Mamuju--Sekprov Sulbar Muhammad Idris menghadiri Acara Simposium Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin (IKA UNHAS) For Sulbar Recovery, di Ballroom Grand Maleo Hotel Mamuju, Jumat, 17 Februari 2023. Kegiatan ini dihadiri langsung Ketua Umum IKA UNHAS, Andi Amran Sulaiman. Kurang lebih 300 peserta juga hadir dalam acara tersebut. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris, yang juga selaku Ketua IKA UNHAS Korwil Sulbar mengatakan, melalui IKA UNHAS dapat mendorong strategi percepatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah Sulbar. Menurutnya, untuk mencapai itu tentunya diperlukan leadership. "Beberapa tahun yang lalu kami juga pernah melaksanakan Simposium dan salah satu yang dihasilkan waktu itu bahwa Sulbar ini memang hanya bisa percepatan kemajuannya kalau ada main spirit mengenai leadership dan strategi, "ucap Idris Leadership yang dimaksud, lanjut Idris, tidak hanya masuk dalam politik tetapi dapat menjadikan UMKM sebagai akomodasi bagi alumni-alumni UNHAS yang ada di Sulbar. "Leadership saya maksud itu tidak hanya di politk, tetapi justru muncul dari apa yang selama ini diperlihatkan oleh pak ketum, satu kode yaitu UMKM. Itu spirit yang kita bangun,"tuturnya Sementara, Ketua Umum IKA UNHAS, Andi Amran Sulaiman mengatakan, Sulbar adalah salah satu wilayah yang memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Oleh karena itu, sebanyak 1.200 Alumni UNHAS berkolaborasi menggerakkan semua civitas masyarakat di Sulbar akan membuat suatu gebrakan, merubah pola, action, mention, persisten, berkarakter sukses. "Bangunkan lahan yang tertidur, jangan anda biarkan lahan tertidur, seluruh SDA dioptimalkan di teknologi, literasi, dan digital kita manfaatkan,"kata Amran Sulaiman saat ditemui awak media Terkhusus pada UMKM, Amran Sulaiman menekankan, UMKM harus dibina dan harus naik kelas serta tumbuh secara exponisial, mikro menjadi menengah, menengah menjadi besar dengan cara membangun sistem ekonomi bisnis. "Salah satu contohnya adalah membangun keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud pertama dibangun yaitu industrinya, packagingnya, middleman, hingga membangun petaninya. Ini harus disupport oleh Perbankan,"tandas Mantan Menteri Pertanian RI itu. (Suaib)

Mamuju -- Sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi Sulbar (Pemprov Sulbar) untuk menurunkan angka stunting di Sulbar, melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulbar menyiapkan sejumlah program penanganan stunting di tiap kabupaten. "Sesuai petunjuk pak Gubernur dan Sekda, Dinas Kesehatan Sulbar dan stakeholder terkait menyiapkan sejumlah program aksi penanganan stunting di lapangan,"sebut Kepala Dinas Kesehatan Sulbar drg. Asran Masdy , Jumat, 17 Februari 2023 Asran Masdy mengatakan, Dinas Kesehatan merupakan salah satu komponen garda terdepan bagi pemerintah daerah untuk menuntaskan permasalahan stunting yang melanda Sulbar saat ini, sehingga intervensi langsung ke masyarakat perlu dilakukan. "Seperti pembagian vitamin, tablet tambah darah masuk ke masyarakat dan pemberian konseling dan pemahaman tentang stunting, selanjutnya intervensi kesehatan lingkungan jamban dan pengukuran kualitas air bersih atau air minum di laboratorium kesehatan. Itulah yang dilakukan langsung oleh Dinas kesehatan,"bebernya Dia menegaskan, dalam menangani stunting di Sulbar dibutuhkan kolaborasi secara bersama dengan seluruh pihak terkait, baik instansi pemerintahan, pihak swasta dan juga seluruh lapisan masyarakat di semua kalangan. "Kita sudah bekerja sama dengan pihak BKKBN dan Kanwil Kemenag Sulbar dalam rangka memberikan pemahaman secara langsung kepada masyarakat terkait penerapan aturan pembahasan pernikahan,"ujarnya Untuk pemeriksaan ibu hamil, sambungnya, Dinas Kesehatan bersama stakeholder terkait akan terjun langsung ke kabupaten-kabupaten dengan membawa dokter spesialis menyasar ibu-ibu hamil yang perlu penanganan, dengan cara pemberian vitamin, pemberian obat-obatan dan makanan bergizi yang dapat menghindarkan ibu dan anak dalam kandungan menjadi stunting. ( farid)

Mamuju -- Rapat Koordinasi Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Pemprov Sulbar, di Rujab Sekprov Sulbar, Kamis 16 Februari 2023. Rapat dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Rapat tersebut dalam rangka memperbaiki kinerja dan kebijakan terkait pembayaran TPP ASN lingkup Pemprov Sulbar. "Sesuai arahan Pj. Gubernur Sulbar, pemberian TPP ASN harus diberikan secara objektif berdasarkan indikator kinerja ASN, "kata Sekprov Sulbar Muhammad Idris saat ditemui awak media Masih kata Idris, poin penilaian kinerja yang perlu diperhatikan bagi para ASN untuk mendapatkan tunjangan diukur dari seberapa maksimalnya kinerja ASN tersebut. Begitu juga dengan kinerja OPD, dengan realisasi anggaran rendah tidak akan mungkin sama dengan OPD yang berkinerja baik dan maksimal. "Jadi kita ingin memperbaiki supaya alokasi anggaran untuk TPP itu tidak dinikmati oleh ASN yang tidak berkinerja baik,"pungkasnya Mengenai kinerja OPD, Idris menyampaikan, melalui indikator kinerja OPD yang telah dibentuk oleh tim Pemprov Sulbar ke depan diharapkan menjadi daerah yang lebih baik, sehingga akan berdampak positif bagi OPD yang berkinerja baik.(farid)

Mamasa--Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Sulbar menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Se-Sulbar, Kamis 16 Februari 2023. Bertempat di Hotel Sajojo Mamasa, kegiatan itu dilaksanakan secara luring dan daring. Pada forum tersebut Kepala Dinas Kominfopers Sulbar Mustari Mula memaparkan program prioritas Dinas Kominfopers Sulbar 2024. Kepala Dinas Kominfopers Sulbar Mustari Mula mengatakan, program prioritas Dinas Kominfopers Sulbar 2024 terbagi di dalam empat bidang, yaitu pertama urusan Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari peningkatan SDM TIK Dinas Kominfo kabupaten (target 15 orang), penyediaan jaringan internet desa (target 12 desa di enam kabupaten), pelatihan manajemen tata kelola SPBE (target 24 orang), pembangunan koneksi jaringan intra provinsi antar kabupaten (target enam kabupaten). Kedua, urusan Bidang Komunikasi Informasi terdiri dari, peningkatan kapasitas SDM untuk penulis berita, fotografer dan jurnalis TV (target 90 orang), pengembangan SDM Admin PPID dan SP4N Lapor (target 84 orang), peningkatan kapasitas SDM Tenaga Editor Video dan Desain Grafis (target 50 orang) dan perluasan lokus untuk Senter KIM (target 200 orang). Ketiga, urusan Bidang Statistik terdiri dari koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral (target enam dokumen), peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi (target 12 orang), jumlah standar data dan metadata statistik sektoral (target enam dokumen), peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral (target 30 orang) dan penyelenggaraan otorisasi statistik sektoral di daerah (target enam dokumen). Keempat, urusan Bidang Persandian terdiri dari asistensi pembentukan CSIRT (target satu kabupaten), workshop asessment cyber security maturity (CSM) (target lima kabupaten) dan Asistensi penyelenggaraan sertifikat elektronik (target satu kabupaten). Pada forum itu, menghadirkan narasumber lainnya, yakni Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Sulbar Muhammad Nur Dadjwi, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulbar Mu'min (pemaparan secara daring) dan Komisioner Komisi Informasi (KI) Sulbar, Dulhaj Muchtar Mahmud. Pemaparan dipandu oleh Sekretaris…

Mamuju--Sekprov Sulbar Muhammad Idris menerima kunjungan silaturahmi General Manager (GM) PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar Helmy Satria Yudha bersama rombongan, di Rujab Sekprov Sulbar, Kamis, 16 Februari 2023. Kunjungannya dalam rangka verifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri ). TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. Sekprov Sulbar Muhammad Idris menanggapi program verifikasi TKDN itu dengan positif, sehingga menyatakan akan menindaklanjuti, serta memanggil dinas-dinas terkait untuk segera dilakukan sosialisasi dalam fungsi-fungsi terkait. General Manager PT. Surveyor Indonesia Cabang Makassar, Helmy Satria Yudha mengatakan, bahwa melihat besarnya komponen TKDN di Mamuju pada barang dan jasa sedang tumbuh dan berkembang. "Kami sangat mensupport atas perkembangan yang ada, salah satunya TKDN, "ucap Helmy Helmy menekankan, TKDN merupakan program nasional yang harus dijalankan dan sebagai salah satu lembaga verifikasi TKDN pihaknya siap membantu Sulbar untuk melancarkan serta mengsukseskan TKDN di provinsi ke-33 ini. ( suaib ).

Beberapa pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Sulbar terbentur persoalan, seperti pemahaman yang belum utuh terkait aspek hukum, hingga belum mengetahui proses pengurusan perizinan usaha. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan informasi terkait literasi hukum yang dimiliki pelaku UMK terutama di Sulbar. Untuk itu, Pemprov Sulbar melalui Dinas Koperindag Sulbar bekerjasama Kementerian Koperasi dan UKM RI menggelar Penyuluhan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Sulbar, di Hotel Pantai Indah Mamuju, Rabu 15 Februari 2023. Dibuka secara vitual oleh Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM RI Yulius, kegiatan ini dihadiri Sekprov Sulbar Muhammad Idris. "Alhamdulillah kita bersyukur Kementerian Koperasi dan UKM RI bersama Pemda bisa menyelenggarakan kegiatan penting bagi pelaku UMK agar dapat berbenah menyangkut hal-hal soal hukum UMK,"kata Sekprov Sulbar Muhammad Idris Idris mengatakan, penyuluhan tersebut tidak ada tujuan lain selain memastikan pelaku UMK harus tumbuh dengan sehat, seperti memahami legalitas dan perhitungan pajak dan mengetahui pengutan liar. "Saya berharap pelaku UMK setelah mengikuti penyuluhan ini dapat memahami arti hukum di dunia UMK,"ucap Idris Sementara, Kepala Dinas Koperindag Sulbar, Bau Akram Dai mengatakan, kegiatan itu menjadi kontribusi yang optimal dalam pendampingan hukum bagi pelaku UMK di Sulbar. "Salah satu hubungan dari kegiatan ini adalah memberi penyuluhan hukum bagi pelaku UMK di Sulbar yang merupakan inovasi yang dilakukan, sehingga pelaku UMK kita dapat menjadi kuat jika suatu saat nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,"ucap Bau Akram Hal tersebut, lanjut Bau Akram, sudah tertera melalui PP Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 48 Ayat 1 Pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan pelayanan bantuan dan pendampingan hukum bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil. (desi)

Mamuju--Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Sulbar melalui Bidang TIK Persandian dan Statistik, menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik OPD lingkup Pemprov Sulbar, di Hotel Grand Mutiara Mamuju, Rabu 15 Februari 2023. Acara ini dibuka langsung Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Mustari Mula, didampingi Kepala Bidang TIK Persandian dan Statistik, Abdul Azis. Adapun peserta yang hadir kurang lebih 50 orang. Kepala Dinas Kominfopers Sulbar Mustari Mula menyambut baik pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap melalui Bimtek itu dapat memberikan dukungan yang optimal, khususnya pada perlindungan data dan informasi. "Kami berharap dengan diselenggarakannya acara ini, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik lebih memaksimalkan pelindungan data, informasi masing-masing organisasi di pemerintahan,"kata Mustari Mula dalam sambutannya Mustari Mula menyatakan, melalui Bimtek tersebut Dinas Kominfopers siap mendukung dan mendampingi semua OPD dalam penyelenggaraan sertifikat elektronik di OPD masing-masing. "Jadi tim setifikat elektronik ini sudah dibentuk untuk mendampingi, mulai dari pendaftaran sertifikat dan penerbitan sampai pada pemanfaatan aplikasi, termasuk sarana dan prasarana infrastruktur yang digunakan, karena memang biasa ada yang tidak connect dengan aplikasi,"terangnya Dia menambahkan, pesatnya perkembangan teknologi di era globalisasi mendorong pemanfaatan teknologi informasi semakin massif pada setiap aspek kehidupan manusia, khususnya setelah pandemi Covid-19, secara tidak langsung menjadi dampak hampir setiap instansi pemerintahan. "Waktu kita dilanda Covid, hampir semua kegiatan elemen pemerintahan itu melalui teknologi dan Covid juga ini menjadi alat ukur bagi kinerja kita,"tutupnya ( Suaib )

Mamuju--Upaya percepatan penurunan stunting di Sulbar terus dilakukan. Salah satunya akan dilakukan intervensi penurunan stunting yang akan dilaksanakan di dua lokasi sasaran yaitu Kelurahan Rangas dan Desa Tapandullu, dengan melibatkan kolaborasi antar lintas sektor di tingkat provinsi dan kabupaten se-Sulbar. Itu salah satu poin pembahasan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Sulbar, di Ruang Rapat Kantor Bappeda Sulbar, Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Rangas Mamuju, Rabu, 15 Februari 2023. Rapat dipimpin Kepala Bappeda Sulbar Junda Maulana, didampingi Tenaga Ahli Gubernur Sulbar Emeralda Ayu Kusuma. Rapat tersebut merupakan tindaklanjut dari arahan Pj. Gubernur Sulbar yang berkaitan dengan intervensi stunting di Sulbar, yang mana Sulbar merupakan tingkat stunting preferensi tertinggi ke dua dari NTT. Kepala Bappeda Sulbar Junda Maulana mengatakan, melalui kolaborasi provinsi hingga kabupaten diyakini dapat meminimalisir masyarakat yang terkena stunting. "Dengan kolaborasi tersebut ada dua lokasi sasaran yang disepakati akan dijadikan sample sebagai desa pembinaan, yaitu Kelurahan Rangas dan Desa Tapandullu,"ucap Junda Maulana Junda Maulana menuturkan, dari dua lokasi sasaran tersebut setiap stakeholder akan melakukan pembinaan semaksimal mungkin baik dari provinsi hingga kabupaten dan akan terus berkolaborasi. Dia menekankan, dalam penanganan stunting harus berbasis data presisi, sebagai rekomendasi penanganan stunting yang efektif di lapangan. "Untuk itu, dari rapat ini kita menyamakan persepsi dulu, apa itu stunting, apa itu masalahnya dan bagaimana cara mengatasinya,"ujarnya Dalam rapat, sambungnya, juga disepakati membuat SOP Penanganan Stunting Berbasis Data Presisi. "Tadi kita sepakati SOP nya, nanti kita tindaklanjuti, kemudian lahir dalam bentuk keputusan gubernur berkaitan dengan SOP tersebut, yang harus kita jabarkan dalam rangka penyusunan program kita kedepan,"tutupnya ( Suaib )

Mamuju --Rapat Koordinasi Teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulbar, berlangsung di Rujab Sekprov Sulbar, Rabu 15 Februari 2023. Rapat tersebut dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris, dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Yakub F. Solon, beberapa Kepala OPD dan undangan lainnya Dalam pertemuan itu, membahas sejumlah strategi operasi pasar pada pasar-pasar umum yang bertujuan untuk menjaga tekanan inflasi di sejumlah daerah. "Sesuai hasil rapat, telah ditemukan sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, seperti ikan cakalang, ikan layang, minyak goreng, beras, BBM dan tiket pesawat, yang disebabkan beberapa faktor internal dan eksternal,"kata Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat diwawancarai Terkait kenaikan harga minyak goreng dan beras, Idris menyatakan, pemerintah daerah akan segera melakukan tindakan di semua pertokoan beras dan distribusi minyak goreng. "Kita segera akan lakukan tindakan. Dinas terkait, pemerintah daerah harus banyak turun di lapangan, dan harus menyeimbangkan antara perumusan kebijakan dan eksekusi kebijakan," pungkasnya "Produksi minyak goreng curah mengalami sedikit kelangkaan. Untuk itu, kita akan terjun dan menyampaikan kiranya pihak perusahaan dapat menyuplai kabupaten yang kurang pemasukan minyak,"sambungnya Dia menambahkan, saat ini pemerintah daerah terus berusaha agar inflasi Sulbar tetap berada pada 4,3 persen dan tidak terjadi kenaikan seperti di daerah-daerah lain. Untuk itu, dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama yang baik secara maksimal dari semua stakeholder terkait. (farid)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik membuka rapat koordinasi dan sinkronisasi penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Permukiman di Sulbar, di Graha Sandeq, Rabu 15 Februari 2023. Akmal Malik berharap PSU dikerjakan berbasis data. Dengan luas wilayah Sulbar lebih 3 juta hektar, hutan lebih 1 juta hektar, dan non hutan 586 ha. Luas itu dinilai tidak memiliki luas wilayah yang cukup untuk penyediaan PSU. "Artinya cuman kurang lebih 0,8 persen total luas Sulbar bagi sebuah produksi sangat kecil makanya bisa jadi menyebabkan produktivitas tidak begitu bagus. Akmal Malik juga memaparkan Data Desa Presisi (DDP), sekaligus menyesuaikan data terkait kawasan rumah kumuh di Sulbar. "Saya berharap hadirnya PSU di wilayah Sulbar dapat mengurangi kawasan kumuh," kata Akmal Malik Ia meminta, penterjemah terhadap kawasan kumuh dapat disinkronisasi untuk penyediaan sarana dan prasarana "Tolong diperjelas terminologi agar bisa melakukan pembangunan secara jelas. Agar intervensi stunting dan kemiskinan ekstrim dapat ikut diatasi. Butuh kejujurannya antara pemerintah Provinsi dan kabupaten dalam mengintervensi PSU di Sulbar,"tutupnya.(rls)