubernur akan memfasilitasi agar pencari kerja di Sulawesi Barat mendapatkan pekerjaan sesuai dengan fashionnya," sambung Sekretaris BNPP ini. Kepala Disnaker Sulbar Andi Farid Amri menjelaskan, tujuan Job Fair menjadi suatu jembatan untuk mempertemukan dan memfasilitasi pihak pemberi kerja dan pencari kerja untuk menempatkan pencari kerja ke dalam posisi yang tepat sesuai dengan minat dan kompetensinya. "Yang menjadi tuntutan utama adalah meminimalisir angka pengangguran melalui peningkatan penempatan tenaga kerja," ucap Farid. (rls)

POLEWALI -- Langkah nyata melakukan penanganan empat masalah Sulbar di wujudkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Sulbar dengan mendirikan posko pengaduan penanganan kemiskinan ekstrim, stunting, anak putus sekolah, pernikahan anak di Kabupaten Polman. Hal itu dilakukan lantaran PUPR merupakan bagian dari satuan tugas penanganan empat masalah Sulbar. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rachmad mengatakan langkah yang dilakukan merupakan upaya serius Pemerintah Provinsi melalui PUPR untuk melakukan penanganan masalah Sulbar. Selain mendirikan posko sebelumnya PUPR juga telah menyediakan nomor layanan pengaduan 085397626929. "Posko induk ini kami dirikan di kecamatan Luyo kab Polman, PUPR sebagai leading sektor penanganan empat masalah Sulbar," kata Rachmad, Selasa, 25 Juli 2023 Ia juga mengatakan, posko yang didirikan dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan pengaduan atau mencari informasi terkait empat plus satu masalah Sulbar. "Semua data yang masuk akan kami akan ramu, mencari solusi menyelesaikan masalah yang dihadapi," kata Rachmad. Ia berharap, melalui posko tersebut masalah stunting, kemiskinan ekstrim,anak putus sekolah, pernikahan anak dapat atasi dengan baik. Dirinya juga berharap kepada seluruh petugas untuk bekerja dengan baik melakukan pendataan kepada masyarakat. (rls)

Polman --Komoditi Bawang Merah berpotensi dikembangkan di Polman, tepatnya di Desa Renggeang Kecamatan Limboro. Namun, puluhan kelompok tani sangat terkendala persoalan akses jalan, seperti disampaikan Kades Renggeang Musdar dan sejumlah petani saat menyambut kunjungan Pj Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh, Selasa 25 Juli. Olehnya,Prof Zudan berkomitmen akan mendukung pengembangan perkebunan Bawang Merah di Desa Renggeang. "Saya memdukung program bapak. Ini sangat positif membangkitkan ekonomi di Sulbar, jadi tolong bertani yang baik, kami berkomitmen membantu ibu dan bapak semua," kata Zudan kepada puluhan petani Bawang Merah di Desa Renggeang, Polman. Salah satu upaya yang akan didorong adalah pengerjaan akses jalan menuju ke lokasi perkebunan. Ratusan meter yang memerlukan dukungan anggaran akan rencananya dipenuhi pada 2024 mendatang. "Kita akan penuhi jalan, tadi dibilang kira-kira 800 meter lagi yah," kata Zudan. Bahkan Zudan juga akan mengupayakan bantuan alat pertanian, baik dari APBD Pemprov maupun Pemkab Polman. "Mudah-mudahan bisa terwujud di APBD 2024. Harus diprogramkan dulu," pungkasnya. Pada kunjungan itu, Pj Gubernur melakukan dialog dengan para petani. Beberapa poin aspirasi petani meminta bantuan untuk mendukung suplai air ke lokasi perkebunan, serta penerangan untuk mencegah penularan hama. (rls)

POLEWALI -- Pemprov Sulbar berkomitmen memberikan kemudahaan akses pangan murah bagi masyarakat melalui pasar murah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Polman dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang digelar di Area Perkantoran Bupati Polman, Selasa 25 Juli 2023. Pj Gubernur Sulbar, Prof.Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan , pasar murah digelar sebagai upaya mengendalikan inflasi daerah. Disebutkan, saat ini inflasi Sulbar masih terbilang rendah, yaitu 2,28 persen, inflasi tiga terendah se Indonesia. Lanjut Zudan, sebagaimana tema pasar murah 'Bijak Berbelanja Sesuai dengan Kebutuhan, maka penting agar masyarakat betul-betul memperhitungkan dalam berbelanja pangan "Sampai saat ini pasokan tesedia dan harga stabil. Inflasi masih terendah ketiga se -Indonesia, tetapi kita harus antisipasi kedepan sehingga tidak boleh boros pangan," ujar Zudan. Prof Zudan juga meminta, perlunya sebuah sistem untuk memantau pergerakan pangan guna menjaga ketersediaan pasokan di Sulbar. Ia berpesan agar kedepan perlu mengantisipasi fenomena El-Nino "Ini agar pemda dapat bersinergi dalam memastikan ketersediaan pasokan pangan di Sulbar," pungkasnya. (rls)

MAMUJU, - Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar terus berupaya menekan anak putus sekolah di Sulbar. Diknas ingin memastikan agar anak putus sekolah dapat kembali melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar tercipta sumber daya manusia (SDM) yang sejahtera. Sehingga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar Mithhar bersama seluruh tim melakukan pemantauan sekaligus melakukan koordinasi secara langsung di berbagai titik di Sulbar. "Untuk memastikan program penanganan Anak tidak Sekolah berjalan dengan baik, Diknas melaksanakan koordinasi dan monev secara langsung ke Wilayah kecamatan Tabulahan , Aralle dan Mambi," kata Mithhar. Ia mengatakan, monitoring dilakukan diawali dengan mengunjungi SMKN 1 Tabulahan, kemudian SMAN 1 Tabulahan. Setalah itu pihak Diknas, melanjutkan monitoring sekaligus berkoordinasi dengan Camat dan Staf di Kecamatan Tabulahan. Bertolak dari Tabulahan Diknas kemudian bergerak menuju ke SMKN 1 Buntu Malangka Kec. Buntu Malangka, kemudian SMAN 1 Aralle, dan SMAN 1 Mambi, sekaligus berkoordinasi dengan Camat Aralle. "Semua dilakukan untuk memastikan terlaksananya Penanganan ATS. Sehingga nantinya Sulbar tanpa ATS sebagai mana Standar Pelayanan Minimal Pendidikan kita tidak boleh ada anak usia 7 -18,Tahun tidak mendapatkan layanan Pendidikan," ucap Mithhar. Ia mengatakan, dari empat titik yang telah disambangi pihak Diknas di Kabupaten Mamasa, menemukan bahwa data yang ada mengalami pengurangan. "Alhamdulillah kerja-kerja kita menghasilkan hal yang maksimal, terkonfirmasi data ATS yang ada ternyata sudah sangat berkurang," tutupnya. (rls)

Polman --Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kembali menggelar High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Daerah, dipusatkan di Kabupaten Polman, melibatkan Pemkab dan TPID se -Sulbar serta sejumlah unsur forkopimda Sulbar. Berlangsung Aula Pemkab Polman, Selasa 25 Juli 2023. Pj Gubernur Sulbar , Prof. Zudan Arif Fakrulloh berharap, melalui HLM menjadi forum bagi seluruh pemda dan TPID membangun komunikasi yang baik, menyamakan frekuensi dalam melakukan pengendalian inflasi di daerah sehingga kedepan mengeluarkan kebijakan yang betul-betul berdampak untuk masyarakat banyak. Misalnya, terkait inflasi di Sulbar, dijelaskan salah satu penyumbang inflasi adalah ikan. Dan menjadi persoalan adalah tidak adanya pabrik es dan cold storage di Sulbar. Untuk itu kedepan, perlu menyamakan frekuensi dalam melakukan revolusi APBD "RKPD yang sedang disusun sekarang dan APBD 2024, inflasi dianggarkan, dicadangkan di Belanja Tak Terduga. Belanjakan untuk cold storage, pabrik pabrik es dan pusat pusat pertumbuhan. Kolaborasi Pemprov dan kabupaten itu penting agar bisa nyambung," ujar Zudan Menurutnya, dengan kekompakan seluruh pemda dan TPID dalam menyelesaikan permasalahan inflasi, termasuk masalah stunting, kemiskinan ekstrem, perkawinan anak dan anak putus sekolah. "Mari TPID bersama kepala daerah terus mendorong inflasi ini terkendali. Saya optimis masalah Stunting, perkawinan anak, kemiskinan dan anak putus sekolah Itu bisa diatasi dengan kekompakan kita. Kita samakan frekuensinya, provinsi kerjakan apa kabupaten mengerjakan apa," pungkasnya. Ia pun mengingatkan agar dalam menjalankan tugas penting memperhatikan manajemen risiko. Kuncinya menjaga internal dan memastikan kinerja dirasakan langsung masyarakat. Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Pemprov Sulbar Masriadi Nadi Atjo menambahkan, HLM secara rutin dilaksanakan dua hingga tiga kali setahun. Tujuannya menetapkan langkah-langkah kongkrit dan kebijakan dalam melakukan pengendalian inflasi. Disebutkan Sulbar saat ini urutan ketiga inflasi terendah se Indonesia, 2,28 persen. Dan sembilan bulan berturut-turut masih dibawah nasional. "Ini berkat kerjasama semua pihak. Diharapkan kebersamaan dapat tetap berlanjut dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga," pungkasnya. (rls)

Polman --Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kembali menggelar High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Daerah, dipusatkan di Kabupaten Polman, melibatkan Pemkab dan TPID se -Sulbar serta sejumlah unsur forkopimda Sulbar. Berlangsung Aula Pemkab Polman, Selasa 25 Juli 2023. Pj Gubernur Sulbar , Prof. Zudan Arif Fakrulloh berharap, melalui HLM menjadi forum bagi seluruh pemda dan TPID membangun komunikasi yang baik, menyamakan frekuensi dalam melakukan pengendalian inflasi di daerah sehingga kedepan mengeluarkan kebijakan yang betul-betul berdampak untuk masyarakat banyak. Misalnya, terkait inflasi di Sulbar, dijelaskan salah satu penyumbang inflasi adalah ikan. Dan menjadi persoalan adalah tidak adanya pabrik es dan cold storage di Sulbar. Untuk itu kedepan, perlu menyamakan frekuensi dalam melakukan revolusi APBD "RKPD yang sedang disusun sekarang dan APBD 2024, inflasi dianggarkan, dicadangkan di Belanja Tak Terduga. Belanjakan untuk cold storage, pabrik pabrik es dan pusat pusat pertumbuhan. Kolaborasi Pemprov dan kabupaten itu penting agar bisa nyambung," ujar Zudan Menurutnya, dengan kekompakan seluruh pemda dan TPID dalam menyelesaikan permasalahan inflasi, termasuk masalah stunting, kemiskinan ekstrem, perkawinan anak dan anak putus sekolah. "Mari TPID bersama kepala daerah terus mendorong inflasi ini terkendali. Saya optimis masalah Stunting, perkawinan anak, kemiskinan dan anak putus sekolah Itu bisa diatasi dengan kekompakan kita. Kita samakan frekuensinya, provinsi kerjakan apa kabupaten mengerjakan apa," pungkasnya. Ia pun mengingatkan agar dalam menjalankan tugas penting memperhatikan manajemen risiko. Kuncinya menjaga internal dan memastikan kinerja dirasakan langsung masyarakat. Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Pemprov Sulbar Masriadi Nadi Atjo menambahkan, HLM secara rutin dilaksanakan dua hingga tiga kali setahun. Tujuannya menetapkan langkah-langkah kongkrit dan kebijakan dalam melakukan pengendalian inflasi. Disebutkan Sulbar saat ini urutan ketiga inflasi terendah se Indonesia, 2,28 persen. Dan sembilan bulan berturut-turut masih dibawah nasional. "Ini berkat kerjasama semua pihak. Diharapkan kebersamaan dapat tetap berlanjut dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga," pungkasnya. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh membuka secara resmi sosialisasi Badan Pusat Statistik terkait proyeksi penduduk kabupaten Provinsi Sulbar 2020-2035 di Hotel Maleo Mamuju, Senin, 24 Juli 2023. Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, data kependudukan menggambarkan kekuatan dan potensi di suatu wilayah dan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan perencanaan monitoring dan evaluasi pembangunan. Ia sangat mengapresiasi, kegiatan yang digelar oleh BPS. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan satu pondasi dalam menentukan langkah kebijakan beberapa tahun kedepan. "Ada harapan besar misalnya di tahun 2030 tidak perlu lagi sensus penduduk, tetapi proyeksi data perlu dilakukan karena kita perlu mengantisipasi berbagai hal yang akan kita lakukan lebih jauh kedepan," kata Zudan. Menurutnya, proyeksi data menjadi penting walaupun dalam level eksekusinya kembali ke data registrasi data by name by address. "Proyeksi menjadi sangat penting dalam mengantisipasi masalah yang akan terjadi di masa depan sekaligus mengantisipasi kebijakan dimasa yang akan datang,"ucap Sestama BNPP itu. Kebijakan menurutnya dapat berubah sewaktu-waktu, apalagi dengan berbagai potensi masalah yang dihadapi. "Karena kita tahu dalam sistem kita setelah proyeksi, dibuat kebijakan kemudian kebijakan diimplementasikan dengan pendekatan kinerja menggunakan perencanaan dan penganggaran, dititik itu sudah harus by name by address karena yang dituntut keakuratan," ucap Zudan. Sementara , Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri mengatakan, kegiatan sosialisasi proyeksi penduduk kabupaten Provinsi Sulbar 2020-2035 merupakan hasil pendataan yang dilakukan BPS. "Proyeksi hasil penduduk 2020 sampai 2035 di level nasional dan Provinsi telah dirilis dan ditindaklanjuti melalui proyeksi penduduk di tingkat kabupaten," ucap Tina. Ia mengatakan, dilevel Nasional, Bappenas telah memanfaatkan data hasil proyeksi BPS untuk berbagai hal, dapat menjadi acuan atau pembanding di masa depan sampai 2035 dan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah. (rls)