Mamuju Tengah -- Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik menekankan pentingnya kebersamaan dalam melakukan gerakan penanganan Stunting di Sulbar. "Provinsi tak bisa sendiri, kabupaten tidak bisa sendiri, harus bersama sama," ujar Akmal Malik, saat melakukan kunjungan di Mamuju Tengah, Senin, 3 April 2023 Kunjungan yang dilakukan Akmal Malik di Mamuju tengah dalam rangka memasifkan gerakan penanganan Stunting di setiap kabupaten. Hal itu juga disampaikan Akmal Malik melalui sambutan di salah satu Masjid di Mamuju Tengah, mengajak setiap bupati beserta jajaran Pemkab Mateng, hingga ke tingkat desa bersama-sama melakukan gerakan penanganan Stunting. "Langkah-langkah yang kita lakukan adalah membangun kebersamaan antara pemerintah provinsi, kabupaten, sekarang kita melaksanakan langkah-langkah itu di lapangan," pungkasnya. Gerakan tersebut, kata Akmal, merupakan tindak lanjut dari arahan presiden, agar melakukan penurunan angka Stunting secara signifikan di Sulbar. Sebab itu, setelah menyasar kabupaten Mamuju. Akmal Malik bergerak ke Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah. Pj Gubernur Sulbar menyalurkan bantuan kepada sejumlah keluarga berisiko Stunting, utamanya anak berusia dibawah dua tahun dan Ibu hamil. (rls)

PASANGKAYU -- Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik melaunching gerakan penanganan stunting berbasis masjid di Masjid Al Madinah, Kabupaten Pasangkayu, Minggu , 2 April 2023 Gerakan ini adalah inisiatif Pj Gubernur Sulbar yang akan di kerjasamakan dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI), Baznas Provinsi dan juga akan melibatkan remaja masjid se-Sulbar. "Kita minta seluruh ta’mir masjid untuk menyiapkan kotak-kotak amal pada setiap shalat jumaat dan kegiatan keagamaan lainnya," kata Akmal Malik di Masjid Al Madinah Pasangkayu Selanjutnya, hasil dari kotak amal itu akan dibelanjakan keperluan untuk menyalurkan bantuan. Seperti, telur untuk didistribusikan kepada semua anak yang berpotensi stunting di sekitar masjid. "Bila setiap jumaat mampu mengumpulkan 400.000 infaq, maka jika sebutir telur Rp. 2.000, sebanyak 200 telur akan bisa didistribusikan kepasa anak berpotensi stunting di sekitar masjid," bebernya. Kepada pengurus masjid, sangat diharapkan partisipasi dan kontribusinya. Bila program ini berjalan lancar, maka dalam setahun, angka stunting di Sulbar akan turun signifikan. "Kita harap kolaborasi semua pihak sehingga stunting bisa turun," tandasnya.(rls)

Pasangkayu-- PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik kembali melakukan intervensi keluarga berisiko Stunting, tepatnya di Desa Bambaira, Ke amatan Bambaira, Kabupaten Pasangkayu, Minggu 2 April 2023. Bentuk intervensi dilakukan dengan menyalurkan bantuan Stunting, khususnya kepada anak dibawah usia dua tahun. Akmal Malik menjelaskan program keluarga asuh sebagai aksi nyata penanganan Stunting di Sulbar. Termasuk di Pasangkayu, meskipun di Pasangkyu menunjukkan penurunan angka Stunting namun penurunan tersebut masih terbilang rendah, yakni 3 persen. "Penurunan Stunting 3 persen. Masih rendah. padahal target dari presiden minimal 15 persen nanti 2024. Masih ada 13 persen yang harus di turunkan di Pasangkayu," kata Akmal Malik. Untuk itu Akmal Malik berharap gerakan bersama penanganan Stunting terus digalakkan bersama sama, mulai dari tingkat provinsi hingga desa agar dapat menekan angka Stunting hingga 15 persen pada Tahun 2024. "Kalau seandainya pak kades, pak camat turun dari rumah-kerumah mengintervensi, memberi mereka telur dua perhari, khususnya anak anka yang dibawa usia dua tahun, kita bisa selesaikan persoalan stunting. Dananya dari mana di sumbangan dari masyarakat," pungkasnya. (rls)

JAKARTA - Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik bertemu dengan Stenvens H Lesawengen selaku Operational Director & VP Business Development PT Tanto Intim Line di Jakarta, Jumat , 31 Maret 2023 Pertemuan tersebut untuk tindak lanjut upaya menarik sejumlah investasi masuk ke Sulbar. Akmal Malik mengemukakan, pada pertemuan tersebut PT Tanto Intim Line sudah menyatakan kesiapannya untuk membuka kantor cabang di wilayah Sulbar. "Pekan depan akan ada tim dari PT Tanto Intim Line yang melakukan survei lokasi. Hadirnya perusahaan ekspedisi sekelas PT Tanto Intim Line ini kami yakini bisa mendorong perekonomian Sulbar tumbuh lebih agresif," ujar Akmal Malik. Dia menyebutkan, hal paling nyata dari hadirnya PT Tanto Intim Line di Sulbar adalah biaya pengiriman barang keluar dari Sulbar akan terpangkas puluhan juta rupiah. "Kalau sebelumnya, komoditi pertanian seperti jagung mau dikirim ke Surabaya, terlebih dahulu harus dibawa ke Makassar. Biaya pengiriman dari Sulbar ke Makassar bisa sampai Rp20 juta per kontainer, belum lagi biaya pengiriman ke Surabaya," tutur Direktur Jenderal Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini. Akmal menyatakan, terdapat penghematan biaya pengiriman dan pengangkutan kedepannya kalau PT Tanto Intim Line jadi beroperasi di Sulbar. "Pengiriman barang dan komoditas bisa langsung dilakukan melalui pelabuhan di Sulbar ke Surabaya. Ini tentu sangat menguntungkan petani dan pedagang kita, dari segi biaya lebih hemat," terangnya. Akmal Malik menegaskan, pihaknya dari Pemerintah Provinsi Sulbar siap memberikan dukungan dan fasilitas perizinan yang cepat kepada PT Tanto Intim Line untuk membuka kantor cabang pelayanan di Tanah Mandar. Termasuk pula membuka kemudahan seluas-luasnya bagi calon investor yang akan masuk ke Sulbar. Stenvens H Lesawengen selaku Operational Director & VP Business Development PT Tanto Intim Line menyambut baik pertemuan dengan Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik dan menyatakan segara menindaklanjuti hasil pertemuan dengan mengirim tim melakukan survei lokasi di Sulbar. (rls)

Mamuju -- Pemprov Sulbar melakukan rapat bersama Pemkab Mamuju Tengah dan sejumlah anggota DPRD provinsi dan Kabupaten Mamuju Tengah, membahas persiapan Pekan Olahraga Provinsi V (Porprov) Tahun 2026 yang dipusatkan Mamuju Tengah. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris memimpin rapat tersebut di di Rumah Jabatan Sekprov Sulbar, Kamis 30 Maret 2023. Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan, kebutuhan anggaran Porprov 2026 mencapai Rp 130 Miliar. "Itu untuk kebutuhan pembangunan venue, stadion, Gedung Olahraga (GOR) , kolam renang dan Lapangan Tembak. Itu semua telah disepakati dalam pembahasan secara bersama-sama unsur terkait, " ucap Muhammad Idris. Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Tengah, Arsal Aras berharap koordinasi seluruh pihak terus berjalan dalam membahas persiapan Porprov V Mamuju Mateng. Pihaknya pun berkomitmen tetap hadir pada setiap agenda pembahasan. Termasuk agenda dalam rangka menghadap ke perintah pusat dalam rangka menyukseskan Porprov V Mateng. "Kita mulai menentukan tempatnya dan juga proses pendanaannya berapa, termasuk pembagian penganggaran pembangunan fasilitas baik dari pemerintah provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kami hadir untuk mematangkan hal itu," beber Arsal Aras Rapat tersebut turut dihadiri Anggota DPRD Sulbar, Siti Amelia Aras, Sukardi M Noer, Ketua DPRD Kabupaten Mateng, Arsal Aras, Sekretaris Kabupaten Mateng, Askary, Staf Ahli Pemprov sulbar, para Kepala OPD Pemprov Sulbar dan tamu undangan lain.(farid)

Mamuju -- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulbar Tahun 2022 diserahkan ke DPRD Sulbar, Kamis, 30 Maret 2023. Melalui Rapat Paripurna, Dokumen LKPJ Gubernur Sulbar diserahkan oleh Sekprov Sulbar Muhammad Idris kepada Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, di Kantor Sementara DPRD Sulbar, Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Rangas, Mamuju. Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi mengatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, menyebutkan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. "Berdasarkan ketentuan tersebut, kami berharap kepada rekan-rekan anggota DPRD bahwa dalam pembahasan LKPJ nantinya dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan, dan pelaksanaan peraturan daerah ataupun kepala daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah,"kata Suraidah Sementara, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, LKPJ yang disampaikan memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Provinsi Sulbar dan diserahkan kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah. "LKPJ yang kami sampaikan ini telah menggambarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan dan dilaksanakan oleh Pemprov Sulbar, baik itu urusan wajib yang berkaitan pelayanan dasar, maupun urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta unsur pilhan, dan unsur pendukung, unsur penujang, unsur pengawasan dan unsur pemerintahan umum,"ucap Idris Ia juga mengatakan, penyerahan LKPJ Gubernur Tahun 2022 tersebut berdasarkan Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengamanatkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Suaib)

SIDOARJO --Sulbar belum optimal dalam menangani persoalan sampah. Diperlukan model pengolahan sampah berbasis komunitas dengan teknologi sederhana, murah dan efektif. Hal itu disampaikan PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik usai melakukan kunjungan ke Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis 30 Maret. "Sampahnya dipilah melalui mesin kompayer dan yang mengerjakannya adalah masyarakat sendiri," kata Akmal Malik. Menurutnya, model pengolahan sampah yang diterapkan di Sidoarjo memberikan dampak cukup signifikan terhadap kebersihan kota maupun peningkatan ekonomi masyarakat. Lagipula teknologi yang digunakan tidak sulit didapatkan sebab merupakan produk dalam negeri. "Sehingga ke depan kita akan mencoba gunakan, kita akan carikan anggaran dulu, dan kita coba di beberapa titik di Sulbar," pungkasnya. Akmal menegaskan, persoalan sampah di Sulbar perlu mendapat perhatian serius. Dia mengaku beberapa kali mendapat keluhan soal pengolahan sampah di Sulbar. (rls)

JAKARTA - PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik bertemu dengan President Director/CEO PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Purwono Widodo di Jakarta, Rabu , 29 Maret malam. Pada pertemuan tersebut, Akmal Malik menuturkan tentang kebutuhan hadirnya sebuah pelabuhan yang representatif di Provinsi Sulawesi Barat. "Pelabuhan yang representatif ini dibutuhkan sebagai pintu masuk dan keluarnya barang yang akan dikirim ke Ibu Kota Baru Nusantara (IKN)," tutur Akmal Malik. Kepada jajaran direksi PT Krakatau Steel, Akmal menyebutkan kalau posisi Sulbar sangat strategis untuk mendukung suksesnya pembangunan IKN. "Sulbar dan IKN ini seperti berhadapan," ungkapnya. Akan tetapi, Pemprov Sulbar menurut dia memiliki keterbatasan pembiayaan untuk pembangunan pelabuhan laut. Sehingga pihaknya menurut Akmal Malik sudah mengundang PT Tanto Inti Line dan PT Hasnur untuk berinvestasi pada pembangunan pelabuhan. "Tapi kami juga berharap agar PT Krakatau Steel bisa turut berinvestasi di Sulbar. Utamanya dalam pembangunan pelabuhan yang representatif ini," tutur Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini. Akmal menilai, PT Krakatau Steel memilki potensi kuat untuk berinvestasi. Dia juga menuturkan, pihaknya akan menyiapkan atau mencarikan lahan untuk kebutuhan PT Krakatau Steel agar bisa berinvestasi di Sulbar. Sementara itu, President Director/CEO PT Krakatau Steel, Purwono Widodo mengungkapkan minat dari pihaknya untuk berinvestasi di Sulbar. Apalagi, melihat penjelasan Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik yang menunjukkan posisi Sulbar yang strategis dalam menunjang pembangunan IKN. "Sulbar juga kami lihat bisa menjadi sentra bisnis dari Krakatau Steel dalam mendukung kebutuhan pembangunan IKN," urai Purwono Widodo. Pihaknya juga menyatakan rasa terima kasih kepada kepada Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik atas undangan untuk berinvestasi di Sulbar. "Kami dari PT Krakatau Steel untuk menurunkan tim untuk melakukan survei di lokasi pelabuhan Palipi dan Belang Belang di Sulbar," tutur Purwono Widodo yang dalam pertemuan dengan Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik turut didampingi jajaran direksi PT Krakatau Steel lainnya. (rls)

Mamuju -- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Sulbar melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), bekerjasama dengan Relawan TIK dan Radio Antar Penduduk Indonesia ( RAPI) Sulbar, menggelar Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM) Tahap I, di Hotel Berkah, Mamuju, Rabu 29 Maret 2023. Kegiatan itu menghadirkan Senter KIM dari tiga desa yaitu, Botteng Utara, Rantedoda dan Lebani. Selain itu, juga hadir kelompok masyarakat sebagai sasaran diantaranya perwakilan dari Kelompok Tani, PKK, PMI, Pramuka, Gapoktan, Kelompok Tani Wanita dan Dasawisma. Pelaksanaan Senter KIM tersebut mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Sulbar St. Suraidah Suhardi, yang mana menurutnya Dinas Kominfopers Sulbar mampu melibatkan elemen masyarakat dalam kegiatan itu. Suraidah berharap kegiatan tersebut mampu memberikan literasi digital yang efektif dan juga dapat tersampaikan di masyarakat, baik yang ada di desa maupun yang ada di ormas lainnya. "Seperti kita ketahui dunia digitalisasi hari ini menjadi keharusan, dan kita harus memberikan literasi yang baik dalam mempersipakan sumber daya manusia di era digitalisasi hari ini,"tandasnya Ia menambahkan, pentingnya literasi digitalisasi ke masyarakat sebagai manfaat memerangi hoax. Narasumber lainnya, Ketua RAPI Sulbar M. Fadlan menuturkan, hadirnya teknologi saat ini diharapkan dapat menjadi garda terdepan, sebagai sumber rujukan atas informasi, di berbagai jenjang wilayah yang ada di Sulbar, mulai dari upaya menjembatani informasi komunikasi layanan dasar hingga yang berkebutuhan khusus, seperti di masa bencana. (Suaib)

Mamuju -- Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Sulbar menggelar Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM) Tahap I, Rabu, 29 Maret 2023. Berlangsung di Hotel Berkah Mamuju, kegiatan itu menghadirkan Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar, Baharuddin sebagai salah satu Pemateri. Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Mustari Mula mengemukakan, Program informasi restoratif justice merupakan salah satu informasi yang baru bagi masyarakat, yakni tentang bagaimana menyelesaikan sengketa tidak melalui peradilan, tetapi dilakukan secara damai kedua bela pihak. "Tentunya dalam hal ini perkara-perkara yang telah ditetapkan aturannya tersendiri,"ujar Mustari Mula Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Sulbar Baharuddin, pada kesempatan itu menyampaikan materi berkaitan dengan tugas Kejati Sulbar yakni mengenai Sosialisasi Restoratif Justice Kejaksaan bagi masyarakat luas. Baharuddin menjelaskan, Restoratif justice merupakan sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu, bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama akibat dari pelanggaran yang dilakukan demi kepentingan masa depan. "Outputnya adalah, ketika ada perkara sedapat mungkin dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat,"sebut Baharuddin "Kita berharap perkara pidana dengan memenjarakan orang itu adalah langkah terakhir ketika proses musyawarah mufakat tidak lagi tercapai,"sambungnya Kegiatan tersebut turut dihadiri Kabid IKP, Dian Afrianty, Komintas Informasi Masyarakat (KIM) tiga desa, yaitu Desa Lebani, Botteng Utara dan Rantedoda, serta Kelompok Dasawisma, Kelompok PKK, Karang Taruna, Kelompok Tani. (farid)