Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Kadispora Sulbar, Muh. Hamzih menyerahkan dana pembinaan kepada Atlet berprestasi asal Sulbar pada Ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua 2021. Berlangsung di Kantor Merah Putih Gubernur Sulbar, Jum'at, 1 April 2022, dana pembinaan diberikan kepada tiga Atlet, masing-masing Atlet Atletik Mursalim Bahri dan Ahmadi, serta Atlet Dayung, Herman. Adapun total dana pembinaan yang diserahkan kepada tiga Atlet tersebut, yakni senilai Rp. 210 juta. Pemberian dana pembinaan bertujuan untuk terus memberikan semangat kepada para Atlet yang berprestasi, sehingga mampu mengharumkan kembali nama Sulbar di Ajang olahraga ke depan. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar berharap, prestasi Atlet saat ini kiranya dapat terus dipertahankan serta lebih ditingkatkan, sehingga ke depan mampu menargetkan medali perak atau emas di PON mendatang di Aceh. "Saya juga berharap kiranya para pengurus olahraga dapat lebih memperhatikan para Atlet dimulai dari nutrisi, kesehatan, latihan dan tentunya Atlet juga harus terus meningkatkan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa,"sebut Ali Baal. (Farid)

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar melantik Pengurus Bedeng Wilayah Dewan Pertukangan Nasional Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia (PBW DPN Perkasa) Sulbar masa bhakti 2022-2027, Jumat 1 April 2022, bertempat di Grand Mutiara Hotel Mamuju. Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyambut baik terbentuknya DPN Perkasa sebagai organisasi yang menaungi dan mengayomi para tukang dalam melaksanakan profesinya, untuk perlindungan keselamatan kerja serta kesejahteraan. "Saya berharap DPN Perkasa berperan efektif membina anggotanya supaya memiliki kompetensi yang memadai dan layak diberikan sertifikat kompetensi pertukangan, yang merupakan modal untuk mendapatkan kepercayaan para pengguna jasa pertukangan,"kata Ali Baal Dengan pelantikan PBW DPN Perkasa Sulbar, Ali Baal berharap selalu menjalin kemitraan dan sinergitas dengan pemerintah, khususnya dengan OPD terkait, seperti Dinas PUPR dan Dinas Tenaga Kerja. "Instansi pemerintah perlu pula membuka ruang kemitraan dengan tetap berpedoman pada peraturan yang berlaku, sehingga para pekerja pertukangan lokal memiliki kemampuan dan ruang yang setara dengan yang berasal dari luar daerah dalam kegiatan jasa konstruksi,"ucap Ali Baal Untuk itu, DPN Perkasa dalam kegiatannya harus disertai tanggungjawab moral melindungi kepentingan masyarakat mendapatkan layanan jasa konstruksi, berkualitas dari pekerja pertukangan. Gubernur juga berharap, DPN Perkasa berperan memberi masukan yang objektif kepada pemerintah dalam rangka pemerataan peluang kerja di sektor jasa konstruksi, yang akan menjadi bagian upaya pemberdayaan tenaga kerja. "DPN Perkasa harus juga menjadi pelopor kepatuhan pada aturan yang berlaku di sektor jasa konstruksi. Untuk itu, harus selalu menguatkan semangat kebersamaan dalam setiap kegiatan dan berkontribusi positif dalam pelaksanaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat,"tandasnya (mhy)

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melakukan peletakan Batu pertama pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Sulbar di Kalukku, Mamuju. Peletakan batu pertama ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Perwakilan Kementerian Tenagakerja, Samsi, dan juga disaksikan Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi , unsur forkompimda Sulbar. Pembangunan BLK Sulbar itu sendiri dipusatkan di Tasiu, Kecamatan Kalukku, Jumat, 1 April 2022. Bangunan tersebut , untuk tahap pertama dianggarkan sebesar 32 miliar rupiah dan ditargetakan rampung selama tiga tahun ke depan. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar berharap pembangunan BLK Sulbar dapat berjalan dengan lancar sehingga masyarakat Sulbar nantinya dapat merasakan manfaatnya. Perwakilan Kementerian Tenagakerja, Samsi mengatakan , dengan adanya BLK di Sulbar diharapkan dapat meningkatkan daya tambahan perekonomian masyarakat, termasuk peningkatan daya kerja masyarakat. (tawin)

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar didampingi Sekprov Sulbar, Muhammad Idris meresmikan Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Malaqbiq, Jumat 1 April 2022. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita. Berada di Komp. Kantor Gubernur Sulbar, Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng No.2 Rangas, Mamuju, bangunan ini memiliki luas 4.500 m2 yang terdiri dari lima lantai dengan ukuran 20x50 M. Lantai atas bangunan ini beratapkan kubah, yang menjadi ciri khas Gedung Gadis Malaqbiq ini, dan di setiap lantai dilengkapi panel-panel listrik serta alat deteksi kebakaran. Gedung Perkantoran Pemprov Sulbar ini juga dilengkapi dengan satu unit lift serta dapat ditambahkan satu unit lagi jika dibutuhkan. Adapun struktur bangunan bagian bawah menggunakan foot plat dengan kedalaman bervariasi rata-rata lima meter, dan juga dilengkapi dengan power house yang merupakan ruang untuk power supply dan pompa air. Mengenai sumber anggaran pembangunan Gedung Gadis Malaqbiq ini, sepenuhnya berasal dari APBD Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2021, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 41.388.252.700 dengan berbagai fasilitas tersebut. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar berharap penggunaan gedung itu berjalan dengan lancar dan baik. Dan semoga Gedung Gadis Malaqbiq tersebut memberikan inspirasi kepada OPD-OPD untuk berkarya kepada Sulbar. Gedung Gabungan Dinas Malaqbiq terdiri dari lima lantai. Ada beberapa dinas yang direncanakan berkantor di gedung tersebut, antara lain Diknas, Koperindag Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan masih terdapat OPD lain, termasuk Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar akan berkantor di gedung tersebut (jemmi)

Sekprov Sulbar Muhammad Idris menghadiri Pencanangan Pemuda Peduli Tanah dan Ruang (PETARUNG) Berkelanjutan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sulbar, di Halaman Kantor Wilayah BPN Sulbar, Komp. Kantor Gubernur Sulbar Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng No.2 Rangas, Mamuju, Rabu 30 Maret 2022. Sekprov Sulbar Muhammad Idris berharap pencanangan Gerakan Pemuda Peduli Tanah dan Ruang bukan hanya kegiatan formalitas semata, melainkan dapat dilakukan secara berkelanjutan oleh pihak ATR/BPN dalam mengeksporasi ide-ide dari para pemuda dan mahasiswa. "Keterlibatan mahasiswa dan pemuda dari masing-masing kabupaten di Sulbar, tentunya diharapkan gerakan ini dapat membawa perubahan pada bidang tanah dan tata ruang di provinsi ini,"kata Idris Disampaikan, belakangan ini tanah dan ruang menjadi issue yang sensitive dan selalu menimbulkan polemik dalam masyarakat, dikarenakan terjadi pengaturan tanah dan pertanahan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sama halnya dengan penataan ruang yang ramah lingkungan. "Rencana tata ruang itu terdiri dari pola ruang setiap kawasan itu diatur, sehingga segala aktivitas masyarakat terkait tanah dan ruang harus terfasilitas dengan rencana tata ruang wilayah bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi,"tandasnya Sebab itu, sambungnya, masyarakat utamanya para pemuda dan mahasiswa harus mengetahui dan paham regulasi, sehingga masyarakat tidak akan salah dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang. Dia juga menyampaikan, kondisi terkini di tengah semangat pemerintah pusat dalam perencanaan membangun calon Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur, Sulbar sebagai salah satu daerah penyangga calon ibu kota baru, warga Sulbar khususnya para pemuda sangat diharapkan untuk ikut berpartisipasi menjaga dan ikut peduli terhadap tanah dan ruang. “Pemuda dituntut untuk peduli dan mau belajar tentang hukum pertanahan dan penataan ruang agar para pemuda bisa paham tentang struktur penguasaan, pemilikan, pemanfaatan tanah dan pelestarian lingkungan, dan diharapkan menjadi agen perubahan sekaligus corong untuk mengedukasi masyarakat serta siap berkontribusi,"ucapnya Kepala Kantor Wilayah BPN Sulbar, Hardian mengatakan, Komunitas Peduli Tanah dan Ruang dapat berperan…

Guna mendorong dan mengawal keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi (KI) Sulbar terus berupaya memaksimalkan peran dan fungsinya dalam memaksimalkan implementasi UU keterbukaan informasi publik di Sulawesi Barat dengan memberikan pemahaman kepada stokholder keterbukaan informasi tentang arti penting keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat pada pengabilan kebijakan publik pada setiap badan publik di Sulawesi Barat. Salah satu upaya tersebut, dengar mengelar acara diseiminasi informasi prosedur penyelesaian sengketa informasi publik kepada NGO, unsur Pers dan tokoh masyarakat yang dilaksanakan di Nina's Cafe dan Resto Selasa, 29 Maret 2022. Pada kesempatan tersebut Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulbar , Dulhaj Muchtar Mahmud, menyampaikan bahwa kegiatan diseminasi tersebut bertujuan , untuk memberikan pemahaman kepada stakeholders keterbukaan informasi tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik di KI Sulbar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. " Kegiatan ini digagas dari hasil evaluasi KI Sulbar dalam penanganan sengketa inormasi publik selama ini, sehingga kedepan diharapkan pemohon informasi lebih memahami prosedur penyelesaian sengketa informasi publik." terang Dulhaj. Lebih lanjut Dulhaj mengatakan, bahwa dalam memeriksa dan memutus sengketa informasi, Majelis Komisi informasi mempertimbangkan 2 unsur yang wajib terpenuhi, yaitu syarat formil pengajuan sengketa informasi berupa pemenuhan prosudural pengajuan sengket sengketa informasi publik, dan syarat Materil untuk menilai apakah informasi tersebut merupakan informasi terbuka atau dikecualikan. Pada kegiatan tersebut, hadir sebagai Pemateri adalah Komisioner KI Sulbar yang membidangi Kelembagaan , Andi Fachriadi Kusno dan menyampaikan tahapan dan Prosedur Pengajuan permohonan informasi hingga tata cara pengajuan dan penanganan sengketa informasi di KI Sulbar. “Dalam pengajuan permohonan informasi ke badan publik, pemohon wajib memenuhi unsur pengajuan permohonan informasi ke badan publik, serta diharapkan mengedepankan etika dan membangun komunikasi agar informasi yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan cepat, tepat, dan dengan prosedur yang sederhana” ujar Fachriadi. Fachriadi juga menyampaikan , penanganan sengketa informasi di KI Sulbar dilakukan dengan merujuk pada SOP yang telah di tetapkan guna dapat mengukur…

Sekprov Sulbar Muhammad Idris, melakukan pertemuan dengan Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Sulbar, dalam rangka pemeriksaan lanjutan dalam acara Entry Meeting, yang berlangsung di Rujab Sekprov Sulbar, Rabu 30 Maret 2022. Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan, pemeriksaan itu tidak hanya mencari apa yang salah, tetapi menemukan rekomendasi perbaikan yang terbaik. "Ini bukanlah hal baru, tetapi justru hal berulang yang tentunya bertujuan untuk lebih memperbaiki pemahaman kita agar menjadi concern, bahwa keadaan seperti ini adalah untuk memastikan derajat kepatuhan kita terhadap pemeriksaan keuangan,"ucap Idris "Saya selalu menempatkan dan memfungsikan pemeriksaan ini sebagai manajemen yang sangat bijak. Kalau kita tidak bisa bercermin dari kesalahan tidak akan ada perbaikan, kalau tidak ada perbaikan jelas tidak akan ada kemajuan,"sambunya Olehnya itu, Idris berharap bantuan kepada auditor agar dibantu menemukan OPD kinerjanya paling rendah, yang berkaitan dengan tema penanggulangan kemiskinan dalam rangka peningkatan implementasi, pemberdayaan dan pembiayaan. "Tahun 2021 kemarin merupakan tahun kedua dengan tema indikator penanggulangan kemiskinan. Kita akan membuat target proses pemeriksaan yang lebih intens dan pengelolaan waktu yang lebih efisien,"pungkasnya Untuk di isu peningkatan kesejahteraan atau penanggulangan kemiskinan tersebut, Ia berharap indikator-indikator kecil itu bisa didapatkan, sehingga nantinya tim kerja di berbagai OPD dengan mudah bisa menyusun semacam kerangka penyelesaian intervensi yang benar-benar memadai. Diketahui, tahun pertama di 2020 temanya mengenai pendidikan. Menyinggung soal pendidikan, Idris menyampaikan kekhawatirannya jangan sampai tim di sektor pendidikan tidak memperhatikan hasil evaluasi dari BPK pada Tahun 2020 lalu, karena menurutnya hal yang paling memprihatinkan di indikator pemeriksaan pada tahun itu adalah sangat rendahnya outcome dari sektor pendidikan itu sendiri. Idris mengaku bersyukur dan bangga kepada Pimpinan OPD atas kehadirannya langsung dalam pertemuan itu. Dan untuk OPD yang diwakili, Ia menghimbau untuk menyampaikan informasi itu kepada pimpinannya. "Karena kita ingin memastikan Sulbar di Tahun 2021 hasil auditnya itu bisa meraih WTP lagi untuk kedelapan kalinya,"tegasnya (Ayu)

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan perkebunan di Sulbar sangat urgen. Sub sektor perkebunan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi di wilayah Sulbar. Hal tersebut disampaikan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat membuka acara Forum Perangkat Daerah T.A 2022 Sektor Perkebunan se-Sulbar di d'Maleo Hotel Mamuju, Rabu, 30 Maret 2022. Kegiatan itu diselenggarakan Dinas Perkebunan Sulbar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023. "Sub sektor ini menjadi salah satu penggerak perekonomian utama, sebagaimana terlihat pada PDRB sektor perkebunan berkontribusi 17,31 persen (ADHB) atau 20,51 persen (ADHK) terhadap total PDRB Sulbar di Tahun 2021. Pembangunan perkebunan juga strategis dalam angka kemiskinan, tingkat kesejahteraan petani perkebunan jauh lebih baik dibandingkan petani lainnya,"kata Idris Masih kata Idris, di Tahun 2021 peningkatan NTP perkebunan juga sangat baik, banding lurus dengan peningkatan kontribusi PDRB sub sektor perkebunan, baik ADHK maupun ADHB. Hal ini bisa menunjukkan bahwa peningkatan kembali kinerja pembangunan perkebunan, mulai dari peningkatan produksi, produktivitas hingga mutu dan daya saing komoditi perkebunan Sulbar. Lebih lanjut, dikatakan, isu-isu stabilitas sebagai tuntutan konsumen dunia dan peranan standar pasar global, jika tidak segera mendapat perhatian berpotensi menjadi kendala besar dalam upaya meningkatkan ekspor komoditas perkebunan Sulbar. Rencana pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur, selain memberikan peluang dan potensi pasar, sekaligus dapat mengancam produksi kakao dan kopi Sulbar yang selalu menjadi andalan. Para petani kakao dan kopi dapat berubah menjadi tenaga buru pembangunan infrastruktur ibukota baru pada bulan-bulan panen raya. "Bahwa sektor-sektor yaitu kakao, kopi dan kelapa plus kelapa sawit yakin benar-benar komunitas yang dibutuhkan dunia. Kira-kira ukuran perkebunan jaya kita berpikir global untuk bekerja secara lokal,"tuturnya Terkait pelaksanaan Forum Perangkat Daerah T.A 2022 Sektor Perkebunan se-Sulbar tersebut, Idris mengatakan sangat mengapresiasi sebab hal itu sebagai rangkaian dari proses perencanaan untuk pembangunan perkebunan di Sulbar, terutama tersusunnya rumusan usulan program dan kegiatan Tahun 2023. "Bagaimana kedisiplinan kita untuk mengikuti ketentuan yang ada,…

Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), yang juga Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar melantik dan mengukuhkan Pengurus KONI Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) masa bhakti 2022-2026, Rabu, 30 Maret 2022. Sebagai Ketua KONI Mateng yakni Andi Irwan. Ketua KONI Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, pelantikan Pengurus KONI Mateng merupakan momentum untuk memperbaharui semangat dan komitmen, dalam rangka pembinaan untuk meningkatkan prestasi olahraga di daerah. "Saya berharap Ketua dan Jajaran Pengurus baru KONI Mateng dapat berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di daerah ini,"sebut Ali Baal Dia menjelaskan, fungsi KONI berdasarkan amanah UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan, bahwa KONI merupakan mitra pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui olahraga, serta memasyarakatkan olahraga prestasi untuk mencapai prestasi optimal. Pelantikan tersebut disaksikan Bupati Mateng, Aras Tammauni dan sejumlah Pengurus KONI Sulbar. (farid)

Gubernur Sulbar, selaku Ketua Dewan Masjid ( DMI) Provinsi Sulbar, Ali Baal Masdar melantik dan mengukuhkan Pengurus DMI Kabupaten Mamuju Tengah, Rabu, 30 Maret 2022. Sebagai Ketua DMI Mateng, Arsal Aras Tammauni Ketua DMI Sulbar, Ali Baal Masdar menyampaikan kepada pengurus DMI Mateng berkewajiban berkewajiban untuk memakmurkan masjid. Disampaikan, pembentukan Dewan Masjid sebagai wadah pemersatu umat Islam dinilai perlu terus dikembangkan. Masjid bukan hanya sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat informasi pemerintahan dan pengembangan ekonomi sejak jaman Rasulullah hingga ke beberapa generasi kejayaan umat Islam terdahulu. " Saya berharap para pengurus DMI Kabupaten Mamuju Tengah, kiranya segera membentuk dewan masjid tingkat kecamatan dan kelurahan atau desa, agar masjid di seluruh pelosok Sulbar dapat terus makmur, " ujarnya Pelantikan tersebut disaksikan oleh Bupati Mateng, Aras Tammauni, pengurus DMI Mateng dan undangan lain.(farid)