Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar melakukan pelepasan ekspor perdana komoditas pertanian Sapu Lidi oleh CV Coco Mandar Indonesia yang ditandai dengan pengguntingan pita .Pelepasan ekspor sapu lidi sebanyak 25 ton ke Negeri India, diadakan di halaman Gedung Gadis Pekkabata, Jumat, 23 April 2022. Bahan ekspor komoditi pertanian itu dihasilkan pengusaha muda, Sadariah (22 tahun) yang mengelola usaha secara sederhana melalui CV Coco Mandar Indonesia. Sadariah adalah warga Desa Dambali-wali , Kecamatan Luyo, Kabupaten Polman Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengungkapkan rasa apresasi apa yang di lakukan oleh Sadaria, sebagai perempuan yang hebat dan mampu menciptakan peluang bisnis sapu lidi saat ini mampu di ekspor hingga ke negeri India. Gubernur Ali Baal Masdar berharap , itu sebagai momentum untuk pemanfaatan berbagai potensi sebagai komoditi ekspor. Supaya makin banyak kaum milenial menjadi eksportir. "Saya berharap makin banyak anak muda menjadi pengusaha, mencontoh kerja keras yang dilakukan Sadariah menjadi pengusaha eksportir sapu lidi, seperti yang kita saksikan hari ini," kata Ali Baal Masdar. Gubernur yang kerap disapa ABM itu menyatakan salut dan mengapresiasi semangat Sadariah, berpikir kreatif menjadikan sapu lidi sebagai bahan ekspor. Ia juga menyampaikan , sejak lama, diketahui kelapa hanya untuk dibuat kopra sebagai komoditi ekspor. Padahal banyak ragam dari turunan kelapa yang semuanya bermanfaaat. Selain buah dan batangnya, akar, daun, sampai lidi. Semua bisa diolah menjadi nilai tambah, menandakan ragam potensi kelapa yang bisa menjadi bahan ekspor," tuturnya. Hingga kini, komoditas yang diekspor dari Sulbar lainnya terdiri cangkang, minyak sawit, kopi, kakao, dan briket batok kelapa. Dengan adanya ekspor sapu lidi, bertambah lagi ragam komoditi ekspor sehingga makin menggembirakan untuk meningkatkan ekspor yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi daerah ini. Pelepasan ekspor perdana sapu lidi ke India, dilakukan Gubernur Sulbar bersama Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar, Perwakilan Bank Indonesia Sulbar, Forkopimda Polman, Kepala Karantina Pertanian Sulbar, perwakilan Kanwil Bea Cukai…

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar meresmikan Gedung Kantor Samsat (Satuan Administrasi Satu Atap) Polman, Rabu 20 April 2022. Berlokasi di Jl. Andi Depu, Polewali, gedung berlantai dua tersebut dibangun secara bertahap sejak 2019 dengan biaya seluruhnya Rp. 2,4 Miliar. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengemukakan, fungsi Kantor Samsat akan makin baik dengan kantor yang refresentatif. Untuk itu, petugas harus lebih bersemangat bekerja, profesional, transparan dan akuntabel memberi pelayanan terbaik dalam urusan administrasi kendaraan bermotor. "Dengan kantor yang baru, yang refresentatif, petugas harus makin bersemangat memberi pelayanan terbaik, yang nyaman, dan mudah, namun tetap sesuai prosedur,"ujar Ali Baa Ali Baal mengatakan, pentingnya penguatan semangat dan komitmen petugas Samsat memberi pelayanan secara transparan dan akuntabel. Pelayanan yang dilandasi prinsip mudah, cepat dan sesuai aturan "Sangat penting juga, menghindari praktik yang berbau pungli (pungutan liar), atau perilaku yang berpotensi sebagai perbuatan korupsi,"tegasny Dia menjelaskan, Kantor Samsat yang di dalamnya terdiri unsur kepolisian (Polisi Lalulintas), aparat Pemprov dari BPKPD (Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah), dan petugas PT. Asuransi Jasa Raharja, memiliki peran strategis untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mematuhi aturan dan berpartisipasi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkaitan administrasi kendaraan bermotor. "Kantor Samsat berperan juga dalam urusan kemanusiaan terkait pelayanan asuransi kecelakaan lalulintas oleh petugas Jasa Raharja,"sebut mantan Bupati Polman dua periode itu Kepala BPKPD Sulbar, Amujib mengatakan, gedung Kantor Samsat Polman tersebut sudah merupakan kantor sendiri. "Selama ini berkantor di gedung pinjaman. Semoga semua kabupaten secara bertahap segera memiliki kantor sendiri,"harapny Kantor Bersama Samsat merupakan tempat pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi oleh petugas Polisi Lalulintas, BPKPD, dan Jasa Raharja. Melaksanakan pelayanan administrasi kendaraan bermotor, yaitu registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor oleh petugas Polri, penerimaan PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) okeh BPKPD, dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalulintas) oleh petugas Jasa Raharja. Hadir pada acara tersebut,…

Sekprov Sulbar Muhammad Idris, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar Tahun 2024, di Aula Lantai 3 Kantor KPU Sulbar, Selasa 19 April 2022. Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan apresiasi kepada KPU Sulbar yang lebih awal mengambil insiatif untuk mengadakan yang biasa disebut dengan “Tudang Sipulung”. Idris mengatakan, secara keseluruhan sistem politik di Indonesia sedang mengalami proses demokrasi yang semakin sehat atau “keterbukaan”, tetapi memiliki tantangan yang berat. Dan harus mempersiapkan informasi kepada publik bahwa yang menentukan standar yaitu KPU Sulbar, tetapi secara nasional akan ada eskalasi publik yang akhirnya menunjukkan Pemilu ini mahal. “Kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh masyarakat harus bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk mencerdaskan pemilihan, 2024 level kritikis warga negara semakin tinggi. Dan manfaatkan struktur-struktur formal dipemerintahan menjadi mitra strategis,"ujar Idris Dalam rangka melakukan kerja-kerja di KPU bersama pemda, lanjut Idris, yang harus dipersiapkan lebih jauh adalah berusaha meningkatkan level profesionalisme, termasuk yang paling penting adalah keterbukaan informasi terhadap penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024. “Apapun yang akan dilakukan KPU, kita semua kokohkan sebagai penyelenggaraan secara konsitusional, tujuannya adalah mengadakan Pemilu sebaik mungkin, menghasilkan anggota legislatif yang diterima secara utuh oleh warga Sulbar,"tutupnya Ketua KPU Sulbar, Rustang mengatakan, rakor tersebut dilaksanakan berdasarkan arahan dari KPU RI bahwa seluruh provinsi dan kabupaten diharapkan segera berkoordinasi dengan pemprov atau pemkab masing-masing, terkait dengan persiapan pemilihan serentak terutama dalam penyiapan anggaran. Dia menyampaikan, berdasarkan keputusan KPU RI Nomor 1312 dan 444 tentang standar dan petunjuk teknis penyusunan anggaran untuk kebutuhan Pilkada, ada 20 item yang harus dipersiapakan dalam menghadapi kesiapan anggaran. "KPU termasuk juga Bawaslu adalah penyelenggara yang diamanahi undang-undang untuk menyampaikan terkait anggaran tersebut. Untuk itu, diharapakan item tersebut dilihat lebih awal dalam rakor ini,"ucapnya Ia menambahkan, berdasarkan keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022 sebagai tidaklanjut dari hasil rapat dengan pemerintah dan penyelenggara Pemilu, Pemilu serentak 2024…

Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeny Anwar bersama Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Mamuju, Lintang Purba Jaya, melakukan Pengawasan Pangan Bulan Ramadhan, Senin 18 April 2022, di Kampoeng Ramadhan (Taman Lalu Lintas Mamuju). Dalam pengawasan itu, sebanyak enam sampel aneka makanan dan minuman takjil, termasuk 24 sampel lainnya yang diambil di beberapa titik di Kota Mamuju diperiksa, sehingga total sebanyak 30 sampel. Dari hasil pemeriksaan, semuanya negatif tidak mengandung bahan berbahaya "Alhamdulillah semua sampel yang diambil BPOM hasilnya negatif,"kata Enny Anggraeny Anwar, Wakil Gubernur Sulbar Enny bersyukur pedagang makanan dan minuman jakjil sudah punya kesadaran, sehingga tidak memakai zat-zat yang mengandung bahan berbahaya untuk kesehatan Menanggapi adanya sarana yang disiapkan bagi para pedagang untuk menjual aneka makanan dan minuman takjil, Enny mengatakan, hal itu tentunya sangat membantu perekonomian bagi masyarakat "Saya sangat mengapresiasi para pedagang yang membantu masyarakat yang ingin membeli takjil,"uca Kepala BPOM di Mamuju, Lintang Purba Jaya mengatakan, beberapa titik di Kota Mamuju yang diambil jajanan takjilnya untuk dijadikan sampel, yakni di Kampoeng Ramadhan, Pasar Ramadhan, Pasar Sentral Mamuju, Pasar Baru, serta yang ada di pinggir jalan. "Sampel yang diambil terdiri dari sampel minuman, sirup, gorengan seperti tahu, sambusa dan sejenis takjil. Alhamdulillah seluruhnya hasilnya negatif tidak mengandung bahan berbahaya seperti formalin, boraks dan Rodamin,"ungkapny Dikatakan, pemeriksaan jajanan takjil tersebut bukan hanya yang mengandung bahan berbahaya, namun juga melakukan pemeriksaan kebersihan dan sanitasinya "Bagaimana kebersihan penjualnya, kebersihan kemasannya, ini yang perlu kita perhatikan dan berikan pembinaan,"tutupny Adapun proses pemeriksaan, yakni satu persatu sampel aneka makanan dan minuman takjil diperiksa di Mobil Laboratorium BPOM di Mamuju. (ian)

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar meresmikan Kantor UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Terpadu Dinas Sosial Sulbar, Senin, 18 April 2022, bertempat di Kantor UPTD PSKW Tadui Mamuju, Jl. Trans Mamuju- Kalukku. Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar mengatakan, pembangunan kesejahteraan sosial merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Dalam hal ini pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. "Pembangunan kesejahteraan sosial di Sulbar telah menunjukan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), seperti tercermin pada indikator jangkauan pelayanan sosial di satu sisi, dan pada sisi lain terjadi penurunan jumlah PPKS dan masyarakat miskin, meningkatnya kemandirian dan keberfungsian sosial PPKS dan masyarakat miskin, dan tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pilar-pilar partisipasi sosial dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial,"kata Ali Baal Ali Baal menuturkan, termasuk komitmen pemerintah dengan upaya mewujudkan janji kampanye ABM-ENNY, mendirikan Balai Rehabilitasi Sosial di Sulbar, yang didahului dengan pembangunan Kantor UPTD Panti Sosial Karya Wanita. "Selain itu, merupakan komitmen Pemprov Sulbar mendorong pemenuhan kewajiban Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial yang merupakan kewenangan provinsi, yaitu melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dalam panti,"tutur Ali Baal Disampaikan, saat ini tugas dan fungsi UPTD Panti Sosial Karya Wanita hanya melaksanakan pelayanan bagi satu jenis PPKS, yaitu tuna sosial. Untuk itu, kedepan agar dapat terpenuhi SPM bidang sosial dalam panti yang mencakup pelayanan terhadap anak terlantar, lanjut usia terlantar, disabilitas, gelandangan dan pengemis. "Keempat jenis PPKS tersebut harus mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dalam panti sebagaimana kewenangan provinsi,"tandasnya Melalui kesempatan itu, Ali Baal berpesan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD agar melanjutkan pembangunan gedung itu dan membebaskan lahan di sekitarnya. "Saya sangat bersyukur bersama seluruh jajaran Dinas Sosial…

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar didampingi Sekda Mamasa, Muhammad Syukur dan para Pimpinan OPD Lingkup Pemprov Sulbar, melakukan pertemuan dengan Pemangku Adat Mambi dalam rangka silaturahmi, Rabu 13 April 2022. Kegiatan ini berlangsung di Rumah Adat Lantang Kada Nene, Mamasa Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, dirinya selaku Gubernur diberi amanah oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, sebagai koordinator raja-raja di Sulbar. Tujuannya, untuk menyatukan semangat juang dan rasa persaudaraan antar Tujuh Kerajaan di Hulu Sungai (Pitu Ulunna Salu) dan Tujuh Kerajaan di Muara Sungai (Pitu Ba'bana Binanga) "Sebagai koordinator, Saya berharap raja-raja yang ada di Sulbar bersatu padu menuju satu kesatuan dan jangan sampai ada tendensi antara satu dengan yang lain. Mari kita jaga rasa persaudaraan sebagaimana nenek moyang kita dahulu menjaganya,"kata Ali Baal saat menyampaikan arahannya Dia menuturkan, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap daerah dan kerajaan memiliki karakteristik yang berbeda-beda sebagaimana yang telah diatur oleh adat masing-masing, sehingga menimbulkan perbedaan-perbedaan. Namun hal tersebut diharapkan tidak menjadi suatu perselisihan, melainkan lambang kekayaan dan keanekaragaman untuk terus mewujudkan keamanan dan rasa persaudaraan yang kuat. "Berdasarkan sejarah yang ada, tidak dapat dipungkiri bahwa Tujuh Kerajaan di Hulu Sungai dan Tujuh Kerajaan di Muara Sungai itu bersatu padu untuk mengusir para penjajah yang ingin menguasai tanah tercinta kita terdahulu,"ucapnya (farid

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris membuka Rapat Koordinasi Komisi Daerah Sumber Daya Genetik (Rakor Komda SDG) secara virtual, Selasa, 12 April 2022. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sulbar. Rakor tersebut dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan peran dan fungsi Komda SDG dalam pengelolaan dan pemanfaatan SDG yang dimiliki Sulbar. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menekankan, Komda SDG diharapkan mampu membangun networking dengan stakeholder serta melakukan koordinasi dan sinergi program antara pemerintah daerah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta dalam pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan SDG lokal untuk kesejahteraan masyarakat dan perakitan varietas unggul. "Pengelolaan dan pemanfaatan SDG lokal diharapkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah,"ucap Idris Idris mengemukakan, kekayaan keanekaragaman hayati yang tersimpan di wilayah perairan (marine mega biodiversity) Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, sedangkan di daratan merupakan nomor dua di dunia setelah Brazil. Kekayaan keanekaragaman hayati ini mencakup genetik, spesies hingga beranekaragam ekosistem unik. "Potensi-potensi seperti ini harus terus kita cari dan kembangkan, sehingga SDG yang dimiliki dapat kita jadikan sebagai modal/asset (natural capital) yang dirasakan secara nyata, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat,"pungkasnya Agar dapat mengelolah kekayaan keanekaragaman hayati yang tinggi, sambungnya, diperlukan kemampuan penguasaan teknologi. "Kita perlu membuka kesempatan atau peluang kerjasama dengan pihak lain pemilik teknologi, melalui kebijakan pemanfaatan SDG yang menguntungkan. Selain itu, diperlukan juga perhatian atas pengetahuan tradisional terkait SDG tersebut,"tuturnya (mhy)

Sekprov Sulbar Muhammad Idris melaunching Program Paket Ramadhan Bahagia dan Paket Zakat Fitrah, Selasa 12 April 2022, di Gedung PKK Sulbar. Acara launching dirangkaikan Sosialisasi ZIS Baznas Sulbar bersama Pemprov Sulbar. Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyampaikan apresiasinya kepada semua Pengurus Baznas Sulbar atas usaha dan ikhtiarnya di dalam bekerja untuk mensejahterakan masyarakat Sulbar. "Saya berdiri di sini paling tidak memberi semangat kepada kawan-kawan Pengurus Baznas yang baru saja beberapa hari yang lalu dilantik. Tugas sesungguhnya dari Baznas itu sendiri adalah bagaimana menghimpun zakat ummat di Sulbar, karena potensi zakat kita secara skala nasional itu sebesar Rp.326,7 Miliar,"ungkap Idris Idris mengatakan, sebagai organisasi fungsional keagamaan, Baznas bisa berjalan secara efektif jika menghimpun zakat itu secara berkelas, yang berarti mode atau style lama harus ditinggalkan. Melalui launching kedua program tersebut, Idris berpesan Baznas Sulbar harus selalu melahirkan inovasi baru. Sementara, untuk Program Paket Ramadhan Bahagia dan Paket Zakat Fitrah, Ia berharap tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran paket tersebut dan bisa diterima langsung bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Untuk mendorong kerja Pengurus Baznas Sulbar, Ia menghimbau kepada semua pimpinan OPD mulai dari sekarang mengumpulkan zakat dari para Muzakki masing-masing di instansinya. "Untuk pelaporannya nanti akan diterima langsung oleh pihak Baznas sendiri, jangan menunggu sampai akhir Ramadhan lagi baru terkumpul,"tandasnya Ketua Baznas Sulbar, Ahmad menyampaikan, program itu bekerjasama dengan Baznas RI, yang nantinya pihak Baznas Sulbar akan menyalurkan paket bahagia ramadhan sebanyak 150 paket dan ada 3.000 untuk paket zakat fitrah yang akan disalurkan ke tiga (3) kabupaten yaitu Mamuju, Majene dan Polewali Mandar. Di tempat yang sama, usai Launching Program Paket Ramadhan Bahagia dan Paket Zakat Fitrah, dilanjutkan mengikuti secara virtual acara Nusantara Cinta Zakat bersama Presiden RI, Joko Widodo. (Ayu)

Sekprov Sulbar Muhammad Idris membuka acara Sosialisasi Layanan Ketaspenan dan Produk Taspen Life Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lingkup Pemprov Sulbar, yang diselenggarakan di Gedung PKK Sulbar, Senin 11 April 2022. Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menjelaskan, sosialisasi layanan ketaspenan merupakan salah satu upaya Pemprov Sulbar untuk mengimplementasikan pemenuhan hak bagi PPPK terkait dengan Tabungan Hari Tua (THT), jaminan pensiun, jaminan kecelakaan serta jaminan kematian yang ditawarkan oleh PT. Taspen. "Ini untuk memberikan hak-hak bagi PPPK, karena jaminan tersebut bersifat potongan bagi PPPK mengingat regulasinya belum ada. Beda dengan PNS yang THT dan jaminan pensiun sudah dipotong otomatis dari gaji, serta telah dipayungi oleh regulasi yang ada,"ucap Idris Dikatakan, terbatasnya aturan karena undang-undang dan peraturan, pemerintah menghadirkan anak perusahaannya (Taspen Life) untuk menambah manfaat THT purnabakti, mengingat bahwa PPPK tidak mendapatkan jaminan pensiun. Selain menambah manfaat THT, para peserta juga akan terproteksi jiwanya hingga masa purnabakti. "Kepada seluruh PPPK, setelah mendapatkan sosialisasi layanan Taspen ini, dalam arti mengetahui hak-haknya terkait tabungan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan serta jaminan kematian, maka ke depan harus lebih semangat dalam mengabdi,"imbau Idris Lebih lanjut Idris mengatakan, agar mendapatkan manfaat yang maksimal saat aktif dan sampai purnabakti, maka PPPK seharusnya mengikuti program dari Taspen Life. Apalagi sekarang dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dan berat menuntut Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk PPPK, untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan publik. Sementara itu, Branch Manager PT. Taspen Mamuju, Simon Mandila mengatakan, dengan sosialisasi itu pihaknya ingin memberikan angin segar dan harapan yang baik bagi seluruh ASN atau PPPK, dengan harapan ada tambahan perlindungan maupun hak-hak yang diterima memasuki pensiun. "Kami hadir di sini untuk memberikan kepastian itu nyata pada saat anda melaksanakan tugas sehari-hari sampai pada masa pensiun, bapak-ibu sekalian akan mendapatkan nilai tambahan yang sesuai dengan keinginan anda nantinya.…

Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sulbar Tahun 2022, Senin 11 April 2022, bertempat di Ballroom Hotel d'Maleo Mamuju. Dengan mengusung tema, "Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Musrenbang dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulbar Tahun 2023. Dalam sambutannya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, Musrenbang yang dilaksanakan merupakan salah satu tahapan dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2023, yang mana RKPD itu menjadi tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulbar Tahun 2023-2026, pasca berakhirnya periode RPJMD Provinsi Sulbar Tahun 2017-2022. "Kami berharap pembangunan yang akan dilaksanakan dapat konsisten dengan dokumen RPD Tahun 2023-2026. Kami juga mengajak kita semua untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan sumbangsih saran dan masukan terhadap RKPD Tahun 2023 yang saat ini kita susun," kata Ali Baal Ali Baal juga menyampaikan mengenai tantangan dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Menurutnya, berbagai tantangan masih cukup dirasakan, khususnya pasca pandemi Covid-19 yang saat ini telah berstatus menjadi endemi, serta pasca bencana gempa bumi yang melanda Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene di awal Tahun 2021 lalu. "Diperlukan upaya-upaya kolaborasi yang tidak hanya antar tingkatan pemerintahan saja, melainkan dukungan dari berbagai pihak termasuk seluruh lapisan masyakarat untuk bersama-sama membangun Sulbar yang sejahtera, maju dan malaqbi sebagaimana visi RPJPD Provinsi Sulbar Tahun 2005-2025,"tandasnya Melalui kesempatan itu, Ia menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak dan masyarakat yang telah berpartisipasi dan memberi dukungan selama kurang lebih lima tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Sulbar Enny Anggraeny Anwar. "Kami juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan masyarakat atas segala kesalahan dan kekhilafan yang kami lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja,"ucapnya Hadir pada Pembukaan Musrenbang, Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeny Anwar, para Bupati/Wakil Bupati Se-Sulbar, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulbar, Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi dan Wakil Ketua…