Mamuju - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulbar menindaklanjuti imbauan Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) soal potensi angin kencang di wilayah Sulbar. Hal itu disampaikan Kepala BPBD Sulbar, Amir Maricar, saat dikonfirmasi wartawan, Selasa, 31 Oktober 2023. Dia mengungkapkan, Sulbar saat ini masih dalam status siaga darurat hidrometeorologi. "Kita sekarang di posko itu untuk penanganan dampak El Nino, sekaligus kita sudah sampaikan ke kabupaten semua, utamanya daerah-daerah pesisir supaya diimbau nelayannya yang mau melaut, harus lihat dulu kondisi cuaca, agar tidak ada terjadi kecelakaan yang diakibatkan cuaca ekstrim," kata Amir Maricar. Dia juga mengungkapkan, pihaknya sudah memerintahkan BPBD di setiap kabupaten se -Sulbar untuk melakukan pemetaan wilayah rawan bencana akibat angin kencang. Hal itu merupakan langkah antisipatif yang dilakukan BPBD Sulbar. "Kita sudah sampaikan ke masing-masing kalaksa kabupaten untuk mengimbau dan sekaligus mengantisipasi dimana kira-kira daerah-daerah yang kemungkinan besar terjadi bencana kalau ada angin kencang. Itu yang kita sudah lakukan," ungkapnya. Lanjut Amir Maricar menjelaskan, belum ada imbauan ke masyarakat untuk meminimalisir aktivitas di luar ruangan. Hal itu belum dilakukan, kata Amir, lantaran pihaknya masih menelaah kondisi cuaca yang terjadi akhir-akhir ini. "Jangan sampai kita mengimbau masyarakat mengurangi atau meminimalisir aktivitas di luar ruangan, ternyata tidak ada bencana. Ini yang kita lagi telaah saat ini. Sampai saat ini belum ada (bencana angin kencang) yang baru-baru terjadi kan sekira satu bulan lalu kalau tidak salah di Mamasa," ujar Amir Maricar. Dia pun mendorong seluruh BPBD kabupaten se Sulbar untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana akibat cuaca ekstrim. "Jadi, sekarang ini semua kabupaten masih status siaga darurat El Nino. Apapun dampaknya yang biasanya angin kencang, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, itu semua," tutupnya. (Rls)

Mamuju --Salah satu upaya PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh dalam membangkitkan semangat kerja ASN lingkup Pemprov Sulbar adalah kelancaran pembayaran gaji dan TPP. Hal itu diimplementasikan sebulan setelah Sestama BNPP itu dilantik sebagai PJ Gubernur Sulbar 12 Mei 2023. Ia pun meminta Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar agar memastikan kelancaran gaji dan TPP bagi ASN. "Bayar gaji setiap tanggal 1 dan tanggal 5 TPP," ucap Zudan. Penerapan itu sebagai upaya meningkatkan kinerja ASN. Dia berharap dengan membahagiakan para ASN maka seluruh ASN bekerja lebih semangat dalam membahagiakan masyarakat. Tentunya dengan komitmen Prof.Zudan tak menginginkan ASN Pemprov bermalas-malaasan, termasuk dalam mengikuti Apel. Olehnya pada pelaksanaan Apel Virtual Senin , 30 Oktober 2023, Prof Zudan kembali menekankan soal kehadiran ASN. "Saya minta BKD dan Inspektorat cek kehadiran dalam Apel Virtual," tegas Zudan. Selain itu, PJ Gubernur Sulbar berpesan kepada ASN agar dalam bekerja senantiasa mengecek hasil pekerjaan memastikan program yang dijalankan sesuai dengan target perencanaan. Dia pun meminta ASN, khususnya bagi eselon III, dalam rangka pekan inovasi, maka setiap pegawai eselon III Pemprov Sulbar menghadirkan sebuah gagasan yang inovatif. Gagasan tersebut sebagai tolak ukur kehadiran ASN sebagai abdi negara dan mengutamakan pelayanan kepada publik. Kepada Satgas Bencana BPBD, segera membuat pelatihan mitigasi lingkup Pemprov Sulbar demi mengantisipasi fenomena kebencanaan kedepan. (Rls)

POLMAN–Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Subdit Ekonomi Dit Intelkam Polda Sulbar, AKBP. Andi Ikhsan Tahir, dan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar (Polman) melakukan pengawasan pemotongan ternak ruminansia betina produktif di Rumah Potong Hewan (RPH) Wonomulyo, Kabupaten Polman, pekan lalu. Pengawasan yang dilakukan dini hari tersebut untuk melihat kegiatan pemotongan di RPH Wonomulyo terkait dengan pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif. Dasar hukum kegiatan Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2009 jo UU Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, khususnya pasal 18 ayat 4 disebutkan setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar produktif. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DTPHP Sulbar, Nur Kadar mengatakan, tujuan pengawasan pemotongan ternak ruminansia betina produktif itu diantaranya untuk meningkatkan populasi sapi, sehingga tercipta swasembada pangan. Dampak apabila masyarakat tidak terkendalikan melakukan pemotongan ternak betina akan mengurangi jumlah populasi yang berakibat ternak menjadi langka atau punah. "Apabila ternak betina yang masih produktif dipertahankan untuk dipelihara, maka akan menghasilkan keturunan sehingga meningkat jumlah populasinya,"kata Nur Kadar. Dalam pengawasan tersebut, lanjutnya, dilakukan juga koordinasi dengan Polsek Wonomulyo. Dari hasil koordinasi terkait kegiatan pengendalian pemotongan betina produktif, diupayakan agar Pemerintah Kabupaten Polman dapat menekan jumlah pemotongan hewan ruminansia betina produktif di kabupaten itu yang tingkat pemotongannya masih tergolong tinggi. Selain itu, pemerintah kabupaten harus tegas melarang pemotongan sapi betina produktif serta melakukan tindakan dengan sanksi sesuai dengan UU 41/2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan pada pasal 18 ayat 4 yang disebutkan setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar produktif. Namun masih ditemukan sapi betina dipotong untuk keperluan konsumsi, karena di lapangan masih terjadi pelanggaran/pengabaian peraturan pemotongan sapi/ternak betina umur produktif yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dia menambahkan, dinas…

MAMUJU--Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Barat (Sulbar) bekerjasama Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulbar melakukan kegiatan Pendampingan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu Stunting Kementerian/Lembaga pada 25 - 26 Oktober 2023 di Kabupaten Mamuju. Selama dua hari berbagai kegiatan dilakukan. Hari pertama Rabu 25 Oktober 2023 kunjungan ke 3 (tiga) lokasi dimulai Pukul 08.00 Wita yaitu pertama di SMAN 1 Mamuju dan SMPN 1 Mamuju. Kunjungan rombongan pusat yang berjumlah 18 orang beserta rombongan lokal yang terdiri dari OPD terkait stunting di sekolah tersebut, untuk melihat pelaksanaan pemberian tablet tambah darah dan sekolah pendudukan di sekolah. Dalam kunjungan, selain dilakukan tanya jawab oleh Tim Monev Pusat kepada siswa, juga dilaksanakan sarapan bersama siswa SMPN 1 Mamuju. Lokasi kedua, Tim Monev Terpadu Kementerian beserta Tim Monev TPPS Provinsi bergerak ke Posyadu Desa Bonda, Kecamatan Papalang. Tujuannya meninjau pelaksanaan Posyandu di Desa Bonda. Di lokasi tersebut, Tim Monev melihat pelaksanaan pelayanan 5 (lima) meja dan pemberian makanan tambahan kepada balita dan ibu hamil. Setelah melakukan peninjauan Posyandu, TIM Monev melakukan dialog dengan Kepala Desa, TPG, Kader Posyandu, Puskesmas dan pemerintah kabupaten di Mesjid Desa Bonda untuk mendengarkan secara langsung permasalahan/kendala dalam pelaksanaan penurunan stunting yang dihadapi oleh Kepala Desa Bonda. Lokasi ketiga, di lokus sanitasi di Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku. Di lokasi itu dilakukan diskusi antara Tim Monev Stunting Kementerian dengan aparat kelurahan selaku penerima manfaat, dipandu oleh Dinas PU Sulbar didampingi Dinas PU Mamuju. Pada kegiatan pendampingan tersebut, dihadiri Staf Ahli SDGS Agus Suprapto bersama Direktur Bangda Kemendagri RI, Erliani Budi dan Kepala BKKBN, Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten, Bappeda seluruh kabupaten, Dinas PU provinsi dan kabupaten, Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Satgas Stunting, Polisi, Kodim dan stakeholder terkait lainnya. Hari kedua Kamis 26 Oktober 2023, dilaksanakan FGD Monev Percepatan Penurunan Stunting Sulbar di Graha Sandeq. FGD dihadiri pemerintah pusat…

POLMAN--Sub Sektor tanaman pangan selain berfokus pada aspek onfarm (budidaya) dalam hal mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditi tanaman pangan, juga berfokus pada aspek offarm. Arah pengembangannya berupa produk tanaman pangan yang dihasilkan dapat memberi nilai tambah bagi pelaku budidaya tersebut. Terkait upaya peningkatan nilai tambah, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus mendorong pengembangan variasi produk olahan berbasis sumberdaya komoditi tanaman pangan melalui fasilitasi Unit Pengolah Hasil (UPH) agar produk yang dihasilkan dapat berdaya saing. Sehubungan hal tersebut, DTPHP Provinsi Sulbar tahun 2023 mengalokasikan bantuan UPH kepada Kelompok Wanita Tani (KWT) Taramanu Lestari Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kab. Polewali Mandar (Polman) dari dana Tugas Pembantuan TA 2023 berupa Bangunan UPH dan 1 paket Sarana Pengolahan (alat pengolahan dan alat kemas). Kepala DTPHP Sulbar Muhtar beserta Kabid Tanaman Pangan, Masnawi Malik, Koordinator PPHTP beserta Staf menyerahkan sekaligus meresmikan Bangunan UPH dan Sarana Pengolahan kepada KWT Taramanu Lestari, baru-baru ini. “Diharapkan kepada ibu-ibu baik yang tergabung dalam KWT maupun ibu-ibu sekitarnya dapat memanfaatkan bantuan tersebut untuk lebih meningkatkan daya produknya, meningkatkan nilai jual dan akan meningkatkan pendapatan keluarga yang berujung peningkatan kesejahteraan keluarga tani,’kata Muhtar. (rls) #pemprovsulbar #sulbarjaya #sulbarmaju #sulbarmalaqbi #sulbar @kominfosulbar @ikp #mamuju #majene #polewali #mamasa #pasangkayu #mateng YouTube : Pemprov Sulbar Instagram: @pemprov_sulbar Facebook /Fanpage : Pemprov Sulawesi Barat/ Pemprov Sulbar Website : https://berita.sulbarprov.go.id/ Tik tok : @pemprov.sulawesibarat

MAMUJU, - Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar berkomitmen mendorong seluruh sekolah di Sulbar menerapkan kurikulum merdeka belajar. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar Mithhar mengatakan dari total 3.444 sekolah di seluruh jenjang pendidikan mulai bertransformasi mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar. "Semua sekolah di Sulbar kita dorong untuk menerapkan kurikulum merdeka belajar, untuk tingka Sekolah menengah SMA SMK Sederajat sudah menerapkan kurikulum merdeka belajar," kata Mithhar. Ia menjelaskan, total SMA di Sulbar sebanyak 91 dan SMK 131 seluruhnya telah menerapkan kurikulum merdeka belajar. "Kemudian SD dan SMP sudah dominan menggunakan meskipun belum sepenuhnya 100 persen, kita memang selalu mendorong dengan kurikulum merdeka sangat cocok diterapkan pada satuan pendidikan terutama mengatasi masalah dan kendala yang dihadapi selama ini," ucap Mithhar, Senin,30 Oktober 2023 Lembaga pendidikan belum seluruhnya merealisasikan Kurikulum Merdeka akibat ada beberapa kendala dan hambatan, di antaranya faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih membutuhkan pelatihan. Sehingga menunjang hal tersebut, Diknas Provinsi telah menganggarkan anggaran yang sangat besar baik dari APBD menunjang pengimplementasian kurikulum merdeka belajar, seperti bimtek, workshop, dan seminar, termasuk saat ini sekolah juga sudah menerapkan in house training. Secara keseluruhan Sulbar sudah sangat siap untuk menerapkan hal itu apalagi Sulbar telah meraih anugerah penghargaan Pembelajaran dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek). Pemerintah provinsi berkomitmen untuk menyukseskan Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan, dalam rangka membangun pendidikan yang berkualitas di Sulbar. (Rls) #merdekabelajar #pemprovsulbar #sulbarjaya #sulbarmaju #sulbarmalaqbi #sulbar @kominfosulbar @ikp #mamuju #majene #polewali #mamasa #pasangkayu #mateng YouTube : Pemprov Sulbar Instagram: @pemprov_sulbar Facebook /Fanpage : Pemprov Sulawesi Barat/ Pemprov Sulbar Website : https://berita.sulbarprov.go.id/ Tik tok : @pemprov.sulawesibarat

Mamuju, - Sebanyak 32 orang atau 10 KK warga Transmigran Penduduk Asal (TPA) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk penempatan UPT Salulisu, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, tiba di Mamuju. Kedatangan warga transmigrasi disambut Kepala Dinas Transmigrasi Provinsi Sulbar, H. Ibrahim dan jajarannya di Bandara Baru Tampa Padang, Mamuju, Senin ,30 Oktober 2023 "Kemarin, disana sudah dilakukan persiapan peningkatan kapasitas SDM selama enam hari. Dilakukan pelatihan di balai besar pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Jogja," kata Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Wibowo. Sementara itu, Kepala Dinas Transmigrasi Sulbar, Ibrahim menuturkan saat ini pihaknya menerima 10 KK TPA dan delapan KK Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) yang ditempatkan di UPT Salulisu, Mateng. Dia menjelaskan, daya tampung UPT Salulisu mampu menampung transmigran hingga 350 KK. Sehingga dia berharap ditahun berikutnya transmigran dari luar Sulbar bisa lebih banyak lagi. "Saya berharap transmigrasi penempatannya bisa sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun lalu satu kali penempatan paling sedikit 200 jiwa. Kalau ini kecil sekali. Kalau bisa penempatannya paling tidak seratus sampai dua ratus. Kan ini Salulisu ini kuotanya ini daya tampungnya itu sekitar 350 KK. Jadi masih sangat memungkinkan untuk bertambah," kata H. Ibrahim. Ibrahim juga menyampaikan, pihaknya akan selalu berupaya untuk memenuhi hak-hak wargan transmigran. Mulai dari lahan usaha, Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK), sarana air bersih, fasilitas umum lainnya hingga infrastruktur lainnya. "Itu menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah untuk membenahi itu sesuai kemampuan anggaran yang ada baik itu APBD maupun APBN," ungkapnya. Dia menambahkan, pada pertengahan bulan November mendatang, pihaknya akan kembali menerima sebanyak 10 KK dari TPA Jawa Barat. Nantinya mereka akan ditempatkan di UPT Tanjung Cina, Kabupaten Pasangkayu. (Rls) #transmigrasi #pemprovsulbar #sulbarjaya #sulbarmaju #sulbarmalaqbi #sulbar @kominfosulbar @ikp #mamuju #majene #polewali #mamasa #pasangkayu #mateng YouTube : Pemprov Sulbar Instagram: @pemprov_sulbar Facebook /Fanpage : Pemprov Sulawesi Barat/ Pemprov Sulbar Website : https://berita.sulbarprov.go.id/ Tik tok…

Mamuju - APBD Perubahan Sulbar 2023 akhirnya ketuk palu. Pengesahan itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi oleh Kemendagri atas draf RAPBD tahun 2023. Hal itu disampaikan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Sulbar, Herdin Ismail, saat diwawancarai wartawan usai rapat paripurna di DPRD Sulbar, Senin, 30 Oktober 2023. Herdin mengungkapkan, RAPBD itu sudah melalui pembahasan antara Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sulbar dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulbar terhadap poin-poin yang harus dikoreksi dan diperbaharui. "Alhamdulillah hari ini sudah terjadi kesepakatan, meskipun ada mungkin poin yang tadi dipertanyakan terkait ketersediaan anggaran untuk Pemilu 40 persen di tahun 2023 dan sisanya di tahun 2024," kata Herdin. Khusus untuk Sulbar, kata Dia, karena keadaan keuangan yang sangat terbatas, sehingga soal ketersediaan dana Pemilu, tidak ada di APBD Perubahan tahun 2023, tapi disatukan di APBD tahun 2024. "Saya kira, ini proses yang harus dilalui. Ketika proses yang harus dilalui tahapannya, berarti kita sudah mengikuti regulasi," ujarnya. Lanjut Herdin menjelaskan, hal yang paling penting setelah disahkannya RAPBD Perubahan 2023 adalah limit waktu yang tersisa tinggal beberapa bulan. "Ini yang harus diingatkan kepada seluruh perangkat daerah untuk lebih memaksimalkan, sehingga daya serap itu bisa memanfaatkan dana yang sudah di plot untuk APBD Perubahan 2023, nggak boleh terlena," tegas Herdin. Hal itu disampaikan Herdin, melihat pencapaian serapan anggaran pada APBD 2023 sebelum APBD Perubahan yang tidak mencapai 70 persen realisasinya. "Nah, itu yang menjadi tanggung jawab semua kepala OPD untuk lebih serius, lebih sungguh-sungguh untuk daya serapnya bisa lebih cepat dan anggaran ini bisa lebih termanfaatkan oleh masyarakat," tuturnya. (Rls) #dprdsulbar #pemprovsulbar #sulbarjaya #sulbarmaju #sulbarmalaqbi #sulbar @kominfosulbar @ikp #mamuju #majene #polewali #mamasa #pasangkayu #mateng YouTube : Pemprov Sulbar Instagram: @pemprov_sulbar Facebook /Fanpage : Pemprov Sulawesi Barat/ Pemprov Sulbar Website : https://berita.sulbarprov.go.id/ Tik tok : @pemprov.sulawesibarat

MAMUJU–Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) kembali melakukan penyaluran bantuan bahan pangan kepada balita stunting dan beresiko stunting di Desa Toabo, Desa Papalang dan Desa Bonda Kecamatan Papalang dan di Desa Beru-beru serta Desa Sondoang Kecamatan Kalukku pada Jumat – Sabtu, 27-28 Oktober 2023. Sebanyak 120 paket beras dan telur dibagikan secara bertahap pada kegiatan ini. Penyaluran bantuan ini merupakan kedua kalinya setelah kegiatan yang pertama pada Bulan Agustus lalu. Dalam penyaluran kedua ini, Dinas TPHP membagikan paket berupa beras kemasan 5 Kg dan Telur Ayam 1 rak. Adapun jumlah penerima bantuan tersebut diataranya Desa Toabo 10 paket, Desa Papalang 9 paket dan Desa Bonda 6 paket. Sedangkan Di Kecamatan Kalukku 10 Paket di desa Beru-Beru dan 10 Paket di Desa Sondoang. Untuk pembagiannya sendiri, dilaksanakan di setiap desa dengan melibatkan Bidan dan para kader desa. Sebagai informasi, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada Balita yang disebakan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu lama dan kurangnya stimulasi yang diukur dari tinggi badan anak dibandingkan dengan umurnya. Atau stunting merupakan kondisi dimana anak mengalami gangguan pertumbuhan, sehingga menyebabkan tubuhnya lebih pendek yang tidak sesuai dengan usianya. Sekretaris Dinas TPHP drh. Agus Rauf mengatakan, penyaluran bantuan itu dengan cara menemui orang tua dan balita yang berisiko stunting tersebut, dan selain memberikan bantuan juga memberikan pengetahuan kepada keluarga mereka serta memantau perkembangan balita stunting apakah sudah menunjukkan kondisi yang lebih baik atau belum. ”Stunting sangat terkait dengan tumbuh kembang anak, kami hadir di sini untuk melihat langsung kondisi balita dan tim pendampingan keluarga guna mendapatkan data yang akurat dan membantu mengatasi persoalan stunting,” ungkapnya. Sementara, salah satu Bidan Pustu Toabo, Made sangat berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulbar khususnya Dinas DTPHP karena sudah membantu masyarakat setempat. "Terima kasih kepada DTPHP Sulbar yang telah membantu warga kami. Program yang…

Jakarta - Presiden Joko Widodo mengumpulkan ratusan Penjabat Kepala Daerah di Istana Negara Jakarta, Senin 30 Oktober 2023. Dalam kegiatan itu Presiden Jokowi memberi sejumlah arahan kepada para kepala daerah. Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh juga hadir dalam rapat kerja rutin yang diadakan tiap tiga bulan sekali itu. Menurutnya, dalam kesempatan itu Presiden Jokowi mengevaluasi penjabat kepala daerah serta memberikan enam arahan kepada mereka. "Arahan pertama Presiden untuk kendalikan inflasi, pantau harga di pasar dan lakukan intervensi. Kedua tangani dampak El Nino yang akan berpengaruh terhadap bahan pangan pokok, kebakaran dan kekurangan air bersih," kata Prof Zudan. Prof Zudan menambahkan, arahan ketiga Presiden Jokowi yakni menciptakan iklim investasi yang bagus. Dia menjelaskan, penjabat harus menciptakan iklim investasi yang bagus bagi investor dengan mempercepat proses perizinan. "Misalnya mencontoh di UEA cuma 30 menit izin itu selesai. Kemudian menyederhanakan prosedur perizinan, tidak boleh ada pungli, kemudian para investor difasilitasi dan tata kelolanya diperbaiki," jelas Prof Zudan. Lanjut Sestama BNPP itu, arahan keempat Presiden Jokowi agar dilakukan alokasi anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial. Kemudian bantuan sosial itu harus menggunakan produk dalam negeri yang dibeli dari para pelaku UMKM. "Arahan kelima, penjabat wajib melaksanakan program utama pemerintah, yaitu penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, hilirisasi industri, penanganan inflasi dan penyelesaian program strategis nasional," ujar Prof Zudan. Kemudian arahan terakhir Presiden Jokowi mengenai penyelenggaraan Pemilu, dimana penjabat diminta untuk membantu KPU dan Bawaslu dalam hal anggaran. Penjabat juga diminta untuk tidak memihak kepada pesarta Pemilu dan ASN harus netral. "Semua penjabat kepala daerah harus netral dan menjaga kerukunan baik antar semua suku, kerukunan umat beragama, kerukunan antar kelompok dan semua stakeholder harus dijaga untuk menciptakan Pemilu yang damai. Presiden juga akan mengevaluasi setiap hari terhadap penjabat yang tidak benar, penjabat itu bisa dicopot," tutup Prof Zudan. (Rls)