MAMUJU--Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) membahas 31 Indikator Makro bersama Perwakilan Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulbar dalam Rapat Persiapan Pelaksanaan Desk Indikator Makro di Ruang Rapat Kantor Bapperida Sulbar, Rabu (21/2/2024). Hadir dalam rapat, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD) Bapperida Sulbar, Hasanuddin bersama Kepala Perwakilan BI Sulbar, Gunawan Purbowo dan Statistisi Ahli Madya BPS Sulbar, M. La’bi beserta para Kepala Bidang Bapperida Sulbar, pejabat fungsional dan staf dari masing – masing instansi. Pada kesempatan ini, Bapperida Sulbar menyampaikan 31 indikator makro dalam RPJPN Tahun 2025 – 2045 yang menjadi target acuan untuk pembahasan desk Indikator tersebut, mencakup indikator sasaran visi, perlindungan sosial yang adaptif, IPTEK, inovasi, dan produktivitas ekonomi, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro, keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif, berketahanan energi, air dan kemandirian pangan. Dihubungi terpisah, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana mengatakan, rapat itu sebagai tindak lanjut atas undangan Bappenas yang berkaitan dengan desk indikator makro Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Nasional (Rakortekrenbangnas) Tahun 2024 yang dijadwalkan 27 Februari 2024 mendatang. Menurut Junda, jika memperhatikan indikator yang disampaikan Bappenas, pihaknya melihat terdapat beberapa indikator baru yang belum terukur di Sulbar. "Untuk itu, dalam rapat tersebut, Tim Bapperida Sulbar bersama BPS dan BI mengecek ketersediaan data yang kami miliki masing – masing untuk menentukan baseline 2025,” ujar Junda. (rls)

MAMUJU--Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menghadiri Rapat Koordinasi TPID Sulbar di Rumah Jabatan Sekprov Sulbar, Kamis (22/2/2024). Rapat dibuka Sekprov Sulbar Muhammad Idris melalui zoom meeting. Dalam arahannya, mengatakan, kunci utama isu pengendalian inflasi adalah jadikan isu prioritas dan sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan covid-19. Pada kesempatan ini, hadir mewakili Bapperida Sulbar, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA), Muhammad Nur Dadjwi. Muhammad Nur Dadjwi mengatakan, untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus mengalami peningkatan jelang Bulan Ramadhan dan Idul Fitri, maka TPID perlu terus melakukan pemantauan harga dan pasokan pangan serta advokasi terhadap perkembangan harga komoditas. Selain itu, lebih mengintesifkan pelaksanaan intervensi harga komoditi beras dan ikan setiap Senin dan Selasa selama Bulan Ramadhan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) setiap Senin dan Selasa, pengawasan bersama aparat penegak hukum terhadap ketidakwajaran kenaikan harga, gangguan distribusi, maupun penimbunan termasuk penyaluran distribusi BBM dan LPG. "Perlu juga himbauan kepada masyarakat melalui media sosial dan iklan layanan masyarakat untuk konsumsi secara wajar serta bijak berbelanja,” katanya. (rls)

Jakarta - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat (Sekprov Sulbar) Muhammad Idris didampingi Inspektur Inspektorat Sulbar Muhammad Natsir, menghadiri Rapat Koordinasi dengan tema "Akselerasi Penguataan Akuntabilitas Kinerja, Reformasi Birokrasi, dan Zona Integritas pada Pemerintah Daerah Prioritas Tahun 2024", di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Rabu, 21 Februari 2024. Kegiatan tersebut diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dan dibuka Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto. Deputi Erwan Agus Purwanto dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal yang dapat mendorong percepatan implementasi RB, SAKIP, dan ZI. Salah satunya dengan meningkatkan komitmen pimpinan daerah dan sekretaris daerah dalam mengawal implementasi RB, SAKIP, maupun ZI. Selain itu, pemda diminta mendorong kolaborasi dan cross-cutting lintas unit kerja sehingga upaya yang dilakukan menjadi lebih holistik dan komprehensif. Erwan menekankan, pentingnya peran aktif pimpinan menjadi kunci agar SAKIP, RB, dan ZI terlaksana secara berkesinambungan. Untuk itu, Kementerian PANRB mengajak para kepala daerah untuk dapat memastikan implementasi reformasi birokrasi berjalan secara konsisten di daerahnya masing-masing. Menanggapi hal itu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyatakan, Pemprov Sulbar akan terus berupaya meningkatkan implementasi RB dan SAKIP secara optimal. Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Kemenko Polhukam Syaiful Garyadi, Plh. Sekretaris Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Zamzani, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Akhmad Hasmy, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Budi Prawira, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Andi Rahadian dan diikuti perwakilan dari 145 pemerintah daerah prioritas. (rls)

POLMAN - Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Sulawesi Barat (Sulbar) Syamsul Ma’rif, melakukan kunjungan ke UPTD BPHMT-IB Instalasi Pembibitan Ternak Unggul (IPTU) Beroangin dan Lahan Batupanga di Polewali Mandar (Polman), Selasa 20 Februari 2024. Kunjungan itu dalam rangka menindaklanjuti hasil rapat sebelumnya yang dilakukan pada 7 Februari 2024 di Kalukku, Mamuju. Dan juga untuk memantau dan menindaklanjuti laporan kendala yang terjadi pada UPTD BPHMT-IB IPTU Beroangin khususnya masalah lahan dan sumber daya air. Dalam pertemuan, dihadiri seluruh Staf UPTD BPHMT-IB IPTU Beroangin. IPTU Beroangin berfokus pada pembibitan ternak sapi potong yang terletak di Desa Beroangin, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polman atau sekitar ± 200 KM dari Kota Mamuju. Populasi ternak sapi potong IPTU Beroangin sebanyak 181 ekor sedangkan lahan seluas ± 4.5 Ha. Kepala Dinas TPHP Sulbar, Syamsul Ma’rif mengatakan, setelah melihat langsung kondisi lapangan dapat disimpulkan bahwa harus dilakukan penanganan segera dalam permasalahan kekurangan air dan kekurangan pakan. “Solusi efektif dalam dua permasalahan tersebut ialah membuat penampungan air di tiap kandang dan membuat bank pakan baru di Lahan Batupanga. Selain itu, jika bank pakan sudah siap, secara perlahan sapi di Beroangin akan pindah ke Lahan Batupanga,” ujarnya. Syamsul Ma’rif meminta semua pegawai UPTD BPHMT-IB IPTU Beroangin dapat bekerjasama dengan baik demi UPTD BPHMT IB lebih mandiri kedepannya. Selain itu, juga berpesan agar kedepannya populasi ternak bisa ditambah. (rls)

POLMAN--Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggelar kegiatan Penurunan Kehamilan yang Tidak Diinginkan melalui Pembinaan Promosi Kesehatan dan Reproduksi di Puskesmas Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Selasa 20 Februari 2024. Kegiatan itu dihadiri Kepala DP3AP2KB Sulbar Amir, didampingi Jf. Penata KKB Ahli Muda Muhammad Djafar beserta Staf Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Hadir juga Kepala Puskesmas Campalagian Asnani, dr. Willy Kaleb Tobing (Dokter Ahli Kandungan) dan peserta 25 PUS (Suami Istri) di bawah usia 19 tahun, serta tiga bidan desa setempat. Hadirnya beberapa Pasutri dalam kegiatan tersebut diharapkan mereka juga memahami tentang penting mengenal program berencana dan paham akan tujuan alat kontrasepsi. Mereka pun menyatakan siap ikut program pemerintah dengan Cukup 2 Anak. Dalam sambutannya, Kepala DP3AP2KB Sulbar Amir menekankan, kegiatan penurunan kehamilan yang tidak diinginkan sangat perlu, mengingat angka kehamilan remaja/PUS usia 15-19 tahun masih sangat tinggi. "Olehnya itu, kegiatan ini perlu didorong dan sasarannya lebih banyak lagi," kata Amir. Jf. Penata KKB Ahli Muda, Muhammad Djafar menyampaikan, pencapaian mCPR bagi PUS 05-19 Tahun masih sangat rendah. Itu dikarenakan kurangnya edukasi bagi Pasutri. "Namun Insya Allah, melalui program ini kita bisa meningkatkan capaian mCPR kita di tahun 2024 dengan melibatkan Pasutri agar mereka memahami apa itu Program KB," ujarnya. (rls)

MAJENE--Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar) gencar melakukan Sosialisasi Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak kepada kalangan pelajar di Sulbar. Kali ini Sosialisasi Edukasi Pencegahan Perkawinan Anak dilakukan di Kabupaten Majene, yaitu UPTD SMAN 2 Majene, UPTD SMAN 3 Majene dan UPTD SMKN 1 Majene, Rabu, 21 Februari 2024. Kegiatan ini dihadiri Kepala DP3AP2KB Sulbar Amir, didampingi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Jf. Penata KKB Ahli Ummi Fatimah, Jf. Penata KKB Ahli Imelda dan beserta staf. Turut hadir, Kepala Sekolah SMAN 2 Majene Hamzah, Kepala SMAN 3 Majene Ilham, Plt. UPTD SMKN 1 Majene Nasrah serta 150 Siswa-Siswi. Kegiatan itu bertujuan mencegah secara dini terjadinya perkawinan anak serta melakukan edukasi dalam meningkatkan pengetahuan siswa-siswi apa penyebab dan dampak dari perkawinan anak. Pada kegiatan itu, Kepala DP3AP2KB Sulbar, Amir menjelaskan dampak dan resiko serta bagaimana mencegah perkawinan anak untuk menyelamatkan genaresi bangsa dari perkawinan anak. Selain itu, juga mengajarkan melindungi diri dengan menunjukkan gerakan bagian tubuh mana yang tidak boleh di sentuh oleh orang lain sebagai edukasi terhadap siswa-siswi. Amir mengajak para pelajar berkomitmen bersama untuk tidak melakukan perkawinan anak (di bawah usia 19 tahun). "Juga kepada para guru mari berkomitmen bersama mencegah perkawinan anak, sehingga dapat mencegah resiko stunting pada anak yang lahir akibat perkawinan anak usia dini," ajak Amir. Para kepala sekolah yang hadir mengapresiasi kegiatan itu karena merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah perkawinan anak di kalangan remaja khususnya pelajar. Pemerintah dalam hal ini DP3AP2KB Sulbar sebagai koordinator 4+1 khususnya pencegahan perkawinan anak terus berupaya untuk melakukan sosialisasi edukasi pencegahan perkawinan anak. Diharapkan dengan adanya sosialisasi edukasi pencegahan perkawinan anak, pelajar atau siswa-siswi bisa lebih memahami dan mengetahui bahaya dampak dan resiko perkawinan anak sehingga memotivasi mereka untuk tidak menikah di usia anak. Diketahui, pekan lalu DP3AP2KB Sulbar juga melakukan…

MAMUJU--Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Sulbar dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulbar sepakat untuk menjalin kerja sama dalam rangka mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sulbar, khususnya di bidang industri kerajinan. Hal ini disampaikan dalam pertemuan silaturahmi antara Deputi Kepala Perwakilan BI Sulbar, Achmad, dengan Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperindag Sulbar, Muh. Faizal Thamrin, yang juga Sekretaris Dekranasda Sulbar, di Kantor Dinas Koperindag Sulbar, Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Gedung Gadis Lantai 3, Rabu (21/2/2024). Pertemuan ini juga dihadiri Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Koperindag Sulbar, Muhammad Hisyam Said, serta jajaran dari Perwakilan BI Sulbar dan Dinas Koperindag Sulbar. Dalam pertemuan ini, Deputi Kepala Perwakilan BI Sulbar, Achmad menyampaikan, Perwakilan BI Sulbar memiliki komitmen untuk mendukung dan berkolaborasi dengan Dinas Koperindag Sulbar dan Dekranasda Sulbar dalam mengembangkan UMKM melalui berbagai program, seperti pelatihan pemasaran digital, dukungan halal, pameran, dan dukungan program. "BI memiliki banyak program yang bisa dikolaborasikan dengan Dinas Koperindag dan Dekranasda Sulbar, seperti kegiatan Onboarding UMKM. Kami berharap Dinas Koperindag, BI dan Dekranasda bisa berkolaborasi dan kegiatan-kegiatan yang nantinya dilaksanakan bisa memberikan manfaat yang lebih bagi UMKM di Sulbar," ujar Achmad. Salah satu bidang UMKM yang menjadi fokus Perwakilan BI Sulbar adalah industri kerajinan, khususnya tenun Mandar, dimana Perwakilan BI Sulbar saat ini memiliki program inovasi kain tenun Mandar berbahan katun yang lebih nyaman digunakan. Achmad juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung program Dekranasda Sulbar dalam melakukan rehab bangunan rumah produksi kelompok usaha tenun Mandar. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperindag Sulbar, Muh. Faizal Thamrin menyambut baik dukungan Perwakilan BI Sulbar dalam mengembangkan industri tenun Saqbe Mandar. Ia juga menyampaikan, selain program rehab, Dinas Koperindag dan Dekranasda Sulbar juga memiliki program bantuan benang bagi penenun dan pelatihan diversifikasi produk tenun dan berharap program ini dapat dikolaborasikan…

JAKARTA--Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana merespon tanggapan Tim Evaluator Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) terkait perencanaan di Sulbar dalam Evaluasi Kinerja Pj. Gubernur Sulbar yang dilaksanakan di Kantor Itjen Kemendagri, Jakarta, pada Selasa (20/2/2024). Hadir mendampingi Pj. Gubernur Sulbar, Junda Maulana menyampaikan progress tahapan dalam penyusunan RPJPD Sulbar Tahun 2025 – 2045. “Saat ini Sulbar sudah masuk pada tahapan keempat dari 14 tahapan yang ada. Kami sudah melakukan asistensi ke Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah,” jelas Junda. “Sambil menunggu rekomendasi, kami paralel mengadakan forum-forum grup diskusi untuk mempertajam isu – isu terkait. Insya Allah pada awal Mei, kami akan melanjutkan Musrenbang RPJPD,” sambungnya, menjelaskan kepada Tim Evaluator yang hadir. Lebih lanjut, Junda mengungkapkan inovasi Pemerintah Sulbar melalui penerapan aplikasi e-Pokir untuk menyaring pokok pikiran DPRD dalam perencanaan tahun 2025. “Berkaitan dengan aspirasi masyarakat, suatu inovasi yang dilakukan dan mulai tahap perencanaan tahun 2025 ini, juga berkaitan dengan pokok pikiran DPRD, kami juga sudah melalui aplikasi e-Pokir,” ujarnya. Selain itu, Junda pun menyebut telah menyaring pokok pikiran sesuai arah kebijakan pembangunan, melalui pertemuan dengan Bappeda Kabupaten Se-Sulbar bersama Pj. Gubernur Sulbar untuk penyusunan program tahun 2025. “Untuk penyusunan program yang lebih terintegrasi, kita mengatur mekanisme dukungan dari kabupaten untuk mencapai target pembangunan di provinsi dan bagaimana pemerintah provinsi dalam mendukung pembiayaan untuk mencapai target provinsi yang bukan kewenangan provinsi di kabupaten,” ungkapnya. Pada kesempatan itu, Tim Evaluator yang dipimpin langsung Inspektur Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir menyampaikan apresiasi atas banyaknya inovasi yang telah dilakukan Prof. Zudan Arif Fakrulloh selama menjabat sebagai Pj. Gubernur Sulbar hingga periode triwulan III. Salah satunya adalah Gerakan Toilet Bersih (Tolsih). (rls)

Mamuju -- Jajaran Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Sulawesi Barat terus melakukan pembenahan di internal Sekretariat. Peningkatan layanan untuk memaksimalkan kerja seluruh anggota dewan terus dilakukan Sekwan DPRD. Sekretaris DPRD Provinsi Sulbar Muhammad Hamzih mengatakan setalah melakukan rapat internal bersama seluruh jajaran Sekwan pihaknya melakukan monitoring sekaligus silaturahmi bersama Pimpinan Dewan seperti Ketua DPRD Sulbar Sitti Suraidah Suhardi dan Pimpinan Komisi di DPRD Sulbar. "Saya bersama jajaran Sekretariat melakukan kunjungan ke setiap komisi, melihat kondisi real di setiap ruangan sekaligus mengecek seperti apa kesiapan penyusunan aturan kedepan sekaligus membincang untuk kepentingan rakyat," kata Hamzih. Ia mengatakan, diskusi yang berlangsung membahas sejumlah isu penting terkait tugas legislasi dan pembangunan daerah. Sekwan bersama pimpinan DPRD dan anggota komisi berkomitmen untuk bekerja sama secara sinergis demi mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. "Kami berbincang banyak dengan Bu ketua, termasuk membincang soal pemilu, sekaligus membahas kondisi real di Sekwan," ucapnya. Hamzih menjelaskan saat ini pihaknya fokus menunggu hasil real count untuk mematangkan dan membahas bagaiaman kesiapan untuk agenda kedepan. "Kita berharap seluruh pimpinan setalah penentuan oleh KPU maka kita akan melakukan komunikasi untuk kegiatan kedewanan kedepan,"kata Hamzih. Ia mengaku sebagai Sekwan yang baru menjadi penting baginya untuk meminta pandangan oleh siapa saja termasuk pimpinan Sekwan sebelumnya untuk memaksimalkan pelayanan di kesekretariatan. "Selama ini pelayanan sudah berjalan sangat baik, namun kita perlu membenahi apa yang masih kurang terkusus kepada pimpinan DPRD, sehingga pandangan dan masukan sangat dibutuhkan," tutupnya. (Rls)

MAMUJU--Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Dinas Perkebunan (Disbun) Sulawesi Barat (Sulbar) Hartati Pawelloi beserta petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) dan staf, melakukan koordinasi teknis pengamatan dan pengolahan data serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) ke Dinas Perkebunan Mamuju, Rabu 21 Februari 2024. Kunjungannya diterima langsung Kepala Dinas (Kadis) Perkebunan Mamuju, Priyatisto di ruang kerjanya. Pertemuan itu juga dihadiri Staf Disbun Mamuju dan Regu Pengendali OPT (RPO) Mamuju. Kadis Perkebunan Mamuju, Priyatisto mengatakan, diperlukan sinergi antara Disbun kabupaten dengan Disbun provinsi, salah satunya dalam perlindungan perkebunan. Dalam pertemuan itu, Kabid Perlindungan Disbun Sulbar, Hartati Pawelloi memberikan pengantar mengenai teknis pengamatan dan pengolahan data serangan OPT dan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh petugas POPT. Dalam kesempatan tersebut, petugas POPT Disbun Sulbar menjelaskan teknis pengamatan, pengolahan data serangan OPT serta apa saja tugas dari masing-masing pengamat yang berada di Disbun Mamuju dan data-data apa saja yang diperlukan untuk dilaporkan ke petugas POPT Disbun Sulbar. Tujuan dari koordinasi teknis ini adalah untuk memastikan cara pengamatan dan pengolahan data yang dilakukan oleh petugas pengamat kabupaten sudah sesuai dengan petunjuk teknis pengamatan, sehingga data-data yang dilaporkan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan, mengingat data hasil pengamatan yang dilaporkan merupakan salah satu acuan dalam melakukan langkah-langkah pengendalian OPT. Kedepan diharapkan sinergitas antara pihak terkait dapat menjadi kerja sama keberlanjutan perlindungan perkebunan. (rls)