Mamasa--Tim Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulbar turun langsung ke lokasi khusus (lokus) penanganan empat permasalahan daerah plus satu, di Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Jumat 21 Juli 2023. Empat permasalahan daerah plus satu dimaksud adalah kemiskinan, stunting, Anak Tidak Sekolah (ATS), pernikahan anak dan inflasi. Kegiatan itu melibatkan semua stakeholder baik dari pemkab Mamasa, hingga aparat pemerintahan dari tingkat kecamatan dan desa di lokus tersebut. Itu dilakukan berdasarkan perintah Kepala Dinas ESDM Sulbar sebagai tindaklanjut arahan dari Pj. Gubernur Sulbar, melalui Satgas yang telah dibentuk dalam rangka penanganan kemiskinan, stunting, ATS, pernikahan anak dan inflasi. Dalam hal ini, Dinas ESDM Sulbar selaku koordinator untuk dua kecamatan di Kabupaten Mamasa, yaitu Kecamatan Tabulahan dan Buntu Malangka. Dipimpin langsung Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas ESDM Sulbar, Ilham, intervensi yang dilakukan di lokus itu yaitu berkoordinasi dengan Camat Tabulahan, Kepala Puskesmas Tabulahan, para penyuluh KB dan pemerintah kelurahan dan desa. Selanjutnya, bersama-sama mengunjungi masyarakat sasaran yakni keluarga anak resiko stunting, dengan menyerahkan satu rak telur untuk dikonsumsi selama satu bulan penuh. Kemudian, menyasar masyarakat miskin ekstrem dengan menyerahkan bantuan makanan dan mendata masyarakat miskin yang belum menikmati listrik PLN. Kepala Bidang Minerba Dinas ESDM Sulbar, Ilham mengatakan, berdasarkan informasi dari camat Tabulahan dan sekretaris lurah Lakahang masih ada warga di kecamatan itu yang belum pernah tersentuh bantuan, tinggal di rumah gubuk berukuran 2x3 meter yang tidak layak huni, tidak miliki MCK, listrik, dan orang tua terkena penyakit gondok tinggal bersama dua cucunya. "Satu cucunya masih SMP dan satunya lagi nikah dibawah umur, di wilayah Kecamatan Tabulahan, Kelurahan Lakahang. Ini perlu jadi perhatian kita bersama,"kata Ilham (mhy)

Mamuju -- Inspektorat Sulbar melakukan rapat koordinasi membahas penanganan stunting, kemiskinan, perkawinan anak, anak tidak sekolah dan inflasi secara virtual, Jumat , 21 Juli 2023. Dalam hal ini, Inspektorat Sulbar menjadi penanggung jawab untuk pengendalian inflasi di dua kecamatan, yakni kecamatan Pasangkayu dan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu. Dengan melakukan komunikasi efektif dengan OPD pemkab serta pemerintahan dari tingkat kecamatan dan kelurahan/desa di dua kecamatan tersebut. Rapat tersebut sebagai tindak lanjut dari arahan PJ Gubernur Sulbar, melalui Satgas yang telah dibentuk meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar melakukan koordinasi dalam rangka Penanganan Anak Putus Sekolah, Kemiskinan, Stunting, Perkawinan Anak, dan Pengendalian Inflasi. Dalam hal ini Inspektorat Pemprov Sulbar bertanggungjawab untuk dua kecamatan, yakni kecamatan Pasangkayu dan Bambalamotu, Asisten I Pemprov Sulbar Herdin Ismail, berharap setiap OPD secara rutin melakukan rapat untuk mengecek progres penanganan yang dilakukan. "Mari kita bersama-sama mengambil peran. Meskipun kecil, tapi kita berbuat untuk kemaslahatan. Yang penting ada kerja-kerja nyata yang bisa kita berikan," ujar Herdin dalam membuka rapat secara virtual tersebut Inspektur Pemprov Sulbar M. Natsir menjelelaskan, dari 16 poin arahan Pj Gubernur Sulbar, salah satunya melakukan penanganan empat masalah plus pengendalian inflasi dengan tujuan membahagiakan masyarakat. Terkait empat permasalahan tersebut, lanjut Nataur mengurai, untuk stunting di Pasangkayu tercatat 2.572 anak di Kecamatan Pasangkayu, 7917 anak di Bambalamotu. Untuk kemiskinan ekstrim 360 keluarga sasaran di Pasangkayu dan 389 keluarga sasaran di Bambalamotu. Anak Tidak Sekolah (ATS) tercatat 956 anak di Pasangkayu dan 714 anak di Bambalamotu. Untuk Perkawinan anak sendiri tercatat nihil di dua kecamatan tersebut. Melalui data itu, lanjut Natsir, pada minggu IV Juli menarget data awal yang telah ada akan dilakukan verifikasi. "Pastikan orangnya rill ada," Adapun rencana aksi akan dikemas dengan dia program kegiatan, yakni Gebyar Proklamasi pasa minggu III Agustus dengan kegiatan Pemberian perlengkapan sekolah anak putus sekolah menargetkan 100 anak, dan…

SEMARANG -- Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh melakukan pertemuan bersama Mahasiswa IKAMA Sulbar Yogyakarta dan FKMS Mahasiswa Semarang, di Semarang Jawa Tengah Kamis 20 Juli 2023 malam Pertemuan itu dilakukan mahasiswa dalam rangka silaturahmi sekaligus audiensi bersama jajaran pemerintah Provinsi Sulbar. Dalam pertemuan itu Mahasiswa mendorong pemerintah provinsi agar mahasiswa yang mengenyam pendidikan di luar Sulbar mendapat perhatian pemerintah Provinsi Sulbar. Ketua IKAMA Sulbar Yogyakarta, Muhammad Afif Tarjih mengatakan, mengatakan dalam pertemuan itu mahasiswa mendorong agar Pemerintah dapat memperhatikan terkait asrama putri yang di Yogyakarta, dan Semarang termasuk mengenai beasiswa. "Beberapa poin yang kami ingin sampaikan kepada Pj Gubernur yaitu agar asrama mahasiswa dapat diperhatikan, termasuk fasilitas kebudayaan seperti pakaian adat serta alat musik karena selama ini kami selalu meminjam," kata Afif. Hal itu juga disampaikan juga oleh Kordinator FKMS Sulbar Andi Dwi Sasmianto RM, bahwa berdasarkan data yang dimiliki banyak mahasiswa Sulbar yang berkuliah di Semarang sehingga Pemprov harus menyediakan asrama untuk mahasiswa. "Kami mendorong asrama permanen, selain itu kami ingin agar Implementasi pergub nomor 42 tahun 2000 terkait beasiswa prestasi, karena implementasi pergub itu belum kami rasakan," ucap Dwi. Menanggapi itu PJ Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan pertemuan bersama mahasiswa dirinya lebih memposisikan diri sebagai orang tua mendengarkan apa yang dirasakan dan menjadi permintaan. "Pemerintah provinsi akan melihat dan menseleksi apa yang dapat dilakukan untuk penguatan yang kuliah di luar Sulbar," kata Zudan. Harapannya , agar para mahasiswa dapat membangun jaringan lebih luas menjadi diaspora Sulbar, dapat membawa nama baik Sulbar dengan tradisi yang dimiliki. Selain itu, untuk pengembangan keilmuan dan keorganisasian mahasiswa bersama Pemprov mengagendakan melakukan pembinaan dan pelatihan melalui zoom secara rutin dua Minggu sekali dengan tema seperti Wirausaha, personal branding dan kepemimpinan.(rls)

MAMUJU -- Inovasi layanan berbasis digital terus dimaksimalkan Pemerintah Provinsi Sulbar, literasi kepada masyarakat untuk bertransaksi secara non tunai dalam pembayaran pajak dan retribusi merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Layanan berbasis digital itu juga merupakan tindak lanjut dari arahan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh, sejak Juni yang lalu. Ia mendorong seluruh layanan di bulan Juli ini sudah dilakukan secara digital. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pemprov Sulbar Amujib mengatakan, seluruh fasilitas layanan di seluruh Samsat terus ditingkatkan, bahkan kesiapan sarana pelayanan transaksi non tunai sudah siap seratus persen. Hanya saja pemanfaatan untuk sarana pelayanan itu bergantung masyarakat dan seluruh petugas yang melayani. Karenanya, pihaknya terus mengajak masyarakat dan semua petugas agar bertransformasi ke layanan transaksi digital. "Sekarang untuk progres pembayaran non tunai sudah 80,38 persen, di seluruh Sulbar," kata Amujib, baru-baru ini. Menurutnya, dengan pembayaran non tunai, berbagai manfaat serta kemudahan dapat dirasakan masyarakat. "Kemudahan yang diberikan dengan transaksi non tunai itu bisa dilakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja, kemudian akuntabilitas pembayaran juga terjaga,"kata Amujib. Ia menambahkan, BPKPD bersama seluruh Samsat saat ini siap menerapkan transaksi non tunai, baik secara sarana dan prasarana, hanya saja itu perlu dukungan seluruh pihak termasuk masyarakat, agar dapat melakukan transaksi secara non tunai. "Kita terus akan genjot optimalisasi agar seluruh masyarakat bisa menggunakan pembayaran secara non tunai. Bulan Juli ini, semua kanal non tunai sudah kita siapkan untuk realisasi 100 persen itu perlu dukungan masyarakat," ucap Amujib. Hanya saja, Ia mengaku, beberapa kendala masih ditemukan salah satunya kendala mengenai jaringan yang belum maksimal menyasar seluruh kabupaten. (rls)

SEMARANG -- Atlet Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Budiman Sulbar berhasil meraih medali perak pada cabang olahraga catur kategori standar perorangan putra di pekan olahraga nasional (Pornas) ke enam belas korpri tahun 2023, Semarang, Jawa Tengah. Budiman berhasil meraih medali perak setelah mampu mengalahkan para pesaing dari berbagai provinsi dan kementerian . Budiman hanya takluk dari pesaingnya yaitu Hendrik asal Provinsi Aceh yang berhasil mendapatkan emas Capaian itu merupakan hasil dari kerja keras yang ditorehkan Budiman pada gelaran Pornas tahun ini Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, apa yang ditorehkan oleh atlet Sulbar menjadi pencapaian yang sangat luar biasa. Ia mengatakan, hasil yang ditorehkan Budiman menambah prestasi baik bagi Provinsi Sulbar karena mampu bersaing dengan atlet provinsi lain dan kementerian lembaga yang ikut dalam Pornas tahun ini. "Persaingan pada Pornas tahun Ini memang cukup ketat, sebab banyak atlet nasional juga asn ikut dalam Pornas tahun ini," kata Zudan. Meski begitu, menurutnya beberapa pertandingan yang masih akan diikuti berharap dpat menorehkan hasil yang maksimal. Ia berjanji, akan memberikan penghargaan kepada semua atlet kepada atlet yang berprestasi yang membawa nama baik Sulbar. (rls)

Mamuju -- Isu terkait perusahaan yang masuk daftar hitam atau diblacklist lalu dimenangkan dalam proses lelang Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sulbar tidaklah benar. Hal itu berdasarkan konfirmasi, dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud Sulbar) menjelaskan bahwa, tidak ada perusahaan yang masuk dalam daftar blacklist dari OPD maupun LKPP. Adapun perusahaan yang disebutkan dalam pemberitaan adalah framing media yang bersangkutan, karena pihak diknas tidak pernah menyatakan ada perusahaan yang diblacklist. Jadi pihak dinas dan LKPP tidak pernah menjatuhkan blacklist pada perusahaan tersebut Bahkan, mengenai surat yang tersebar dan disebut telah disampaikan ke pihak BPBJ pun tidak dibenarkan Kepala Bidang SMA Muhammad Faezal. "Itu bukan daftar perusahaan diblacklist tetapi surat berupa usulan untuk dilakukan evaluasi internal," Ia pun meluruskan pihaknya tidak pernah menembuskan surat dimaksud ke BPBJ Sulbar. Serupa disampaikan Kepala Bagian Pengelolaan Barang/Jasa BPBJ Sulbar M Yamin Saleh membenarkan, jika pihaknya tidak pernah mendapatkan daftar perusahaan diblaklist dari Disdikbud Sulbar. Dan menurutnya proses lelang sudah sesuai prosedur. Yamin menjelaskan BPBJ sendiri memiliki sistem yang terintegrasi sehingga , ketika perusahaan bersangkutan masuk daftar hitam maka dengan sendirinya akan ditolak sistem LPSE. Dijelaskan , Daftar Hitam Nasional dilakukan secara elektronik oleh LKPP melalui website diharapkan mempermudah pengawasan pelaksanaan pemilihan/tender. Penyebab adanya sanksi daftar hitam diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 pasal 3 dan rekomendasi temuan BPK/APIP. Yamin juga menyampaikan, sebuah kesyukuran sebab adanya sorotan yang berarti masyarakat turut aktif mengawasi jalannya proses pemerintahan, khususnya di BPBJ. "Ini bentuk pengawasan masyarakat memberikan perhatian atas jalannnya pemerintahan," ujar Yamin. Terkait dugaan adanya fee pengadaan barang jasa itu sedang cek semua, dan apabila benar adanya maka pihaknya pun siap melakukan evaluasi internal. "Kami berharap agar seluruh pihak bersama- sama mengawasi dan BPBJ terbuka menerima aduan dari masyarakat," pungkasnya. (rls)

JAKARTA -- Pj Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh melakukan kunjungan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa 18 Juli 2023. Kunjungan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) ini didampingi Kalaksa BPBD Sulbar, dan diterima oleh Kepala BNPB , Letjen TNI , Suharyanto beserta jajaran. Kalaksa BPBD Sulbar, Amir Maricar menjelaskan, pertemuan itu membahas dua hal .Pertama, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi 2021, kedua yakni indeks risiko bencana Indonesia. Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi ,saat ini sedang berjalan pengerjaan konstruksi untuk beberapa fasilitas umum, seperti gedung perkantoran. Terkait bantuan stimulan untuk rumah rusak tahap II saat ini masih berproses di kabupaten. "Untuk tahap kedua itu Majene sudah siap dan Mamuju sementara ditunggu kelengkapan berkasnya," ujar Amir. Sementara terkait Indeks Risiko Bencana, Sulbar perlu mendorong literasi kepada masyarakat terkait mitigasi kebencanaan, dan peningkatan kapasitas aparat dalam tanggap bencana. "Sulbar ini paling rentan terhadap risiko dan literasi soal kebencanaan, jadi literasi tanggap bencana ditingkatkan, utamanya peningkatan kapasitas aparat" pungkasnya. (rls)

Mamuju-- Pemprov Sulbar kembali melakukan diskusi terkait kontribusi sektor pertanian untuk kesejahteraan masyarakat Sulbar, melalui webinar, Selasa 18 Juli 2023 Pj Gubernur Sulbar, Prof.Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, pertanian merupakan sektor yang sangat berpotensi di Sulbar. Untuk mengembangkan sektor pertanian diperlukan dukungan dari sektor lainnya. Baik dari sisi perdagangan dan teknologi. "Kekuatan pertanian kita sangat berpotensi. Produksi pertanian harus ditindaklanjuti dengan sektor perdaganag. Artinya didukung dengan sektor pemasaran dan itu harus membangun branding. Mari kita lakukan branding untuk Sulbar sehingga dikenal masyarakat luas," kata Prof.Zudan. Selain itu, penting juga agar OPD mengakselerasi serapan anggaran guna menggerakkan perekonomian daerah. "Harus ditopang APBD APBN yang masih menjadi faktor penggerak perekonomian daerah,"pungkasnya. Pada kesemptan itu, Sestama BNPP itu juga mengapresiasi diskusi yang dilaksanakan BPSDM Sulbar dan berharap tradisi diskusi rutin dilaksanakan. "Ini tradisi saling bertukar informasi, proses kemajuan bangsa diawali dengan belajar dan berdiskusi sehingga lahir kelompok masyarakat yang terbuka dan sumbu panjang atau tidak mudah marah," tutup Zudan. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mendorong dilakukan percepatan serapan anggaran di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Ia meminta, percepatan pelaksanaan program kegiatan dan realisasi anggaran pada OPD di lingkup Pemprov harus berjalan dengan baik. Hal itu disampaikan Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh saat memimpin apel pagi secara virtual, Senin 17 Juli 2023. "Cakupan serapan kita masih 35 persen sampai 15 Juli kemarin. Harus ada percepatan di 37 OPD,"kata Zudan. Ia juga mengapresiasi, Badan Penghubung berada di rangking satu serapan anggaran termasuk Dinas PMPTSP, Dinas Kominfo, Satpol-PP, Bappeda, Inspektorat dan Disdukcapil lantaran sampai di bulan ke tujuh sudah memasuki 50 persen. Ia menegaskan, agar seluruh OPD harus mempercepat anggaran yang diusulkan agar bisa direalisasikan tepat waktu dan tak terjadi keterlambatan. Sementara , 10 OPD yang masih dibawah posisi bawah secara khusus diminta untuk melakukan percepatan seperti Dinas Tanaman Pangan, Dinas Kesehatan, DKP, Rumah Sakit dan beberapa Dinas lainnya. "10 terbawah untuk segera melakukan langkah penyerapan, segera dilakukan percepatan, jangan di tunda-tunda lagi uang itu harus beredar karena ini merupakan bagian pertumbuhan ekonomi," ucapnya. Sestama BNPP itu juga meminta kepada Biro Barjas untuk bekerja secara profesional sesuai aturan yang ada, dengan standar yang tinggi tidak dengan KKN. "Tolong ini jadi perhatian rekan-rekan semua, untuk itu saya meminta agar semua bertindak dengan benar, sesuai aturan yang ada," ungkapnya. Tidak hanya itu, mantan Dirjen Dukcapil itu juga meminta agar empat permasalahan yang dihadapi seperti stunting, kemiskinan ekstrim, anak putus sekolah, pernikahan anak harus menjadi perhatian serius. "Saya minta juga OPD melaporkan progres empat masalah yang dihadapi Sulbar, termasuk bagaimana seluruh ASN harus memiliki anak asuh," tutupnya. (rls)

MAMUJU, - Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Provinsi Sulbar diminta menyiapkan nomor layanan pengaduan. Tujuannya untuk menampung aspirasi masyarakat sekaligus mempercepat proses layanan di pemerintah Sulbar. Layanan pengaduan itu, selain sebagai sarana pengaduan masyarakat, juga diharapkan sebagai media pengawasan masyarakat terhadap program yang dilakukan pemerintah provinsi. Hal tersebut disampaikan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh pada apel virtual yang berlangsung Senin, 17 Juli 2023. Ia mengatakan, setiap OPD harus menyiapkan nomor layanan pengaduan dan disampaikan dalam bentuk flayer di setiap akun medsos yang dimiliki OPD. "Tolong semua menyampaikan nomor hp pengaduan atau nomor pelayanan kepada masyarakat. Ini penting sebagai sarana komunikasi kita dengan masyarakat atau pemohon masyarakat," kata Zudan. Ia meminta dalam waktu dekat ini seluruh OPD sudah memiliki nomor layanan tersebut. Nomor layanan itu juga difokuskan untuk mengatasi empat masalah Sulbar seperti stunting, kemiskinan ekstrim, anak putus sekolah, pernikahan anak. "Tolong minggu ini sudah ada, khususnya lima lembaga yang menjadi motor penggerak penyelesaian masalah untuk menyiapkan nomor hp layanan pengaduan," tutup Zudan. (rls)