MAMUJU --Pemprov Sulbar turut berduka atas meninggalnya sorang warga asal Desa Siraun. Warga tersebut dari Kalumpang dan akses kedesanya sangat sulit. Atas kejadian itu, Pemprov Sulbar merespon kejadian itu, sebagaimana arahan PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, meminta OPD terkait mendatangi RS Bhayangkara untuk memfasilitasi pemulangan Jenazah ke Rumah duka di Kalumpang. Hal lain, dibalik berita duka itu, Pemerintah juga merespon keluhan warga terkait akses di tiga desa. Apalagi kejadian ini bukan baru sekali, sehingga melalui Dinas PUPR Sulbar Pemprov akan mengintervensi akses ke tiga desa di Kalumpang. Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad mengatakan, tiga desa di Kalumpang memang sulit diakses, yakni desa, Siraun, Lasa, Dan Salumakki "Lokasinya sangat sulit, ini yang perlu kita bantu secepatnya sehingga memudahkan akses masyarakat," ucap Kepala Dinas PUPR Sulbar Rachmad. Dia juga menyebut, untuk akses ke Tiga desa itu juga membutuhkan jembatan. Perbaikan akses tersebut juga akan menjadi pertimbangan Pemprov Sulbar. (rls)

MAMUJU--Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker RI) melaporkan, secara nasional terdapat 347.855 kasus kecelakaan kerja yang menimpa pekerja Penerima Upah (PU) hingga 2023. Sementara, ada 19.921 kasus kecelakaan kerja yang menimpa pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dan 2.971 kasus kecelakaan kerja pekerja konstruksi pada periode yang sama. Di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sendiri, terdapat 57 kasus dari jumlah pekerja segmen PU Sulbar sebanyak 108.625 pekerja. Kemenaker RI mengolah data ini dari BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah kasus kecelakaan kerja diambil dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) hingga 2023. Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulbar, Andi Farid Amri mengapresiasi raihan angka tersebut. Tentunya hal ini sebagai komitmen Disnaker Sulbar yang telah disiplin menerapkan K3 kepada perusahaan dan pekerja. Andi Farid berharap, seluruh pihak bisa fokus pada penerapan K3 di lingkungan kerja masing-masing, sehingga kecelakaan kerja dapat diminimalkan, tercipta dunia kerja yang nyaman dan aman bagi semua pekerja. “Kami sangat mengapresiasi seluruh perusahaan dan para pekerja yang telah disiplin menerapkan K3 sehingga Sulbar menjadi provinsi dengan angka kecelakaan kerja terendah se-Nasional Tahun 2023,” ucap Andi Farid, baru-baru ini Terciptanya lingkungan kerja yang aman adalah cerminan good governance yang baik. Ini pun tidak lepas dari kolaborasi Disnaker Sulbar dan juga BPJS Ketenagakerjaan Sulbar dalam melakukan sosialisasi secara masif terkait resiko kecelakaan kerja. (rls)

MAMUJU--Dalam rangka percepatan implementasi delapan program prioritas Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Dinas Perkebunan Sulbar melaksanakan rapat pembahasan program prioritas yang dimiliki untuk disinergikan dengan program prioritas Pj. Gubernur Sulbar. Rapat dilaksanakan di Kantor Dinas Perkebunan Sulbar, Jumat 2 Februari 2024. Sekretaris Dinas Perkebunan Sulbar, Kamelia mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menyukseskan delapan program prioritas Provinsi Sulbar melalui kegiatan strategis Dinas Perkebunan Sulbar. Kegiatan yang dimaksud, diantaranya penyediaan benih tanaman perkebunan. Dia menuturkan, melalui penyediaan benih tanaman perkebunan diharapkan dapat mempermudah petani untuk memperoleh benih bermutu, sehingga kebun-kebun petani yang tadinya tidak produktif akibat usia tanaman yang tua dapat segera diremajakan. “Saat ini, dari delapan program prioritas, perlu dilakukan identifikasi kegiatan yang sesuai dan perlu menjadi perhatian bahwa sasaran kegiatan difokuskan pada pekebun yang masuk dalam kategori miskin ekstrem," ujarnya. (rls)

MAMUJU–Dalam upaya meningkatkan kesehatan dan memperkuat rasa kebersamaan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Senam Sehat bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Kegiatan ini diadakan di Halaman Kantor BPKPD Sulbar, Jumat 02 Februari 2024. Berbeda dengan Jumat sebelumnya, kali ini BPKPD Sulbar kedatangan tamu dari Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Mamuju untuk melakukan senam pagi bersama-sama. Pimpinan BNI Cabang Mamuju Edi beserta rombongan diterima langsung Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo, Sekretaris BPKPD Sulbar Fahri Yusuf, Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi Faika Kadriana Ishak, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Muhammad serta para staf. “Olahraga adalah kunci hidup sehat, dengan olahraga, kita sudah membangun hidup yang sehat," kata Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo dengan penuh semangat Dia mengajak seluruh ASN lingkup BPKPD Sulbar untuk mulai hidup sehat. Memulai setiap aktifitas dengan kebiasaan berolahraga agar badan bugar dan pikiran segar. “Dengan melakukan senam pagi, tubuh akan terasa lebih segar dan bugar, otot-otot akan lebih lentur, dan perasaan akan lebih baik. Senam pagi juga dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru serta membakar kalori,”ujar Masriadi. Kepala BPKPD Sulbar sangat mengapresiasi kedatangan Pimpinan Bank BNI beserta rombongan. Dia menambahkan, senam bersama dengan Bank BNI akan diagendakan sebulan satu kali untuk terus mempererat silaturahmi. Kedatangan Pimpinan Bank BNI kali ini sekalian memperkenalkan produk-produknya kepada seluruh ASN di BPKPD SUlbar, seperti BNI Tapenas, Credit Card dan produk lainnya. BNI Tapenas (Tabungan Perencanaan Masa Depan) adalah produk tabungan berjangka BNI dengan fitur auto debet setiap bulan sesuai dengan nominal yang diinginkan nasabah untuk membantu nasabah displin menabung demi terwujudnya rencana keuangan yang dituju. Selain itu, juga memperkenalkan Credit Card (CC) dengan berbagai keunggulan, diantaranya pemakaian 1 rupiah saja pada fasilitas kartu kredit Bank BNI sudah bisa free masuk ke lounge Batik Air. Ini merupakan penawaran yang…

MAMUJU--Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Rapat Evaluasi Kinerja Bulan Januari dan Perencanaan Kegiatan Bulan Februari di Ruang Rapat Kantor BPKPD Sulbar, Kamis 1 Februari 2024. Rapat dipimpin langsung Kepala BPKPD Sulbar Masriadi Nadi Atjo, didampingi Sekretaris BPKPD Sulbar Fahri Yusuf. Peserta rapat seluruh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, Bendahara, Koordinator Sub Bagian Keuangan, Pengurus Barang, dan Staf Program dan Pelaporan. Kegiatan itu juga dihadiri secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting oleh seluruh Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (PPRD) Kabupaten se-Sulbar beserta jajaran. Rapat dilaksanakan sebagai bagian dari monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan seluruh ASN BPKPD Sulbar. Dalam sambutannya, Kepala BPKPD Sulbar, Masriadi Nadi Atjo menekankan, seluruh ASN BPKPD untuk terus menjaga integritas, memastikan seluruh aktivitas dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan seluruh prestasi-prestasi kerja di masa sebelumnya agar dapat lebih ditingkatkan lagi. Sekretaris BPKPD Sulbar, Fahri Yusuf juga menekankan, penyesuaian terhadap tugas, fungsi, dan kewenangan perlu lebih diperhatikan lagi sehingga pendistribusian pekerjaan menjadi lebih optimal. "Kedepannya juga akan dilakukan penyegaran organisasi dengan melakukan rolling staff, begitupun dengan penataan organisasi dan kelembagaan akan dilakukan pembaruan terutama terkait fungsi IT dan nomenklatur UPTD PPRD," kata Fahri. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada Januari dan rencana kerja Februari berisi aktivitas-aktivitas yang telah dan akan dikerjakan oleh setiap Sub Unit Kerja, baik mengenai keuangan, pendapatan, dan barang milik daerah. Dari sisi pendapatan pajak daerah, realisasi telah menyentuh angka Rp. 24,4 Miliar atau 6,05 persen dari target sebesar Rp. 403.93 Miliar. Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, sedang dilakukan penyusunan proyeksi fiskal 2025 dalam rangka penyusunan RKPD 2025. Selain melakukan evaluasi kinerja dan penyusunan rencana kerja, rapat itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Penandatanganan Perjanjian Kinerja dilakukan para Pejabat Adminitrator dan Pejabat Pengawas lingkup BPKPD Sulbar, disaksikan Kepala…

MAMUJU, - Menindaklanjuti hasil evaluasi SPBE Provinsi Sulawesi Barat 2023 dari Kemenpan RB dengan nilaii Ikategori Baik, serta dalam rangka mengoptimalkan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemprov Sulbar, Asisten III Administrasi Umum Pemprov Sulbar Amujib melakukan rapat evaluasi bersama Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Pemprov Sulbar serta perwakilan dari Biro Ortala, Umum dan Pengelolan Aset , Jumat (02/02/2024) Asisten III Adminitrasi Umum Amujib mengatakan, optimalisasi SPBE merupakan salah satu prioritas PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dalam mendorong digitalisasi sistem pelayanan di Pemprov Sulbar. Pada ertemuan ini menghasilkan rekomendasi, diantaranya perlunya inventarisi aset TIK, membuat SOP terkait penyusunan anggaran sarana TIK dan untuk Biro Ortala untuk menampilkan semua layanannya yang berbasis Sistem Informasi, termasuk pengintegrasian sistem dengan kabupaten. Kepala Dinas Kominfopers Sulbar Mustari Mula mengemukakan salah satu materi.dalam rapat adalah adalah pendalaman hasil penilaian SPBE terhadap domain kebijakan, tata kelola dan manajemen SPBE. Karena indikator pada domain ini masih banyak yang lemah.Mustari menjelaskan bahwa nilai Indeks kematangan SPBE Sulbar cukup signifikan kenaikannya dari kategori cukup menjadi kategori baik terutama dari sisi domain layanan.berbasis digital. Misalnya TandanTangan Elektronik (TTE). Tapi masih ada beberapa indikator yang masih lemah yang membutuhkan dukungan dari seluruh OPD termasuk masalah kompetensi SDM berbasis digital. "Kita perlu mendorong pelatihan GTA (Government Transformation Digital), dan melakukan rekrutmen peserta pelatihan," pungkasnya. Hal lain, kata Mustari, Perlu juga pendalaman terhadap pengisian meta data arsitektur SPBE Perangkat Daerah untuk peningkatan kualitas Untuk percepatan penyusunan proses bisnis dan jenis layanan di OPD dengan melibatkan tim ahli sebagai pendamping.(*)

MAMUJU--Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor 32 Tahun 2023, yang menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan Gerakan "Ayo Ke Posyandu" sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas di masa depan serta menyelesaikan Program Prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar), terutama terkait masalah stunting, sebuah pertemuan pembahasan mengenai implementasi gerakan tersebut digelar. Pertemuan yang dilaksanakan secara daring pada Jumat, 02 Februari 2024, menghadirkan sekitar 98 peserta dari berbagai unsur pemerintah daerah kabupaten se Sulbar, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMD), Dinas Kesehatan, Puskesmas, serta perwakilan kader. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, baik dukungan moril, materil, maupun finansial, guna menjamin kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan Gerakan "Ayo Ke Posyandu" di Sulbar. Kepala Dinas Kesehatan Sulbar, drg. Asran Masdy mengatakan, pelaksanaan program "Ayo Ke Posyandu" adalah salah satu program prioritas yang didorong oleh Pemprov Sulbar. "Implementasi gerakan ini diharapkan dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan dalam menanggulangi masalah stunting serta meningkatkan kesehatan generasi mendatang," kata Asran Masdy. Pemprov Sulbar berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait, guna menjalankan program-program yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya menciptakan generasi emas di masa depan. "Kami akan terus menyampaikan informasi terbaru seputar perkembangan implementasi Gerakan "Ayo Ke Posyandu" dan upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemprov Sulbar," ujar Msran Masdy. (rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat (Sulbar) drg. Asran Masdy, menjadi salah satu pembicara utama dalam Talkshow menyambut HUT-23 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Acara yang bertajuk "Petaka di Balik Putih dalam Sekejap" diselenggarakan oleh BPOM Mamuju. Talkshow ini menjadi platform penting untuk membahas isu-isu kesehatan masyarakat terkait dengan penggunaan produk pemutih kulit yang mengandung bahan berbahaya, terutama merkuri. Acara ini berlangsung di Atrium Mall Matos Mamuju pada Jumat, 02 Februari 2024. Dalam penyampaian materinya, Asran Masdy menggarisbawahi bahaya penggunaan merkuri dalam produk pemutih kulit, yang memiliki dampak karsinogenik dan berpotensi memicu kanker. Dia menyatakan kekhawatiran atas risiko yang ditimbulkan, tidak hanya bagi orang dewasa, tetapi juga bagi bayi dan anak-anak. Menurutnya, anak-anak, terutama bayi, rentan terpapar merkuri saat berinteraksi dengan orang dewasa yang menggunakan produk berbahan merkuri. Bahkan, risiko tertelannya merkuri oleh anak ketika mereka menyentuh tangannya dan mengisap jarinya sangat mungkin terjadi. Asran Masdy mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas Kesehatan terus mengupayakan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, terkait bahaya penggunaan produk pemutih kulit yang mengandung merkuri. "Langkah ini sejalan dengan upaya pencegahan penyakit serta perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh," ujarnya. Melalui kesempatan itu, Asran Masdy mengajak masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih produk kecantikan yang aman dan terpercaya, serta memastikan bahwa produk yang digunakan telah terdaftar secara resmi oleh BPOM. (rls)

MAMUJU--Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat (Sulbar) drg. Asran Masdy, menjadi salah satu pembicara utama dalam Talkshow menyambut HUT-23 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Acara yang bertajuk "Petaka di Balik Putih dalam Sekejap" diselenggarakan oleh BPOM Mamuju. Talkshow ini menjadi platform penting untuk membahas isu-isu kesehatan masyarakat terkait dengan penggunaan produk pemutih kulit yang mengandung bahan berbahaya, terutama merkuri. Acara ini berlangsung di Atrium Mall Matos Mamuju pada Jumat, 02 Februari 2024. Dalam penyampaian materinya, Asran Masdy menggarisbawahi bahaya penggunaan merkuri dalam produk pemutih kulit, yang memiliki dampak karsinogenik dan berpotensi memicu kanker. Dia menyatakan kekhawatiran atas risiko yang ditimbulkan, tidak hanya bagi orang dewasa, tetapi juga bagi bayi dan anak-anak. Menurutnya, anak-anak, terutama bayi, rentan terpapar merkuri saat berinteraksi dengan orang dewasa yang menggunakan produk berbahan merkuri. Bahkan, risiko tertelannya merkuri oleh anak ketika mereka menyentuh tangannya dan mengisap jarinya sangat mungkin terjadi. Asran Masdy mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas Kesehatan terus mengupayakan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat, terkait bahaya penggunaan produk pemutih kulit yang mengandung merkuri. "Langkah ini sejalan dengan upaya pencegahan penyakit serta perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh," ujarnya. Melalui kesempatan itu, Asran Masdy mengajak masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih produk kecantikan yang aman dan terpercaya, serta memastikan bahwa produk yang digunakan telah terdaftar secara resmi oleh BPOM. (rls)

MAMUJU--Menindaklanjuti surat Direktur Perbenihan Perkebunan Nomor N.63/KB.030/ E.2/01/ 2924 Perihal Penataan Perbenihan Perkebunan, UPTD BPSPMBP dan Bidang Perbenihan dan Produksi Dinas Perkebunan Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan Rapat Sinkronisasi Kegiatan Penataan dan Perbaikan Kelembagaan Perbenihan. Berlangsung di Kantor Dinas Perkebunan Sulbar, Jumat 2 Februari 2024, rapat ini bertujuan untuk meningkatkan penyediaan benih tanaman perkebunan yang ada di Sulbar. Dalam rapat, Kepala UPTD BPSPMBP Muhammad Fadlullah menekankan, perlu dilakukan identifikasi terhadap produsen benih pemula yang belum memiliki izin di wilayah Sulbar dan identifikasi kebun sumber benih yang layak dan potensial oleh UPTD BPSPMBP. Sementara, untuk Bidang Pembenihan dan Produksi bertugas melakukan pembinaan dan fasilitasi kemitraan terhadap penangkar serta evaluasi kebun sumber benih. Kepala Bidang Perbenihan dan Produksi Dinas Perkebunan Sulbar, Muliadi menjelaskan, benih merupakan salah satu instrumen pertanian yang menjadi kunci keberhasilan usaha di bidang pertanian. Penggunaan benih bermutu dapat meningkatkan produktivitas tanaman jika disertai praktik budi daya yang baik. Sebaliknya, penggunaan bahan tanam yang kurang berkualitas dapat menimbulkan kerugian. "Hal ini penting, terutama untuk tanaman tahunan seperti tanaman perkebunan, karena pemilihan benih atau bibit menentukan produktivitas dan kualitas hasil tanam untuk jangka panjang," kata Muliadi. Dia juga menjelaskan, benih bermutu adalah benih yang berasal dari varietas unggul dengan tingkat kemurnian dan daya kecambah yang tinggi, berukuran penuh dan seragam, serta bebas dari hama, penyakit, dan gulma. Label atau sertifikat dapat menjadi acuan dalam memilih benih bermutu di masyarakat. Benih bersertifikat telah melalui tahapan pengujian untuk memastikan mutu fisik (terjamin kebersihannya), mutu genetic (terjamin kebenaran varietasnya), dan mutu fisiologisnya (terjamin viabilitas dan vigornya). Keuntungan lain dari penggunaan benih bersertifikat adalah lebih mudah dilacak jika ada masalah dengan benih yang dimaksud. Petani berpotensi menerima peningkatan nilai jual produk karena mutu hasil panennya lebih terjamin, serta mengurangi risiko kegagalan produksi dan biaya usaha tani. Oleh karena itu, lanjut Muliadi, perlu adanya kebijakan publik mengenai…