MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik menyampaikan proses pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sudah dapat diproses "TPP sudah bisa dicairkan sejak Kamis, 13 April," ujar Akmal Malik Akmal Malik berharap dengan TPP tersebut dapat meningkatkan kinerja ASN lingkup Pemprov Sulbar. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar Amujib, Jumat , 14 April menjelaskan, ketentuan mengenai TPP diatur dengan Pergub Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Pergub Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri tertanggal 12 April 2023 sehingga dengan ditetapkannya pergub ini, maka SKPD sudah bisa mengajukan pencairan TPP untuk 3 bulan (Januari sampai Maret 2023) dengan melampirkan persyaratan berupa Rekomendasi e-kinerja dan Absen Pegawai setiap SKPD, TPP THR 50 persen juga sudah bisa diajukan pencairannya ke BPKPD. "Alhamdulillah berkah Ramadhan, TPP sudah bisa dicairkan sejak 13 April. OPD yang mengajukan Kamis, 13 April akan diproses hari ini ," kata Amujib. Untuk pembayaran TPP sesuai mekanisme yang berlaku setiap OPD harus melengkapi persyaratan berupa Rekomendasi dari BKD karena pembayaran TPP setiap bulan itu dinilai berdasarkan Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja kecuali terhadap PNS yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai ketentuan. Pembayaran TPP tetap memperhitungkan tingkat kehadiran PNS, apabila kurang disiplin atau tidak hadir tepat waktu maka dilakukan pemotongan. Alokasi anggaran TPP per bulan 9,7 Miliar dengan jumlah penerima 3.507 pegawai, kami berharap TPP ini bisa dibayarkan seluruhnya paling lambat sebelum cuti bersama hari raya. Untuk pembayaran THR sendiri telah selesai dicairkan sebesar Rp 27 Miliar kepada 5.512 PNS dan 712 PPPK Selain pencairan TPP, Bendahara BPKPD Sulbar Nurhayati menyampaikan, tahun ini PNS Guru dan PPPK Guru juga dapat menerima THR TPG 50 persen setelah dananya ditransfer dari Rekening Kas Negara. "Kami dari komunitas Bendahara OPD, sangat berterimakasih kepada Bapak Pj Gubernur atas arahan dan kebijakan pemberian TPP…

Mamuju--Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), di Gedung Graha Sandeq (Ex. Gedung PKK), Kamis 13 April 2023. Kegiatan itu dibuka Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik. Terdapat lima hal yang menjadi Fokus RKPD Tahun 2024 Provinsi Sulbar yaitu penguatan ekonomi, penanganan inflasi, kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, Pemilu dan Pilkada serentak. Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, kegiatan itu merupakan forum silaturahim untuk saling menyampaikan berbagai gagasan-gagasan untuk kemajuan Sulbar di masa yang akan datang. Akmal Malik menegaskan, perencanaan yang baik adalah rencana yang mudah untuk dilaksanakan dan harus berdampak pada kesejehteraan masyarakat. "Percuma membuat perencanaan yang luar biasa, tapi sulit untuk dilaksanakan,"tandas Akmal Malik Selain itu, perencanaan yang baik harus menjadi solusi dari permasalah utama yang dihadapi. Olehnya itu, Akmal Malik menghimbau penyusunan rencana OPD harus lebih terarah, terukur dan terfokus pada permasalahan yang ada. (mhy)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik membuka secara resmi Musrenbang Provinsi Sulbar Tahun 2023 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024, bertempat di Graha Sandeq, Kamis 13 April 2023. Musrenbang RKPD tersebut dihadiri seluruh kabupaten dan instansi vertikal serta Tim tugas percepatan penurunan stunting Sulbar di Sulbar. Juga hadir Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi,Staf Ahli Kemendagri, unsur Forkopimda dan undangan lain Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengatakan, penyusunan RKPD 2024, dengan tema peningkatan ekonomi inklusif dan daya saing nasional sejalan dengan tema Nasional. Tema itu juga sangat sejalan dengan kondisi yang dihadapi Sulbar. "Persoalan utama di Sulbar itu adalah persoalan ekonomi, sejatinya daerah otonom hal yang utama itu bagaimana daerah ini bisa tumbuh menjadi daerah dengan sistem mandiri. meskipun itu tidak mudah,"kata Akmal Malik. Akmal Malik juha mengatakan, budaya mandiri menjadi kunci untuk membangun Sulbar. Budaya ketergantungan dari pusat harus dihilangkan. Tujuannya untuk membangun kemandirian ekonomi. Dirjen Otda tersebut juga mengatakan, perencanaan yang baik adalah yang bisa memberikan dampak dan dirasakan masyarakat, dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada. Yang harus dilakukan yaitu mengatasi kemiskinan ekstrim, stunting, dengan melakukan penguatan ekonomi. "Saya minta, perencanaan harus lebih terarah dan terukur fokus pada permasalahan yang ada. Data menjadi penting dan sinergi dan kolaborasi menjadi hal penting yang harus kita lakukan,"ucap Akmal. Kordinator tim Satuan Tugas percepatan penurunan stunting, Muhammad Hamzih mengatakan program pola asuh melibatkan pejabat Pemprov untuk melakukan pendampingan yang dicanangkan Pj Gubernur dalam rangka percepatan penurunan stunting dan penurunan kemiskinan ekstrim dinilai sangat efektif. Banyaknya permasalahan yang dihadapi provinsi Sulbar, seperti kualitas SDM yang masih rendah angka kemiskinan ekstrim yang masih tinggi dan stunting harus menjadi perhatian serius semua pihak. "Mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrim diperlukan upaya keras dan dukungan seluruh pihak untuk menekan angka kemiskinan ekstrim dan stunting, kolaborasi dan sinergi merupakan kunci mengintervensi keduanya,"…

Mamuju -- Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Sulawesi Barat ( Sulbar ), bekerjasama dengan Ketahanan Pangan Nasional, Bulog, dan Bank Indonesia ( BI ), menggelar Gerakan Pangan Murah, di Pasar Baru, Mamuju, Rabu 12 April 2023. Kegiatan tersebut dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan di Bulan Ramadhan 1444 H menjelang Idul Fitri. Kepala Dinas Ketapang Sulbar, Abdul Waris Bestari mengatakan, kegiatan itu dilaksanakan sebagai upaya menstabilisasi harga pangan di tingkat masyarakat menjelang Idul Fitri. "Mudah-mudahan kegiatan ini bernilai ibadah. Ini adalah upaya kita untuk mendukung arahan Pj. Gubernur Sulbar bagaimana menjaga harga pangan ini tetap stabil,"ucap Abdul Waris Dia menuturkan, dengan kegiatan itu diharapkan dapat menjaga tingkat inflasi di Sulbar. Disampaikan, sebanyak sembilan komoditi dipasarkan pada kegiatan itu, yaitu beras premium, beras medium, bawang merah, bawang putih, cabai keriting, cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng, "Komoditi tersebut diturunkan harganya sebanyak 15 persen di bawah harga normal,"bebernya (Suaib)

Mamuju - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulawesi Barat melaksanakan kegiatan forum konsultasi publik terkait penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) di Hotel Berkah Mamuju, Rabu , 12 April 2023 Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Sulawesi Barat, Herdin Ismail mengatakan Pj Gubernur Sulawesi Barat berpesan agar kegiatan ini dilaksanakan dengan baik karena berkaitan langsung dengan pelayanan dan perizinan bagi masyarakat. "Biasanya nilai dari sebuah pelayanan ada tiga faktor yang bisa dilihat dan bisa dirasakan masyarakat, yakni nilai keadilan, transparan dan akuntabilitas," kata Herdin. Herdin menerangkan, nilai keadilan berupa pelayanan yang dilakukan bagi semua masyarakat tanpa memandang status sosial bagi mereka yang ingin mengajukan perizinan. Kemudian nilai transparan, dimana DPMPTSP tidak menerima suap dari masyarakat atau pihak yang ingin mengurus perizinan dengan maksud memudahkan. "Nilai akuntabilitas yang dimaksud antara lain, ketika ada yang mau mengurus izin namun kekurangan berkas, DPMPTSP menyiapkan desk pengaduan untuk melayani dan menyampaikan informasi terkait kekurangan berkas itu," terang Herdin. Herdin juga mengungkapkan, masalah utama perizinan yakni terkait persoalan wilayah yang belum tersentuh. Karena itu dia menyarankan agar DPMPTSP bermitra dengan Dinas Kominfopers dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. "Tolong forum ini kita bisa membuka seluas-luasnya masukan dari semua yang hadir, sehingga forum konsultasi publik ini terasa memiliki akses untuk semuanya," tutup Herdin. Sedangkan, Plt Kepala DPMPTSP Sulawesi Barat, Habibi Aziz mengatakan pihaknya siap untuk menghadirkan pelayanan perizinan yang lebih baik. Harapannya, forum konsultasi publik dapat menghasilkan masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun dalam pelayanan publik. "Melalui forum konsultasi publik ini DPMPTSP akan menghasilkan beberapa masukan dan usulan beserta solusi kepada pimpinan penyelenggara pelayanan publik," tutup Habibi. (rls)

Jakarta - Pemprov Sulawesi Barat terus mendorong kerjasama dengan perusahaan ekspedisi pelayaran PT Tanto Intim Line. Kerjasama itu dinilai akan meningkatkan daya saing produk asal Sulawesi Barat sehingga mendorong peningkatan perekonomian. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memberi apresiasi langkah yang dilakukan oleh Pemprov Sulawesi Barat yang berani menggandeng pihak swasta. Menurutnya, inisiatif mengembangkan jalur distribusi laut dari Sulawesi Barat ke Pulau Jawa bahkan luar negeri sebuah langkah yang sangat baik. "Saya berharap hal ini (kerjasama) bisa segera dimulai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sulbar," kata Budi Karya saat pertemuan daring, Selasa, 11 April 2023 Sedangkan Pj Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik mengatakan pertumbuhan ekonomi di provinsi ke-33 itu akan semakin meningkat dengan dibukanya jalur distribusi laut. Hal itu menjadikan Akan produk dari wilayah Sulawesi Barat dan sekitarnya dapat terdistribusi dengan cepat. "Produk dari Mamasa, Majene, Pinrang dan Enrekang bisa melalui Tanjung Silopo, begitu juga untuk produk dari Mamuju, Mateng dan Pasangkayu bisa melalui Pelabuhan Belang-belang," kata Akmal. Akmal menambahkan, dengan kerjasama pengelolaan ini akan memberi sejumlah manfaat, seperti peningkatan penerimaan negara dari kegiatan pelayanan jasa kepelabuhan. Terdiri atas penerimaan dari pelaksanaan kerjasama dan penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN) jasa kepelabuhan. "Kementerian Perhubungan melalui KUPP Kelas III Tanjung Silopo tidak perlu lagi mengeluarkan biaya pemeliharaan dan biaya operasional atas fasilitas yang dikerjasamakan," ujar Akmal. "Hal ini tentunya akan meningkatkan daya jual dan daya saing produksi hasil bumi atau lahan lokal akan lebih kompetitif dengan bisa terjangkau ekspor maupun import langsung dari mancanegara," tutup Akmal. (rls)

JAKARTA --Pemprov Sulbar bekerjasama dengan sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang kelautan guna mendorong optimalisasi pemanfaatan Pelabuhan Tanjung Silopo. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik menjelaskan, dengan dibukanya jalur distribusi laut via Tanjung Silopo akan dapat menarik produk dari wilayah sekitar, seperti Mamasa, Majene, Pinrang dan Enrekang. Hal itu akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Sulbar Untuk itu , Akmal Malik membangun kerjasama dengan sejumlah perusahaan dibidang kelautan. Melalui Kerjasama Pengelolaan (KSP) dengan PT. Tanto Intim Line akan melengkapi pelabuhanTanjung Silopo dengan fasilitas sesuai dengan standar pelayanan kepelabuhanan. Tujuannya untuk peningkatan penerimaan negara dari kegiatan pelayanan jasa kepelabuhan yang terdiri atas penerimaan dari pelaksanaan Kerjasama dan penerimaan dari Pajak pertambahan Nilai (PPN) jasa kepelabuhan. "Atas kerjasama tersebut maka Kementerian Perhubungan melalui KUPP Kelas III Tanjung Silopo tidak perlu lagi mengeluarkan biaya pemeliharaan dan biaya operasional atas fasilitas yang dikerjasamakan," ujar Akmal, Selasa 11 April 2023. Selain itu, KSP dengan PT. Marina Global Internusa akan menginvestasikan alat bongkar muat container, fasilitas air tawar, Fasilitas Bunker , serta fasilitas Pemadam Kebakaran Fasilitas gate in - out dan fasilitas penunjang Perangkat Lunak Penghematan biaya perbaikan jalan darat. Hal itu sebagai upaya peningkatan daya jual dan daya saing produksi hasil bumi atau lahan lokal lebih kompetitiv dengan bisa dijangkaunya ekspor maupun import langsung dari mancanegara Akmal Malik mengatakan, manfaat dari KSP itu untuk mewujudkan standarisasi pelayanan jasa kepelabuhanan antar Pelabuhan di Indonesia, sehingga terjadi peningkatan level of service melalui peningkatan produktifitas. (rls)

Mamuju -- Safari Ramadhan 1444 Hijriyah/2023 Masehi Pemprov Sulbar kali ini berada di Kabupaten Mamuju, Senin 10 April 2023. Kegiatan tersebut merupakan putaran terakhir dari Safari Ramadhan Pemprov Sulbar di enam kabupaten dalam rangka membangun silaturahim. Bertempat di Masjid Ar-Rahim, Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, kedatangan rombongan Safari Ramadhan Pemprov Sulbar yang dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris, disambut Asisten I Pemkab Mamuju St. Manuara dan Pengurus Masjid Ar-Rahim untuk melaksanakan Shalat Isya dan Tarawih bersama. Pada kesempatan itu, Sekprov Sulbar menyerahkan bantuan dari Pj. Gubernur Sulbar untuk Masjid Ar-Rahim senilai Rp.30 Juta. "Kita berharap bantuan tersebut dapat dimaksimalkan untuk menyempurnakan masjid ini yang sudah bagus dan tentunya masih ada perbaikan-perbaikan yang ingin dilakukan oleh pengurus masjid,"kata Sekprov Sulbar Muhammad Idris Selain itu, juga menyerahkan bantuan hibah kepada Pemkab Mamuju sebesar Rp. 3,5 Miliar untuk 81 lembaga. Idris berharap, bantuan sosial tersebut dapat dimaksimalkan bagi lembaga-lembaga keagamaan, utamanya rumah ibadah, pesantren dan sekolah-sekolah agama lainnya. Sementara, Asisten I Pemkab Mamuju, St. Manuara menilai kolaborasi yang telah dibangun antara Pemprov Sulbar bersama Pemkab Mamuju sangat solid, sehingga beberapa program pembangunan di Kabupaten Mamuju dapat tercapai. Selain itu, secara bersama-sama Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju turut bahu-membahu melewati masa krisis diakibatkan bencana alam gempa bumi, banjir dan penyebaran Covid-19 beberapa tahun yang lalu. "Pemerintah provinsi bersama-sama dengan pemerintah kabupaten hadir di tengah masyarakat untuk dapat meringankan beban dari masyarakat kita,"ujarnya (farid)

Mamuju--Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sulbar diserahkan ke Pemprov Sulbar, Kamis, 6 April 2023. Penyampaian Pokir melalui rapat paripurna yang digelar di Kantor Sementara DPRD Sulbar. Dokumen Pokir diserahkan Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim kepada Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim mengatakan, penyampaian Pokir sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 178 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. "Sebagaimana Kita ketahui bersama bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD memiliki kewajiban untuk menjaring aspirasi masyarakat secara berkala dan bertemu konstituen pada daerah pemilihan masing-masing melalui kegiatan reses yang dilakukan tiga kali dalam setahun,"kata Abdul Rahim Sementara, Sekprov Sulbar Muhammad Idris berharap, Pokir DPRD yang disampaikan telah melalui kajian terhadap permasalahan pembangunan daerah yang ada, sehingga Pokir tersebut merupakan pandangan DPRD terhadap permasalahan pembangunan daerah yang harus diselesaikan melalui rumusan kebijakan RKPD Tahun 2024. "Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi/reses DPRD, menjadi bahan dalam penyusunan RKPD Tahun 2024. Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini akan menjadi bagian dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing,"ucap Idris ( Suaib )

Mamuju -- Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengamanan dan Kesiapan Menyongsong Idul Fitri 1444 H/2023 M dan Mudik Lebaran, di Aula Vidcon Mapolda Sulbar, Kamis, 6 April 2023. Rakor dipimpin Kapolri Jenderal Polisi, Listyo Sigit Prabowo secara virtual. Rakor dalam rangka membangun komunikasi dengan sejumlah menteri, para kepala daerah dan pimpinan lembaga lainnya. Kapolri Jenderal Polisi, Listyo Sigit Prabowo mengatakan, sebagai bentuk tindaklanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia dalam rangka menghadapi Mudik Lebaran di tahun 2023, maka rapat koordinasi tersebut dinilai perlu dilakukan sekaligus sebagai rapat final persiapan menyongsong Idul Fitri 2023. Listyo menuturkan, Polri melaksanakan kegiatan dengan nama Operasi Ketupat 2023, yang akan berlangsung selama 14 Hari dimulai dari 18 April sampai dengan 1 Mei. "Jumlah personel yang disiapkan adalah 148.261 personel terdiri dari Mabes Polri, 1.240 personel, Polda 91.153 personel, dan 55.818 lainnya dari instansi terkait,"sebutnya Setelah melakukan rapat secara serentak, Lanjut Listyo, secara bersama semua stakeholder terkait akan terjun langsung ke lapangan guna melaksanakan tugas dan menyukseskannya. "Saya harapkan struktur ini bisa diimplikasikan, dimana Kapolda masing-masing daerah bertindak sebagai penanggung jawab yang disesuaikan dengan struktur di wilayah Polda," pungkasnya Dia juga berharap, semua stakeholder dapat saling mengisi sehingga mudik tahun ini benar-benar terlaksana dengan nyaman dan masyarakat merasa aman dan lancar menuju perjalanan bersama keluarga. "Kita berharap mudik tahun ini jauh lebih baik daripada mudik lebaran tahun kemarin,"ujarnya Sementara itu, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, rapat tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan tiap tahun dalam rangka mudik lebaran, sekaligus pengamanan menyambut hari raya umat Islam Idul Fitri. "Semua pihak sudah menyampaikan kesiapannya, termasuk pengamanan lalu lintas, kesiapan logistik dan pengendalian harga pangan serta ketersediaan stok pangan,"ujar Idris Terkait pengendalian inflasi daerah, Idris mengatakan, suatu kesyukuran bahwa Sulbar masuk kategori daerah terendah inflasi. Namun menurutnya, hal itu bukan berarti tidak adanya masalah dalam penyediaan bahan…