SULBARONLINE.COM, Mamuju -- Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. Muhammad Rahmat Sanusi, meminta agar Pemerintah Kabupaten proaktif melakukan verifikasi dan validasi (Verivali) data kemiskinan ekstrem. "Saya sangat berharap kepada Pemkab dapat melakukan verivali data kemiskinan ekstrem di wilayahnya masing-masing. Hal ini penting untuk mendapatkan data yang akurat terkait kemiskinan ekstrem di Sulbar," tegas Rahmat Sanusi, Senin (6/11/23). Menurutnya, sejauh ini hanya Kabupaten Pokewali Mandar (Polman) yang sudah melakukan verivali data. Dua Kabupaten lain, yakni Majene dan Mamuju Tengah (Mateng) juga sedang melakukan Verivali. "Dan 3 Kabupaten lainnya seperti Mamasa, Mamuju dan Pasangkayu sangat kita harapkan juga ikut mencontoh Polewali Mandar," sebut Rahmat. Mantan Kepala Badan Kesbangpol Sulbar ini menjelaskan, untuk mengoptimalkan kerja-kerja Verivali data tersebut, setiap Pemkab dapat menggerakkan kepala desa masing-masing untuk melalukan verifikasi dan pencocokan data di lapangan. "Karena Pemkab yang memiliki wilayah Desa, maka semua Kades ini dapat digerakkan agar kita mendapatkan hasil yang akurat," ujarnya. Rahmat optimis, jika verivali data kemiskinan ekstrem dapat dioptimalkan di seluruh Kabupaten di Sulbar, maka akan terjadi penurunan jumlah dan persentase kemiskinan ekstrem di Sulbar. "Selama ini kan kita belum verivali secara keseluruhan. Karena itu, sekali lagi saya berharap Pemkab se Sulbar dapat melakukan verivali data kemiskinan ekstrem ini," pungkas Rahmat. #pemprovsulbar #sulbarjaya #sulbarmaju #sulbarmalaqbi #sulbar @kominfosulbar @ikp #mamuju #majene #polewali #mamasa #pasangkayu #mateng YouTube : Pemprov Sulbar Instagram: @pemprov_sulbar Facebook /Fanpage : Pemprov Sulawesi Barat/ Pemprov Sulbar Website : https://berita.sulbarprov.go.id/ Tik tok : @pemprov.sulawesibarat

Mamuju --Pemprov Sulbar menerima penghargaan insentif fiskal pengendalian inflasi dari Pemerintah Pusat. Penghargaan diserahkan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian kepada PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh, pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Ruang Sasana Bakti Kemendagri Jakarta, Senin , 6 Nopember 2023 Ketua Pelaksanaaan Alokasi Insentif Fiskal Periode III Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman menjelaskan, dua menjadi agenda dalam rakor tersebut yakni dalam rangka meningkatkan pengendalian inflasi daerah sekaligus memberikan menyerahkan insentif fiskal atas perannya dalam pengendalian inflasi. "Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi Pemda dalan meningkatkan pengendalian inflasi di daerah. Dan Pemberian penghargaan kepada Pemda yang telah kinerja baik dalam pengendalian inflasi di daerah serta memacu daerah-daerah lain agar semakin terpacu untuk meningkatkan kinerja khususnya terkait pengendalian inflasi di daerah," ucap Lucky. Disebutkan, ada tiga provinsi menerima insentif fiskal termasuk Provinsi Sulbar dengan besaran 8,6 Miliar. PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan , empat poin menjadi penilaian untuk penerima insentif fiskal tersebut, yakni pelaksanaan sembilan upaya pengendalian inflasi pangan yang telah dilakukan oleh pemda, kepatuhan penyampaian laporan kepada kemendagri yang menunjukkan jumlah laporan harian yang disampaikan pemda dalam pengendalian inflasi pangan oleh kab/kota, tingkat inflasi yang merupakan nilai capaian hasil dari upaya pengendalian inflasi daerah, dan keempat rasio realisasi belanja pengendalian inflasi terhadap total belanja daerah. Prof. Zudan berterima kasih atas kerja keras Pemda serta kolaborasi satgas pengendalian inflasi, forkopimda, BI, BPS, Pemda di enam kabupaten dalam berkolaborasi melakukan pengendalian inflasi di enam kabupaten. Sestama BNPP ini berharap kebersamaan Pemda dan forkopimda Sulbar terus diperkuat. "Kebersamaan forkopimda dan kabupaten harus terus kita perkuat terus, kuncinya jaga stabilitas harga dan pasokan ada,"ungkapnya. (Rls)

MAMUJU, --Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Waris Bestari menyambut kunjungan Pj. Bupati Mamasa Yakob F.Solon di Kantor Ketapan Sulbar, Senin ,6 Nopember 2023 Pj. Bupati Mamasa Yakob F Solon menyempatkan berkunjung ke Kantor Distapan Sulbar untuk mengkoordinasikan terkait bantuan penanganan stunting berupa daging dan telur dari Badan Pangan Nasional yang akan di distribusikan di Kabupaten Mamasa. Tujuannya untuk memastikan bantuan tersebut tidak menemui kendala, apalagi beberapa desa di Mamasa yang masih sulit diakses. "Dimana ada kebutuhan rakyat kita harus disitu. Sehingga setelah tadi rapat bersama OPD Pemprov, sekaligus kami berkoordinasi dengan Distapan dan PT POD untuk menyatukan persepsi soal penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Mamasa," ujar Yakob. Yakob menekankan dua hal yakni efisensi dan efektifitas penyaluran, serta dapat meyakinkan masyarakat bahwa jumlah bantuan yang didistribusikan sudah sesuai data yang ditentukan dari pusat. "Jadi ini betul-betul yang diberikan sesuai data dari pusat, sudah sesuai SOP, dan kita di daerah siap memfasilitasi," tegas Yakob. Kepala Distapan Sulbar Abdul Waris Bestari berterima kasih atas kepedulian Pj Bupati Mamasa, menurutnya ini sebagai bentuk kolaborasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Ini sebagai bentuk kolaborasi dan kami memanggil PT pos dengan harapan dalam penyaluran sampai ke penerima. Dan sebagaimana petunjuk Gubernur (Prof.Zudan Arif Fakrulloh) agar dipastikan sampai ke penerima, dan data digunakan by name by address," ucap Waris. Disebutkan, bantuan pangan dari Bapanas ini disalurkan tiga tahap, dari September, Oktober hingga November. Untuk enam kabupaten keseluruhan sudah terealisasi 83 persen dari 20,633 Keluarga Risiko Stunting (KRS). Untuk Mamasa bakal disalurkan bulan ini dengan bekerjasama POS Indonesia. "Kita harapkan ini bisa menyalurkan tepat waktu dan tolong sampaikan ke kami ketika memang ada bantuan itu rusak dan tidak layak konsumsi," kata Waris. Kepala Cabang Pos Indonesia Kabupaten Mamuju Taqwa Setiawan menjelaskan, Pos Indonesia berwenang selaku transporter atau penyalur dari gudang ke penerima. Tetapi pihaknya memerlukan bantuan Pemda setempat…

MAMUJU--Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar Pengucapan Ikrar sekaligus Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN. Acara tersebut dilakukan dalam Apel Pagi di Halaman Kantor DPM-PTSP Sulbar, Senin 6 November 2023. Pengucapan Ikrar dan Penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN dan Non ASN dipimpin langsung Kepala DPM-PTSP Sulbar Habibi Azis dan diikuti oleh Pejabat Eselon III, Pejabat Fungsional Ahli Muda, serta seluruh ASN dan non ASN DPM-PTSP Sulbar. Habibi menjelaskan, DPM-PTSP sebagai salah satu OPD yang menyelenggarakan pelayanan publik dituntut menjunjung tinggi integritas, sebagai wujud implementasi netralitas ASN dan non ASN dengan memberikan layanan secara profesional. “Seluruh aparat DPM-PTSP dilarang keras ikut terlibat dalam politik praktis. Jika nanti terbukti secara akurat terlibat, maka akan dilaporkan untuk diproses dan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, bahkan dengan sanksi terberat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat,” tegas Habibi Mantan Kepala Badan Penghubung Sulbar di Jakarta itu berharap, semua personil di DPM-PTSP agar mengambil bagian mensukseskan Pemilu 2024, wajib menggunakan hak pilihnya, termasuk bijak dalam menggunakan media sosial dan menciptakan suasana pesta demokrasi yang kondusif. "Karena kita sebagai ASN, peranan semua lapisan masyarakat akan menetukan nasib bangsa dan negara kita lima tahun kedepan,"katanya (rls) Berikut Ikrar Netralitas ASN yang diucapkan: Dalam rangka menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, kami berikrar: 1. Menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN dan Non ASN di Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sulawesi Barat dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum, selama, maupun sesudah pelaksanaan Pemilu tahun 2024. 2. Menghindari konflik kepentingan dengan tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada pegawai ASN dan Non ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu. 3. Menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong. 4. Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam…

SULBARONLINE.COM, Mamuju — Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Sulawesi Barat, Safaruddin Sanusi DM mengakui, pembinaan cabang olahraga bulu tangkis harus lebih fokus ke depan. Hal itu diungkapkan Safaruddin Sanusi usai pelantikan Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Sulbar masa bakti 2022-2026 yang berlangsung di Grand Hotel Maleo Mamuju, Ahad ,5 Nopember 2023 Menurut Safaruddin yang juga Ketua Harian Pengprov PBSI Sulbar ini, selain harus fokus pembinaan cabor bulu tangkis, juga perlu dilakukan pelatihan secara rutin pada usia dini. “Kita harus berani memulai. Semua cabang olahraga harus fokus. Begitu juga dengan bulu tangkis, harus fokus dan pembinaannya harus dilakukan sejak dini, mulai SD, SMP dan SMA,” tegas Safaruddin. Menurut mantan Kadis Kominfo Sulbar ini, pembinaan Bulu Tangkis agar dapat mencapai prestasi dibutuhkan waktu 2 hingga 5 tahun. “Jadi perlu proses dalam pembinaannya. Oleh karena itu, Dispora Sulbar akan fokus. Kami akan memberikan perhatian dan keseriusan. Dan untuk mendapatkan prestasi harus rutin melakukan pertandingan, harus ada klub-klub yang melakukan latihan dan pembinaan secara sustainable,” jelasnya. Safaruddin juga merespon harapan PBSI Sulbar terkait dorong pengadaan Gedung Olahraga (GOR) khusus bulu tangkis. “Saya kira ini sangat penting membangun GOR. Karena memang untuk mendapatkan hasil dan prestasi yang baik, tentu Pemerintah harus memikirkan dan menyiapkan sarana dan fasilitas yang memadai,” ujar Safaruddin. Sekadar diketahui, pelantikan Pengprov PBSI Sulbar dihadiri langsung oleh Sekjen PP PBSI, Komjen Pol Dr. Muhammad Fadil Imran. Hadir juga Kapolda Sulawesi Barat Irjen Pol Drs. R. Adang Ginanjar, Keoala Inspektorat Sulbar M Natsir, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat Abdul Halim, dan perwakilan Danrem 142 Tatag. Selain itu, hadir pula Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Barat, Ketua Perbakin Sulbar, Dr. Arsal Aras, sejumlah Ketua Cabang Olahraga (Cabor) Sulbar, serta beberapa atlet Bulu Tangkis Sulbar. (Rls)

MAMUJU--Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Sulawesi Barat (Pengprov PBSI Sulbar) menggelar Musyawarah Kerja Provinsi (Muskerprov) Tahun 2023, Sabtu 4 November 2023. Kegiatan itu dibuka Ketua Harian Pengprov PBSI Sulbar, Safaruddin Sanusi DM. Kegiatan yang berlangsung di Water Park Hotel d'Maleo Mamuju itu, bertujuan membahas dan mendiskusikan rencana kerja PBSI Sulbar Tahun Anggaran 2024 untuk dijadikan panduan dalam rangka pengembangan bulu tangkis di wilayah Sulbar. Ketua Harian Pengprov PBSI Sulbar, Safaruddin Sanusi DM menekankan, sebagai pondasi awal perlu menyamakan persepsi terkait peran, tugas dan tanggungjawab bersama sebagai Pengprov PBSI Sulbar. "Sesuai AD/ART organisasi, tugas PBSI provinsi adalah mengembangkan dan membina bulu tangkis sebagai olahraga rakyat dan olahraga prestasi di tingkat provinsi,"ucap Safaruddin yang juga Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulbar Olehnya itu, Safaruddin menyatakan, Pengprov PBSI Sulbar akan membuat program kerja sesuai AD/ART organisasi yang tentunya proporsional, dengan harapan bisa mengembangkan prestasi bulu tangkis di Sulbar. Terdapat beberapa usulan disampaikan peserta Muskerprov, diantaranya mengharapkan adanya Gor dan Club Bulu Tangkis yang dibina kabupaten sebagai bentuk pembinaan yang berkesinambungan, Pengprov PBSI Sulbar diharapkan mengadakan pertandingan bulu tangkis satu sampai dua kali setahun untuk menguji para atlet di Sulbar. (rls)

Mamuju -- Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh kedatangan seorang kawan lama Shintani Nouyuki, kedatangan Shintani sebab tertarik dengan program di Sulbar dan bermaksud ingin berinvestasi di Sulbar. Shintani Naoyuki lebih dikenal sebagai Tenaga Ahli Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) dan merupakan Penasehat Kebijakan Pembangunan Daerah atau Regional Development Policy Advisor (RDPA) wilayah Sulawesi. Prof. Zudan sangat berterima kasih apabila ada investor masuk ke Sulbar. Apalagi program yang akan dijalankan berkaitan dengan prioritas Pemprov saat ini, yakni brkaitan dengan penanganan 4+1 Sulbar, Stunting, Kemiskinan Ekstrem, Perkawinan Anak, Anak Tidak Sekolah dan Inflasi. "Saya sangat senang apabila bisa memberikan banyak bantuan, apalagi sinkron dengan program pemprov Sulbar" kata Zudan. Sementara Shintani Nouyuki mengaku ingin bekerjasama dengan program pemprov Sulbar sebab memiliki kerangka yang terukur. "Beliau (Pj Gubernur Zudan) memiliki kerangka pembangunan yang jelas termasuk 4+1 masalah pembangunan Sulbar," tandasnya. Shintani mengatakan, berbagai hal yang dapat dikerjasamakan ke depan, termasuk pengembangan ekonomi kemasyarakatan, pengembangan pelayanan publik, dan bagaimana meningkatkan kapasitas birokrat di Sulbar. "Apalagi pemprov sudah mendorong bagaimana memperkuat inovasi di level midle atau calon pejabat (eselon III) dan mendorong calon pejabat ini memikirkan solusi dengan ide-ide untuk berkontribusi program-program prioritas pemprov. Ini kami sangat apresiasi," ucap Shintani. Menurutnya, program yang dijalankan Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan juga sudah memikirkan bagaimana mendorong kapasitas SDM yang akan menjalankan atau melaksanakan program tersebut. (Rls)

Mamuju -- Penasehat Kapolri, Bidang HAM Nur Kholis mengapresiasi kinerja Pj. Gubernur Sulbar, Prof, Zudan Arif Fakrulloh dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), utamanya pemenuhan hak Ekonomi Sosial dan Budaya (EKOSOB) di Sulbar Mantan Ketua Komnas HAM ini melihat beberapa program Pj Gubernur Sulbar seperti bentuk penanganan 4+1 , yakni stunting, kemiskinan ekstrem, perkawinan anak, inflasi dan anak tidak sekolah yang terus mengalami peningkatan. "Saya datang untuk melihat kondisi pemenuhan HAM di Mamuju, saya melihat mulai ada progres peningkatan," ucap Nur Kholis. Hal lain pemenuhan hak ekonomi dan sosial dalam mempersiapkan Sulbar sebagai penopang IKN Nusantara. "Saya harap ini terus dilanjutkan," ungkapnya. Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh berterima kasih atas kunjungan serta masukan yang diberikan. "Kita bersama- sama mengembangkan Sulbar untuk menopang IKN dan untuk memonitor hak-hak Ekosob, anak dan stunting," kata Sestama BNPP ini. (Rls)

MAMUJU, - Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh memberikan pengarahan secara resmi kepada seluruh perangkat desa pada pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengurus kelembagaan desa oleh Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Pelatihan yang digelar mulai 31 Oktober hingga 3 November 2023, diikuti ratusan kepala Desa dan perangkat desa se Sulawesi Barat. Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan program penguatan pemerintahan pembangunan desa (P3PD) menjadi penting agar para kepala desa dan perangkat desa dapat lebih baik melakukan pengelolaan desa. Ia mengatakan, dalam mengelola desa, para perangkat didorong untuk melakukan perbaikan dengan menekan angka kemiskinan dan mengaktifkan kembali posyandu. "Saya meminta dua hal yaitu tekan kemiskinan dan aktifkan posyandu, Desa harus ikut berperan mengatasi dua hal ini," kata Zudan. Menurutnya, jika desa mempu melakukan hal tersebut maka akan berdampak banyak pada berbagai elemen salah satunya yaitu stunting. Apalagi, saat ini desa memiliki anggaran yang dapat dikelola untuk mengatasi hal tersebut, saat ini menurutnya terdapat lebih Rp 530 miliar dana desa yang beredar di Sulawesi Barat. "Untuk mengurangi kemiskinan tidak harus melulu dengan duit, tetapi dengan membuat program yang memberikan multiplayer efek kepada masyarakat," ucap Zudan. Ia mengajak seluruh perangkat dan kepala desa untuk mau merubah mindset dengan mengurangi kemiskinan dan menghidupkan posyandu. "Posyandu menjadi titik sentral merubah peradaban dan ada 2140 Posyandu di Sulbar dan 1.168 yang aktif, sehingga saya mendorong untuk mengaktifkan seluruh Posyandu di Sulbar," kata Sestama BNPP itu. Zudan mengatakan, apabila aktivasi posyandu dapat dilakukan maka itu dapat menjadi kekuatan luar biasa bagi Sulbar. "Sehingga pak desa, kalau ada ibu hamil ajak ke Posyandu untuk melakukan pemeriksaan. Ibu hamil tidak boleh Hb rendah dan anemia. Kalau ini bisa dilakukan maka stunting dapat teratasi dan angka kematian bayi dan ibu hamil dapat ditekan," jelasnya. Sementara Direktur Fasilitasi Perencanaan, Keuangan dan Aset Pemerintahan…

Mamuju -- Pj Gubernur Sulbar , Prof. Zudan Arif Fakrulloh menggelar rapat dengan sejumlah OPD dalam rangka mendorong investasi di Sulbar. Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan meminta OPD yang menangani investasi tersebut memperbaiki kualitas pelayanan, kedua melakukan percepatan perizinan. "Dalam percepatan itu ada memangkas prosedur, ada memangkas waktu, dan memangkas persyaratan. Penting juga untuk semua OPD segera melakukan percepatan tersebut dengan mengurangi persyaratan yang tidak perlu dan memotong birokrasi yang panjang", ucap Zudan setelah Rapat Koordinasi Perizinan di Kantor Gubernur Sulbar, Kamis , 2 November 2023 Terkait kualitas , berarti ruang pelayanan harus dibenahi, dan yang memberikan pelayanan atau yang berhadapan langsung dengan publik harus lebih ramah, smart serta dibekali pula pengetahuan agar dapat memberikan informasi yang lebih konferehensif. Dalam rapat tersebut, para perwakilan OPD memaparkan sejumlah perizinan yang berkaitan dengan investasi di Sulbar, baik di sektor pertambangan, kalutan dan perikanan dan sektor lainnya. (Rls)