MAMUJU -- Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Barat bersama para desainer Sulbar mendorong keberlangsungan tenun dan Sutra Sulbar untuk terus digunakan sebagai promosi. Pj Ketua TP PKK Sulbar Ny Ninuk Triyanti Zudan mengatakan, potensi tenun dan sutera di Sulbar sangat besar. Berbagai produk dan hasil karya para desainer di Sulbar juga dinilai memiliki potensi besar di pasaran. "Saya melihat potensi Sulbar terkait Sutra dan tenun sangat luar biasa indah, peragaan busana tenunya juga dibawah desainer yang asli dari Sulbar menjadi pakaian yang indah yang terus kita tampilkan untuk masyarakat bahwa pakaian yang kita kenakan lebih baik pakaian asli dari Sulbar,' kata Ny Ninuk Zudan Ia berharap, kehadiran para desainer Sulbar dapat mengangkat potensi tenun dan Sutra yang ada di Provinsi Sulbar. "Jika betul-betul didesain sangat kekinian sekali, bisa dipakai berbagai kalangan, mulai dari anak sampai dewasa, melihat Inovasi yang dilakukan sangat mampu bersaing di pasar," ucap Ninuk. Sementara salah satu Desainer Muda, Awhi Zahresa mengatakan kegiatan yang digelar PKK sangat mendukung dan membantu para desainer yang ada di Sulbar. Menurutnya, semakin banyak kegiatan yang digelar yang menampilkan hasil karya para desainer Sulbar dapat mengangkat nama para desainer di Sulbar. "Kedepan ini dapat lebih mempromosikan melalui acara yang digelar, sehingga para desainer lebih mengenal tentang adanya kolaborasi dari setiap tenun di Sulbar,"tutupnya. (Rls)

MAMUJU - Pemprov Sulbar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik (Kesbangpol) Sulbar melaksanakan rapat evaluasi pengembangan Indeks Demorkasi Indonesia (IDI) di Hotel Berkah, Selasa 21 November 2023. Sekretaris Daerah diwakili oleh Staf Ahli Pemprov Sulbar Muhammad Hamzih mengatakan undang-undanh nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menegaskan bahwa pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesehjateraan masyarakat. "Diharapkan juga mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan," kata Hamzih. Sementara itu, dalam perkembangan demokrasi di Sulbar perlu perhatian bersama seluruh elemen masyarakat Sulbar. Apalagi IDI setiap tahunnya dirilis. "Ada beberapa menfaatnya diantaranya menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi, membantu perencanaan pembangunan politik, serta pemda dan masyarakat bisa mengambil langkah-langkah memperbaiki kinerja provinsi dimasa yang datang," tambahnya. BPS sudah merilis tahun 2023 IDI Sulbar sebesar 74,03 persen yang mengalami kenaikan 2,73 persen dengan tahun sebelumnya yang masuk kategori sedang. "Perlu menjadi perhatian dari berbagai aspek mulai kesetaraan, kebebasan dan kapasitas lembaga demokrasi. Jadi mari kita lakukan tugas masing-masing bagaimana mestinya," harapnya. Termasuk, dirinya mengajak semua elemen masyarakat agar sama-sama mendukung BPS agar bisa bekerja dengan baik dalam mengumpulkan data-data demi kemajuan daerah. Sedangakan, Plt Kepala Kesbangpol Sulbar H. Muhammad Yusuf Thahir menyampaikan kegiatan ini bertujuan dapat melihat tingkat perkembangan demokrasi atau menjadi alat pembanding antar daerah dalam memperoleh gambara IDI. "Ini juga dapat menjadi bagian perencanaan pembangunan politik pada tingkat provinsi dan termasuk sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan demokrasi," tambahnya. Dilaksanakan juga diskusi dengan menghadirkan sejumlah pemateri seperti Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulbar Muslim Fattah, Perwakilan Bawaslu, Komisioner KPU Sulbar, dan Kepala BPS Sulbar. Turut, sejumlah peserta dari kalangan media, LSM, Kepala Kebanpol se Sulbar, dan organisasi perangkat daerah.(rls)

Mamuju - Suara sirene yang meraung-raung cukup menghentak keheningan pagi di Kantor Satpol PP dan Damkar Sulbar, Selasa (21/11/2023). Suara yang cukup mengagetkan tersebut membuat puluhan ASN yang tengah beraktivitas segera berlindung di bawah meja dan sebagian berhamburan keluar ruangan. Kejadian itu merupakan simulasi saat terjadinya bencana alam gempa bumi yang dilaksanakan Pemprov Sulbar di Kompleks Perkantoran Gubernur Sulbar. Simulasi bertujuan memberitahukan cara penyelamatan saat terjadinya gempa bumi kepada seluruh ASN lingkup Pemprov Sulbar. Simulasi tersebut diperintahkan langsung oleh Pj. Gubernur Sulbar, Prof. Zudan Arif Fakrulloh. Sebanyak 3 TKA (Titik Kumpul Akhir) disiapkan disekitar Kompleks Perkantoran Gubernur Sulbar. Dalam simulasi tersebut, seorang ASN Satpol PP yang diibaratkan sebagai korban digotong keluar oleh Tim dari BPBD yang menyisir setiap ruangan untuk mencari korban yang terjebak dan segera dimasukkan ke dalam ambulance untuk mendapatkan penanganan medis secepat mungkin, sedangkan ASN lainnya berkumpul di TKS (Titik Kumpul Sementara) yang berada di halaman kantor sebelum menuju TKA di areal parkir Lapangan Merah Putih. Perwakilan BPBD Sulbar yang hadir di TKS bersama Kasatpol PP dan Damkar Sulbar kemudian memberi arahan terkait bencana gempa, langkah-langkah penyelamatan dan apa saja yang mesti diperhatikan saat terjadi gempa. "Penting untuk kita ketahui pada saat terjadi gempa, segera berlindung di bawah meja dan lindungi kepala menggunakan benda keras, seperti buku yang tebal, dan berlindung di bawah tiang yang kokoh, karena tiang adalah struktur bangunan terkuat, jangan di dekat jendela yang mudah hancur" tegas Ali Rahman, Instruktur dari BPBD Sulbar. Simulasi bencana alam adalah hal yang penting, karena dengan simulasi dapat mengetahui cara penanganan menyelamatan diri sendiri dan menyelamatkan orang terdekat. Dan yang tidak boleh dilupakan saat terjadi bencana adalah jangan panik, karena dengan rasa panik membuat orang kehilangan akal sehat sehingga dapat melukai diri sendiri seperti nekad lompat dari gedung yang tinggi. Bahaya tersebut dihindari dengan berpikir logis sambil berupaya…

MAMUJU -- Bencana gempa bumi bisa terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa diprediksi manusia. Upaya mitigasi perlu dilakukan, sebagai usaha mengurangi resiko akibat bencana maka diperlukan sistem Early warning sistem. Pemprov Sulawesi Barat melalui Badan Penanggulangan Bencana menggelar simulasi sebagai bentuk mitigasi dilingkup Pemprov Sulbar, Rabu, 21 November 2023 Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan simulasi yang digelar sebagai bentuk upaya tanggap dan tangguh bencana. "Perilaku tanggap bencana ini harus dibangun sejak dini maka saya mengajak Kalaksa BPBD membangun sistem kita bangun awarnes kepedulian seluruh ASN dan pegawai di Pemprov jika terjadi bencana apa yang harus dilakukan maka kita latih dengan bunyi sirine,"kata Zudan. Sirine yang dibunyikan Pemprov di kantor BPBD pada pukul 08:05 sebagai tanda bagi seluruh pegawai dilingkup Pemprov untuk melakukan penyelamatan diri secara mandiri sebelum tim TRC dan BPBD . "Ketika ada bunyi sirine apa yang dilakukan, kemana harus menyelamatkan diri maka ditentukan tempat yang aman yang telah ditentukan," ucap Zudan. Setelah semuanya aman maka seluruh pegawai menuju titik kumpul, sesuai instruksi tim TRC dan BPBD. "Kemudian Tim Tagana dan TRC melakukan pemeriksaan seluruh warga dan mengecek apakah ada korban atau tidak," ujar Sestama BNPP itu. Kegiatan simulasi nantinya akan digelar rutin setiap Minggu, itu dilakukan agar seluruh pegawai yang ada mengetahui betul langkah yang dilakukan jika terjadi bencana. "Minggu depan akan latihan lagi," jelas Zudan. Kepala Laksana BPBD Provinsi Sulbar Amir Maricar mengatakan alat yang didatangkan merupakan sistem khusus yang dipersiapkan ketika terjadi bencana. Pengoperasian alat juga didukung oleh tim yang memiliki kemampuan yang mempuni. Ia mendorong agar setiap BPBD di kabupaten agar memiliki dan menyediakan alat sebagai bentuk early warning sistem. "Harusnya setiap BPBD harusnya ada alat Early warning sistem nah ini yang kita bangun supaya bisa memperingatkan secara dini ketika terjadi bencana,"kata Zudan. Salah satu ASN Pemprov Sulbar Murdiah menyampaikan terima kasih kepada…

Mamuju -- Pemprov Sulbar melakukan simulasi atau uji coba Sirene Early Warning System (EWS) di lingkungan Kompleks perkantoran Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Selasa , 21 November 2023 Pj Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, difungsikannya sirene EWS sebagai upaya membangun perilaku perilaku tanggap dan tangguh bencana, utamanya di lingkup Pemprov Sulbar. "Maka kita mengadakan simulasi. Perilaku tanggap bencana ini harus kita bangun maka kita bangun sistemnya, kita bangun wearness, kepedulian seluruh ASN dan pegawai tidak tetap, kalau ada bencana apa yang harus dilakukan maka kita latih dengan bunyi sirine," ucap Prof. Zudan Pelaksanaan uji coba sirene berlangsung lancar, 7 simulasi dilakukan dengan membunyikan sirene pada pukul 08.05 WITA "Jam 08.05 kita pencet sini semuanya mencoba mencoba melakukan penyelamatan, nah masing-masing harus mempersiapkan diri ketika ada bunyi sirene mereka harus cari tempat yang aman. Ketika suasananya sudah redah keluar menuju titik kumpul sesuai dengan instruksi. Tim Tagana dan TRC ngecek ke kantor-kantor OPD simulasinya begitu ada enggak yang sakit karena itu misalnya jantungnya apa nafasnya habis, jalannya sudah enggak bisa kemudian yang kejatuhan plafon lemari yah harus ditolong. Setelah semuanya bagus dari TRC laporan semuanya aman simulasi selesai," tutur Zudan usai simulasi Kalaksa BPBD Sulbar Amir Maricar berterima kasih berkat petunjuk Pj Gubernur akhirnya Sulbar bisa memiliki Sirene EWS. "Sudah seharusnya, baik BPBD kabupaten maupun provinsi harus ada Sirene EWS ini," kata Amir. Menurutnya Sirene EWS sangat penting dalam mencegah jatuhnya banyak korban pada setiap kejadian bencana. "Banyak korban karena kepanikan, kepanikan itu karena tidak tahu apa yang harus mereka lakukan . Dengan simulasi ini kita akan tahu bagaimana mengatasi dan setiap bencana, dan korban kita bisa minimalisir," ungkapnya. Tim Reaksi Cepat BPBD dan Tagana Dinsos Sulbar ikut dalam simulasi, dan siap siaga dalam menjalakan tugas mengatasi kebencanaan di daerah. (Rls)

MAMUJU, --Pj Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh menetapkan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sebesar Rp2.914.958,08. Keputusan ini didasari Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 688 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, ditetapkan tanggal 20 November 2023. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Beberapa poin dalam UMP Sulbar 2024, UMP merupakan upah bulanan terendah terdiri dari: upah tanpa tunjangan; atau upah pokok dan tunjangan tetap. Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Ketentuan upah minimum berlaku dikecualikan bagi usaha mikro dan usaha kecil dengan berpedoman pada struktur dan skala upah yang ditetapkan pada Perjanjian Kerja Bersama, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama di perusahaan. Upah usaha mikro dan usaha kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh di perusahaan dengan ketentuan, paling sedikit sebesar 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat Provinsi Sulawesi Barat; dan nilai upah yang disepakati paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan di tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Data rata-rata konsumsi masyarakat dan garis kemiskinan di tingkat provinsi berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di Bidang Statistik; Pengawasan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan kewenangan dan kompetensinya. Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sulbar Andi Farid Amri mengatakan, penetapan UMP Provinsi Sulbar 2024 ini melalui kesepakatan bersama Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur Pemerintah, Apindo, Akademisi dan perwakilan Serikat Buruh dan serikat pekerja. Penetapan UMP didasari Peraturan Pemerintah No.51 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan maka pemerintah provinsi Sulawesi barat akan segera mentapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2024. Termasuk Surat Edaran Menaker perihal Penyampaian lnformasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 serta Data Kondisi Ekonomi danKetenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun…

MAMUJU - Pemprov Sulbar dan DPRD menyapakati Peraturan Daerah (Perda) pajak dan retribusi daerah untuk menjadi produk hukum yang akan diterapkan. Kesepakatan ini dilaksanakan melalui rapat paripurna di kantor DPRD Sulbar dengan di hadiri Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh, Senin 20 November 2023. Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan sangat bersyukur atas kerjasama yang dibangun antara pemprov dengan DPRD Sulbar. "Alhamdulillah kita sudah sepakati bersama Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah. Perda ini perintah langsung dari undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan daerah dan pusat," kata Prof Zudan. Ia menambahkan, dalam undang-undang tersebut diperintahkan masing-masing daerah membuat Ranperda Pajak dan retribusi daerah dengan jangka satu tahun sejak adanya atau terbitnya undang-undang tersebut. "Paling lambat dibuatnya Perda ini di 1 Januari tahun 2024. Jadi sebenarnya masih panjang tapi kita selesaikan bersama," tambahnya. Prof Zudan membeberkan bahwa Perda Pajak dan Retribusi daerah ini akan diberlakukan pada tahun 2024 mendatang. "Diharapkan perda ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi. Jadi OPD lebih inovatif lagi, lebih kreatif dalam menggali sumber pendapatan daerah. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik," harapnya. Sedangkan, Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi mengungkapkan dengan adanya Perda pajak dan retribusi daerah ini bisa mengoptimalkan pendapatan daerah. "Terutama pada sektor pajak dan retribusi daerah. Ini juga harus dilengkapi petunjuk pelaksanaan agar tidak mengalami kendala, tapi paling penting bisa mensejahterakan masyarakat Sulbar," tutupnya.(rls)

Mamuju -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan RRI Mamuju melakukan penandatanganan MoU tentang kerja sama penyediaan kanal sosialisasi program, penyediaan materi berita on line dan peluang kerja sama peningkatan kapasitas SDM. Penandatangan MoU Pemrov Sulbar dan RRI berlangsung di Rumah Jabatan Sekprov Sulbar, Senin, 20 November 2023 Sekprov Sulawesi Barat, Muhammad Idris menyambut baik kerja sama antara Pemprov Sulbar dan RRI dalam hal penyampaian dan penyebarluasan informasi. Kerja sama ini akan saling menguntungkan, dimana Pemprov Sulbar dapat menyampaikan program dan juga capaian yang berhasil ditorehkan oleh pemerintah daerah. “ Sangat bersyukur atas inisiatif RRI memperkuat media pemerintah khususnya yang memiliki kepentingan agar lebih dekat dengan masyarakat. Salah satu program pak Gubernur adalah bagaimana OPD bisa lebih dekat dengan masyarakat dan ini tidak harus turun lansung tapi juga bisa melalui media seperti RRI,” Idris . Ia juga menyampaikan bahwa media seperti RRI harus menjadi media bersama dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. RRI telah familiar ditengah-tengah masyarakat sehingga sangat penting RRI bagi pemerintah dalam hal penyempaian informasi. “ kedepan kita bisa jadwalkan seperti program anak putus sekolah agar dapat dilakukan berseri melalui RRI, mulai dari data sampai kepada menyelesaikan permasalahan,” katanya Kepala LPP RRI Mamuju, Malikam Sangaji mengatakan, RRI memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah dalam hal penyebarluasan informasi program dan capaian dalam program pembangunan daerah. “ RRI Mamuju menyediakan ruang dan waktu untuk melakukan sosialisasi program pemerintah sulawesi barat. Sehingga masyarakat juga semakin mudah berinteraksi dan mendapatkan informasi kemajuan pembangunan daerah,” tutupnya. (Rls)

Mamuju -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan RRI Mamuju melakukan penandatanganan MoU tentang kerja sama penyediaan kanal sosialisasi program, penyediaan materi berita on line dan peluang kerja sama peningkatan kapasitas SDM. Penandatangan MoU Pemrov Sulbar dan RRI berlangsung di Rumah Jabatan Sekprov Sulbar, Senin, 20 November 2023 Sekprov Sulawesi Barat, Muhammad Idris menyambut baik kerja sama antara Pemprov Sulbar dan RRI dalam hal penyampaian dan penyebarluasan informasi. Kerja sama ini akan saling menguntungkan, dimana Pemprov Sulbar dapat menyampaikan program dan juga capaian yang berhasil ditorehkan oleh pemerintah daerah. “ Sangat bersyukur atas inisiatif RRI memperkuat media pemerintah khususnya yang memiliki kepentingan agar lebih dekat dengan masyarakat. Salah satu program pak Gubernur adalah bagaimana OPD bisa lebih dekat dengan masyarakat dan ini tidak harus turun lansung tapi juga bisa melalui media seperti RRI,” Idris . Ia juga menyampaikan bahwa media seperti RRI harus menjadi media bersama dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. RRI telah familiar ditengah-tengah masyarakat sehingga sangat penting RRI bagi pemerintah dalam hal penyempaian informasi. “ kedepan kita bisa jadwalkan seperti program anak putus sekolah agar dapat dilakukan berseri melalui RRI, mulai dari data sampai kepada menyelesaikan permasalahan,” katanya Kepala LPP RRI Mamuju, Malikam Sangaji mengatakan, RRI memberikan ruang kepada Pemerintah Daerah dalam hal penyebarluasan informasi program dan capaian dalam program pembangunan daerah. “ RRI Mamuju menyediakan ruang dan waktu untuk melakukan sosialisasi program pemerintah sulawesi barat. Sehingga masyarakat juga semakin mudah berinteraksi dan mendapatkan informasi kemajuan pembangunan daerah,” tutupnya. (Rls)

Mamuju -- Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando berterima kasih atas atensi Pemerintah Provinsi Sulbar dalam menindaklanjuti arahan Presiden dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia di setiap daerah. Syarif menjelaskan, gedung perpustakaan merupakan salah satu infrastruktur yang diinginkan Presiden terbangun di setiap daerah, termasuk di Sulbar. Tujuannya peningkatan kualitas SDM "Semua tahu bahwa program bapak presiden (Joko Widodo) adalah pengembangan Sumber Daya Manusia dan ini adalah satu pondasi menguatkan itu," ucap Muhammad Syarif. Dia berharap masyarakat Sulbar dapat memanfaatkan perpustakaan menjadi ruang belajar terbuka. Perpustakaan Nasional juga berkomitmen mendukung penyediaan buku-buku yang diperlukan Perpustakaan Daerah Sulbar. PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh berterima kasih atas dukungan pemerintah pusat. Pemprov juga berkomitmen akan terus mengembangkan perpustakaan daerah Sulbar. Lanjut Sestama BNPP ini, akan menggerakkan OPD lingkup pemprov Sulbar agar dapat menjemput harapan dari adanya perpustakaan daerah. "Perpustakaan adalah tempat belajar. Semua diawali dengan membaca dan belajar membaca sampai berproduksi literasi bukan hanya memahami tetapi sampai pada berproduksi. Misalnya belajar tanam cabe kemudian bisa memproduksi cabe. Sampai pada aspek penjualan. Dibantu dengan OPD terkait dan kita akan gerakkan agar ini menjadi satu kesatuan. Dari membaca belajar sampai berproduksi, jantungnya ada di perpustakaan ini," tutup Zudan, Senin, 20 November 2023. (Rls)