MAMUJU --Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Akmal Malik dikukuhkan sebagai kakak asuh melalui Kick Off BKKBN Semesta Mencegah Stunting, Selasa 21 Maret 2023. Kegiatan Kick Off BKKBN Semesta Mencegah Stunting digelar secara virtual. PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik hadir secaea virtual di Studio Tribun Sulbar, Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju. Program Semesta Mencegah Stunting merupakan kerjasama BKKBN dan Network mengampanyekan gerakan penanganan Stunting di berbagai daerah. Kick Off BKKBN itu dikemas melalui diskusi dengan menghadirkan narasumber, antara lain Dr.( HC). dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG.(K), (Kepala BKKBN), Jenderal TNI AD Dr. Dudung Abdurachman, SE. MM, (Duta Bapak Asuh Anak Stunting), Krisdayanti (Kakak Asuh Anak Stunting), Febby Mahendra Putra (Direktur Pemberitaan Tribun Network), Rionardi Wong (Rotary International), Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. (Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Akmal Malik mengapresiasi atas kolaborasi yang dibangun dalam penanganan stunting, disampaikan terdapat 41 ribu keluarga berisiko Stunting di Sulbar perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Untuk itu pula, Setelah dirinya dikukuhkan sebagai kakak asuh penanganan Stunting, Akmal Malik mengajak masyarakat, utamanya usia produktif di Sulbar bersama-sama bergerak memerangi Stunting. "Saya berharap usia produktif untuk berkenan menjadi keluarga asuh atau kakak asuh. Bayangkan kita punya 41 ribu potensi Stunting. Dengan menjadi keluarga asuh, anggap saja ini amal bagi kita, mari menabung dengan cara menanggulangi Stunting. Bantulah keluarga dekat," ujar Akmal Malik. Ia pun menekankan dua kunci untuk menangani stunting di Sulbar, yakni Ibu hamil wajib minum tablet penambah darah. Kedua, anak berumur 0-2 tahun dilarang keras makan mengandung micin. Kepala BKKBN pusat, Hasto Wardoyo menyampaikan telah mengukuhkan seluruh kaka asuh di semua provinsi termasuk Sulbar, dengan harapan dapat memberikan kontribusi demi mewujudkan SDM unggul dimasa yang akan datang. "Saya mengukuhkan kaka asuh di seluruh Indonesia bersama semesta mencegah stunting, saya percaya peran semua pihak angka stunting bisa turun," kata Hasto. (rls)

Mamuju -- Berbagai macam tantangan di sektor perumahan, salah satunya adalah antara ketersediaan perumahan dan tuntutan masyarakat masih sangat tinggi. Olehnya itu diperlukan membangun sinkronisasi data. Itu disampaikan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, pada Pembukaan Kick Of Meeting Perumahan dan Kawasan Permukiman ( PKP ) Tahun 2023, di Grand d'Maleo Hotel & Convention, Jln. yos Sudarso No. 51 Mamuju, Senin 20 Maret 2023. Kegiatan itu mengangkat tema, "Peran Penting Pelibatan Masyarakat Dalam Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem Bidang Perumahan, Permukiman, Air Minum dan Sanitasi". "Kita harus paham betul, permasalahan perumahan ini bersampingan dengan permukiman, legilator/pemerintah, menkongkritkan masalah ini,"kata Sekprov Sulbar Muhammad Idris, dalam sambutannya Menurutnya, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu menemukan titik permasalahan yang ada. Dan permasalahan yang lain, misalnya bahan material semakin mahal, sehingga masih banyak masyarakat kesusahan membangun rumah. "Jangan lagi anggap sepele permasalahan perumahan dan permukiman, intinya masalah ini adalah hak asasi manusia, pemerintah harus selesaikan itu,"ucapnya Idris berharap setiap Pokja PKP dapat mengidentifikasi dengan baik permasalahan dan kendala yang dihadapi. Ia menambahkan, untuk mencapai target pemerintah pusat dan provinsi bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai. "Maka itu, perlu kerjasama antar seluruh stakeholder dan dukungan dari berbagai aspek. Aspek yang dimaksud adalah, aspek regulasi, kelembagaan dan perencanaan,"tutupnya (suaib)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik meninjau progres pembangunan rehab rekon kantor Gubernur Sulbar pasca gempa 6,2 magnitudo pada 2021 lalu. Bangun yang dikerjakan PT Brantas Abipraya merupakan badan usaha milik negara (BUMN) dengan total anggaran Rp 109,3 miliar mulai dikerjakan pada 2022 lalu, dibangun tersebut dikerjakan dengan konstruksi tahan gempa. Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik menyampaikan apresiasi atas progres pengerjaan yang ada sampai Maret ini. Ia melihat, progres pengerjaan yang ada telah melampaui target "Pekerjaan ini selesai September 2023, tetapi sampai Maret sudah sampai dititik Topping Off, ini tidak lepas dari inovasi PT Brantas. Pemprov kaget capaian bisa secepat ini," ucap Akmal Malik. Ia meminta, percepatan serta akselerasi pengerjaan kantor Gubernur sebagai simbol penyelenggaraan pemerintahan di Sulbar. Dengan kontruksi tahan gempa juga mendapat sertifikasi Green Building . "Struktur bangunan menjadi hal penting tiang itu ada 227 artinya dari sisi struktur sudah sangat kuat sekali menahana bangunan hanya tiga lantai," ucapnya. Selain itu, konstruksi bangunan juga harus menggunakan arsitektur dan material lokal, memberdayakan SDM lokal Sulbar. "Struktur bangunan menjadi hal penting tiang itu ada 227 artinya dari sisi struktur sudah sangat kuat sekali menahana bangunan hanya tiga lantai,"kata Akmal. Projek manajer Kantor Gubernur Sulbar Danang Wicaksana mengaku optimis dapat menyelesaikan pengerjaan bangunan sesuai target, dengan melakukan serah terima sebanyak dua kali. Ia mengaku, konstruksi bangunan yang telah dirancang tahan dari gempa dengan kekuatan 8,5 magnitudo. Seluruh material pun digunakan dengan standar SNI. "Secara kontrak harusnya selesai di September, tetapi kami optimistis empat bulan lebih cepat sudah bisa serah terima di Juli,"kata Danang. (rls)

Mamuju -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI), bekerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemrov Sulbar), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, dan Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas) Wilayah Sulbar, menggelar Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) Skala Regional Sulawesi 2023, Minggu 19 Maret 2023. Berlangsung di Lapangan Terbuka Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Mamuju, kegiatan itu mengangkat tema "Tuntas Kelola Sampah Untuk Kesejahteraan Masyarakat". Sekprov Sulbar Muhammad Idris, yang juga Ketua IKA Unhas Wilayah Sulbar menyampaikan, kegiatan itu bertujuan bagaimana setiap warga negara dan pemerintah daerah bisa bersatu memberi atensi terhadap persoalan sampah di Indonesia, sebab sampah merupakan persoalan nasional. "Sampah sebetulnya adalah inti kehidupan kita secara bermasyarakat dan bernegara, dan tidak ada sampah nasional terkelola dengan baik tanpa sumbangsi berbagai pihak,"kata Idris saat ditemui awak media Menurut Idris, pentingnya acara tersebut karena bicara soal kendali keluarga, oleh karenanya harus dimulai dengan kesadaran. "Harusnya kita mulai dengan kesadaran, pendidikan paling substansial itu ada di rumah tangga soal pengelolaan sampah,"ucap Idris Sementara, Kepala P3E Sulawesi dan Maluku KLHK RI, Darhamsyah menuturkan, dengan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk memassifkan kolaborasi antar kabupaten, provinsi hingga nasional dan masyarakat, diyakini sampah dapat tertangani. "Peran masyarakat sangat dibutuhkan, baik itu hal-hal kecil, semisal memilah sampah basah dan sampah kering, dimanapun kita melihat sampah itu diambil dan dimasukkan ke dalam tempat sampah. Inilah yang disebut pendidikan pengelolaan sampah,"katanya Pada kegiatan itu, dilakukan penyerahan secara simbolis Buku Tabungan Simpel Bank Sampah kepada perwakilan siswa SMA 1 Mamuju oleh Sekprov Sulbar. Itu merupakan kerjasama BNI dan SMA 1 Mamuju, yang diharapkan dapat mendorong pendidikan pengelolaan sampah, seperti pengadaan tempat sampah di setiap sekolah. ( Suaib )

Mamuju--Sebanyak 227 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Lingkup Pemprov Sulbar Formasi Tahun 2021 menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil (PNS). Penyerahan SK sekaligus Pengambilan Sumpah/Janji PNS dilakukan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, di Lapangan Upacara Tribun Merah Putih, Jumat, 17 Maret 2023. Pengambilan sumpah/janji bertujuan membina dan menciptakan PNS yang bersih, jujur dan berwibawah serta sadar akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat. Sekprov Sulbar Muhammad Idris, pada kesempatan itu berpesan agar mengedepankan etika moral, kejujuran, keikhlasan dan memiliki rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Selain itu, terus tingkatkan kemampuan dan kualitas diri, dalam arti meningkatkan pengetahuan serta keterampilan guna mendukung tugas pokok dan fungsi dari satuan dan unit kerja masing-masing. "Kiranya ini menjadi perhatian saudara-saudara ASN yang telah diambil sumpah/janjinya,"pesan Idris Idris juga mengingatkan, tidak ada lagi PNS yang mengusulkan pindah di instansi manapun. Apabila ada yang mengusulkan pindah, maka akan diberhentikan secara tidak hormat sesuai dengan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020. "Sebelum menjadi PNS, saudara telah menandatangani pernyataan untuk tidak pindah di instansi manapun paling cepat 10 tahun,"ucapnya (mhy)

MAMUJU -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris membuka secara resmi , musyawarah HMI BADKO Sulselbar ke XIV di Rumah Adat Mamuju, Jl. K.S. Tubun Rimuku, Jum'at, 17 Maret 2023. Sebagai kader HMI, Ia mengaku bangga atas penyelenggaraan musyawarah daerah dapat di gelar di Sulbar. Ia menyampaikan selamat atas penyelenggaraan Musyawarah Daerah ke IV BADKO HMI Sulbar. "Tugas kedepan sebagai kader yaitu untuk memajukan bangsa dan negara terlebih memajukan daerah," kata Idris. Kelahiran HMI lanjutnya, itu karena dua background, yaitu background pencapaian kemerdekaan bangsa dan untuk membangun pertumbuhan yang labih bagus. "Tanggungjawab keduanya belum lepas, dan sebagai insan HMI kedepan harus memiliki daya saing. Tidak boleh ada anak HMI yang tidak unggul ," kata Idris. Sehingga menjadi penting menurutnya memperkuat pembangunan karakter agar lebih berdaya saing, itu tidak boleh diabaikan, karakter menjadi ciri bagi insan HMI kedepan. Apalagi , lanjutya di tengah berbagai persoalan yang dihadapi Sulbar, Ia meminta peran penting seluruh kader untuk ikut memberikan solusi kepada daerah. "Saya titipkan Sulbar memiliki banyak masalah bukan hanya Stunting, tetapi masalah anak putus sekolah, tingginya angka pernikahan anak, kemiskinan.Saya minta HMI untuk memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini," tutupnya. (rls)

Mamuju - Sekprov Sulbar Muhammad Idris menerima Audiensi Perwakilan Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Lingkup Pemprov Sulbar, di Rujab Sekprov Sulbar, Jumat 17 Maret 2023. Pertemuan tersebut dalam rangka mendiskusikan keinginan daripada PPPK Guru untuk lebih pada fungsional di sekolah. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, dari hasil rapat disimpulkan bahwa tidak ada kebijakan tersendiri berbasis provinsi bagi tenaga PPPK Guru, dalam rangka memudahkan mereka bekerja di daerah atau sekolah yang ingin ditempati. "Aturan dari pemerintah pusat sudah sangat jelas, baik dari cara bekerja, pengkajian batas usia pensiun, penilaian evaluasi kinerja dan lainnya. Semua hal tersebut sudah ada standarisasinya,"kata Idris Terkait permintaan PPPK Guru ingin disamakan dengan PNS. Idris menegaskan, hal itu tentunya tidak bisa karena sudah ada aturan dari pusat. "Kita berharap PPPK Guru bisa menjadi Aparat Negara yang benar-benar bermanfaat bagi sekolah, yang mana permintaan dari teman-teman tadi mau sama dengan PNS, ya tentunya tidak bisa, tentunya berbeda karena sudah ada aturannya,"pungkasnya Ia menambahkan, sebanyak 714 orang PPPK Guru akan disebar di seluruh sekolah di enam kabupaten Se- Sulbar. "PPPK Guru itu berjumlah 715 orang, 1 meninggal dunia, jadi 714 orang yang akan disebar di semua sekolah Se-Sulbar, yang kebetulan akan menerima tenaga PPPK itu,"ucap Mantan Kepala LAN Makassar itu Rapat tersebut turut dihadiri Asisten I Bidang Pemkesra Setda Sulbar, Herdin Ismail, Perwakilan Diknas Sulbar dan Perwakilan Forum PPPK. (farid)

Mamuju--Kementerian Perdagangan RI bekerjasama dengan Pemprov Sulbar dalam hal ini Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, menggelar Rapat Koordinasi Terkait Minyak Goreng, Jum'at , 17 Maret 2023. Berlangsung di Kantor Sementara Gubernur Sulbar (Ex. Rujab Wagub), Rakor dihadiri Sekprov Sulbar Muhammad Idris dan Plt. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Kasan. Dalam pertemuan tersebut membahas mengenai permasalahan minyak goreng yang saat ini menjadi topik penting dan menarik perhatian masyarakat. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, seperti diketahui permasalahan minyak goreng saat ini adalah ada pada kualitas harga produksi beserta distribusi. Untuk itu, Ia berharap dengan adanya koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat, dapat menemukan solusi yang terbaik untuk menjawab permasalahan tersebut. "Penting bagi kita untuk memastikan bahwa kualitas dan ketersediaan minyak goreng dipasaran selalu terjaga dengan baik. Saya berharap, melalui rapat koordinasi ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dan konstruktif, sehingga hasil yang dicapai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,"kata Idris Idris juga menyampaikan, menyambut bulan Ramadhan Sulbar tidak khawatir terhadap ketersediaan minyak goreng. Sementara, Plt. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Kasan mengatakan, untuk ketersediaan minyak goreng pada Februari ada kendala, yaitu penyaluran yang belum sampai 450 ribu itu sudah lebih dari kebutuhan dalam sebulan, karena di bulan Februari bertambah pasokan dari 300 menjadi 450 ribu Ton minyak dalam tahap penyesuaian, serta ada masalah pasokan karena cuaca. "Kita ketahui bahwa di Sulbar juga ada produsen minyak goreng dari tanaman sawit, tapi tidak sebesar yang ada di Kalimantan dan di Sumatera. Dari catatan kita, jumlah yang disalurkan sebenarnya melebihi pasokan,"kata Kasan Turut hadir pada kegiatan itu, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Sulbar Andi Bau Akram, Perwakilan BI, Para Pelaku Usaha dan undangan lainnya. (Ilham)

KOREA SELATAN -- Anggota Parlemen Nasional Republik Korea, Lee Won Taeg menyatakan dukungan penuh pada upaya kerjasama penerapan smart farming antara Pemerintah Provinsi Jeollabuk-do, Korea Selatan dan Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar), Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Lee Won Taeg saat menerima kunjungan PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik bersama rombongan dari Kementerian Pertanian, Jumat , 17 Maret 2023 Diketahui, Lee Won Taeg merupakan anggota parlemen Korea Selatan, berada dalam komite yang membidangi pertanian, pangan, masalah pedesaan dan kelautan perikanan di Korea Selatan. "Kami mendukung penuh rencana kerjasama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Provinsi Jeallobuk," kata Lee Won Taeg seperti disampaikan PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik. Dalam pertemuan itu juga, Lee Won Taeg yang berasal dari daerah pemilihan Provinsi Jeollabuk-do, menyatakan rasa senang dengan rencana kerjasama ini dan selanjutnya akan membicarakan potensi kerjasama ini bersama Kementerian Pertanian, Korea Selatan, agar kerjasama alih teknologi smart farming di Provinsi Jeollabuk-do bisa dilaksanakan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Barat. "Kami berharap dan berusaha agar penerapan sistem smart farming untuk pengelolaan sektor pertanian lebih maju dan modern di Sulbar bisa segera berjalan," terang Akmal Malik. Untuk tahap awal pelaksanaan kerjasam, tim dari Korea Selatan bersama dengan tim Pemprov Sulbar dan difasilitasi Kementerian Pertanian RI diminta segera mengidentifikasi komoditi apa saja yang akan dikerjasamakan dalam smart farming nantinya. "Akan segera diidentifikasi kebutuhan pelaksanaan kerjasama ini. Diidentifikasi pula komoditi yang akan dimasukkan dalam program kerjasama smart farming ini nantinya," pungkas Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini. (rls)

MAMUJU -- Salah seorang pemilik kontak dengan nomor 08953342 58500 menggunakan akun WhatsApp dengan mencatut nama Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulbar Mustari Mula menyampaikan, setelah mengonfirmasi ke pejabat bersangkutan, dalam hal ini Sekprov Sulbar Muhammad Idris, terungkap jika nomor tersebut bukanlah milik Sekprov. Oleh karena itu Mustari Mula memastikan bahwa nama Sekprov Sulbar Muhammad Idris telah dicatut oleh pengguna kontak tersebut. Mustari berharap masyarakat tidak merespon pemilik kontak tersebut, dikuatirkan dapat merugikan masyarakat. "Akun WA Sekda tersebut adalah akun palsu. Mohon jangan sampai ada masyarakat yang tertipu," ujar Mustari, Kamis 16 Maret 2023. (rls)