MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh membuka secara resmi sosialisasi Badan Pusat Statistik terkait proyeksi penduduk kabupaten Provinsi Sulbar 2020-2035 di Hotel Maleo Mamuju, Senin, 24 Juli 2023. Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, data kependudukan menggambarkan kekuatan dan potensi di suatu wilayah dan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan perencanaan monitoring dan evaluasi pembangunan. Ia sangat mengapresiasi, kegiatan yang digelar oleh BPS. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan satu pondasi dalam menentukan langkah kebijakan beberapa tahun kedepan. "Ada harapan besar misalnya di tahun 2030 tidak perlu lagi sensus penduduk, tetapi proyeksi data perlu dilakukan karena kita perlu mengantisipasi berbagai hal yang akan kita lakukan lebih jauh kedepan," kata Zudan. Menurutnya, proyeksi data menjadi penting walaupun dalam level eksekusinya kembali ke data registrasi data by name by address. "Proyeksi menjadi sangat penting dalam mengantisipasi masalah yang akan terjadi di masa depan sekaligus mengantisipasi kebijakan dimasa yang akan datang,"ucap Sestama BNPP itu. Kebijakan menurutnya dapat berubah sewaktu-waktu, apalagi dengan berbagai potensi masalah yang dihadapi. "Karana kita tau dalam sistem kita setelah proyeksi, dibuat kebijakan kemudian kebijakan diimplementasikan dengan pendekatan kinerja menggunakan perencanaan dan penganggaran, dititik itu sudah harus by name by address karena yang dituntut keakuratan," ucap Zudan. Sementara , Kepala BPS Sulbar Tina Wahyufitri mengatakan, kegiatan sosialisasi proyeksi penduduk kabupaten Provinsi Sulbar 2020-2035 merupakan hasil pendataan yang dilakukan BPS. "Proyeksi hasil penduduk 2020 sampai 2035 di level nasional dan Provinsi telah dirilis dan ditindaklanjuti melalui proyeksi penduduk di tingkat kabupaten," ucap Tina. Ia mengatakan, dilevel Nasional, Bappenas telah memanfaatkan data hasil proyeksi BPS untuk berbagai hal, dapat menjadi acuan atau pembanding di masa depan sampai 2035 dan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah. (rls)

Mamuju --Pj Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh hadir membuka Sosialisasi Pemuda Anti Narkoba di Graha Sandeq, Komplek Rujab Gubernur Sulbar, Senin 24 Juli 2023. Pj Gubernur Sulbar, Prof.Zudan menjelaskan, awal pemuda terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba adalah ingin mencoba-coba lalu mendapatkan tawaran atau iming-imingan sebagai pengedar narkoba, namun tidak berpikir dampak yang ditimbulkan, baik terhadap diri sendiri maupun orang disekitar. Olehnya, Prof.Zudan mengajak pemuda agar tidak terjerumus ke hal negatif. Salah satu solusi adalah mengajak pemuda mendapatkan pelajaran melalui aktivitas berorganisasi "Jadilah generasi aktif di olahraga, aktif di komunitas, kemudian banyak pekerja bersama-sama dengan orang tua, aktif di dalam berbagai organisasi itu penting," ujar Zudan. Dihadapan para pemuda Zudan jug berpesan agar pemuda bisa membahagiakan orang tua, salah satunya denhan tidak memakai narkoba. "Memakai narkoba pasti membuat orang tua kita akan susah dan menjadi menderita jadi itu yang saya minta," kata Sestama BNPP itu. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulbar, Safaruddin Sanusi menambahkan, dengan hadirnya sejumlah organisasi kepemudaan diharapkan menjadi ujung tombak dalam melakukan sosialisasi memerangi narkoba di Sulbar. Begitupun pemerintah, berkomitmen hadir memberikan motivasi kepada masyarakat agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. "Selain peran orang tua tadi, dari pemerintah juga akan turun bersama-sama sampai di tingkat kelurahan melakukan langkah-langkah pencegahan," ungkapnya. (rls)

Mamuju--Apel Pagi dan Do'a Bersama Lingkup Pemprov Sulbar dipimpin Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, berlangsung secara virtual yang diikuti seluruh ASN dari kantor masing-masing, Senin 24 Juli 2023. Pada kegiatan itu, empat OPD pengampu isu prioritas memaparkan progress intervensi terhadap penanganan empat permasalahan daerah plus satu yaitu kemiskinan, stunting, perkawinan anak, dan anak tidak sekolah, dan pengendalian inflasi. Salah satunya paparan progress stunting oleh Kepala Dinas Kesehatan Sulbar drg. Asran Masdy via zoom dari Arab Saudi. Dalam paparannya, progress penanganan spesifik stunting yang sudah dilakukan terkait Satgas Stunting, antara lain : Dinas Kesehatan Sulbar melakukan zoom meeting rapat evaluasi setiap pekan bersama para pihak yang terlibat dalam penanganan stunting, dan terdapat empat kabupaten melaporkan situasi dan kondisinya di lapangan. "Empat kabupaten di Sulbar telah menyampaikan laporan tentang situasi dan kondisi lapangan terkait masalah stunting. Laporan ini menjadi dasar bagi langkah-langkah selanjutnya dalam upaya penanganan stunting,"ucap Asran Selanjutnya, Dinas Kesehatan Sulbar telah melakukan sosialisasi alur penanganan stunting ke OPD-OPD yang merupakan Pj. Wilayah. "Langkah ini bertujuan untuk memastikan koordinasi yang baik dan dukungan dari semua pihak terkait,"ungkapnya Asran menyampaikan, terdapat satu OPD yang telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan tindakan dalam rangka penanganan stunting, yaitu Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). "OPD ini memberikan contoh nyata komitmen dalam upaya melawan stunting,"tandasnya Selain itu, dua OPD lainnya, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kelautan dan Perikanan, juga telah melakukan rapat melalui zoom meeting untuk membahas strategi dan langkah-langkah penanganan stunting. "Sudah ada satu OPD yang turun ke lapangan yaitu Dinas ESDM dan juga sudah ada dua OPD yang melakukan rapat zoom meeting yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Kelautan dan Perikanan,"bebernya Kemudian, lanjut Asran, pihaknya juga melakukan pendampingan pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal bagi balita gizi kurang dengan stunting dan gizi kurang tanpa stunting dengan pembiayan…

Mamuju--Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sulbar Djamila, menghadiri Peringatan dan Pemberian Remisi Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2023, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju, Minggu 23 Juli 2023. Kepala Dinas P3AP2KB Sulbar Djamila berharap, melalui kegiatan itu anak-anak mendapatkan perlindungan dan perhatian yang tepat, dan tumbuh menjadi penerus bangsa yang berintegritas, berkualitas, dan berdaya saing, menjadikan Indonesia Maju yang semakin terlindungi. Pada kesempatan tersebut Kepala Dinas P3AP2KB Sulbar membagikan SK Penerima Remisi kepada anak yang memperoleh remisi sesuai dengan keputusan Kemenkumham Republik Indonesia. Terdapat tujuh anak binaan yang memperoleh remisi pada hari ini. Selain itu, juga mengunjungi dan menyapa anak binaan serta keluarganya yang ada pada saat itu. Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulbar, Kepala LPKA Kelas II Mamuju, Kepala Disukcapil Kab. Mamuju, Kepala Rupbasan Kelas II Mamuju, Kepala Lapas Perempuan Kelas III Mamuju dan orang tua anak binaan LPKA Kelas II Mamuju.

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh kembali mengingatkan kepada suluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar fokus bekerja sesuai tugas masing-masing. Dalam bekerja harus memperhatikan manajemen resiko, sebab setiap pekerjaan menurutnya memiliki resiko dan tantangan tersendiri. Hal itu disampaikan Pj Gubernur Sulbar saat memimpin apel pagi secara virtual bersama ASN lingkup Pemprov Sulbar, Senin, 24 Juli 2023 "Semua pimpinan opd dan kepala sekolah memperhatikan manajemen resiko, dalam bekerja tujuannya ada dua , yaitu menjaga keselamatan internal semua pegawai kemudian kinerja yang ada harus dirasakan masyarakat,"kata Zudan Menurutnya, terdapat empat masalah yang harus diperhatikan dalam bekerja yaitu resiko operasional, resiko liquiditas, resiko hukum dan resiko reputasi. Seluruh resiko itu harus menjadi perhatian serius. Yang terutama menurut Sestama BNPP iu adalah memperhatikan resiko hukum, sebab beberapa bulan terakhir masalah hukum menerpa sejumlah pejabat di lingkup Pemprov Sulbar. "Kemudian dijaga juga jangan sampai timbul resiko reputasi,"ucap Zudan. Ia pun meminta, agar Biro Hukum dapat melakukan pendampingan terhadap masalah hukum yang sedang dihadapi. Sebab dalam UU ASN, para ASN berhak mendapatkan pendampingan hukum. Para OPD pun diminta mengaktifkan seluruh media sosial sebagai corong informasi untuk memperlihatkan kinerja yang lebih produktif kepada masyarakat, yang terpenting adalah program yang berdampak langsung ke masyarakat. Selain itu, kepada seluruh opd yang serapan anggarannya masih dibawah target harus melakukan percepatan untuk melakukan intervensi program kegiatan. (rls)

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Tim pengendali Inflasi Daerah (TPID) melakukan pemantauan dan pengawasan mengatasi kelangkaan LPG 3 Kg yang terjadi belakangan ini di Sulawesi Barat. Pengawasan dilakukan, Sabtu 22 Juli 2023 TPID juga melakukan sidak ke SPPBE dan pangkalan LPG sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan. Kepala Biro Ekbang Provinsi Sulbar Masriadi yang juga sebagai Satgas Inflasi mengatakan, kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kelangkaan tabung LPG Subsidi tabung 3 Kg hal tersebut mencerminkan upaya dari Satuan Tugas Penanganan Kemiskinan, Stunting, Anak Tidak Sekolah, Pernikahan Anak, dan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Hal tersebut juga selaras dengan arahan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 296 Tahun 2023. Dari beberapa hasil sidak dan pemantauan di lapangan tim menemukan sejumlah persoalan yang menjadi penyebab kelangkaan di lapangan salah satunya mengenai distribusi yang tidak maksimal. "Hasil pemantauan dan pengawasan di lapangan, terungkap bahwa ketersediaan stok LPG subsidi tabung 3 Kg di beberapa Pangkalan di Kabupaten Mamuju saat ini dalam posisi aman atau dapat dipenuhi ke konsumen," kata Masriadi. Ia menjelaskan, meskipun terdapat beberapa isu kelangkaan di daerah tetangga, ketersediaan stok LPG tabung 3 kg saat ini di Kabupaten Mamuju tetap terjangkau oleh masyarakat dan konsumen. Upaya pengawasan dan pendistribusian yang dilakukan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah telah membantu menjaga ketersediaan LPG tabung 3 Kg sehingga masyarakat tetap dapat memperoleh pasokan yang cukup dan memadai. "Hal ini merupakan langkah penting dalam memastikan keberlanjutan pasokan energi LPG bagi masyarakat dan mencegah terjadinya kelangkaan ditengah masyarakat khususnya di Kabupaten Mamuju,"ucap Masriadi akhir pekan kemarin Menurutnya TPID akan memperketat pengawasan distribusi tabung gas 3 kg dengan mewajibkan seluruh pangkalan untuk melakukan pemeriksaan Kartu Keluarga dan NIK konsumen, serta menggunakan log book yang berisi data penerima LPG Subsidi tabung 3 Kg agar penyaluran tepat sasaran. TPID juga…

MAMUJU --Kejuaraan Daerah Voli Pantai tingkat Pelajar SMA/ Sederajat secara resmi dibuka oleh Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama Forkopimda se -Sulbar, di Mamuju, Minggu 23 Juli 2023. Kejurda Voli Pantai tingkat pelajar SMA/sederajat ini pertama kali digelar di Sulbar, dan akan berlangsung 23-27 Juli 2023. Pj.Gubernur Sulbar mengapresiasi Dispora Sulbar. Ia pun berkomitmen mendukung kegiatan tersebut dan berharap Dispora kembali menghadirkan event yang lebih banyak lagi. "Ini adalah event yang bagus dan positif saya apresiasi dan mendukung event-event seperti ini kita perlu banyak event, kalau perlu tiap bulan ada event voli pantai, voli lapangan, bulu tangkis karate, silat, berkuda dan banyak lagi," ujar Prof.Zudan. Zudan berharap event Voli Pantai terus berlanjut dan lebih meriah, bahkan Ia berharap event serupa hadir memeriahkan HUT Kemerdekaan dan HUT Sulbar mendatang. "Mudah-mudahan acara kita ini terus berlanjut dianggarkan yang cukup dengan para kepala UPTD dan TAPD karena dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Selamat bertanding jaga terus sportivitas," ucap Zudan. Pada kesempatan itu, Sestama BNPP itu juga menyampaikan, dirinya yang baru saja menutup Pornas Korpri di Semarang turut bangga, sebab dari 101 kontingen dari 38 provinsi, Sulbar mampu membawa pulang satu perak dari cabor Catur atas nama Budiman. Kepala Dispora Sulbar Safaruddin Sanusi menyampaikan Voli Pantai tersebut bagian dari rangkaian proses pembinaan para atlet di tingkat usia pelajar. "Sekaligus juga sebagai ajang seleksi para atlet untuk menuju pada kejuaraan pelajar tingkat nasional," ungkapnya. (rls)

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar terus mendorong agar anak tidak sekolah dapat memperoleh pendidikan dengan baik. Momentum peringatan hari anak nasional, hendaknya menjadi waktu yang tepat memastikan anak anak kita yang berumur tujuh sampai 18 tahun terlayani pendidikan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar Mithar, Dinas Pendidikan telah ditugaskan untuk menjadi penanggung jawab pengentasan anak tidak sekolah, sesuai surat keputusan Pj Gubernur Sulbar tentang pembentukan satuan tugas penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, anak tidak sekolah (ATS) dan perkawinan anak dini. Atas surat tersebut Dinas Disdikbud bergerak cepat dengan memaksimalkan jejaring potensi melibatkan guru-guru di semua kabupaten melaksanakan rekonfirmasi data yang disampaikan oleh BKKBN, bahwa di Sulbar ini terdapat kurang lebih 48.000 anak tidak sekolah. "Dari hasil rekonfirmasi data tersebut selama lebih dari dua minggu sudah terkonfirmasi data kurang lebih 4.000, dan hasilnya ternyata hanya 1.112 anak yang tidak sekolah. kurang lebih 3.000 ternyata bukan anak tidak sekolah, tetapi mereka ada yang sementara sekolah di SD, SMP, SMA sederajat bahkan sudah ada yang kuliah," kata Mithhar, Minggu, 23 Juli 2023. Selain itu, dari data tersebut ditemukan anak yang sedang sekolah di pendidikan non formal, termasuk ditemukan anak yang telah pindah domisili. "Dari data yang ada banyak hal yang teman-teman guru dapatkan di lapangan dan terasa data yang ada janggal," ucap Mithhar. Menurutnya, dari hasil rekonfirmasi data tersebut jika ditemukan anak yang tidak sekolah maka Diknas langsung mengajak anak tersebut untuk sekolah. "Dari data yang sudah di dapatkan ini, kita semakin semangat untuk bergerak terus guna memastikan tidak ada anak di Sulawesi Barat ini tidak terlayani pendidikan," kata mantan Kadisdikbud Majene itu. Ia juga mengatakan, untuk lebih mempercepat penanganan ATS, Tim ATS Disdikbud Sulbar juga telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten terutama dengan Disdikbud setempat. (rls)

SEMARANG -- Gelaran Pornas Korpri ke-XVI tahun 2023 di Semarang Jawa Tengah resmi berakhir. Ditutup dengan closing ceremony oleh Menpora Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Jumat 21 Juli 2023 malam di GOR Jatidiri Semarang Ketua PP Bapor Korpri Prof M Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan, untuk Pornas tahun ini menjadi Pornas terbesar, diikuti 101 kontingen dan 31 lebih Kementrian lembaga. Ia juga menyampaikan selamat kapada Jawa Tengah yang keluar keluar sebagai juara umum disusul Kemenpora, Jawa Timur, Bali dan Jawa Barat. Sementara Sulbar harus bertengger di urutan 23. Penyelenggaraan Pornas di Semarang telah menorehkan kesuksesan besar , selain karena banyaknya peserta, gelaran Pornas juga tidak banyak mengalami masalah. Ketua Umum DPN Korpri Nasional, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, Pornas merupakan tersukses dan terbesar, tanpa ada masalah yang signifikan. "Terimakasih kepada tuan rumah, terimakasih kepada pak Menpan dan Menpora dan seluruh dan tuan rumah, yang telah mendukung suksesnya Pornas Korpri," kata Zudan. Untuk persiapan kedepan Ia berharap seluruh atlet agar tetap menjalin kebersamaan, "Ini adalah bagian untuk tetap mengukuhkan silaturahmi, jadikan pornas korpri menjadi energi untuk ASN. Ini juga menjadi ruang kita untuk memperkuat kinerja kita jaringan kita dan sinergi kita sampai bertemu di Pornas ke XVII Sumatera Selatan lebih banyak cabang olahraga,"kata Zudan Sementara untuk kontingen Sulbar, Ia mengatakan bersyukur karena Sulbar telah menorehkan medali perak. Sehingga ia berharap kedepan seluruh atlet agar memperbanyak latihan, Bapor juga diminta untuk melakukan seleksi terhadap atlet di masing-masing cabor untuk gelarna Pornas ke XVII mendatang. "Khusus Sulbar latihan lebih teratur cabor harus ditambah dan dikader dan diseleksi sampai di kelas eksekutif. Terkait dukungan anggaran kita akan dukun,"sambung Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh. Sementara , Menpora Dito Ariotedjo mengapresiasi gelaran Pornas XVI Korpri 2023 berjalan sukses dengan meriah. Ia juga mengusulkan agar kedepan tidak hanya ada kelas eksekutif tetapi menambah kelas untuk Menteri. Ia…

Mamuju--Dinas Kesehatan Sulawesi Barat (Sulbar) melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis (Rakontek) Perencanaan Kesehatan Tahun 2024 di Hotel Marannu Mamuju, Kamis 20 Juli 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait dengan sektor kesehatan dari seluruh kabupaten di Sulbar. Adapun peserta Rakortek terdiri dari para Kepala Dinas Kesehatan kabupaten se-Sulbar, para Direktur Rumah Sakit se-Sulbar, serta para Kepala Bidang dan Pengelola Program Lingkup Dinas Kesehatan Sulbar. Tujuan utama pelaksanaan Rakontek adalah membahas dan merumuskan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2024, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Berbagai narasumber dari instansi terkait memberikan paparan mengenai topik-topik penting yang berkaitan dengan perencanaan kesehatan dan pengelolaan DAK. Materi yang disampaikan antara lain adalah: Akselerasi masalah pembangunan manusia Sulbar oleh Bappeda Sulbar. Materi ini menyoroti upaya-upaya percepatan pembangunan di bidang kesehatan dan manusia di provinsi tersebut. Kebijakan DAK Fisik dan Non Fisik dalam mendukung pembangunan kesehatan di daerah oleh Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan RI. Materi ini membahas tentang berbagai kebijakan terkini terkait DAK, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, yang dapat mendukung pembangunan kesehatan di daerah. Pengendalian dan pengawasan pengelolaan DAK oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulbar. Materi ini mengulas strategi pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan dana yang dialokasikan untuk kesehatan di provinsi. Monitoring dan evaluasi kinerja keuangan DAK Tahun 2023 oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Mamuju. Materi ini memberikan informasi mengenai evaluasi pelaksanaan DAK tahun sebelumnya dan pembelajaran untuk peningkatan kinerja keuangan pada tahun berikutnya. Plh. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar dr. Darmawiyah berharap melalui Rakontek Perencanaan Kesehatan tersebut, sinergi antarstakeholder dapat terjalin dengan baik, sehingga implementasi program kesehatan di daerah dapat berjalan efektif dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sulbar pada tahun mendatang. Kegiatan dilanjutkan dengan desk dan pembahasan usulan DAK Fisik tahun 2024, yang mana para peserta aktif berpartisipasi dalam merumuskan rencana kesehatan…