Mamuju -- Rapat Koordinasi Lanjutan Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023, Senin, 6 Maret 2023. Rapat dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ( Mendagri RI ), Tito Karnavian. Kegiatan ini diikuti secara virtual Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Yakub F. Solon, Kepala Biro Ekbang Masriadi Nadi Atjo dan pejabat OPD terkait lainnya lingkup Pemprov Sulbar, dari Kantor Sementara Gubernur Sulbar (Ex. Rujab Wagub). Mendagri RI Tito Karnavian menekankan bahwa dalam pengendalian inflasi daerah, setiap daerah harus memperkuat kerjasama ke pusat. "Inflasi harus dijaga betul, masyarakat kita harus menjangkau pasokan pangan yang cukup, beserta barang dan jasa,"ucap Tito Karnavian dalam arahannya Selain itu, juga menekankan agar setiap daerah melakukan pengecekan harga pangan di pasaran. "Ini harus dicek di pasar-pasar, semisal harga beras, cabe dan bawang merah untuk mengoptimalkan harga,"ujarnya Disampaikan, berdasarkan data perkembangan inflasi Indonesia pada Februari 2023, dari bulan ke bulan mengalami penurunan dari Januari sampai Februari sejumlah 0,16 persen. ( Suaib )

Pasangkayu--Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Akmal Malik berharap TPID baik provinsi maupun kabupaten dapat mengantisipasi tekanan inflasi di Sulbar terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) yaitu Ramadhan dan Idul Fitri 1444 H/2023 M. Itu disampaikan pada acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulbar, di Aula Kantor Bupati Pasangkayu, Jumat, 3 Maret 2023. "Pola konsumsi masyarakat Sulbar cenderung meningkat pada periode menjelang HBKN. Pada periode ini komoditas penyumbang inflasi berasal dari kelompok volatile food dan administered price. Saya harap peran aktif TPID dapat mengantisipasi hal ini,"kata Akmal Malik Akmal Malik mengatakan, kelangkaan dan kenaikan minyak goreng dan beras bahkan komoditas penyumbang inflasi lainnya berpotensi meningkatkan inflasi volatile food menjelang HBKN Idul Fitri. Olehnya itu, Ia meminta para bupati, Bulog, OPD dan stakeholder terkait agar perkuat koordinasi untuk pengawasan dan stok. "Bersama Satgas Pangan lakukan pemantauan harga dan Bazar Pangan Murah atau operasi pasar untuk memastikan ketersediaan pasokan kebutuhan bahan pokok di wilayah kerja masing-masing,"imbaunya Akmal Malik yakin melalui sinergi yang baik antara TPID, Aparat Penegak Hukum, Satgas Pangan, dan berbagai stakeholder lainnya, juga peran serta masyarakat, maka inflasi Sulbar 2023 akan lebih baik dari tahun lalu dan berada pada level rendah dan stabil. Bahkan, Dia optimis dengan kerjasama yang baik kondisi perekonomian Sulbar mampu manahan laju inflasi dan melalui badai resesi di 2023. (mhy)

Mamuju-- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah bertekad untuk mempromosikan Sulbar sebagai daerah tujuan investasi, yang didukung oleh adanya regulasi dengan menyusun dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di daerah. Sebagai langkah awal Penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Sulbar Tentang Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, DPMPTSP Sulbar bekerjasama Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) menggelar Focus Group Discussion (FGD), Kamis 2 Maret 2023. Bertempat di Luke's Hotel, Jl. Diponegoro No. 98-99 Mamuju, kegiatan ini mengusung tema"Strategi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Penciptaan Kesejahteraan dan Kemakmuran Masyarakat di Sulbar". Asisten I Bidang Pemkesra Setda Sulbar, Herdin Ismail mengatakan, Sulbar yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang apabila dikelola dengan baik tentu akan berdampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat serta kemajuan pembangunan daerah. Oleh karenanya, Pemprov Sulbar merasa berkewajiban untuk melakukan langkah-langkah konkrit dengan membuat dan menyusun Ranperda sebagai payung hukum bagi pihak-pihak terkait khususnya pelaku usaha, UMKM, investor lokal dan nasional maupun investor asing. "Dengan adanya peraturan daerah akan menciptakan iklim penanaman modal yang menjamin keamanan dan kenyamanan serta kemudahan bagi setiap pelaku usaha,"pungkas Herdin Ismail Dia berharap, peserta FGD berperan aktif memberikan masukan untuk dituangkan dalam Naskah Akademik sehingga seperti yang diharapkan bersama, Perda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di daerah dapat terwujud. (mhy)

Mamuju -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ( Pemprov Sulbar ), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Mengenai Penyusunan Rencana Aksi Daerah ( RAD ), Tentang Layanan Kepemudaan Tahun 2023 di Rumah Jabatan ( Rujab ) Sekprov Sulbar, Rabu 1 Maret 2023. Kegiatan ini sebagai tindaklanjut hasil evaluasi Selft Assesment oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, bersama Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kemenko PMK terkait evaluasi hasil Assesment kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan pada Senin 13 Februari 2023, dan hasil Monitoring Asisten Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora di Sulbar pada Kamis 12 Januari 2023, yang menunjukkan bahwa Sulbar merupakan salah satu provinsi yang belum melaksanakan aksi tindaklanjut RAD. Rakor dihadiri Sekprov Sulbar Muhammad Idris (virtual), Asisten I Bidang Pemkesra Herdin Ismail dan beberapa Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar, serta undangan lainnya. Dalam arahannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menekankan bahwa penanganan kepemudaan harus dilakukan secara spesifik, dengan melakukan pendampingan pada sektor yang bermasalah khusus pada sektor pendidikan. "Kita mulai pendampingan di sektoral yang bermasalah, karena kita harus mencetak generasi penerus. Saya mendukung penuh tata pengelolaan kepemudaan ini, "ucap Idris Sementara, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulbar, Safaruddin Sanusi DM mengatakan, instrumen keberhasilan pembangunan pemuda adalah ada pada Indeks Pembangunan Pemuda ( IPP ). Indikator pembangunan itu ada pada pendidikan, kesehatan, dan partisipasi kepemimpinan. "Sesuai dari data tahun ke tahun itu mengalami fluktuasi, Inilah yang akan kita lakukan kedepannya. Persoalan yang kita hadapi sekarang ini ada pada terintegrasi data, sehingga kedepanya ini harus terintegrasi, baik di OPD lingkup Pemprov hingga kabupaten, sehingga kita tidak berbicara satu dinas saja, karena memang kita dipacu oleh Perpres No. 43 Tahun 2022, yaitu Tim Koordinasi Tingkat pusat hingga daerah,"kata Safaruddin saat ditemui awak media (suaib)

MAMUJU - Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sulawesi Barat meninjau Kantor Pelayanan Terpadu Pelabuhan Perikanan Kasiwa Mamuju, Rabu 1 Maret 2023. TP2DD ini melibatkan Pemda dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Bank Sulselbar bersama "mendorong peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui program SIMDAL (viSit IMplementasi Digital) TP2DD Sulawesi Barat. Program ini dilaksanakan sebagai langkah evaluasi dan monitoring pengimplementasian dan penggunaan kanal non tunai di SKPD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Selain itu, output program ini diharapkan dapat memetakan peta permasalahan dan tantangan yang dihadapi SKPD serta potensi perluasan dan optimalisasi PAD. Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKPD Sulbar Saharuddin menjelaskan bahwa tim ini bergerak menyasar seluruh OPD yang mengelola Retribusi daerah. Sejak minggu lalu kami telah melakukan kunjungan ke beberapa OPD, antara lain: 1. UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan Transfuri Darah, Dinkes Prov Sulbar 2. UPTD Pengujian dan Standarisasi, Dinas PUPR Prov Sulbar 3. Rusunawa, Dinas Perkim Prov Sulbar 4. Pemakaian Laboratorium, Dinas Lingkungan Hidup Prov Sulbar dan hari ini kunjungan ke Pelabuhan Kasiwa Mamuju. Ia menyebutkan, Retribusi Tahun 2022 terealisasi Rp 3,4 miliar atau 78,72 persen dari target Rp4,3 miliar. “Kita masih perlu mendorong agar OPD yang memungut retribusi ini lebih maksimal,” ujar Saharuddin, saat ditemui di Pelabuhan Kasiwa Mamuju, Rabu 1 Maret 2023. Termasuk di Pelabuhan Kasiwa Mamuju, dari data 2022 tercatat Realisasi Retribusi Rp41 juta hanya terealisasi 34 persen dari target Rp120 juta. Karenanya ia meninjau Pelabuhan Kasiwa guna mencari solusi atas kendala dalam memaksimalkan retribusi. Hasilnya perlu mendorong agar di Pelayanan Pelabuhan Kasiwa terus berbenah, salah satunya pelaksanaan transaksi, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana. Lanjut Saharuddin, mengatakan upaya ini dilakukan sebagai bentuk kolaborasi Tim TP2DD dalam memberikan layanan transaksi yang lebih mudah dan lebih aman kepada masyarakat, sebagai komitmen meningkatkan prestasi TP2DD…

MAMUJU, Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik melakuka pertemuan dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, di Jakarta Selasa 28 Februari 2023. Pertemuan itu membahas percepatan penurunan stunting di Sulbar. Akmal Malik berharap bersama BKKBn dapat menekan stunting di Sulbar saat ini diangka 35 persen atau posisi kedua tertinggi di Indonesia. Upaya yang didorong adalah memastikan intervensi yang dilakukan tepat sasaran serta melakukan aksi nyata dalam penanganan keluarga sasaran. Pemprov sendiri telah mendorong setiap pejabat eselon menjadi pengapu keluarga beresiko stunting. "Saya telah meminta para eselon untuk menjadi pengampu stunting," ucap Akmal ketika berdialog kepala BKKBN. Akmal Malik juga berharap agar bersama sama mendorong Data Desa Presisi (DDP) menjadi rujukan sehingga intervensi lebih tepat sasaran. Dengan begitu, besaran dana yang dikucurkan pusat ke daerah tidak lebih banyak untuk pelatihan. "Saya kritisi itu Dak Non Fisik, biaya operasional pendamping kenapa pendamping dikasi uang sementara orang didampingi tidak mendapat uang," kata Akmal. Ia mengatakan, Konfergensi memang penting tetapi kalau konfergensi tidak dimaknai dengan baik itu akan menjadi masalah. (rls)

MAMUJU -- Koordinasi, data yang belum akurat, serta kurangnya aksi nyata menjadi persoalaan penanganan Stunting di Sulbar. Untuk itu, sebagaimana arahan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin saat Rapat Koordinasi di Sulbar beberapa waktu lalu, maka penting agar terbangun kolaborasi seluruh pihak dan data yang tepat sasaran. Atas arahan tersebut PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik mendorong agar penanganan Stunting di Sulbar berbasis Data Desa Presisi (DDP) "Dengan memakai data presisi, kita akan fokus di desa yang dampak kemiskinan ekstrem dan ibu- ibu hamil, kita lakukan dulu identifikasi. Kita fokus di desa-desa yang real soal stunting dan kemiskinan ekstrem, "ucap Akmal Malik saat memberi Pengarahan Kepada Pejabat Lingkup Pemprov Sulbar terkait Penanganan Stunting, secara virtual, Senin, 27 Februari 2023. Sebagai bentuk aksi nyata penanganan Stunting, Akmal Malik menerapkan program 'Keluarga Asuh' dalam hal ini setiap pejabat OPD lingkup Pemprov Sulbar, mendampingi keluarga berisiko Stunting. "Saya ingin mengajak para Eselon II dan eselon III soal anak asuh, karena ini tanggungjawab kita secara personal, karena issue stunting adalah issue bersama. Saya pribadi akan memulai keluarga asuh untuk 10 orang keluarga berisiko stunting,"ujarnya (suaib)

Mamuju -- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) kembali menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023, Senin, 27 Februari 2023. Rakor dipimpin Mendagri RI Tito Karnavian. Kegiatan ini dihadiri secara virtual oleh beberapa Kepala OPD Lingkup Pemprov Sulbar, yaitu Kepala Dinas Sosial Muhammad Rahmat, Kepala Dinas TPHP Muhtar, Kepala Biro Ekbang Masriadi Nadi Atjo dan pejabat OPD terkait lainnya, dari Kantor Sementara Gubernur Sulbar ( Ex. Rujab Wagub ). Dalam rapat, Mendagri RI Tito Karnavian mengatakan, bahwa Inflasi dipengaruhi oleh komponen penyumbang inflasi barang dan jasa. "Perkembangan barang dan jasa ini harganya diatur oleh pemerintah, khusus pada inflasi barang dan jasa yang perkembangan harganya sangat bergejolak,"kata Tito Karnavian Tito Karnavian menyebutkan, sesuai arahan Presiden RI pada Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia ( APPSI ), kepala daerah diminta terus monitor setiap minggu dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. "Pelaksanaan rapat TPID secara reguler rutin ( Mingguan ), daerah-daerah yang kurang terkendali segera lakukan intervensi pengendalian. Pemerintah juga memonitor melalui TPIP ( khususnya tarif PLN, PDAM, Angkutan Kota ),"ungkapnya Dia menambahkan, kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. "Ekonomi nasional merupakan agregat penjumlahan dari daerah provinsi, kabupaten/kota,"terangnya ( Suaib )

MAMUJU - Kepala Dinas PU Sulbar Muhammad Aksan menanggapi soal janji Wamentan membantu normalisasi sawah petani di Kalukku, Mamuju, Pascabanjir. "Sampai sekarang kami belum menerima surat permintaan dari kabupaten," kata Aksan saat dihubungi, Sabtu (25/2/2023). Dia menjelaskan pada waktu pertemuan tersebut Pj Gubernur Akmal Malik hadir mendampingi Wamentan RI. Direncanakan akan dibantu kerahkan alat berat ke sana. Namun, akan dikoordinasikan dengan kabupaten sebagai penanggungjawab. "Ini kan ranahnya kabupaten, makanya kita menunggu permintaan sampai sekarang tidak ada masuk," ungkap Aksan. Bahkan, kata Aksan jangankan permintaan surat secara resmi koordinasi lewat telpon saja tidak pernah. Meskipun, demikian lewat rekomendasi Pj Gubernur PU akan usahakan membantu warga di Kalukku. "Waktu itu petani minta dibantu alat berat. Makanya seharusnya kabupaten menyurat ke kami biar langsung masuk karena bukan kewenangan pemprov," ujarnya. Sama halnya, saat daerah Transmigrasi Marano Kalukku butuh bantuan dengan adanya surat langsung dibantu. "Kalau memang butuh alat berat akan kita usahakan bangu dengan izin kabupaten," tandasnya. Ia juga menyampaikan, petani juga harus paham prosedur berpemerintahan, agar tatanan bisa berkala sesuai aturan dan program juga bisa berjalan dengan baik. (rls)

Mamuju -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Sulbar, menggelar Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak, di Kantor Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sabtu, 25 Februari 2023. Kegiatan ini dibuka langsung, Pj. Ketua TP. PKK Sulbar, Ny. Yulia Zubir Akmal. Pj. Ketua TP. PKK Sulbar, Ny. Yulia Zubir Akmal mengatakan, Sulbar merupakan provinsi tingkat perkawinan anak tertinggi. Akibat tingginya tingkat perkawainan anak dapat berpengaruh pada tingkat kekurangan gizi, kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan stunting. "Banyak kasus seorang suami memukul istrinya ( kekerasan fisik ), bahkan menikahkan anaknya di bawah umur, itulah kita harus perkuat pemberdayaan perempuan,"ucap Yulia Zubir Akmal Menurutnya, dengan memaksimalkan penguatan ketahanan keluarga, menguatkan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial masyarakat, sekolah dan pesantren, maka perkawinan anak di Sulbar dapat dicegah. Dia berharap, melalui kolaborasi dengan KUA dapat memberikan pembinaan konseling pada anak calon pengantin selama tiga bulan sebelum menikah bagi anak umur di atas 19 tahun, karena banyak sekali fungsi-fungsi keluarga dan fungsi agama yang harus dipaparkan pada anak. "Sesuai arahan Wapres kita butuh kolaborasi, jangan kerja sendiri-sendiri. Saya berharap tahun ini kita bisa bekerja nyata, karena semua sudah disiapkan pemerintah, instansi yang terkait juga sudah bergerak bersama. Intinya kita bangun koordinasi yang baik,"pungkasnya Selain itu, diharapkan TP. PKK kabupaten, Forum Anak dan TP. PKK kecamatan gencar melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan anak serta pendataan dan pelaporan terkait kasus perkawinan anak di lingkungannya. Hadir pada kegiatan itu, Kadis P3AP2KB Sulbar Djamila, Camat Simboro, M. Akbar, Lurah Rangas Syarifuddin, TP. PKK kabupaten, TP. PKK kecamatan dan undangan lainnya. (suaib)