Polman -- Pemprov Sulbar melakukan safari ramadan di enam kabupaten. Saat ini PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik beserta sejumlah OPD berada di Polewali Mandar, Rabu, 5 April 2023 Akmal Malik mengatakan, kegiatan safari ramadan dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah daerah sebagai ajang silaturahmi dengan masyarakat. "Ini juga menjadi ruang kita mendiskusikan permasalahan di daerah bersama dengan pemerintah kabupaten," ujar Akmal Malik, saat melakukan safari ramadan di Polman. Sari ramadhan ini juga menjadi wadah bagi pemerintah untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai permasalahan stunting di Sulbar. Pada safari ramadan juga dilaksanakan penyaluran hibah pemprov Sulbar kepada pemerintah kabupaten. (rls)

Polman -- Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengapresiasi program smart farming yang dijalankan Balai Penyuluhan Pertanian di Campalagian. Apalagi BPP Campalagian bekerja sama Relawan TIK mendorong penyebarluasan informasi terkait pengembangan sektor pertanian. "Koloborasi penyuluh pertanian dan relawan TIK ini gagasan bagus karena kita perlu medesinimasi informasi tentang produk kita kepada masyarakat," ujar Akmal Malik di BPP Campalagian, Rabu, 5 April 2023 Dengan mendigitalisasi informasi penyuluhan itu dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat. "Makanya informasi penyuluhan harus tersaji dengan tepat dan enak. Inilah kita memprovokasi balai penyuluh pertanian campalagian untuk mencoba berkolaborasi dengan relawan TIK, agar penyuluhan tidak lagi dari lahan ke lahan. Cukup membuat tutorial menanam dan membibit. ini memudahkan kita mendorong masyarakat cinta dengan pertanian dan produktif menggunakan lahan-lahan mereka masing masing," tutup Akmal Malik. (rls)

Polman--Sekprov Sulbar Muhammad Idris menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kabupaten Polewali Mandar, di Aula Kantor Bupati Polewali Mandar, Rabu 5 April 2023. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, salah satu ukuran terbaik dalam penyelenggaraan Musrenbang adalah semakin berkualitas. "Kami dari provinsi sepakat, kabupaten memang harus semakin bisa memastikan bahwa rumusan-rumusan RKPD dari tahun ke tahun harus semakin berkualitas,"tandas Idris Menurut Idris, ukuran kualitas sebuah RKPD yaitu, kepatuhan asas dari adanya kebijakan nasional yang menjadi rujukan bagi semua daerah untuk merumuskan kebijakan daerah. "Adanya komitmen sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan termasuk juga sinkronisasi perencanaan. Jadi rujukan sinkronisasi itu adalah seberapa kuat Polewali Mandar menerjemahkan apa yang menjadi kebijakan nasional,"ujar Idris Sehubungan hal tersebut, Idris menekankan beberapa hal, yaitu pertama menindaklanjuti delapan arahan Presiden RI, yang menjadi kebijakan nasional yang harus mendapat perhatian dari kepala daerah, dua diantaranya adalah menurunkan kemiskinan ekstrem dan angka stunting. Disampaikan, estimasi persentase penduduk miskin ekstrem menurut provinsi tahun 2022, di Sulbar terdapat 2,94 persen masuk dalam kategori penduduk miskin ekstrem. "Persentase penduduk miskin di Sulbar Tahun 2022 adalah 11,92 persen (169,26 ribu jiwa) dan masuk dalam kategori penduduk miskin eksrem sebanyak 2,94 persen (41.406 jiwa),"bebernya Untuk kondisi prevalensi stunting tingkat nasional 2021-2022. Proporsi stunting per provinsi (SSGI, 2021) angka stunting di Sulbar 33,8. Sedangkan proporsi stunting per provinsi (SSGI, 2022) angka stunting di Sulbar 35,0, mengalami peningkatan 1,2 persen. "Berdasarkan data SSGI 2021-2022 Sulbar selalu berapa pada posisi kedua nasional paling tinggi angka stunting setelah NTT,"ungkapnya Hal kedua yang ditekankan adalah, RKPD Tahun 2024 harus dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, dengan memperhatikan isu-isu strategis yang saat ini tengah berkembang. Ketiga, perencanaan pembangunan berbasis pada data yang valid harus dioptimalkan, untuk efektifitas pencapaian pembangunan tepat sasaran. Keempat, mengenai kebijakan pemerintah pusat melalui PMK 212 Tahun 2022 terkait ketentuan Dana Alokasi…

Polman--Sekprov Sulbar Muhammad Idris menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kabupaten Polewali Mandar, di Aula Kantor Bupati Polewali Mandar, Rabu 5 April 2023. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, salah satu ukuran terbaik dalam penyelenggaraan Musrenbang adalah semakin berkualitas. "Kami dari provinsi sepakat, kabupaten memang harus semakin bisa memastikan bahwa rumusan-rumusan RKPD dari tahun ke tahun harus semakin berkualitas,"tandas Idris Menurut Idris, ukuran kualitas sebuah RKPD yaitu, kepatuhan asas dari adanya kebijakan nasional yang menjadi rujukan bagi semua daerah untuk merumuskan kebijakan daerah. "Adanya komitmen sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan termasuk juga sinkronisasi perencanaan. Jadi rujukan sinkronisasi itu adalah seberapa kuat Polewali Mandar menerjemahkan apa yang menjadi kebijakan nasional,"ujar Idris Sehubungan hal tersebut, Idris menekankan beberapa hal, yaitu pertama menindaklanjuti delapan arahan Presiden RI, yang menjadi kebijakan nasional yang harus mendapat perhatian dari kepala daerah, dua diantaranya adalah menurunkan kemiskinan ekstrem dan angka stunting. Disampaikan, estimasi persentase penduduk miskin ekstrem menurut provinsi tahun 2022, di Sulbar terdapat 2,94 persen masuk dalam kategori penduduk miskin ekstrem. "Persentase penduduk miskin di Sulbar Tahun 2022 adalah 11,92 persen (169,26 ribu jiwa) dan masuk dalam kategori penduduk miskin eksrem sebanyak 2,94 persen (41.406 jiwa),"bebernya Untuk kondisi prevalensi stunting tingkat nasional 2021-2022. Proporsi stunting per provinsi (SSGI, 2021) angka stunting di Sulbar 33,8. Sedangkan proporsi stunting per provinsi (SSGI, 2022) angka stunting di Sulbar 35,0, mengalami peningkatan 1,2 persen. "Berdasarkan data SSGI 2021-2022 Sulbar selalu berapa pada posisi kedua nasional paling tinggi angka stunting setelah NTT,"ungkapnya Hal kedua yang ditekankan adalah, RKPD Tahun 2024 harus dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, dengan memperhatikan isu-isu strategis yang saat ini tengah berkembang. Ketiga, perencanaan pembangunan berbasis pada data yang valid harus dioptimalkan, untuk efektifitas pencapaian pembangunan tepat sasaran. Keempat, mengenai kebijakan pemerintah pusat melalui PMK 212 Tahun 2022 terkait ketentuan Dana Alokasi…

Mamuju -- Kementerian Dalam Negeri merilis data inflasi provinsi se- Indonesia. Sulbar tercatat sebagai daerah dengan inflasi terendah seluruh Indonesia, yakni 3,89 persen. PJ Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengapresiasi atas keberhasilan Tim TPID Sulbar dalam melakukan pengendalian inflasi pada bulan Maret 2023. "Keberhasilan ini, merupakan buah dari kecermatan Tim dalam membaca trend inflasi kita," ujar Akmal Malik, Rabu , 5 April 2023 Capaian itu juga berkat koordinasi dengan BPS yang terus memberi masukan terkait Survei Biaya Hidup jenis ikan. Melalui masukan itu Pemprov dapat melakukan intervensi spesifik yang dilakukan Dinas Perikanan Provinsi Sulbar pada bulan maret yaitu dropping 1 ton ikan cakalang dan 1 ton ikan layang ke pedagang di pasar telah mengubah fenomena musiman dua tahun terakhir yaitu biasanya inflasi komoditas ikan setiap menjelang ramadhan. "Kita berterima kasih kepada BPS Sulbar, karena yang kita lakukan tersebut adalah memanfaatkan masukan dari BPS. Kedepan, kita berharap masing-masing pemerintah kabupaten juga dapat memanfaatkan informasi statistik dari BPS dan Data Desa Presisi untuk perencanaan kebijakan penanganan penanganan inflasi yang lebih efektif," ujar Akmal Malik. Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengatakan, posisi inflasi Sulbar saat ini bagian dari upaya yan dilakukan PJ Gubernur Sulbar bersama seluruh kepala kepala OPD. "Saya berterima kasih atas upaya teman-teman semuanya. Terutama yang mengelola pangan," ujar Idris Namun , Muhammad Idris berharap posisi Sulbar saat ini dapat dipertahankan. Salah satunya dengan melakukan berbagai strategi seperti operasi pasar, hingga pasar murah. "Apalagi ini menjelang Idul Fitri. Kita juga intervensi pangan yang mempengaruhi inflasi," tandasnya.(rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik berharap pengolahan minyak Mandar di Kabupaten Majene dapat menjadi produk unggulan di Sulbar. Ia menjelaskan, bahwa minyak mandar memiliki potensi besar untuk berkembang, Ia menyampaikan setelah mengunjungi dan melihat langsung salah satu UMKM sentra pengolahan minyak Mandar di Majene, Rabu 5 April 2023 "Minyak Mandar ini, saya melihat ada potensi luar biasa yang bisa dikembangkan, "tutur Akmal Malik. Hanya saja, menurutnya yang harus dibenahi adalah proses produksi dan branding yang lebih baik lagi. "Jangan biarkan minyak mandar hanya sekedar minyak goreng biasa lalu dibiarkan bertarung dipasaran melawan minyak sawit, minyak Mandar ini luar biasa. Minyak ini harusnya berdiri sendiri yang berproduksi tidak biasa saja," kata Akmal. Akmal mengatakan, ketika minyak Mandar yang ada hanya diapsarkan sebagai minyak goreng biasa akan jatuh nilainya, sehingga ia akan melakukan rebranding minyak sehingga mampu bersaing dipasaran. Saya akan mencoba merebranding kembali. Kita ingin membuat beberapa event agar minyak ini tidak hanya sekedar minyak goreng biasa," tutupnya.

Majene -- Setelah dari Pasangkayu dan Mamuju Tengah, PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik melanjutkan Safari Ramadhan 1444 H/2023 M, di Masjid Agung Ilaikal Mashir, Jl. Poros Majene-Mamuju, Pasangrahan, Pangali-Ali, Banggae, Kabupaten Majene, Selasa, 4 April 2023 Seperti dilaksanakan di kabupaten lainnya, PJ Gubernur Sulbar bersama seluruh OPD menyerahkan bantuan hibah pemprov Sulbar kepada pemerintah kabupaten. Begitu juga di Majene, Akmal Malik menyerahkan bantuan hibah kepada Pemkab Majene. Pada kunjungan itu, PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik kembali menekankan persoalan penanganan Stunting di Sulbar. Akmal Malik berharap seluruh pemangku kebijakan, dari tingkat provinsi, kabupaten hingga desa bersama-sama menjalankan langkah penanganan Stunting. "Harus bekerja bersama sama, Kabupaten tidak bisa sendiri. Provinsi tidak bisa sendiri," kata Akmal Malik. Sebab itu, lanjut Akmal Malik, dalam menjalankan dari ramadan di setiap kabupaten, ia menyalurkan bantuan kepada keluarga berisiko Stunting. "Langkah-langkah yang kita lakukan adalah membangun kebersamaan antara pemerintah provinsi, kabupaten, sekarang kita melaksanakan langkah-langkah itu di lapangan," pungkasnya. (rls)

Mamuju-- Sekprov Sulbar Muhammad Idris memberikan Kuliah Umum di Universitas Muhammadiyah Mamuju (Unimaju) Pascasarjana Program Studi Manajemen Angkatan I Tahun Akademik 2023-2024, Selasa, 4 April 2023. Berlangsung di Aula Kampus Unimaju, Sekprov Sulbar membawa materi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul menyongsong Indonesia emas 2045. Kuliah umum diikuti 200 Mahasiswa dan Mahasiswi Jurusan Manajemen Pascasarjana. Pada kesempatan itu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengajak untuk mempersiapkan generasi emas 2045 yang luar biasa dan dapat menjadi aktor, bukan menjadi penonton di masa mendatang. "Mahasiswa Unimaju harus bisa mempersiapkan diri untuk menjadi generasi global, sebab persaingan di era global ini sangat sulit jika tidak meng-upgrade diri dengan segala kemampuan menghadapi kemajuan zaman membangun daya saing,"kata Idris Idris menyampaikan, ada tiga indikator penting yang perlu menjadi perhatian yaitu generasi yang sehat dan tidak sakit-sakitan, dilanjutkan pendidikan yang berfokus pada pembentukan karakter dan human capital atau kemampuan pada kemajuan teknologi Dia juga menyampaikan, terdapat 10 kualifikasi utama yang dibutuhkan masyarakat di masa depan yaitu positif work habits, leadership, communication, technical , writing, english, problem solving, reading, komputer dan teamwork. "Ada 10 prinsip yang mereka harus miliki dan itu harus diusahakan bagi generasi saat ini," ujarnya Ia menambahkan, terdapat empat pilar visi Indonesia di 2045 mendatang yaitu, pembangunan manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan pembangunan serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Sementara, Rektor Universitas Muhammadiyah Mamuju, Muhammad Tahir berharap Pemkab dan Pemprov dapat memberikan kontribusi peningkatan SDM, utamanya bagi tenaga sektor pengajar yang dinilai masih sangat minim di Kabupaten Mamuju dengan program percepatan Doktor, sehingga akan tercipta kolaborasi saling menunjang satu dengan lain dengan basis kemampuan teknologi, SDM dan pembangunan daerah. Dia mengatakan, salah satu tantangan terbesar ialah susahnya mendapatkan pekerjaan. Namun menurutnya, di Unimaju itu sendiri terdapat sertifikat pendamping bagi para alumni yang memiliki skill. Selain itu,…

Mamuju -- Rapat Koordinasi (Rakor) Perangkat Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi, berlangsung di Grand Maleo Hotel & Convention Mamuju, Selasa, 4 April 2023. Kegiatan itu dibuka Sekprov Sulbar Muhammad Idris, didampingi Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar, Moh. Saleh Rachim. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018, tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Gubernur juga merupakan sebagai aktor dalam menerjemahkan kerja-kerja pemerintah. Dalam hal ini pengelolaan government administratif. "Dengan munculnya PP 33 ini sebagai konsekuensi memastikan bahwa tatanan pemerintahan kita itu benar-benar mencerminkan negara kesatuan,"ucap Sekprov Sulbar Muhammad Idris Idris menekankan, untuk mengefektifkan kinerja sebagai wakil pemerintah pusat harus didasarkan dengan pembinaan melalui pengembangan SDM dan pengawasan. "Kita harus benar-benar menunjukkan peran dan posisi kita sebagai wakil pemerintah pusat yang di dalamnya melakukan pembinaan-pembinaan,"ujarnya ( Suaib )

Mamuju Tengah -- Mamuju Tengah memiliki potensi di sektor industri. Sebab itu, Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik berharap Pemkab Mamuju Tengah menjemput peluang investasi agar kedepan menjadi sentra industri. "Kita ingin mendorong Mamuju Tengah menjadi sentra industri," ujar Akmal Malik saat memberikan sambutan, Senin 3 April 2023. Menurut Akmal Malik, Mateng memiliki potensi besar. Apalagi dengan lahan yang tersedia. Dia menjelaskan, dengan terbukanya industri besar di Mateng akan membuka lapangan kerja serta berdampak pada perekonomian Sulbar kedepan. "Hanya industri besar yang dapat mendorong Sulbar lebih maju. Banyak hal bisa dilakukan," ungkapnya. Akmal Malik juga berharap, pengembangan industri Sulbar difokuskan di Mamuju Tengah, sehingga dampaknya dapat di rasakan di Sulbar, bukan di provinsi lain Pada kesempatan itu. Akmal Malik juga menyalurkan bantuan kepada pemkab Mamuju Tengah. Bantuan tersebut diperuntukkan rumah ibadah, terdapat pula bantuan kepada pondok pesantren. (rls)