POLMAN--Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melakukan Promosi Kesehatan dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Puskesmas Wonomulyo, Jum’at, 16 Februari 2024. Kegiatan ini dihadiri Jf. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda DP3AP2KB Sulbar Muhammad Ja'far beserta staf. Turut hadir Koordinator Penyuluh KB Kec. Wonomulyo, Kepala Puskesmas Wonomulyo Suaib Usman, serta yang mewakili Kepala Dinkes Polman Rosdiana, sebagai Narasumber. Dalam kegiatan tersebut telah hadir juga sebagai Narasumber Dokter Spesialis Kandungan dr. Willy Khaleb Tobing. Dia melakukan konseling terkait kesehatan reproduksi dengan kelengkapan USG. Dengan berjalannya pemeriksaan, dari 24 Sasaran Ibu Hamil, 1 (satu) orang dianjurkan untuk dioperasi dikarenakan tafsiran kehamilan sudah lewat. Beberapa Pasutri ikut serta dalam acara tersebut agar mereka juga memahami tentang pentingnya mengenal program berencana dan paham akan tujuan alat kontrasepsi. Mereka mengatakan siap ikut program pemerintah dengan Cukup 2 Anak. Kegiatan tersebut dibuka Kepala Puskesmas Wonomulyo Suaib Usman. Dalam sambutannya, Ia mengatakan, kegiatan itu perlu berlanjut terus, apalagi mengingat KB Pasca Saling masih sangat rendah dan stunting juga masih sangat tinggi. Sementara, Jf. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda DP3AP2KB Sulbar, Muhammad Ja'far juga mengatakan, pencapaian mCPR bagi PUS 05-19 Tahun masih sangat rendah dikarenakan kurangnya edukasi bagi Pasutri. "Namun Insya Allah melalui program ini kita bisa meningkatkan Capain mCPR kita di tahun 2024," ucapnya. (rls)

MAKASSAR--Dalam Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2024, Bapperida Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan sesi verifikasi dan wawancara terhadap 3 (tiga) pemerintah kabupaten terpilih sebagai Kabupaten Nominasi, yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Polewali Mandar. Diketahui, sebelumnya Kepala Bapperida Sulbar Junda Maulana, telah menyampaikan hal ini secara tertulis melalui Surat Hasil Penilaian Tahap I dan Pelaksanaan Tahap II PPD Tahun 2024 Tingkat Sulbar, pada 12 Februari 2024 lalu. Tahap penilaian ini dilaksanakan usai pembukaan Forum Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan Penilaian Tahap II PPD Tingkat Kabupaten Se-Sulbar Tahun 2024 oleh Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris pada Kamis (15/2/2024) di Ballroom Hotel Novotel Makassar. Verifikasi dan Wawancara dilakukan Tim Penilai Utama (TPU) yang diketuai Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana dengan beranggotakan para Kepala Bidang Bapperida Sulbar. Selain itu, juga dihadiri para akademisi yang bertindak sebagai Tim Penilai Indipenden (TPI), yaitu Prof. Darmawan Salman, Prof. Nursini dan Madris. Menurut Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, kegiatan PPD dapat menjadi inovasi yang patut digiatkan secara konsisten sebagai bentuk upaya memajukan perencanaan daerah dan menjadi dasar untuk penilaian keberhasilan pembangunan daerah. “Cara-cara penilaian bahkan lebih bagaimana kita membangun evidence baru untuk mengatakan kabupaten A layak untuk kita nilai memiliki prestasi memajukan perencanaan daerah,” katanya. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana mengatakan, masing – masing pemerintah daerah tersebut diwakili Kepala Bappeda untuk memaparkan 4 (empat) aspek, terdiri dari pencapaian pembangunan, kualitas dokumen RKPD, proses penyusunan dokumen RKPD dan inovasi. (rls)

Mamuju - Dengan mengangkat tema “Karier ASN Pasca Penyederhanaan Birokrasi”, Webinar ASN Kreatif Seri 37 BPSDM Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sukses menarik perhatian para Aparatur Sipil Negara (ASN). Peserta webinar tampak sangat antusias menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. Webinar ini diselenggarakan pada Kamis 15 Februari 2024. Kebijakan penyederhanaan birokrasi, dengan melakukan penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran di lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Secara spesifik, penyederhanaan birokrasi disebutkannya dengan melakukan pemangkasan jabatan struktural yang ada saat ini, dari level eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV menjadi hanya dua atau tiga level jabatan struktural saja yaitu eselon I, eselon II dan eselon III. Kebijakan ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja birokrasi, beberapa proses administrasi yang terlalu panjang dan bertele-tele dipangkas prosesnya agar lebih efektif dan efisien. Namun tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi, misalnya dampak penyederhanaan ini terhadap kerja ASN yang semula pejabat struktural dengan kecenderungan mengatur, setelah disetarakan menjadi jabatan fungsional harus beradaptasi kembali dengan sistem kerja jabatan fungsional yang lebih spesifik pada bidang keahlian, fokus pada tugas pokok untuk mencapai angka kredit sebagai syarat kenaikan pangkat. Menurut Sekprov Sulbar Muhammad Idris, untuk meningkatkan daya saing daerah diperlukan pergeseran mindset structural ke mindset fungsional. "Selama ini birokrasi masih dikendalikan cara-cara lama struktural model, ini yang mesti digeser dengan menggunakan prinsip-prinsip baru yang modern dan berdaya saing, itu hanya didapatkan dengan sistem kerja birokrasi yang style fungsional lebih kuat dibandingkan strukturalnya lebih kuat horizontalnya daripada vertikalnya, daya saing daerah, dihasilkan oleh birokrasi yang memiliki tranformasi human capital dan pola karier yang tumbuh dalam kultur organisasi lebih baik," kata Idris, Kamis 15 Februari 2024. Perubahan pola kerja pasca penyetaraan jabatan yang mengharuskan proses adaptasi dengan cara kerja baru menurut Abdul Salim Gassing, selaku narasumber. "Ini perlu diikuti dengan perubahan mindset yang awalnya bisa memberi perintah selama sebagai pejabat struktural…

MAKASSAR--Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Forum Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dan Penilaian Tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten Se-Provinsi Sulbar Tahun 2024, di Hotel Novotel Makassar, Kamis 15 Februari 2024. Forum yang akan berlangsung hingga Jumat 16 Februari 2024 ini dibuka Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris dan dihadiri Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana beserta jajarannya selaku pelaksana kegiatan, juga perwakilan berbagai unsur perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten Se-Sulbar sebagai peserta. Pada kesempatan itu, Sekretaris Provinsi Sulbar, Muhammad Idris memberikan apresiasi kepada Bapperida Sulbar yang secara konsisten melaksanakan forum itu rutin setiap tahun. “Saya sampaikan selamat kepada Pak Junda dan kawan-kawan, selama saya kurang lebih enam tahun di Sulbar, kegiatan ini terus dijalankan bahkan di era pandemi pun tetap dijalankan dengan baik,” tuturnya. Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana mengatakan, kegiatan itu diadakan dalam rangka meningkatkan dan menguatkan koordinasi, sinergitas, dan harmonisasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten. Ketua pelaksana kegiatan, Sekretaris Bapperida Sulbar, Muh. Darwis Damir dalam laporannya menyampaikan tema yang diusung pada kegiatan itu adalah “Kolaborasi Menyongsong Sulawesi Barat sebagai Sentra Pengolahan Komoditas Perkebunan”. Direncanakan pada akhir sesi kegiatan pada Jumat 16 Februari 2024, kegiatan ini akan dihadiri Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh untuk menyampaikan arahannya. Untuk itu, Bapperida Sulbar berharap seluruh peserta, baik pimpinan OPD hingga pelaksana dapat hadir hingga selesai pada hari kedua sesuai agenda yang telah disampaikan. (rls)

MAMUJU--Saat ini dalam lalu lintas ternak di Sulawesi Barat (Sulbar), Pemprov Sulbar melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) sudah menggunakan aplikasi Lalu Lintas Ternak berbasis online, yang dapat diakses bagi pemohon atau pengguna jasa dimana saja untuk melalulintaskan ternak/hewan/produk hewan, dengan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Itu disampaikan Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), drh. Agus Rauf, pada Rapat Koordinasi (Rakor) terkait Persyaratan Lalu Lintas Ternak Tahun 2024 di Kantor Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulbar, Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Mamuju, baru-baru ini. "Pada tahun 2024 ini, proses pengajuan layanan untuk pengeluaran atau pemasukan ternak/hewan/produk hewan menggunakan aplikasi berbasis online, untuk pengajuan pemeriksaan sebelum pengiriman atau pemasukan ternak/hewan/produk hewan sehingga pengguna jasa tidak perlu datang di kantor pelayanan," ungkap drh. Agus Rauf, yang juga sebagai Penjabat Otoritas Veteriner (POV) Sulbar. Menurutnya, proses pengiriman ternak saat ini memang lebih kompleks dan ketat dengan persyaratan tertentu dan dokumen harus diterbitkan oleh Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi. "Ini terjadi sejak adanya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) masuk di suatu wilayah, dibandingkan sebelumnya yang hanya menggunakan SKKH kabupaten setempat," ucapnya. Melalui rakor itu, drh. Agus Rauf meminta kepada seluruh dokter hewan yang ada untuk melakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) mengenai penggunaan aplikasi lalu lintas ternak tersebut. Sementara, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulbar, Umar menekankan kegiatan lalu lintas ternak perlu memperhatikan persyaratan yang ada. "Komoditi yang akan dilalulintaskan harus melalui pemeriksaan karantina, di sisi lain bahwa sekiranya harus melengkapi dokumen yang dipersyaratkan," ujarnya. Rakor tersebut dilaksanakan Dinas TPHP Sulbar melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Maksud dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk menyamakan persepsi atau pemahaman yang sama antara Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulbar dengan Dinas TPHP Sulbar terkait persyaratan lalu lintas ternak/hewan dan produk hewan. Hasil dari rakor,…

MAMUJU--Program Toilet Bersih (Tolsih) yang digagas oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Prof. Zudan Arif Fakrulloh, telah mencapai tahap penilaian. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy dan OPD pengusun Satgas Tolsih bersama dengan timnya, telah melakukan penilaian di tempat fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) dengan sasaran Puskesmas di seluruh wilayah Sulbar. Kriteria penilaian Toilet Bersih dan Sehat yang digunakan meliputi: 1. Toilet bersih dan nyaman, dengan lubang closet tertutup, ketersediaan air bersih yang cukup, dan tanpa bau. 2. Toilet terpisah untuk laki-laki dan perempuan. 3. Cahaya dan ventilasi yang memadai. 4. Luas ventilasi mencapai 30 persen dari luas lantai, dengan pencahayaan yang cukup. 5. Tidak ada genangan air atau jentik nyamuk pada bak kamar mandi dan toilet. 6. Tersedia sarana cuci tangan, sabun, dan tempat sampah di dalam toilet. 7. Tidak adanya kerak hitam/menguning pada lantai dan dinding toilet. 8. Fasilitas mudah dijangkau oleh semua orang, termasuk kelompok disabilitas. Sebanyak 98 Puskesmas di Sulbar telah dinilai oleh Satgas Tolsih bekerjasama dengan Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten. Dari penilaian tersebut, 15 puskesmas telah memenuhi kriteria Tolsih dan telah diumumkan sebagai berikut: Kabupaten Polewali Mandar 1. Puskesmas Mapilli 2. Puskesmas Wonomulyo 3. Puskesmas Matangnga Kabupaten Pasangkayu 1. Puskesmas Sarudu I 2. Puskesmas Lariang 3. Puskesmas Bambaira Kabupaten Majene 1. Puskesmas Lembang 2. Puskesmas Banggae I 3. Puskesmas Banggae II Kabupaten Mamuju Tengah 1. UPTD Puskesmas Pangale 2. Puskesmas Durikumba Kabupaten Mamasa 1. Puskesmas Aralle 2. Puskesmas Mamasa Kabupaten Mamuju 1. Puskesmas Tampapadang 2. Puskesmas Rangas Kategori Tolsih Puskesmas terbaik dari enam kabupaten Se-Sulbar adalah : 1. Terbaik I Puskesmas Lembang (skor : 100) dari Kabupaten Majene 2. Terbaik II Puskesmas Durikumba (skor : 95) dari Kabupaten Mamuju Tengah 3. Terbaik III Puskesmas Matangnga ( skor : 90) dari Kabupaten Polewali Mandar Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy menegaskan penilaian itu…

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh melakukan pertemuan dengan pejabat administrator lingkup Pemprov Sulbar di Graha Sandeq Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 15 Februari 2024. Dalam pertemuan tersebur, para ASN diminta untuk terus berbenah meningkatkan inovasi dalam bekerja. Dihadapan para pejabat administrator , Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan memberikan motivasi dan arahan serta dorongan agar dalam bekerja inovasi menjadi roh utama. "Inovasi menjadi penting karena ada banyak hal yang harus diselesaikan dengan langkah inovatif. Dan saya ingin di birokrasi, inovasi menjadi ruhnya, jadi saya mengajak seluruh ASN jadikan inovasi sebagai ruh dalam birokrasi di Sulbar," ucap Prof Zudan. Ia melihat, ASN yang ada di Sulbar memiliki potensi yang hebat terutama pejabat eselon yang ada saat ini memiliki kemampuan yang baik. Untuk pekan inovasi yang sudah dijalakan sejak Nopember 2023 , saat ini terdapat 57 inovasi yang sudah dipaparkan. "Ini perlu ditindaklanjuti karena dapat menyelesaikan berbagai masalah , misalnya stunting, kemiskinan ekstrim, anak putus sekolah, perwakilan anak, membuka aksesibilitas jalan itu dilakukan dengan inovasi," ujarnya. Tidak hanya itu, melalui inovasi yang dimiliki para ASN dapat lebih memudahkan bekerja salah satu contohnya yaitu bagaimana digitalisasi membangun big data kemudian mendorong semua pelayan secara digital. Kemudian, lanjut Sestama BNPP ini, berinovasi untuk memberikan manfaat kepada masyarakat misalnya pajak kendaraan bermotor, misalanya mendidik anak agar bisa rajin belajar, bagaimana memberikan pelatihan online bagi siswa. "Inovasi ini saya dorong pertama untuk eselon tiga, kedepan juga saya mendorong para guru, para kepala sekolah termasuk eselon dua semangatnya inovasi harus dilakukan semua pihak," tutupnya. (Rls)

MAMUJU--Ilmu pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui proses belajar mengajar di sekolah. Sebagai contoh nyata, sebanyak 108 siswa dan siswi beserta guru pendamping dari SDIT Buahati Islamic School Mamuju menikmati petualangan ilmu menakjubkan melalui kunjungan pendidikan di Gedung Layanan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Selasa 13/02/2024. Mereka diajak mendengarkan dan berdiskusi tentang cerita dongeng, mengembangkan keterampilan dan mengeksplorasi berbagai layanan yang tersedia di Ruang Baca dan Kreativitas Anak. Kunjungan pendidikan itu disambut hangat oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Sulbar Khaeruddin Anas. Ia mengaku sangat senang dan bangga mendapat kunjungan dari siswa/siswi SDIT Buahati Islamic School. "Kami berharap kegiatan ini dapat menginspirasi sekolah-sekolah lain dan anak-anak untuk mencintai membaca,kedepanya kami juga akan mengadakan lomba antar sekolah, sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan indeks literasi khususnya di kalangan anak-anak" kata Khaeruddin. Khaeruddin mengajak semua orang tua untuk membawa anak-anak mereka ke perpustakaan. Kegiatan itu tidak hanya merangsang imajinasi mereka melalui dongeng yang menarik, tetapi juga memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai buku di perpustakaan. Mereka belajar tentang bagaimana sistem kerja perpustakaan mulai dari mendaftar sebagai anggota, meminjam buku dan mengakses berbagai sumber daya serta bagaimana menjaga buku-buku dengan baik. Perpustakaan Sulbar terus berbenah melakukan inovasi, bukan hanya menjadi tempat membaca namun juga menjadi tempat rekreasi edukasi. Dengan program-program literasi yang digaungkan, terus bergerak maju dalam mengemban tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Ayo ke Perpustakaan !!! (rls)

MAMUJU-- Bidang Minerba Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), melaksanakan Rapat Pembahasan Dokumen RKAB CV. Az-Zahra Tahun 2024 Komoditas Batu Gunung Quarry Besar yang berlokasi di Desa Kabuloang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Kamis 15 Februari 2024. Rapat dipimpin Kepala Dinas ESDM Sulbar Mohammad Ali Chandra dan dihadiri pihak perusahaan dan konsultan serta Inspektur Tambang bersama tim sebagai evaluator dokumen RKAB. Pertemuan berlangsung di Ruang Serbaguna Dinas ESDM Sulbar. Evaluasi RKAB ini mengacu pada Kepmen 373.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam rapat pembahasan tersebut, Kepala Dinas ESDM Sulbar, Mohammad Ali Chandra menekankan pembahasan RKAB itu penting dilaksanakan karena akan banyak membantu manajemen pertambangan dalam memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. "RKAB ini juga sekaligus menjadi pedoman pemerintah dalam melakukan pengawasan kegiatan usaha pertambangan termasuk kewajiban terhadap pajak daerah (pajak galian C) ke pemerintah kabupaten," kata Ali Chandra. Olehnya itu, Dia menegaskan, CV. Az-Zahra harus segera terdaftar di aplikasi MODI (Minerba One Data Indonesia) dan mengajukan pengesahan Kepala Teknis Tambang (KTT)," tegasnya. (rls)

MAMUJU -- Memanfaatkan momentum pesta demokrasi, Kepala BKD Sulbar, Bujaeramy Hassan menggunakan hak politiknya selaku warga negara dengan melakukan pencoblosan di TPS 12 Lingkungan Kasiwa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Rabu, 14 Februari 2024 Menurut Bujaeramy, 14 Februari merupakan momentum yang baik untuk melibatkan diri dalam menentukan arah pemerintahan ke depan. "Sekarang waktu yang tepat bagi kita untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah pemerintahan kita selama 5 tahun mendatang. Hak pilih itu kita manfaatkan guna memilih capres/cawapres serta anggota legislatif baik di daerah maupun di pusat termasuk anggota DPD. Mereka-mereka yang kita pilih akan menjadi aktor penting dalam mengarahkan tujuan pembangunan baik di tingkat lokal maupun nasional, " kata Bujaeramy Oleh karena itu, lanjut Bujaeramy, Ia mengajak seluruh warga negara yang mempunyai hak pilih agar tidak membuang kesempatan tersebut. Datangi TPS tempat dimana anda terdaftar dan gunakanlah hak politik anda. Selaku Kepala BKD Sulbar, Ia juga mengingatkan seluruh ASN untuk tetap menjaga netralitas serta kondusifitas wilayah. "Semua ASN harus netral dalam pesta demokrasi ini karena ASN adalah pelayan publik yang tidak boleh memihak maupun mempengaruhi untuk memihak pada satu kepentingan politik tertentu. Silahkan memilih karena itu adalah hak politik anda, tapi jangan mempengaruhi untuk memihak. Satu lagi, momen ini kita sebut pesta demokrasi sehingga kita akan menjalaninya dengan sukaria. Yang namanya pesta, pasti menggembirakan dan menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga situasi kondisi lingkungan kita tetap dalam keadaan yang aman, tenteram dan tertib. Para ASN haru selalu mengingat peran penting ASN sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa" tutupnya. (Rls)