Pemprov Sulbar dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Mahyudin beserta Anggota DPD RI, melakukan pertemuan di Gedung PKK Sulbar, Jumat 11 Februari 2022. Kegiatan ini dihadiri Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, Para Asisten, Staf Ahli Gubernur dan Pimpinan OPD, serta undangan lainnya. Pertemuan tersebut merupakan salah satu agenda pada kunjungan kerja Wakil Ketua DPD RI bersama rombongan di Sulbar, dalam rangka membahas mengenai pelaksanaan pembangunan di wilayah Sulbar. Dari hasil pembahasan, terdapat tujuh hal yang diusulkan dalam pembangunan di Sulbar, diantaranya pembebasan lahan bandara 16,5 hektar, pembebasan lahan di jalan Arteri, penguatan lahirnya Balai SDA, pembangunan Balai Transportasi Darat, pembangunan Balai Panti Rehabilitasi Sosial, perubahan status jalan provinsi menjadi jalan nasional dan pembangunan UPTD balai yang bersertifikasi pangan. Ketujuh usulan tersebut nantinya menjadi program prioritas Pemprov Sulbar, sehingga diharapkan pemerintah pusat memberi dukungan bantuan mengingat Sulbar akan menjadi bagian dari penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan. Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin mengatakan, bahwa hal itu akan menjadi perhatian khusus mengingat Sulbar yang telah dilanda bencana selama beberapa tahun belakangan. "Bagaimana proses pembangunan di Sulbar butuh bantuan khusus dari pemerintah pusat, mengingat juga Sulbar ini merupakan daerah terdekat dari IKN baru nantinya,"ucapnya (tawin) 

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar, membuka acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Se-Sulbar di d'Maleo Hotel Mamuju, Jumat 11 Februari 2022. Kegiatan ini mengusung tema,"Akselerasi Perbaikan Struktural Dengan Mendorong Adopsi Digital Untuk Stabilitas Inflasi dan Pemulihan Ekonomi Menuju Indonesia Maju". Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeny Anwar mengatakan, tantangan pemulihan perekonomian di Sulbar sangat besar. Pertumbuhan ekonomi yang selalu tumbuh positif dan diatas rata-rata nasional sejak Tahun 2017-2019, tidak terulang di Tahun 2020-2021. "Adanya pandemi Covid-19, ditambah dengan musibah gempa bumi memberikan pengaruh negatif dalam perekonomian Sulbar,"ucap Enny Disampaikan, sepanjang Tahun 2021 perekonomian Sulbar mengalami fluktuasi, tetapi masih tumbuh positif di 3 (tiga) Triwulan terakhir. Pada Triwulan IV Tahun 2021 perekonomian Sulbar mengalami pertumbuhan sebesar 3,32 persen. "Hal ini menjadi sinyal yang baik dan harus terus ditingkatkan dalam pemulihan perekonomian di Sulbar,"kata Enny Masih kata Enny, pada Tahun 2021 efek bencana gempa bumi ditambah dengan adanya peringatan HBKN dan pergantian Tahun 2022, mengakibatkan inflasi di Sulbar mengalami kenaikan. Sejumlah komoditas bahan makanan di wilayah Sulbar mengalami lonjakan harga yang cukup singnifikan, yaitu sebesar 4,39 (y on y) pada Desember 2021. Tingkat inflasi pada Tahun 2021 lalu, sambungnya, telah melawati batas sasaran inflasi yaitu pada kisaran 3 + 1 persen. Untuk itu, Ia menekankan, agar TPID Sulbar baik tingkat kabupaten maupun provinsi harus bekerja lebih keras lagi untuk tetap menjaga inflasi. "Upaya ini memerlukan koordinasi kebijakan yang solid, serta koordinasi yang kuat antara kebijakan moneter, fiskal dan sektoral, termasuk kebijakan pemerintah daerah untuk menghasilkan panduan kebijakan yang saling mendukung,"pungkasnya Olehnya itu, melalui HLM tersebut diharapkan kepada TPID Sulbar dan stakeholder yang terkait dengan pengendalian inflasi daerah, untuk bekerja sama mensinergikan kegiatan yang betujuan untuk pengendalian inflasi yang rendah dan stabil. "Saya yakin melalui sinergi yang baik antara TPID, aparat penegak hukum, satgas pangan dan berbagai…

Malam Ramah Tamah Pemprov Sulbar bersama Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin dan Anggota DPD RI, berlangsung di Rujab Wakil Gubernur Sulbar, Kamis 10 Februari 2022. Kegiatan ini dihadiri Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, Gubernur Sulbar Periode 2006-2016, Anwar Adnan Saleh, Kajati Sulbar, Didik Istiyanta dan sejumlah Pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sulbar. Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar mengucapkan terima kasih atas kedatangan Wakil Ketua DPD RI di Sulbar bersama rombongan. Hal itu merupakan suatu kolaborasi yang sangat baik yang ingin melihat Sulbar maju, terutama Anggota DPD RI Dapil Sulbar yang sangat antusias melihat perkembangan Sulbar yang lebih maju kedepannya. "Mewakili Pemprov Sulbar saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan dan perhatian yang telah diberikan oleh Wakil Ketua DPD RI kepada Sulbar, apalagi bersama Anggota DPD RI Dapil Sulbar yang sangat bersemangat memberikan sesuatu kepada Sulbar demi kemajuan pembangunan kedepannya,"ucap Enny Enny berharap, kedatangan Wakil Ketua DPD RI bersama rombongan di Sulbar dapat mempercepat output dari hasil kunjungan kerjanya tersebut. "Harapan saya kedatangan Wakil Ketua DPD RI ini kiranya dapat mempercepat progres dari kedatangannya selama di sini,"tuturnya Sementara itu, Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin menilai secara umum Sulbar sudah sangat bagus dan memiliki banyak kemajuan. "Seperti infrastruktur dalam tahap pembenahan, salah satunya Airport di sisi daratnya sedikit lagi baru rampung yang membutuhkan pembebasan lahan,"katanya Melalui kesempatan itu, Ia juga berpesan agar segera membangun kembali gedung perkantoran yang roboh akibat gempa bumi beberapa waktu lalu, sebab pemerintah pusat secepatnya bersedia membantu proses pembangunan seperti Kantor Gubernur Sulbar yang rata dengan tanah, termasuk juga Kantor DPRD Sulbar. "Setelah gempa banyak kan bekas bangunan rata dengan tanah, sehingga kiranya harus segera dibangun dan secepatnya pemerintah pusat membantu,"tambahnya (Desy) 

Rapat Penyelarasan Penyusunan Rencana Strategi Sekretariat Tahun 2023-2026, berlangsung di Rujab Sekprov Sulbar, Kamis 10 Februari 2022. Rapat dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, perencanaan strategi sangat penting di Tahun 2023–2026, sama dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang disusun oleh Bappeda. "Menyusun renstra 2023-2026 adalah Inmendagri 70 Tahun 2021, bersamaan penyusunan perencanaan daerah 2023-2026 yang dikoordinasikan oleh Bappeda untuk penyusunannya,"ucap Idris Disampaikan, membuat enam OPD menjadi satu OPD dinamakan dinamis organisasi. Masa perubahan kebijakan yang ada memaksa untuk menjadi satu, termasuk dimulai dari renstranya, karena renstranya disatukan jadilah semacam renstra OPD. "Berdasarkan tuntutan kebijakan harus mengetahui apa tujuan utama sekretariat. Pekerjaan sekretariat, jenis layanan di Biro Umum, jenis layanan di Biro Hukum tidak ada tambahan. Tetapi, pengorganisasian dalam sebuah perencanaan yang berubah,"terang Idris Untuk itu, Ia meminta Bappeda sebagai member umum highlight menunjukkan sedikit ada pergeseran perubahan, yang akhirnya disepakati untuk harus diubah sebelum membentuk tim kerja untuk menyusun strategi. "Substansinya belakangan, yang penting kita tahu cara penyusunan strategi sekretariat. Yang jelas sudah ada pedomannya, tidak boleh lewat atau lebih dari jumlah bab yang ada yaitu ada delapan renstra. Jadi, mohon kontribusi aktif kawan-kawan yang hadir hari ini, sehingga kita lanjutkan lagi renstra yang lebih baik,"imbaunya "Kalau sudah ada renstra, biro tinggal ditunjuk sebagai tim yang akan menggabungkan isu-isu dari enam biro, dikelompokkan menjadi isu-isu sekretariat atau isu-isu pengadaan barang dan jasa,"sambungnya (jimmi)

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulbar dengan agenda Penjelasan Pengusulan Terhadap Tiga Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) Inisiatif DPRD Sulbar, Selasa, 8 Februari 2022. Bertempat di Kantor DPRD Sulbar, rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar, Sitti Suraidah Suhardi, didampingi Wakil Ketua DPRD Sulbar, Usman Suhuriah dan Abdul Rahim. Adapun tiga ranperda inisiatif DPRD Sulbar yang dimaksud, yakni pertama ranperda tentang penanggulangan bencana daerah Sulbar. Kedua, ranperda tentang penamaan jalan objek dan bangunan milik Pemprov Sulbar, dan ketiga ranperda tentang tata niaga komoditi perkebunan di Pemprov Sulbar. Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar mengatakan, tiga ranperda inisiatif DPRD Sulbar tersebut merupakan ranperda yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Sulbar. "Itu sangat kita butuhkan. Insyaallah pemerintah daerah akan menyetujui dan kita berharap ranperda ini segera dibahas, sehingga cepat menjadi peraturan-peraturan daerah,"kata Enny usai menghadiri rapat paripurna Sebelumnya, dalam rapat paripurna, penjelasan pengusulan terhadap tiga ranperda tersebut disampaikan tiga Anggota DPRD Sulbar, yakni Sudirman dari Fraksi Golkar, Syahrir Hamdani dari Fraksi Gerindra dan Amalia Fitri Aras dari Fraksi Demokrat. Pertama, ranperda tentang penanggulangan bencana daerah Sulbar, dibacakan Anggota DPRD Sulbar dari Fraksi Golkar, Sudirman. Ia menyampaikan, bahwa dasar hukum dari pengusulan ranperda itu adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. "Bencana merupakan kejadian tiba-tiba atau musibah yang besar yang mengganggu susunan dasar dan fungsi normal suatu masyarakat atau komunitas. Kejadian ini sejatinya tidak dikehendaki oleh siapa pun. Akan tetapi, kadang-kadang, yang disebut sebagai bencana menimpa suatu masyarakat, yang datang dari laut, udara, perut bumi, manusia, maupun hewan,"ucap Sudirman Olehnya itu, kata Sudirman, diperlukan perangkat hukum yang diharapkan efektif untuk dipakai guna menanggulangi bencana dimaksud. "Ibarat pepatah, sedia payung sebelum hujan. Walaupun pendekatannya tidak persis sama, kan menanggulangi bencana tidak hanya sekadar memberikan dampak kemanusiaan segera (biasanya tim penyelamat, materi layanan medis) secepat mungkin setelah terjadinya bencana. Juga…

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulbar, Ali Baal Masdar melantik Pengurus KONI Mamuju Masa Bakti 2021-2025, di Waterpark Grand Maleo Hotel , Jumat 4 Februari 2022. Diketahui, Hanafi sebagai Ketua KONI Mamuju. Ali Baal Masdar mengatakan, momentum pelantikan tersebut adalah untuk memperbaharui semangat dan komitmen dalam rangka pembinaan dan meningkatkan prestasi olahraga di daerah, yang tentu akan menjadi bagian tak terpisahkan dari pembinaan dalam peningkatan prestasi olahraga di Sulbar. Olehnya itu, sebagai Ketua Umum KONI Sulbar sangat berharap dukungan dan sinergitas KONI kabupaten, untuk pelaksanaan berbagai program KONI Sulbar kedepan, baik mengenai penguatan kapasitas dan kelembagaan organisasi dalam rangka pembinaan olahraga prestasi di setiap kabupaten, maupun mengokohkan persatuan dan kebersamaan yang merupakan faktor penting untuk kemajuan olahraga yang profesional. "Saya berharap Ketua dan Jajaran Pengurus baru KONI Mamuju dapat berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di daerah,"ucap Ali Baal Dia juga berharap, Pengurus baru KONI Mamuju senantiasa menjaga kebersamaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka pembangunan manusia berkualitas. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pembinaan cabang olahraga yang memiliki prospek untuk mengangkat nama baik Sulbar di event nasional, regional maupun internasional. "Hindari hal-hal yang berpotensi merusak kebersamaan dan melemahkan persatuan yang akan menghambat kemajuan olahraga,"imbaunya Pada kesempatan itu, Ali Baal menyampaikan apresiasi kepada yang bersedia mendedikasikan diri untuk pembinaan dan kemajuan olahraga sebagai salah satu wadah pengabdian untuk kepentingan daerah, bukan menjadikan KONI sebagai kepentingan selain pembinaan olahraga, seperti berpolitik dan lain sebagainya. Sementara itu, Bupati Mamuju Sitti Sutinah Suhardi berharap semoga amanah yang diterima dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk totalitas kerja, demi mengembalikan kejayaan dan mendorong pembinaan olahraga prestasi di daerah. "Banyak harapan besar yang telah dipundakkan kepada Pengurus KONI Mamuju Masa Bakti 2021-2025. Semoga ekspektasi tersebut tidak menjadi beban, melainkan dapat dijadikan motivasi agar…

Sulbar mengekspor 10.500 Ton cangkang sawit tujuan Negeri Sakura, Jepang, Jum'at, 4 Februari 2022. Berlangsung di Pelabuhan Belang-belang Mamuju, pelepasan ekspor komoditi pertanian cangkang sawit tersebut, dilakukan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, didampingi Kepala Kantor Pelabuhan Belang-belang, Mamuju, Kapten Christina Anton. "Hari ini kita melakukan ekspor perdana 10.500 Ton cangkang sawit ke Jepang. Kita berharap komoditi-komoditi lainnya juga dapat diekspor kedepan, termasuk getah pinus dan masih banyak lainnya,"sebut Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar Dengan momen tersebut, kata Ali Baal, infrastruktur pelabuhan di Sulbar dapat dinilai mampu memenuhi kebutuhan sektor lainnya. Dan untuk melakukan kegiatan ekspor diharapkan bisa membawa dampak percepatan pertumbuhan ekonomi di Sulbar. "Tidak dapat dipungkiri Pelabuhan Belang-belang memiliki keterbatasan-keterbatasan. Namun dari segi keterbatasan yang ada, kita mampu melakukan ekspor demi menunjang kemajuan perekonomian Sulbar,"pungkasnya Melalui kesempatan itu, Gubernur Ali Baal menyatakan, Pemprov Sulbar akan selalu berkomitmen memberikan pelayanan yang maksimal dalam rangka kegiatan ekspor, yang akan terus diupayakan pembentukan maupun peningkatan instansi vertikal yang terkait dengan kegiatan ekspor di wilayah Sulbar, seperti Bea dan Cukai, Imigrasi, Karantina, Kesehatan, Pelabuhan dan Kebandarudaraan sendiri, serta kebutuhan lahan untuk pembangunan kantor perizinan, dan dukungan lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi akan disediakan dengan maksimal, seefisien dan seefektif mungkin. "Sebagai gubernur, saya akan selalu berusaha untuk mendorong peningkatan pelayanan yang prima, baik oleh aparat pemerintah provinsi maupun tingkat kabupaten dan instansi vertikal yang ada di daerah ini, untuk menciptakan mekanisme pelayanan yang cepat, efisien dan efektif sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan makin lancar,"ujar Mantan Bupati Polman Dua Periode itu Dia berharap, kiranya para pelaku usaha di Provinsi Sulbar dapat segera memanfaatkan perkembangan ini untuk memacu dan meningkatkan produksinya, sehingga dapat diekspor langsung dari Sulbar. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Mamuju, Ado Mas'ud, anggota DPRD Sulbar, Hatta Kainang, sejumlah pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sulbar , perwakilan Forkopimda. (farid)

Sekprov Sulbar Muhammad Idris menghadiri secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah di Sulbar, Kamis, 3 Februari 2022. Rakor di pusatkan di Hotel Meganita, Mamuju Sekprov Sulbar Muhammad Idris, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa dirinya mengikuti perkembangan apa yang menjadi garis komando kebijakan BNPB. Ia mengatakan, yang paling menggembirakan adalah telah mendapatkan informasi yang sangat komprehensif berkaitan dengan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan oleh BNPB "Ada catatan-catatan yang menempatkan Sulbar menjadi provinsi yang paling berisiko dalam aspek kebencanaan di Indonesia,"ucap Idri Olehnya itu, Ia menegaskan tidak cukup hanya sekedar memahami risikonya. Tetapi, juga harus ada integritas planning untuk merancang daerah dalam sebuah kerangka perencanaan komprehensif, yang memastikan bahwa Sulbar sudah dikelola dengan perspektif pengelolaan bencana yang modern “Saya tidak akan mengulas indikator yang lain, tapi yang harus diperhatikan yaitu indikator kapasitas pemerintah daerah. Paling tidak ada tujuh hal yang dikelola dengan baik, sehingga kita bisa memaknai indeks risiko bencana di Sulbar ini menjadi terkelola,” kata Idri Berkaitan dengan aspek kajian-kajian risiko, Ia meminta pihak BNPB untuk mendampingi Sulbar, sesudah ditetapkan menjadi provinsi yang sangat rentan risiko bencana tertinggi di Indonesia “Yang paling menarik yaitu berkaitan dengan sistem informasi di Sulbar. Kita memiliki 575 desa dan 69 kecamatan yang seharusnya hak-hak pengembangan sistem informasi kebencanaannya sudah bisa unggul,"tandasnya Idris juga menyampaikan, sebelum IRBI itu keluar, Ia pernah menyampaikan di Surabaya pada Tahun 2019 untuk menjadikan Sulbar menjadi laboratorium dan pusat pendidikan kebencanaan di Indonesia Timur “Saya titipkan kepada pak Arwan Aras selaku Anggota DPR RI untuk bisa mendorong keberadaan Sulbar menjadi pusat pendidikan, pelatihan kebencanaan, dan laboratorium penanggulangan bencana,”ucapnya (jimmi

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menghadiri Perayaan Natal Oikumene Tahun 2021 dan Syukuran Tahun 2022, di Aula Korem 142/Tatag Mamuju, Senin 31 Januari 2022. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, perayaan Natal Oikumene TNI, Polri, PNS, BUMN, BUMD dan masyarakat memiliki makna tersendiri bagi dirinya selaku kepala daerah, terlebih sebelum mengakhiri masa bakti sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur pada pertengahan Mei 2022 yang akan datang. Ali Baal menuturkan, melalui tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, mengandung makna bahwa Natal bukan sekedar ritual keagamaan yang sakral, lebih dari itu merupakan pesan pentingnya merawat kebersamaan dalam keberagaman. "Melalui perayaan natal, setiap umat diharapkan selalu menjadi penebar kedamaian dan saling mengasihi sebagaimana tertulis dalam Alkitab, barangsiapa mengasihi saudaranya Iya tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan,"sebut Ali Baal Pada kesempatan itu, Ali Baal menyampaikan bahwa Pemprov Sulbar telah berusaha melaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Namun, belum semua yang diharapkan dapat terlaksana sesuai harapan, dikarenakan berbagai keterbatasan. Meski demikian, Ia menegaskan, banyak yang sudah dilakukan namun tidak sedikit juga yang perlu perhatian dan penanganan, untuk yang terbaik bagi masyarakat Sulbar. (farid)

Pemprov Sulbar bersama Pemkab Mamuju menggelar Rapat Koordinasi (rakor) Pengusulan Perubahan Nama Bandar Udara (Bandara) Tampa Padang Mamuju, Senin 31 Januari 2022, di Rujab Sekprov Sulbar. Rakor dipimpin Sekprov Sulbar Muhammad Idris dan dihadiri Sekkab Mamuju Suaib, serta Pimpinan OPD terkait baik dari lingkup Pemprov Sulbar maupun kabupaten Mamuju. Dalam rakor tersebut, telah menyetujui dan menetapkan perubahan nama Bandara Tampa Padang Mamuju menjadi Bandara Andi Depu Tampa Padang Mamuju. Sekprov Sulbar Muhammad Idris menjelaskan, perubahan nama bandara tersebut sudah di diskusikan untuk memperkuat dokumen sebelumnya yang juga sudah dibahas, karena kita semua butuh percepatan memiliki final nama paten untuk dijadikan sebagai nama bandara. "Sebetulnya, pertemuan hari ini adalah bagaimana melakukan pengecekan administrasi supaya memenuhi harapan baik pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan yang memang kita minta mempercepat perubahan nama itu maupun dari kita. Dan nama yang diusulkan itu adalah Bandara Andi Depu Tampa Padang Mamuju dan yang meminta untuk penamaan bandara ini adalah berasal dari pusat,"terang Idris "Jadi bukan hanya Tahun 2015, bahkan sejak daerah ini dicanangkan menjadi provinsi. Tahun 2015 itu salah satu bagian dari seminar untuk mempertajam perubahan nama Tampa Padang ke nama yang lain dan akhirnya Alhamdulillah kita sepakati. Pejuang nasional kita kan satu-satunya di Sulbar itu adalah Ibu Agung Hajjah Andi Depu yang menjadi tokoh nasional kita dan akhirnya kita abadikan namanya di dalam bandara,"sambungnya Dia mengatakan, finalisasi nama bandara itu harus di SKkan oleh Kementerian Perhubungan, sehingga untuk mendapatkan SK itu tidak mungkin ada prosedur yang dilewati termasuk bagaimana mengakomodasi berbagai macam kebutuhan dan kepentingan daerah. Idris juga menjelaskan, secara legalitas namanya adalah Tampa Padang, tapi yang diinginkan bersama adalah supaya nama tersebut bisa di Paripurnakan berdasarkan semangat yang di miliki satu Sulbar, bukan hanya satu tempat. "Kita juga akan kembali lagi melakukan koordinasi ke Ibu Bupati Mamuju untuk mendapatkan dukungan penuh. Dan secepatnya hari ini kita…