MAMUJU -- Kepala Bapperida Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana turut hadir dalam Rapat Pembahasan Zona Integritas, Innovative Government Award (IGA), Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), dan Pelayanan Publik, yang dipimpin Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, Selasa (13/2/2024).
Pada pertemuan di Kantor Sementara Gubernur Sulbar tersebut, Kepala Bapperida Sulbar menyampaikan rencana aksi untuk percepatan keikutsertaan Sulbar dalam IGA Tahun 2024.
Dalam rapat, Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, IGA merupakan penilaian dan apresiasi pemerintah pusat terhadap semangat dan keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan cara-cara inovatif.
Untuk itu, Prof. Zudan berharap Bapperida Sulbar, sebagai leading sector dapat melakukan langkah-langkah percepatan untuk mempersiapkan keikutsertaan dalam ajang IGA, serta meningkatkan koordinasi dengan kabupaten se-Sulbar agar dapat menghasilkan inovasi dan mendorong kabupaten untuk keikutsertaan pada ajang penilaian ini.
Merespon hal tersebut, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana menyebutkan beberapa rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk percepatan keikutsertaan dalam IGA.
1. Inventarisasi dan penjaringan seluruh inovasi yang ada di Sulbar terutama pada program 1 Eselon 3 – 1 inovasi yang saat ini telah berjalan.
2. Membentuk Tim untuk melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap inovasi yang dilakukan oleh OPD Lingkup Provinsi Sulbar.
3. Meningkatkan koordinasi, sosialisasi secara intensif bagi OPD terkait dan memacu komitmen OPD dalam membudayakan inovasi dalam organisasi.
4. Melakukan coaching clinic pendampingan, sosialisasi, pembinaan dan pengawalan terhadap OPD yang melakukan inovasi agar memenuhi kriteria penilaian Indeks Inovasi Daerah.
Junda menekankan, kriteria inovasi yang diikutsertakan dalam IGA, harus telah dilaksanakan minimal 2 (dua) tahun terakhir.
“Inovasinya juga berfokus pada solusi untuk penanganan masalah dan isu strategis yang dihadapi oleh daerah, pelaporan inovasi minimal termuat dua urusan wajib pelayanan dasar dari enam urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi mandatori Satuan Inovasi Daerah,” terang Junda.
Dia juga menyampaikan, rencana tahapan pengukuran, penilaian dan pemberian penghargaan IGA tahun 2024 oleh Kemendagri akan dimulai pada Mei hingga Juli 2024. Untuk itu, upaya penjaringan inovasi sudah harus mulai dilaksanakan saat ini.
Ia menambahkan, terdapat beberapa kendala dalam mengikuti pelaksanaan IGA, antara lain belum adanya pembinaan dan pendampingan terhadap OPD untuk menciptakan inovasi yang sesuai Rancang Bangun dan Indikator Indeks Inovasi Daerah dari Kemendagri.
"Kemudian kurangnya evidence inovasi atau inovasi tidak didasarkan pada bukti atau data dukung yang kuat. Inovasi yang dilaksanakan tidak berkesinambungan/berkelanjutan," tambahnya.
Plt. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Sulbar, Muh. Saleh menyampaikan, dari hasil penjaringan sementara terdapat 37 Inovasi yang sudah diindentifikasi melalui Pekan Inovasi Daerah.
“37 itu dari Program 1 Inovasi, 1 Eselon 3. Berikutnya terdapat 10 Inovasi melalui Proyek Perubahan Diklat PIM III Provinsi Sulbar dari tahun 2021-2023 dan terdapat tiga Inovasi melalui Proyek Perubahan Diklat PIM II Provinsi Sulbar tahun 2022-2023,” papar Muh. Saleh.
Muh. Saleh mengatakan, terdapat beberapa upaya percepatan yang akan dilakukan seperti identifikasi dan pendalaman inovasi yang akan dilakukan melalui Rapat Koordinasi Inovasi, dengan mengundang seluruh Inovator yang akan diikutsertakan dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah dan ajang IGA.
"Berikutnya, penyiapan seluruh kelengkapan termasuk dokumen evidence inovasi yang akan dimasukkan dalam IGA,” tutupnya. (rls)
