Mamuju-- Sekprov Sulbar Muhammad Idris, membuka Training Of Trainers (TOT) Da'i Peduli Inflasi, di Grand Maleo d'Hotel & Convention, Jl. Yos Sudarso No. 51 Mamuju, Kamis, 9 Maret 2023. TOT Da'i Peduli Inflasi ini sebagai bagian dalam upaya mendukung terciptanya komunikasi efektif pengendalian inflasi khususnya di Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, sebagaimana diketahui fenomena permasalahan yang sering muncul saat memasuki Bulan Ramadhan dan menjelang lebaran (Idul Fitri) adalah naiknya harga bahan pokok yang diiringi dengan inflasi. "Momen penyelenggaraan kegiatan TOT Da'i Peduli Inflasi ini saya rasa tepat sekali, karena tidak lama lagi kita akan memasuki Bulan Ramadhan dan Idul Fitri,"ucap Idris Disampaikan, ada beberapa faktor yang memicu naiknya harga bahan pokok saat Ramadhan dan menjelang Idul Fitri yang senantiasa berulang setiap tahun, diantaranya peningkatan permintaan masyarakat terhadap bahan makanan. Kemudian, kenaikan harga yang ditetapkan produsen akibat meningkatnya permintaan. Sehubungan hal itu, Idris menuturkan, keterlibatan para Ulama dalam memberikan pencerahan serta penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pengendalian keinginan-keinginan yang bersifat konsumtif melalui ceramah, khutbah dan pengajian di majelis-majelis ta'lim, sangat dibutuhkan. Olehnya itu, para Ulama atau Da'i diharapkan dapat menghimbau masyarakat untuk lebih bijak dan hemat dalam mengalokasikan belanja kebutuhan pokok, supaya gejolak harga dapat terkendali. "Saya berharap dengan kegiatan ini dapat memberikan pemahaman para ulama mengenai inflasi dan dampaknya terhadap masyarakat,"ujarnya Sekprov Sulbar menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulbar, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulbar, atas terselenggaranya kegiatan TOT teresebut. (mhy)

Mamuju --Pemprov Sulbar melakukan launching Core Value ASN, Budaya Kerja BerAHLAK, di Ballroom Grand Maleo Hotel Mamuju, Kamis (09/03/2023) BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaftif dan kolaboratif. Ini sebagai tindaklanjut Core Values ASN BerAKHLAK, atau oleh Presiden RIJoko Widodo pada 27 Juli 2021. Core Value ini bertujuan untuk menyeragamkan nilai nilai dasar bagi seluruh ASN di Indonesia sehingga dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik menyampaikan, untuk mewujudkan ASN berAKHLAK sebagaimana arahan presiden, maka penting agar melihat kondisi rill di lapangan. Sebab menurutnya persoalan yang dihadapi di daerah masing-masing memiliki perbedaan. Untuk itu diperlukan model pendekatan yang berbwda-beda pula dalam mewujudkan budaya kerja BerAKHLAK di Sulbar. "Jangan menyelesaikan persoalan didaerah dengan pendekatan yang sama. Ini tidak boleh, kita harus turun melihat kondisi rill disetiap daerah," ujar Akmal Malik. Jelasnya, mengubah budaya kerja organisasi membutuhkan waktu, ikhtiar, komitmen. "Minimal ada percontohan dulu, buat piloting, nanti akan tidak akan sama itu Pasangkayu, Majene, Mamuju, berkolaborasinya pasti berbeda," tambah Akmal Malik Dia juga menjelaskan, Sulbar sebagai daerah otonom harus bergerak tidak hanya berorientasi pada satu daerah saja. Sehingga penting membangun kerjasama dengan berbagai daerah. Akmal Malik juga membeberkan, persoalan di Sulbar telah ia tuangkan dalam sebuah tulisan dengan judul 'Patologi Daerah Pemekaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat'. Didalamnya memuat reformasi birokrasi mulai dari tata kelola keuangan, kelembagaan, aparatur, kualitas pelayanan, sistem pengawasan dan pengelolaan aset dan lainnya. Sebagai langkah awal, Akmal Malik mengurus kepala BKD, Bappeda, Biro Ortala, BPSDM dan Staf Ahli Gubernur untuk mengikuti pelatihan orientasi Budaya Kerja. Ini untuk menghadirkan agen membangun budaya kerja organisasi kedepan "Ini menjadi sebab project kebutuhan kedepan. apalagi Sulbar dengan potensi sumber daya alam," kata Akmal Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) Sulbar Hamdani Hamdi menyebutkan, sebanyak 300 peserta mengikuti acara Launching, merupakan internal lingkup…

Mamuju-- Pemprov Sulbar menggelar Rapat Koordinasi menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK RI) 212 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Dana Alokasi Umum (DAU) yang Ditentukan Penggunaanya Tahun Anggaran 2023, Rakor dipimpin langsung PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik, berlangsung di Graha Sandeq (ex. Gedung PKK), Kompleks Rumah Jabatan Gubernur, Rabu, 8 Maret 2023. Akmal Malik menyampaikan, sebagaimana PMK 212 ini, terdapat empat lokus yang mejadi prioritas yaitu pendidikan, kesehatan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pekerjaan Umum (PU). Maka perlu melakukan penyesuaian anggaran. Salah satunya dengan melakukan pergeseran sub kegiatan, merasionalkan belanja perjalanan dinas, menghitung kembali secara cermat dan tepat belanja pegawai pada belanja gaji dan tunjangan ASN tanpa agress atau 0 persen "Idenifikasi dan lakukan penyesuaian kegiatan hasil reses yang tidak dapat berjalan, agar seluruh belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat yang tidak terdapat dalam RKPD tahun 2023 untuk dilakukan pergeseran sub kegiatan, sesuai sub kegiatan yang tertuang dalam PMK 212/PMK.07/2022,"kata Akmal Malik Adapun Alokasi DAU untuk Sulbar Tahun 2023 sebesar Rp.1.006.215.801.000, dilanjutkan DAU yang tidak ditentukan penggunaanya sebesar Rp.719.860.619.000. Sedangkan DAU yang ditentukan penggunaanya sebesar Rp.286.355.182.000. DAU yang tidak ditentukan penggunaanya, yaitu penggajian Formasi PPPK sebesar Rp.20.294.388.000. Sedangkan, DAU yang ditentukan penggunaanya antara lain: Bidang Pendidikan sebesar Rp.171.068.672.000 dan baru teranggarkan sebesar Rp. 96.316.490.951. Bidang Kesehatan sebesar 76.079.035.000. Berdasarkan hasil pemetaan penganggaran baru teranggarkan sebesar Rp.51.036.200.938. Kemudian, Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp.18.282.187.000. Dari hasil pemetaan penganggaran dinyatakan cukup. Berdasarakan hasil pemetaan penganggaran tersebut, masih terdapat kekurangan pengalokasian anggaran untuk DAU Bidang Pendidikan dan Kesehatan. (suaib)

Mamuju -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar), melalui Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Gelar Pertemuan Forum Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Rapat Teknis Perencanaan Kegiatan Ketahanan Pangan Tahun 2024 Provinsi Sulbar, di Grand Maleo Hotel Mamuju, Rabu, 8 Maret 2023 Malam. Mengusung tema "Sinergitas dan Inovasi Untuk Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan", kegiatan itu dibuka Asisten II Bidang Ekbang Setda Sulbar Yakub F. Solon, didampingi Kepala Dinas Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari dan Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana. Yakub F. Solon mengapresiasi terselenggaranya forum itu, yang menurutnya dapat memaksimalkan kolaborasi. "Kegiatan ini mampu membangun kolaborasi di semua kabupaten yang berkepentingan di dalamnya,"kata Yakub F. Solon saat ditemui awak media Yakub menekankan, dengan membangun kolaborasi melalui ketahanan pangan dapat memberi dampak besar turunnya stunting. "Saya berharap dengan membangun kolaborasi semua kegiatan mengenai stunting kedepanya bisa ditangani dengan baik, "ucap Yakub Kepala Dinas Ketapang, Abdul Waris Bestari juga berharap dengan membangun sinergitas provinsi hingga kabupaten dapat mengakomodir skala prioritas setiap kabupaten khususnya pada stunting dan kemiskinan ekstrem. "Kegiatan ini lebih pada setiap usulan kabupaten skala prioritas, walaupun usulan itu berbeda beda. Ketersediaan pangan dibutuhkan mengingat persoalan saat ini adalah stunting dan kemiskinan ekstrem, "tutupnya ( Suaib ).

Mamuju -- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Sosialisasi Pendaftaran Perseroan Perorangan, Rabu 8 Maret 2023. Tema kegiatan "Mewujudkan UMK Penyandang Disabilitas Sulbar Yang Mandiri dan Berdaya Saing Melalui Pendaftaran Perseroan Perorangan". Bertempat di Grand Maleo Hotel Mamuju, kegiatan itu dibuka Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik, didampingi Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan. Dalam sambutannya, Akmal Malik menuturkan, perlu dilakukan sebuah kegiatan yang fokus pada produksi disabilitas dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti festival. "Penting kita memberikan peluang dan mendukung untuk para pelaku UMK penyandang disabilitas melalui pameran, agar kesejahteraan bagi pelaku UMK bisa terwujud dan menciptakan pemasaran untuk produksinya,"ucap Akmal Malik Akmal Malik berharap, melalui kegiatan itu mampu menciptakan optimisme dan bisa berkontribusi terhadap kemiskinan ekstrem dan stunting. "Saya harap dengan kegiatan ini bisa menjadi spirit untuk lebih produktif lagi dan juga kita jangan hanya berhenti pada pemberian legalitas saja, tetapi juga mendorong agar lebih bisa melakukan kerja-kerja yang riil,"ujarnya Sementara, Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar, Parlindungan menyampaikan, untuk mewujudkan kesejahteraan khususnya bagi kelompok rentan disabilitas, tidaklah terlepas dari ketersediaan dan aksebilitas terhadap pekerjaan. "Saya yakin bahwa ini merupakan langkah awal dari banyak kolaborasi yang akan kita lakukan kedepan, termasuk pada pemerintah provinsi dan kabupaten,"katanya. ( Suaib )

MAMUJU -- Pameran property fair 2023, yang digelar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulbar diharap mampu membuka peluang bagi para pelaku pengembangan. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, pameran perumahan property fair ini yang digelar dapat menjadi ruang bagi para pengembang untuk memasarkan hasil pengembangan yang dilakukan. Apalagi, berdasarkan Data BPS menunjukkan 1 juta lebih jiwa penduduk yang ada ternyata 310 ribu rumah tangga atau 89,87 persen sudah memiliki rumah. "Kemudian ada 10,23 persen atau 31 917 belum memiliki rumah, artinya ada ruang untuk berinvestasi sangat besar,"ucap Akmal Malik Ia pun berharap kepada Balai agar hal itu menjadi perhatian, meskipun kecil namun memiliki prospek yang baik. "Saya ingin teman pengemban di Sulbar tetap eksis dan optimis bahwa ada ruang,"kata Akmal Malik . Ia tetap mendorong pameran properti untuk terus bergerak naik dan kembali bergairah, ditengah kondisi yang terbatas Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulbar Syaharuddin mengatakan pameran fair 2023, merupakan bentuk dukungan Pemprov kepada seluruh pengemban yang ada di Sulbar. "Kegiatan ini diharapkan dapat membuka peluang bagi para pengembang bagi masyarakat untuk memilih rumah pilihan sekaligus untuk membuka peluang kepada para UMKM," kata Syaharuddin. Kegiatan digelar di Area Rumah Adat Mamuju itu bakal berlangsung pada 8-9 Maret. Sebanyak 24 developer terlibat dalam kegiatan tersebut, dan puluhan pelaku UMKM juga ikut dalam kegiatan tersebut. Pada kesempatan itu, Dinas Perkim juga menyerahkan bantuan rehabilitasi rumah kepada dua kelompok penerima bantuan. (rls)

MAMUJU -- Pemprov Sulbar kembali melakukan rapat koordinasi menindaklanjuti arahan gubernur terkait gerakan penangajan kemiskinan ekstrem dan Stunting. Rakoor dipimpin langsung Staf Ahli Gubernur Sulbar Muhammad Hamzih, didampingi Asisten II Pemprov Sulbar Yakub F Solon, dan Sekretaris Bappeda Sulbar Darwis Damir, di Kantor Sementara Gubernur Sulbar, (Eks Rujab Wagub), Rabu 8 Maret 2023. Muhammad Hamzih menyampaikan, sebagaimana arahan PJ Gubernur Sulbar, setiap pejabat harus melakukan intervensi terhadap keluarga sasaran. "Semua pejabat harus turun mengatasi masalah kemiskinan," ujar Hamzih. Oleh karena itu, rapat tersebut membahas terkait metode dan keluarga sasaran yang sudah ditetapkan di dua lokus, yakni Desa Sumare dan Kelurahan Rangas, Mamuju. Terkait data keluarga sasaran, nantinya akan diberikan kepada setiap pejabat. Diketahui untuk lingkup Pemprov Sulbar, terdapat 168 pejabat eselon II dan III di lingkup Pemprov Sulbar. Ditambah 251 pejabat eselon III yang melekat di SMA dan SMK. Gerakan ini juga mengajak bagi pejabat eselon IV yang ingin berkontribusi melakukan intervensi kemiskinan ekstrem dan Stunting di Sulbar. (rls)

Mamuju -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ( Pemprov Sulbar ), melalui Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan (TPHP) menggelar Forum OPD Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian Tahun 2024, di Grand Maleo Hotel Mamuju, Senin 6 Maret 2023 malam. Mengusung tema "Peningkatan Produktivitas Pertanian Berkontribusi Menekan Inflasi Pangan Daerah". Forum OPD dibuka oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris, didampingi Kepala Dinas TPHP Sulbar, Muhtar. Kegiatan itu diikuti Dinas Pertanian Se-Sulbar. Pertanian adalah sektor penting dalam perekonomian dan mampu memberikan kontribusi besar dalam menyediakan pangan bagi masyarakat, serta menyediakan bahan baku bagi industri makanan dan minuman. "Khususnya pada Sulbar yang memiliki potensi yang besar untuk pengembangan pertanian karena memiliki lahan yang luas dan subur, bahkan sebagian besar mata pencaharian masyarakat ada pada pertanian dan peternakan,"ucap Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dalam sambutannya Idris menekankan sektor lahan pertanian harus produktif dan benar-benar masuk pada perencanaan continue untuk 2024. "Sektor pertanian ini adalah andalan kita, tapi sentuhanya jangan biasa-biasa saja, kita harus punya capaian-capaian,"tandas Idris Masih kata Idris, melihat berbagai tantangan pertumbuhan pembangunan pertanian yang semakin banyak, harus bisa dijadikan sebagai spirit dalam upaya mengoptimalkan kinerja kinerja stakeholder terkait. "Bagaimana kita mengelolah sektor strategis ini dengan basis ilmu pengetahuan, pertanian kita harus dibangun dengan basis digital,"pungkasnya Ia berharap, dalam Forum OPD menghasilkan kesepakatan dan kesepahaman yang sama untuk memajukan pertanian di Sulbar. Sementara, Kepala Dinas TPHP Sulbar, Muhtar mengatakan, secara umum Sulbar berada pada peringkat ke dua produksi padi pada tahun 2022. Untuk itu, melalui Forum OPD Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan di tahun 2023 hingga 2024 kedepanya. "Tujuan forum ini dibentuk untuk menyatukan visi dan langkah di tahun 2024, dan di tahun 2023 kita sudah bisa menarik benang merah untuk penanganan inflasi, kemiskinan ekstrem, dan stunting,"ungkap Muhtar saat ditemui awak media Ia optimis dalam pengembangan komoditi-komoditi seperti cabe, bawang merah khususnya pada sektor pertanian dapat…

MAMUJU -- Akun facebook yang mengatasnamakan Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik dipastikan akun palsu. Itu setelah Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik dikonfirmasi. Dirinya mengaku bahwa akun fb yang menggunakan nama dirinya merupakan akun palsu. Bahkan, Ia mengaku tidak meminta siapapun untuk membuat akun atas nama dirinya. Apalagi meminta sesuatu melalui FB. "Iya betul akun ini (akun FB Akmal Malik, red palsu," ucap Pj Gubernur melalui pesan WhatsApp, Senin6 Maret. Ia meminta, kepada masyarakat agar lebih berhati-hati apabila menemukan akun medsos yang mengatasnamakan dirinya.(rls)

Mamuju- Asisten I Bidang Pemkesra Setda Sulbar, Herdin Ismail menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulbar Dalam Rangka Pengambilan Sumpah/ Janji Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Sulbar, Daniel Pundu, Senin, 6 Maret 2023. Berlangsung di Kantor DPRD Sulbar, Pengambilan Sumpah/Janji dilakukan oleh Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi. Diketahui, Daniel Pundu sebagai PAW Anggota DPRD Sulbar, menggantikan Almarhum Obednego Depparinding. Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi mengemukakan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan PAW tersebut merupakan salah satu tanggungjawab dan pengabdian yang membutuhkan komitmen dengan sungguh -sungguh memperjuangkan aspirasi masyarakat. "Kehadiran pejabat baru kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah lembaga penyelenggara pemerintahan daerah dan partai politik, saudara diharapkan mampu menjadi instrumen yang bergerak dalam rangka menguatkan fungsi keduanya,"ujar St. Suraidah Asisten I Bidang Pemkesra Setda Sulbar, Herdin Ismail mengatakan, dalam rangka mempertahankan capaian kinerja yang sudah diwujudkan secara bersama di Sulbar, diperlukan adanya pemahaman yang sama bahwa DPRD dan seluruh komponen pendukungnya merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom, yang taat aturan perundangan-undangan, mengerti dan memahami arah dan tujuan pembangunan. Lebih lanjut kata Herdin, terdapat target-target kinerja yang membutuhkan penguatan dan backup kelanjutan terhadap kesuksesan pelaksanaan program pemerintah yang telah ditetapkan secara harmonisasi. "Pergantian Antar Waktu dari almarhum Pak Obed ke Pak Daniel Pundu ini adalah sebuah keniscayaan ataupun keharusan kelanjutan fungsi Anggota DPRD yang tidak bisa terhenti dengan hal-hal dan tugas mulia yang ada saat ini, "pungkas Herdin Sementara, Anggota DPRD Sulbar, Daniel Pundu menyebutkan, pelantikan tersebut untuk terus melanjutkan amanah dan kepercayaan pimpinan dalam rangka mensejahterakan masyarakat Sulbar utamanya Dapil yang ia wakili. "Target pertama tentunya kami akan bertemu dengan masyarakat yang kami wakili dan berbincang kira-kira apa yang mereka harapkan dari tugas yang kami emban saat ini dan sedapat mungkin menyalurkan aspirasi masyarakat yang kita wakili di Sulbar ini, "bebernya. Kegiatan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua DPRD…