Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar menerima kunjungan Aliansi Masyarakat Peduli Balabalakang di Kantor Merah Putih Gubernur Sulbar, Rabu, 23 Februari 2022. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat Pulau Balabalakang. Ali Baal menyampaikan, untuk intervensi pembangunan di Balabalakang, nanti akan dikonsultasikan oleh sejumlah tim yang akan terjun langsung ke lapangan, apalagi merupakan daerah konservasi. " Insya Allah tahun ini akan ada sedikit perubahan, yang akan masuk dari kementerian perhubungan untuk pembangunan dermaganya, dari BNPB dan perikanan," kata Gubernur Ali Baal Masdar. Ia pun berharap pembangunan ini bisa dapat terus berlanjut sampai seterusnya. "Kita akan upayakan dulu tanggul pemecah ombak, mudahan -mudahan di APBD Perubahan dialokasikan . Karena pemerintah ABM-ENNY akan berakhir Mei mendatang, nnt akan disampaikan pada pemimpin selanjutnya," kata Ali Baal. Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Balabalakang, Subhan mengatakan, pihaknya sendiri tidak akan menuntut terlalu banyak yang intinya adalah hal yang paling mendesak. Yang paling penting saat ini, bisa Pulau Balabalakang dapat diselamatkan dari abrasi yang setiap tahunnya mengikis pulaunya. "Penyelamatan pulaunya dulu yang harus diutamakan nanti baru setelah ada penyelamatan pulau baru barangkali kita bisa berangkat membicarakan hal yang lain misalkan perbaikan sarana pendidikan, kesehatan, pembangunan jaringan telekomunikasi dan lain sebagainya." ujar Subhan Subhan juga menyampaikan, dengan adanya pertemuan ini, dirinya sebagai perwakilan masyarakat Pulau Balabalakang, tentunya ada harapan yang lebih besar dalam kepedulian pemerintah untuk membangun dan menyelamatkan pulau balabalakang. "Kalau dikemudian hari paling lambat ditahun 2022 itu tidak ada aksi nyata maka setidaknya kami akan menagih kembali. Semoga tahun ini dapat betul-betul terealisasi walaupun mungkin secara bertahap karena kemampuan anggaran, dan itu tidak ada masalah. Intinya ada reaksi nyata dari pihak pemerintah," tandas Subhan. (Ayu)

Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar didampingi Asisten III Bidang Administrasi dan Umum, Djamil Barambangi melakukan rapat pembahasan terkait Pulau Bala-balakang Kabupaten Mamuju yang digugat oleh Provinsi Kaltim ke Kemendagri.Rapat berlangsung di Kantor Merah Putih Gubernur Sulbar, Selasa, 22 Februari 2022. Disampaikan, secara administratif Provinsi Sulawesi Barat khususnya Kabupaten Mamuju telah menghadirkan Kantor Kecamatan di Kepulauan Bala-balakang, begitu juga penentuan batas wilayah Sulbar sudah sangat jelas titik koordinatnya, sehingga tidak akan tinggal diam jika ada pihak yabg mengklaim wilayah Sulbar atau menerobos batas wilayah yang sudah ditetapkan. "Pemprov Sulbar telah membentuk tim yang saat ini telah menghadap ke Pemerintah Pusat yaitu DPR RI, Kemendagri, Kemenpolhukam," kita tunggu hasilnya," tandas Ali Baal Lebih lanjut disampaikan, Pemprov Sulbar juga telah membuat Perda pembangunan kepulauan bala-balakang dimulai dari kabupaten hingga provinsi, hal itu menunjukkan dari segi data dan dokumen Kepulauan Bala-balakang memang sudah sangat jelas milik Sulbar . Terkait kepedulian Pemprov Sulbar terhadap Bala-balakang, Ia menyampaikan bahwa bertahap dilakukan intervensi mengingat wilayah yang masuk dalam Kecamatan Mamuju itu merupakan wilayah konservasi sehingga beberapa intervensi didorong melalui APBN. Salah satunya pembangunan dermaga tiga pulau, penyakuaran bantuan jaringan internet, membangun rumah singgah warga Bala-balakang di Mamuju. (farid)

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Kepala Dinas PU Sulbar, Muh. Akhsan melakukan peninjauan pembangunan ruas jalan Rangas -Tapalang sepanjang 40 km, Senin, 21 Februari 2022.Pekerjaan tersebut bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) " Hari ini kita melakukan pantauan pembangunan ruas jalan dan jembatan yang ada di Kabupaten Mamuju tepatnya di Kecamatan Tapalang hingga Rangas Kecamatan Simboro, dengan panjang jalan 40 km saat ini proses pengerjaannya baru memasuki 25 km dan insya Allah kita optimis selesaikan di bulan April atau Mei," kata Ali Baal Masdar, Gubernur Sulbar Masih kata Ali Baal, adapun proses pengerjaan saat ini telah mencapai 70 persen pengerjaan. Ia menekankan kepada kontraktor pun menyatakan bahwa para kontraktor untuk bekerja profesional sehingga target penyelesaian dapat segera tercapai. " Tentu kita berharap dengan selesainya pembangunan jalan dan jembatan ini peningkatan ekonomi masyarakat dapat semakin meningkat dengan pesat, begitu juga dengan roda perputaran aktivitas masyarakat dari segala bidang baik bidang kesehatan, pendidikan, dan ibadah masyarakat dapat semakin lancar," Bebernya Mendampingi Gubernur Sulbar dalam pemantauan antara lain , Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulbar, Andi Aco dan Kepala Dinas Perkim Sulbar, Ince Rahmat. (farid)

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar menghadiri pertemuan dalam rangka mendengarkan arahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) melalui video conference pada pelaksanaan vaksinasi massal serentak secara virtual di SD Negeri 001 Rimuku, Mamuju, Jumat, 18 Februari 2022. Vaksinasi massal dilaksanakan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengahadapi lonjakan kasus Covid-19, termasuk varian Omicron yang terus meningkat. Dalam arahannya, Presiden RI Joko Widodo mendorong seluruh kabupaten/kota dan provinsi konsentrasi di suntikan vaksinasi yang kedua dan juga suntikan yang ketiga atau booster. "Karena dosis kedua dan ketiga ini saya lihat masih banyak dibawa 60 persen, masih rendah dan agar didahulukan yang lansia. Ini penting sekali karena data terakhir yang saya terima 69 persen yang meninggal karena Omicron adalah lansia yang pertama, kedua yang belum divaksin,"ungkap Jokowi Pada kegiatan itu, Presiden meminta laporan dari kepala daerah hingga kapolda setempat mengenai perkembangan vaksinasi dan ketersedian stok vaksin. Dia juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas pelaksanaan percepatan vaksinasi pada Jumat 18 Februari 2022 tersebut. "Diharapkan dengan percepatan vaksinasi, kekebalan komunal bisa segera tercipta,"ucapnya Sementara itu, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar mengucapkan terima kasih kepada Pemkab, Kepolisian, TNI dan Forkopimda atas kolaborasi yang dilakukan bersama selama ini dalam rangka pelaksanaan vaksinasi di Sulbar. "Saya harapkan tidak berhenti pada hari ini, kita akan lanjutkan kegiatan ini dan juga vaksin ini bukan hanya mau disyuting, ramai. Untuk itu, saya minta setiap ada kegiatan vaksinasi akan seramai pada hari ini,"ujar Enny Enny menyatakan Pemprov Sulbar bersama Kapolda Sulbar dan Kabinda Sulbar siap berkolaborasi dengan Pemkab Mamuju dalam rangka pelaksanaan vaksinasi massal, khususnya di daerah terpencil yang ada di kabupaten tersebut. "Kami minta beri kesempatan untuk masuk ke daerah-daerah terpencil yang tidak dijangkau oleh Kabupaten Mamuju, insya Allah kami dengan tim yang ada saat ini sudah siap,"pungkasnya "Satgas akan kita kembalikan dan kita akan tetap…

Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar menghadiri Pengukuhan Pengurus Badan Wakaf Indonesia (BWI) Sulbar Masa Jabatan 2021-2024, Rabu, 16 Februari 2022. Bertempat di Ballroom Hotel Grand Mutiara Mamuju, Pengurus BWI Sulbar dikukuhkan oleh Wakil Ketua BWI Pusat, Yuli Yasin. Adapun Pengurus BWI Sulbar Masa Jabatan 2021-2024, yaitu Dewan Pertimbangan, Ali Baal Masdar (Gubernur Sulbar), Muhammad Idris (Sekprov Sulbar), dan M. Muflih B. Fatta (Kakanwil Kemenag Sulbar). Ketua BWI Sulbar, M. Natsir (Inspektur Inspektorat Sulbar), Wakil Ketua, Safaruddin Sanusi DM (Kepala Balitbangda Sulbar). Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar berharap Pengurus BWI Sulbar dapat menunaikan amanah sebaik-baiknya, karena wakaf merupakan amanah umat yang nilai ibadahnya sangat tinggi, dan jika tersalurkan sesuai tuntunan agama akan membawa kemaslahatan bagi umat. Selain itu, juga mendorong BWI Sulbar mengoptimalkan potensi wakaf yang ada, seperti dengan menggali wakaf dari perusahaan atau membuat CSR menjadi wakaf. Melalui kesempatan itu, Enny menekankan tiga hal penting yang harus diperhatikan oleh Pengurus BWI Sulbar, yaitu pertama, memberdayakan harta wakaf dengan melakukan penjagaan dan perbaikan untuk melindungi harta wakaf dari kerusakan dan kehancuran, agar tetap memberikan manfaat sebagaimana yang menjadi maksud wakaf tersebut. Kedua, melindungi hak-hak wakaf dengan melakukan pembelaan atau advokasi dalam menghadapi sengketa hukum atau penggusuran dan perampasan, demi menjaga kelestarian dan pemanfaatan wakaf untuk kesejahteraan manusia. Ketiga, menunaikan hak-hak ma'kuf yaitu dengan menyalurkan hasil wakaf kepada yang berhak dan tidak menundanya kecuali karena keadaan darurat atau ada alasan-alasan yang dibenarkan dalam hukum Islam yang dibenarkan. "Penguatan kelembagaan BWI juga menjadi hal yang penting untuk dilaksanakan. Status kelembagaan BWI sebagai Lembaga Non Struktural (LNS) yang independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, perlu diperkuat dengan dukungan penganggaran yang mencukupi dari APBD, namun tetap mengedepankan independensinya,"tandasnya Diakhir sambutannya, Enny mengucapkan selamat kepada seluruh Pengurus BWI Sulbar yang baru saja dikukuhkan. "Selamat bekerja, mari membangkitkan wakaf melalui BWI dan para nazhir atau…

Pemprov Sulbar menggelar rapat lanjutan menyikapi Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan gugatan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait batasan wilayah antara Kaltim dengan Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu, 16 Februari 2022, di Rujab Sekprov Sulbar. Pertemuan itu dipimpin Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim beserta beberapa Anggota DPRD Sulbar, para Asisten dan sejumlah Pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, dalam pertemuan itu telah menyepakati banyak hal, salah satunya penyempurnaan terhadap semua dokumen yang dimiliki. "Termasuk sistematik informasinya dan sudah dikoleksi dari zaman terbentuknya Sulbar sampai akhirnya terbentuk Kecamatan Bala-Balakang,"kata Idris saat diwawancarai usai pertemuan Dia menyatakan, dalam waktu dekat Sulbar juga akan melayangkan gugatan terhadap RT/RW yang di dalamnya memiliki data yang merugikan, dan ini menjadi dasar adanya permintaan peninjauan perbatasan Kaltim. “Kita juga akan mengugat Kemendagri mengenai RT/RW yang didalamnya ada wilayah pemerintahan lain,”taasnya (jimmi)

Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeny Anwar menghadiri Rapat Paripurna DPRD Sulbar, dengan agenda Tanggapan dan Atau Jawaban Fraksi-fraksi Atas Pendapat Gubernur Terhadap Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Sulbar di Kantor DPRD Sulbar, Selasa, 15 Februari 2022. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim dan dihadiri Ketua DPRD Sulbar (secara virtual), Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, para Asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar, para anggota DPRD Sulbar baik yang hadir luring maupun virtual. Tiga Ranperda inisiatif DPRD Sulbar, yakni pertama Ranperda tentang penanggulangan bencana daerah Sulbar. Kedua, Ranperda tentang penamaan jalan objek dan bangunan milik Pemprov Sulbar. Ketiga, Ranperda tentang tata niaga komoditi perkebunan di Pemprov Sulbar Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Abidin Abdullah, menanggapi saran Gubernur Sulbar terhadap tiga Ranperda inisiatif DPRD Sulbar. Pertama mengenai Ranperda tentang penanggulangan bencana daerah, yang pada intinya menyatakan setuju untuk dibahas pada tahap selanjutnya. Kedua, mengenai Ranperda kebencanaan yang belum memuat secara tehnis mengenai penanganan bencana non alam dan bencana sosial, termasuk pengelolaan anggaran bersumber dari masyarakat, sehingga akan disempurnakan dalam pembahasan selanjutnya. "Hal itu akan menjadi perhatian Partai Demokrat, sehingga penanganan dan pengelolaan bencana dan anggaran lebih baik,"kata Abidin Sementara itu, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Sudirman, menjelaskan bahwa kewenangan Pemda dalam penetapan kebijakan penanggulangan bencana harus didukung melalui regulasi yang jelas, sehingga keberadaan Perda yang mengatur kebencanaan dapat mengurangi resiko bencana. "Perlu ada pengaturan atau pasal sendiri soal penanganan bencana dan penatausahaan anggaran,"ujarnya Mengenai Ranperda tentang tata niaga komoditi perkebunan, Ia menyatakan sepakat dengan pandangan Gubernur terkait pemetaan potensi setiap komoditas di Sulbar. Untuk Ranperda penamaan jalan dan objek wisata, menurut Sudirman, perlu mempertegas mengenai kewenangan pemberian nama terhadap fasilitas milik pemerintah pusat. "Ranperda tersebut agar melibatkan unsur tokoh masyarakat disetiap lokasi yang akan diberikan nama, termasuk menambahkan soal kewenangan terhadap siapa yang akan memberikan nama,"ucapnya Kemudian, Fraksi…

Sekprov Sulbar Muhammad Idris, menghadiri sekaligus membuka Rapat Koordinasi dan Kerjasama Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah (Forum Bappeda) Provinsi Sulbar Tahun 2022, secara virtual dari Rujab Sekprov Sulbar, Selasa 15 Februari 2022. Kegiatan itu mengusung tema, "Pemulihan dan Peningkatan Ekonomi Provinsi Sulbar Pasca Pandemi Covid-19 dan Gempa Bumi 6,2 SR". Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menekankan tiga hal dalam rangka penguatan perencanaan pembangunan daerah, yakni pertama membiasakan diri untuk menyusun satu kesepakatan bersama melalui koordinasi yang baik atau merancang sebuah rencana koordinasi yang baik. "Dimana-mana saya selalu tekankan ini, karena kita anggap dimensi koordinasi itu hal yang biasa. Tapi fakta-fakta di lapangan menunjukkan, banyak sekali hal yang rusak disebabkan koordinasinya yang tidak bagus,"ucap Idris Kedua, mengharmonisasikan berbagai macam program strategis. Dijelaskan, harmonisasi mudah diucapkan, tetapi sangat sulit untuk diwujudkan secara baik bersama di lapangan. Ketiga, sinergi harus terus diwujudkan. "Saya percaya betul bahwa kunci-kunci harmonisasi OPD yang lain di kabupaten dan provinsi, sangat ditentukan oleh harmonisasi perencanaan di level para perancang utama, yaitu para Kepala Bappeda dan jajarannya,"ujarnya Melalui kesempatan itu, Idris meminta Bappeda sudah harus benar-benar menjadi konsultan yang efektif bagi OPD-OPD lain. Ia berharap, forum tersebut akan memproduksi cara kerja baru dan merumuskan strategi baru dalam rangka semakin memperbaiki manajemen perencanaan dan manajemen kinerja terhadap seluruh OPD lingkup kabupaten dan provinsi, sehingga setiap tahun dirasakan manfaatnya oleh OPD tersebut. "Out come dari OPD itulah, akhirnya dirasakan oleh masyarakat sebagai buah dari apa yang dipikirkan oleh Bappeda,"tambahnya (mhy)

Kekosongan jabatan Kepala Dinas Komunfopers Sulbar terisi. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melantik Mustari Mula sebahai Kepala Dinas. Mustari Mula selama ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas yang juga diberikan amanah selama kurang lebih tiga bulan sebagai Plt. Kadis Pelantikan dilakukan Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar di Tribun Merah Putih Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 14 Februari 2022. Selain pengisian jabatan eselon dua, terdapat tujuh pejabat administrator lainnya yang juga dilantik. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan organisasi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan dan pembinaan karir para pejabat sebagai pegawai negeri sipil yang merupakan bagian dari upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelaksanaan tugas, fungsi dan kinerja organisasi yang makin meningkat. Ia menyampaikan, terkait mutasi tersebut, berupa pengisian jabatan yang lowong yaitu Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat dimana seleksi dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022 "Kepada ASN , bekerja dengan baik disertai kesungguhan dalam melaksanakan tugas pahami dengan baik dan benar tugas dan fungsi masing-masing , memberikan perhatian sungguh-sungguh dan fokus pada upaya untuk pemulihan ekonomi daerah sebelum berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur pada Mei tahun 2002. Bekerja secara profesional berintegrasi, transparan dan akuntabel untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Saya akan terus melakukan evaluasi terhadap kerja saudara-saudara sekalian dengan melihat keseriusan bekerja untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan," tandasnya " Perlu saya sampaikan bahwa terkait mutasi pada hari ini berupa pengisian jabatan yang lowong yaitu Kepala Dinas komunikasi Informatika persandian dan statistik daerah Provinsi Sulawesi Barat dimana seleksi dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2022," ujar Ali Baal Masdar Lanjut disampaikan beberapa poin penting yang ditunjukkan kepada seorang ASN yaitu bekerja dengan baik disertai kesungguhan dalam melaksanakan tugas pahami dengan baik dan benar tugas dan fungsi masing-masing dilanjutkan dengan memberikan perhatian sungguh-sungguh dan fokus pada…

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar didampingi Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, Amujib, melaunching Integrasi Sistem Layanan Elektronik di Kantor BPKPD Sulbar, Senin 14 Februari 2022. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, launching aplikasi terintegrasi pada BPKPD yang menghadirkan enam aplikasi merupakan salah satu inovasi yang baik, sekaligus sebagai bukti bahwa BPKPD Sulbar serius dan berkomitmen dalam mewujudkan misi ke-2 Pemprov Sulbar dengan mewujudkan pemerintahan yang bersih, modern dan terpercaya. "Semua sudah harus sistem online download sekali ini menyediakan enam aplikasi modern dalam memberikan pelayanan. Jadi tidak perlu lagi repot-repot datang ke kantor, cukup dengan online maka sudah dilayani, begitu juga dari kabupaten-kabupaten. Ini merupakan program yang dinilai efektif dan hemat biaya, "sebut Ali Baal saat diwawancara awak media Dia menyampaikan, perkembangan dunia teknologi saat ini semakin pesat ke arah serba digital. Era digital telah membuat manusia memasuki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang membantu kebutuhan manusia utamanya dalam menyelesaikan pekerjaan kantor. Untuk itu dengan teknologi apapun dapat dilakukan dengan lebih mudah. "Pentingnya peran teknologi mulai membawa peradaban baru dalam era digitalisasi,"pungkasnya Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengemukakan, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah membawa implikasi yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat, diikuti dengan semakin kritisnya sikap masyarakat terhadap berbagai pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan yang sedang dan telah dilaksanakan, telah mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan secara efektif, efisien dan transparan. "Sebagai sebuah jawaban terhadap tuntutan tersebut, upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berbasis elektronik atau digital elektronik dinilai perlu terus digalakkan,"tandas Idris Idris menuturkan, pelaksanaan kegiatan pemerintah yang berbasis elektronik atau yang kita kenal dengan electronic government atau e-government diharapkan memberikan dampak terhadap peningkatan efisiensi pada jalur informasi. Selain itu, efektivitas penyebaran…