MAMUJU--Dalam rangka menjaga kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan kantor, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kegiatan Kerja Bakti Bersama, Jumat 3 November 2023. Seluruh OPD lingkup Pemprov Sulbar ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu, sebagaimana arahan dari Pj. Gubernur Sulbar. Untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulbar kerja bakti bersama di Gedung Baru Perpustakaan Sulbar, Jl. RE. Martadinata, Mamuju. Menjaga keindahan dan kenyamanan di dalam dan di luar Gedung Perpustakaan merupakan bagian dari komitmen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulbar, demi pengguna atau pengunjung tempat tersebut. Kegiatan itu dimulai Pukul 07.30-10.00 Wita dengan melibatkan seluruh staf. Adapun area yang dibersihkan, mulai dari jalan masuk utama Gedung Baru Perpustakaan Sulbar sampai sekeliling area luar gedung, termasuk taman dan sekitar bangunan. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sulbar Darmawati mewajibkan seluruh stafnya datang dan berpartisipasi dalam kegiatan itu. "Seluruh PNS maupun PTT wajib datang dan berpartisipasi, untuk menunjang salah satu program prioritas pemerintah. Kegiatan ini harus rutin dilakukan," tegas Darmawati. Darmawati menilai kegiatan itu sebagai langkah positif dalam membangun kesadaran dan mempromosikan tanggungjawab bersama terhadap lingkungan. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan perpustakaan akan tetap menjadi tempat yang nyaman, indah, dan bersih bagi semua pengunjung yang ingin menikmati sumber daya informasi dan pengetahuan yang tersedia di sana. (rls)

MAMUJU--Untuk mencegah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP), terus melakukan percepatan vaksinasi terhadap hewan ternak. Penyakit pada hewan ternak tersebut disebabkan oleh virus yang dapat menular melalu airborne, sehingga penyebarannya bisa sangat cepat hingga radius 10 km. Sejak mewabahnya PMK di Indonesia, yang pertama kali ditemukan kasus pada tahun 2022 di Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan di Sulbar pada bulan Agustus di Kecamatan Tabang, Kabupaten Mamasa dan saat ini kasusnya sudah jauh melandai. Berdasarkan laporan di Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (ISIKHNAS), kasus PMK yang terakhir dilaporkan adalah pada bulan Mei 2023 di Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Namun demikian, ternak yang dilaporkan positif PMK tersebut kini sudah sembuh dan sehat kembali. Penurunan angka kasus ini tentu saja tidak terlepas dari usaha pemerintah khususnya petugas yang membidangi fungsi peternakan se Sulbar dalam menekan laju penyakit melalui program vaksinasi PMK dan pengobatan, serta kerjasama semua pihak dalam pelaksanaan surveilans dan respon cepat dalam setiap laporan penyakit. Jumlah vaksinasi tahun 2023 HRP (Hewan Rentan PMK) di Sulbar sudah mencapai angka diatas 70 ribu dosis vaksin PMK (Data ISIKHNAS). Dan Sulbar masuk urutan 14 capaian vaksinasi PMK di seluruh Indonesia. Adapun realisasi vaksinasi pada masing-masing kabupaten di Sulbar yaitu Majene 21.088 dosis, Mamasa 7.390 dosis, Mamuju 11.631 dosis, Mamuju tengah 11.896 dosis, Pasangkayu 14.341 dosis dan Polman 7.487 dosis. “Saat ini hampir setiap hari teman-teman Petugas Keswan terus menggenjot kegiatan vaksinasi PMK dan kami targetkan diatas angka 100 ribu dosis sampai akhir Desember ini,” ungkap Nur Kadar, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, saat ditemui di Kantor DTPHP Sulbar, Jumat (3/11/2023) Nur Kadar juga mengungkapkan, kendala pelaksanaan vaksinasi di lapangan sangatlah banyak, salah satunya selain PMK ada juga kasus penyakit Jembrana dan Rabies yang harus diatasi oleh pihaknya. Upaya percepatan…

POLMAN--Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus menggalakkan Program Penanganan Masalah 4 + 1 (stunting, kemiskinan ekstrem, anak tidak sekolah, perkawinan anak dan pengendalian inflasi) di Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), tepatnya di Kantor Kepala Desa Napo Jalan Todilaling Napo, diantaranya Dusun 1 Napo, Dusun Lambe-lambe dan Dusun Saliboo, Kamis, 02 November 2023. Pada intervensi kali ini, Sekretariat DPRD Sulbar menyiapkan 14 paket, terdiri dari 14 rak telur dan 14 beras 5 kg bagi penderita stunting . Dari hasil pantauan di lapangan, saat ini sejumlah perubahan ke arah yang lebih baik mulai dirasakan bagi penderita stunting di lokasi tersebut. Sekretaris DPRD (Sekwan) Sulbar Abd. Wahab Hasan Sulur berharap kepada ASN, khususnya di lingkup Sekretariat DPRD Sulbar konsisten melakukan intervensi penanganan 4+1. Kepala Desa Napo, Basri mendukung keberlanjutan program tersebut. Menurutnya dengan adanya program itu dapat menekan stunting. "Melalui program ini kita bisa atasi anak stunting dan tidak melahirkan anak stunting baru," katanya. Sementara, Kasubag Analisis Hukum Ahli Muda, Abd. Rauf mengungkapkan, intervensi di Desa Napo dalam rangka memberikan edukasi terkait penanganan masalah 4+1 Sulbar. Selain stunting, pada kesempatan itu pihaknya juga memberikan edukasi terkait dampak pernikahan usia dini serta memberikan pendampingan kepada pasangan muda agar tidak melahirkan bayi stunting. Menurut Rauf, dengan nikah muda akan berdampak bagi kesehatan ibu dan anak baik fisik maupun secara psikis. Namun karena sudah terlanjur terjadi, pihaknya berharap kepada keluarga itu agar menunda kelahirannya sebab berisiko dari sisi kesehatan, apalagi jika belum siap untuk hamil. "Ini bisa mengakibatkan calon bayi nantinya lahir dengan tidak sehat atau stunting," ucap Rauf. Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi dari berbagai pihak dalam rangka memutus mata rantai stunting. Salah satu Warga Desa Napo menilai bantuan dari Sekretariat DPRD Sulbar tersebut sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat. (rls)

MAJENE--Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) memberikan bantuan kepada masyarakat miskin ekstrem dan anak stunting, di Desa Tallu Banua, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, Kamis, 2 November 2023. Bantuan yang diberikan sebanyak 25 paket, terdiri dari 15 paket untuk masyarakat miskin ekstrem, setiap paket berisi minyak goreng 1 liter, gula 1 liter, beras 5 kg, dan telur 1 rak. Dan 10 paket untuk anak stunting, setiap paket berisi susu formula 1 kotak, gula 1 liter, beras 5 kg, dan telur 1 rak. Pemberian bantuan sebagai bentuk intervensi terhadap permasalahan 4+1 yang merupakan program Prioritas Pemerintah Provinsi Sulbar. Bertempat di Aula Kantor Desa Tallu Banua, bantuan diserahkan langsung Kepala Dinas Dagperinkop-UKM Sulbar, Bau Akram Dai. Acara penyerahan bantuan dibuka Kepala Desa Tallu Banua, Safruddin. Kepala Dinas Dagperinkop-UKM Sulbar, Bau Akram Dai, pada kesempatan itu mengingatkan Kepala Desa Tallu Banua untuk terus melakukan pemutakhiran data terkait dengan permasalahan 4+1. “Penting untuk Pemerintah Desa Tallu Banua terus melakukan pemutakhiran data DTKS sesuai dengan kondisi masyarakat Desa Tallu Banua saat ini,"kata Bau Akram Selain itu, juga meminta untuk memastikan bahwa anak-anak di desa tersebut menikah di umur yang wajar. "Tidak kalah pentingnya, pastikan juga laki-lakinya sudah memiliki pendapatan yang layak. Ini untuk menghindari permasalahan ekonomi setelah menikah yang bisa berujung kemiskinan, stunting, bahkan perceraian," tambahnya. Kepala Desa Tallu Banua, Safruddin mengatakan, Desa Tallu Banua merupakan salah satu desa miskin ekstrem di Kabupaten Majene dan menjadi lokus stunting. “Tahun ini desa kami masuk sebagai desa miskin ekstrem dan menjadi salah satu lokus stunting di Kabupaten Majene," ucap Safruddin. (rls)

MAMUJU -- Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris meninjau progres rehab rekon pembangunan kantor Gubernur Sulbar, Kamis 2 November 2023. Peninjauan dilakukan Sekprov Sulbar didampingi Inspektur Provinsi Sulbar M Natsir , Kepala Biro Umum Anshar Malle dan Kepala Bappeda Provinsi Sulbar Junda Maulana. Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris mengatakan, progres kantor gubernur saat ini sudah sampai 90 persen. "Capaian sudah 90 persen, artinya tersisa 10 persen, harus dikerjakan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama kita target 2 Desember sudah rampung," kata Idris. Menurutnya, target penyelesaian pada 2 Desember mendatang merupakan target akhir Pemprov bersama PT Abipraya sebelum dilakukan peresmian. Itu setelah Pemprov gagal melakukan peresmian pada Oktober kemarin lantaran masih belum rampung sejumlah pekerjaan. "Sehingga kita minta kawan-kawan di Abipraya untuk push pekerjaannya kalau perlu ditambah tenaga pekerjanya, untuk bisa memastikan 2 Desember bisa melakukan gunting pita," kata Idris. Dari hasil peninjauan itu juga Idris melihat sejumlah pekerjaan yang masih dalam tahap perampungan perlu lebih dirapikan lagi sebab masih terdapat beberapa bidang yang dinilai belum rapi sepenuhnya. Termasuk soal etalase, pihaknya bekerjasama dengan PLN untuk segera merampungkan seluruh pekerjaan kelistrikan di bangunan tersebut. Meski begitu, pekerjaan bangunan tersebut dinilai sudah sangat baik dan yang menarik menurutnya adalah landscape bangunan tersebut yang berbeda dengan bangunan kantor sebelumnya. "Saya titipkan pekerjaan ini untuk segera melakukan penyesuaian pekerjaan dan juga merapikan landscaping yang ada," ujarnya. Ia berharap bangunan yang ada dapat segera dirampungkan sehingga pada 2 Desember bangunan dapat segera diserahterimakan. Sekaligus Pemprov mempersiapkan mobiler untuk kelengkapan dalam Kantor tersebut.(rls)

Mamuju, --Sekprov Sulbar Muhammad Idris meninjau proses rekontruksi gedung kantor Gubernur Sulbar, Kamis 2 November 2023. Idris melihat masih terdapat beberapa bagian yang belum diselesaikan dan dirapikan di beberapa bagian ruangan. Termasuk soal instalasi kelistrikan yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan bekerjasama PLN. "Saya bersama Inspektorat, Bappeda, Biro umum melihat progres akhir, ternyata masih ada pekerjaan dalam pekerjaan proyek yang capainnya 10 persen yang harus dikerjakan dalam durasi tidak terlalu lama," kata Idris. Olehnya, Idris berharap pihak kontraktor pelaksana mengebut pekerjaan, salah satunya dengan menambah tenaga pekerja dan Ia berharap Desember mendatang sudah rampung. "Dalam project ada keterlambatan, saya minta kawan-kawan (kontraktor pelaksana) tolong di push kalau boleh tambah tenaga," tegas Idris. Hal lain yang akan dipikirkan kedepan adalah landscap kantor gubernur serta mobiler yang akan dimasukkan. "2024 sudah dianggarkan walaupun tidak semuanya bisa dicapai karena begitu luas ruangan ini," kata Idris. (Rls)

MAMUJU, - Nama Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh dicatut orang tidak dikenal melalui akun FB. Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula mengatakan akun dengan nama Zudan Arif Fakrulloh dengan background gambar Gubernur Sulbar periode 2017-2022, Ali Baal Masdar tersebut adalah palsu, sebab Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh tidak pernah menggunakan FB yang menggunakan profil orang lain. Ia meminta, masyarakat agar berhati-hati apabila ada akun yang belum tentu kebenarannya apalagi menggunakan nama pejabat. "Akun facebook dengan nama Zudan Arif Fakrulloh tersebut palsu, mohon kiranya untuk tetap berhati-hati dengan pengatasnamaan akun oleh oknum yg tak bertanggungjawab," kata Mustari. Kadis Kominfo, meminta kepada seluruh netizen agar tidak melayani dan berhati-hati terhadap permintaan pertemanan akun tersebut. Sebab, bisa saja itu digunakan orang yang akan melakukan penipuan di dunia maya. Sebab saat ini penipuan di dunia maya kian marak. Salah satunya melalui modus memakai akun palsu media sosial mengunakan identitas orang lain. Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh juga membenarkan bahwa akun FB tersebut bukan miliknya. Ia meminta agar siapa saja lebih berhati-hati dengan akun tersebut. "Iya ini (Akun FB Zudan Arif Fakrulloh, red) bukan akun saya," ucap Sestama BNPP itu. Ia juga, meminta agar akun tersebut dilaporkan agar segera di banned oleh pihak FB. (Rls)

MAMUJU--Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 296 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Penanganan Kemiskinan, Stunting, Anak Tidak Sekolah, Pernikahan Anak dan Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulbar menggelar rapat bersama OPD terkait, Kamis 2 November 2023. Kelima masalah daerah tersebut selanjutnya disebut permasalahan 4+1. Adapun OPD terkait dimaksud, yaitu Dinas Sosial Sulbar, Dinas Kesehatan Sulbar, Dinas TPHP Sulbar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, DP3AP2KB Sulbar, dan Dinas PMD Sulbar. Rapat juga dihadiri seluruh jajaran DPM-PTSP Sulbar. Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat DPM-PTSP Sulbar itu, semua OPD terkait tersebut diharapkan dapat berkolaborasi menyiapkan data yang rill termasuk rencana kegiatan masing-masing OPD teknis yang akan dilaksanakan, sebagai wujud nyata implementasi penanganan 4+1, khususnya di Kecamatan Kalumpang. Kepala DPM-PTSP Sulbar Habibi Azis mengatakan, agar pelaksanaan kegiatan dapat lebih efektif dan efisien perlu juga berkoordinasi dengan pemerintah setempat. "Inilah yang perlu kita lakukan, sehingga dampaknya benar-benar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan memberi sumbangsih intervensi penanganan dan penurunan 4+1 di daerah Kalumpang,"kata Habibi saat memimipin rapat Selain untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 296 Tahun 2023 tersebut, rapat juga digelar dalam rangka persiapan rencana kunjungan kerja Pj. Gubernur Sulbar ke Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju. (rls)

TOBADAK --Pj Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh menyambut kedatangan warga transmigrasi, baik dari daerah asal Mamuju Tengah maupun dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). "Hari ini kita menerima transmigrasi dari DIY Yogyakarta, difasilitasi Kemendes PDTT (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) Dan disiapkan fasilitasnya Pemkab Mamuju Tengah," ujar Prof.Zudan, saat berkunjung ke UPT Salulisi, Kabupaten MamujuTengah, Rabu ,1 Nopember 2023 Prof.Zudan berterima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kemendes PDTT memberikan kepercayaan kepada Sulbar. Zudan juga berterima kasih atas kolaborasi dengan Pemkab Mamuju Tengah dalam menyiapkan fasilitas bagi warga transmigran. "Saya berharap transmigrasi, baik dari daerah Mateng maupun dari DIY bisa betah bekerja dan bahagia disini," kata Sestama BNPP ini. Lanjut Prof Zudan, berharap agar komitmen antara pemerintah pusat, Pemprov, dan Pemkab terus memperhatikan pemenuhan hak hak para transmigran. Zudan menjelaskan, kehadiran transmigran akan memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi lokal "Ini bisa menggerakkan ekonomi setempat. Semakin banyak lahan dikelola akan menumbuhkan ekonomi di tingkat lokal," tandasnya. (Rls)

Mateng - Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mengunjungi warga transmigrasi dari DIY di UPT Salulisu, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulbar, Rabu, 1 November 2023 Dalam kunjungannya itu, Prof Zudan menyampaikan sejumlah harapan di depan para transmigran. Mulai dari penyesuaian diri dengan lingkungan yang baru, demi kehidupan yang sejahtera. "Harapan saya, semua warga transmigrasi baik yang dari Mateng, maupun dari DIY dapat hidup sejahtera, betah dan bahagia, " kata Prof Zudan saat diwawancarai wartawan. Selain itu, kata Prof Zudan, warga transmigrasi harus mampu berkontribusi positif bagi daerah dengan memanfaatkan potensi yang ada dengan bertani. Misalnya, menanam tanaman jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, untuk meningkatkan penghasilan lokal, sehingga swasembada ketahanan pangan di daerah akan semakin kuat. "Warga transmigrasi ini harus diberdayakan sebagai petani yang akan meningkatkan penghasilan lokal. Karena dengan bertani, ketahanan pangan akan kuat, perekonomian lokal juga akan semakin tumbuh," ujarnya Di lain sisi, kata Sestama BNPP ini, pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, bakal memberikan perhatian terhadap fasilitas warga transmigrasi. Tentunya, tak luput dari bimbingan Kementerian Desa dan Transmigrasi. "Melalui bimbingan Kementerian Desa dan Transmigrasi, saya berhara Pemprov Sulbar dan Pemkab Mateng bisa kompak dan konsisten untuk mensejahterakan warga transmigrasi ini," tutur Prof Zudan. Untuk diketahui, sebanyak 32 KK warga transmigrasi dari DIY dan 10 KK warga Mateng disatukan di UPT Salulisu. (Rls)