MAJENE --Dalam rangka meningkatkan kewirausahaan masyarakat desa berbasis komoditas unggulan, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat (Dinas Dagperinkop-UKM Sulbar) menjalin kerjasama dengan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat (Fapertahut Unsulbar). Kerjasama tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh kepala Dinas Dagperinkop-UKM Bau Akram Dai, dan Dekan Fapertahut Unsulbar Prof Kaimuddin. Turut disaksikan Rektor Unsulbar Prof. Muhammad Abdy, di Pelataran Gedung Kembar Kampus Paraparang Unsulbar, dirangkaikan dengan acara Diesnatalis ke 15 Unsulbar , Minggu, 26 November 2023 Kepala Bidang Perindustrian Dinas Dagperinkop-UKM Sulbar Muh Akbar Atjo, selaku inovator program KKN kolaborasi kewirausahaan desa ini menjelaskan program meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM. Salah satu bentuk kerjasama ini adalah pelaksanaan program KKN tematik kewirausahaan desa yang akan melibatkan mahasiswa Fapertahut Unsulbar untuk membina masyarakat desa dalam mengembangkan usaha berbasis komoditi lokal khususnya Aren. "Ini merupakan program inovasi yang saya lakukan sesuai dengan arah Bapak Pj. Gubernur Sulawesi Barat yang mewajibkan setiap pejabat eselon III tiga membuat inovasi sesuai dengan tupoksi.” Jelas Akbar. Lebih lanjut Akbar menjelaskan, Aren merupakan salah satu komoditas unggulan daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah, seperti gula aren, sirup aren, minyak aren, dan lain-lain. Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat desa dapat meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang ada. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mencetak wirausaha-wirausaha baru di bidang pengolahan hasil pertanian dan kehutanan khususnya aren, yang dapat mendukung program prioritas pemerintah provinsi Sulawesi Barat, yakni 4+1, utamanya dalam mengatasi kemiskinan ekstrim. Rektor Unsulbar Prof. Muhammad Abdy, Ph.D mengapresiasi inovasi dan PKS ini sebagai upaya penciptaan lapangan kerja baru di desa dan menumbuhkan jiwa enterprenur bagi mahasiswa yang terlibat dalam program KKN ini. Demikian Dagperinkop-UKM Sulbar Kadis Bau Akram Dai mengapresiasi program KKN kolaborasi…

MAMUJU -- Wujud nyata program Ayo ke Posyandu yang digagas Pemerintah Provinsi Sulbar terus digencarkan Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar drg Asran Masdy mengatakan, beberapa hari berturut-turut Dinas Kesehatan telah menyalurkan bantuan berupa pemenuhan gizi dan pemeriksaan kesehatan bagi keluarga dan kader Posyandu. "Ini dalam rangka inplementasi dan menggalakkan program ayo datang ke Posyandu. Hari ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Puskesmas Bambu Kab Mamuju, melakukan aksi kolaborasi bersama di Posyandu baik penimbangan dan pengukuran tinggi badan balita, pemeriksaan Ibu Hamil," kata drg. Asran. Ia mengatakan, selain menyerahkan bantuan Dinkes juga melakukan penyuluhan terhadap anak-anak remaja tentang usia perkawinan yang ideal. "Dalam kesempatan yang sama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, melalui Dinas kesehatan, menyerahkan 750 kg Beras dan 1500 butir telur sebagai suporting dan intervensi terhadap 108 balita yg terdaftar sementara capaian D/s sebesar 78 persen dimana balita yang mengunjungi Posyandu sebesar 85 org," ucap Asran. Kegiatan tersebut merupakan wujud nyata implementasi yang dilakukan pemerintah Provinsi sesuai dengan arahan Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh. Pemerintah berkomitmen agar anak stunting dan yang berpotensi stunting dapat di intervensi dan diberikan perhatian serius. drg Asran berharap, melalui program ayo ke Posyandu, pemerintah berkeinginan agar masalah stunting dapat ditekan sesuai target pemerintah. (Rls)

MAMUJU - Para ulama dan muballigh memiliki peran utama dalam menjaga kerukunan beragama ditengah masyarakat Sulawesi Barat. Mengingat, memasuki tahun politik tentunya perannya sangat dibutuhkan untuk turut andil menyukseskan agenda demokrasi yang sedang terjadi. Sehingga, Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Sulbar melaksanakan rapat koordinasi menghadirkan sejumlah narasumber di Hotel Lestari Mamuju, Sabtu 25 November 2023. Narasumber yang hadir diantaranya Dr Syamsuri jal Adhan, Kakanwil Kemenag Sulbar Syafruddin Baderung, Plt Kaban Kesbangpol Sulbar Muhammad Yusuf Thahir, Komisioner KPU Sulbar, Budiman Imran dan dipandu oleh Sekretaris FKUB Sulbar Nur Salim Ismail. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulbar , Sahabuddin Kasim mengatakan rakor ini dilaksanakan tujuannya untuk koordinasi menyatukan persepsi dalam menyukseskan Pemilu 2024. "Paling tidak kita sebagai pemuka agama melakukan doa-doa, karena itu satu kekuatan spiritual yang ampuh dalam menangkal cobaan dan ancaman dalam kehidupan manusia," kata Sahabuddin. Persepsi ini disatukan agar peran semua pihak bisa menyukseskan pesta demokrasi yang sedang berjalan saat ini. Kakanwil Kemenag Sulbar Syafruddin Baderung menyampaikan pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran nomor 9 tahun 2023 pedoman bagi semua penceramah agama dilingkup Kemenag dalam menyampaikan ceramah keagamaan. "Ini diterbitkan karena kita memasuki tahun politik yang bisa saja agama dijadikan bagian aspirasi. Makanya kita tidak inginkan agama dijadikan aspirasi," ucap Syafruddin. Jika agama dijadikan aspirasi, kata Syafruddin agama akan menjadi mimbar-mimbar jalanan yang akan mengisi ruang jalan dan tidak akan mengisi ruang rumah ibadah. Sedangkan agama tetap harus ada dalam fungsinya. "Jadi bukan berarti melarang ummat bicara politik, tetapi harus menempatkan mana saat kita bicara agama dan kapan kita harus bicara politik. Ketika di rumah ibadah maka harus bicara keagamaan kalau bahas politik kita harus keluar sebagai konteks pemuka agama," tegasnya. Plt Kepala Kesbangpol Sulbar Muhammad Yusuf Thahir menuturkan Pemilu adalah sarana integrasi bangsa dan sarana perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi. "Kita berharap kepada para tokoh agama memberi edukasi…

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar menggelar upacara peringatan Hari Guru Nasional ke-78 bersama seluruh jajaran Forkopimda lingkup Pemerintah Provinsi, Sabtu 25 November 2023. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulbar, Mithhar mengatakan , peringatan HGN merupakan kegiatan rutin yang digelar namun tahun ini dilaksanakan berbeda lantaran dirangkaikan dengan penyerahan bantuan kepada keluarga tidak mampu sebagai komitmen penanganan empat plus satu masalah Sulbar. "Diknas juga sangat prihatin dan sangat peduli terhadap banyaknya anak putus sekolah maka hari ini kita memberikan bantuan pendidikan, memberikan bantuan berupa peralatan sekolah kemudian juga kami memberikan sembako terhadap keluarga miskin," kata Mithhar. Ia menjelaskan, kegiatan peringatan HKG digelar serentak dan seluruh guru ikut melakukan intervensi penanganan anak putus sekolah di Sulbar. "Untuk data sementara ada sekira 1300 pada peringatan hari guru hari ini, dan ini akan terus bergerak untuk mencari anak yang putus sekolah untuk kembali bersekolah," kata Mithar. Menurutnya, pemerintah bersama seluruh komponen pendidikan di Sulawesi Barat akan bergerak memastikan anak putus sekolah di Sulbar seluruhnya dapat kembali ke bangku sekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak. "Kita ingin pastikan tidak boleh ada anak di Sulbar yang tidak bersekolah," ucap Mithar. Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan empat plus satu masalah Sulbar khususnya masalah anak putus sekolah dan pernikahan anak. Rekonfirmasi data terus dilakukan Diknas untuk memastikan dimana titik anak tidak sekolah agar dapat kembali bersekolah. "Sudah ada 20 ribu anak yang telah di rekonfirmasi dan Ats yang nyata itu ada tersisa 5 ribu dan salah satunya hari ini kita intervensi dengan memasukkan kembali bersekolah," ucap Mithar. (Rls)

Majene - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Sulbar terus berupaya menangkal informasi bohong (hoaks) jelang Pemilu dan Pilkada serentak 2024. Salah satu langkah yang dilakukan, yakni dengan Sekolah Internet (Senter) Komunikasi Informasi Masyarakat (KIM) yang digelar secara bertahap. Kali ini, sudah memasuki tahap kedua setelah tahap pertama berlangsung pada bulan lalu. Kadis Kominfopers Sulbar, Mustari Mula mengungkapkan, Senter KIM bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, sehingga lebih cakap dalam menggunakan internet. "Nah, ini yang kita prioritaskan cakapnya karena menjelang Pemilu 2024 itu, penyebaran hoaks itu tinggi sekali. Oleh karena itu, salah satu materi yang dipaparkan adalah bagaimana menangkal hoaks atau berita-berita negatif menjelang Pemilu 2024," kata Mustari Mula, Jumat,24 November 2023 Selain itu, kata Dia, kegiata yang berlangsung di Aula Wisma Yumari Majene tersebut memberikan materi teknis antara lain materi terkait sosialisasi KIM dan materi-materi umum terkait dengan informasi kebencanaan, serta informasi-informasi publik lainnya, juga dipaparkan dalam kegiatan itu. "Jadi, di Kominfo khususnya di kementerian itu kan sudah ada aplikasi namanya drone9 memang bertugas untuk memelototi platform berbasis media sosial, telah bekerjasama misalnya khusus untuk Facebook di meta, kemudian di Instagram, kemudian di tik tok," ungkapnya. Di Sulbar sendiri, kata Mustari Mula, pihaknya berupaya menangkal hoaks dari hulu ke hilir. Menurutnya, masyarakat di Sulbar harus diajari untuk mampu memilah antara informasi hoaks dan informasi benar. "Ada empat tahapan yang sering kita sampaikan ke masyarakat untuk mengetahui apakah berita itu hoaks atau tidak. Pertama, kenali sumbernya, kemudian yang kedua lihat model penyebarannya pastikan gambar atau video belum diedit, ketiga cek waktu penyebaran informasi itu dan yang keempat pastikan siapa yang menyebarkan, cari lembaga-lembaga resmi," ujar Mustari Mula. Dia pun berharap, ditengah persaingan ketat para kandidat peserta Pemilu dan Pilkada serentak 2024, masyarakat tidak menjadi penyebar hoaks setelah program ini berjalan secara berkelanjutan. "Senter KIM ini menjadi program kerja Diskominfopers Sulbar…

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding MoU bersama dengan Universitas Sebelas Maret (UNS) untuk pengembangan SDM di Sulawesi Barat. Penandatanganan dilakukan di Waterpark Maleo Mamuju, Jumat,24 November 2023. Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, penandatanganan kerjasama yang dilakukan bersama UNS, merupakan upaya untuk mendorong peningkatan kualifikasi pendidikan para guru dan siswa untuk pengembangan SDM di Provinsi Sulawesi Barat. "Saya punya keinginan agar masyarakat Sulawesi Barat lebih banyak lagi yang mengambil program magister dan doktor di perguruan tinggi yang masuk lima besar atau paling tidak yang masuk 10 besar terbaik nasional," kata Prof Zudan pada kegiatan Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru bersama Universitas Sebelas Maret. Menurutnya, dengan kerjasama yang dilakukan membuka peluang kepada seluruh putra putri Sulawesi Barat baik itu ASN, siswa, guru dan tenaga kesehatan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. "Juga untuk anak SMA dan SMK bisa masuk di perguruan tinggi terbaik di Indonesia salah satunya di UNS, maka saya undang di UNS untuk melakukan perjanjian kerjasama sehingga bisa lebih banyak putra putri di Sulbar diterima di UNS, khusunya S1 dan S2 begitu juga untuk dokter spesialis dan guru serta kepala sekolah dan masyarakat umum," kata Zudan. Dengan begitu lanjut Sestama BNPP ini, di tahun 2024 mendatang banyak putra putri Sulbar mengeyam pendidikan di perguruan tinggi ternama seperti UNS. Apalagi saat ini Pemprov Sulbar memiliki program pengembangan beasiswa bagi seluruh ASN dan masyarakat umum. Berbagai dukungan juga diharapkan untuk mendukung pengembangan SDM di Sulbar, salah satunya Ia meminta dukungan kepada DPRD. Ia berharap program pokir DPRD bisa dimanfaatkan untuk pengembangan SDM dengan menyediakan program untuk beasiswa. "Sehingga guru-guru bisa S2 syukur-syukur bisa S3 sehingga kualitas pendidikan bisa cepat meningkat tinggi," kata Zudan. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Prof.…

JAKARTA -- Pj Gubernur Sulbar , Prof Zudan Arif Fakrulloh bertemu Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di kantor7 Kemenkominfo Jakarta, Kamis 23 November 2023. Dalam pertemuan tersebut, Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh didampingi anggota DPRD Sulbar Risbar Berlian dan Kepala Dinas Kominfo Sulbar Mustari Mula. Pertemuan yang dilakukan bersama Menkominfo merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia terkait akselerasi peningkatan layanan komunikasi dan informatika kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, untuk mendukung terwujudnya transformasi digital dan Satu Data terpadu diperlukan langkah strategis semua pihak memberi perhatian pada percepatan penyediaan akses jaringan internet di semua titik blankspot area khususnya di wilayah pedesaan yang berada di pedalaman dan terpencil dan pemenuhan sarana teknologi informasi dan komunikasi mutakhir yang dibutuhkan pemerintah daerah seperti Sulawesi Barat. Untuk itu, Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan meminta dukungan kepada Menteri untuk pemenuhan pembangunan infrastruktur layanan internet di seluruh wilayah desa blankspot Provinsi Sulawesi Barat dan pembangunan fasilitas Command Center Pemprov. Dalam pertemuan itu, Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan terkait kondisi existing Sulawesi Barat bahwa masih ada 89 Desa di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang mengalami blankspot dari jaringan internet seluler 4G. "Kita berharap kementerian Kominfo dapat menfasilitasi percepatan pengentasan daerah blankspot melalui kebijakan pembangunan BTS seluler daerah Non 3T," kata Zudan. Sestama BNPP itu juga menyampaikan , bahwa saat ini Pemerintah Sulawesi Barat giat giatnya melakukan transformasi digital di sektor pemeritahan dan pelayanan publik serta percepatan Satu Data Sulbar menuju Satu Data Indonesia. "Pemerintah Provinsi juga berharap Kementerian Kominfo dapat mendukung pembangunan data center termasuk fasilitasi penyediaan wifi diruang ruang publik," tutup Zudan. (Rls)

MAMUJU -- Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam hal perizinan, Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sulbar menggelar sosialisasi standar operasional prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) perizinan, Perizinan berusaha dan non perizinan. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi Asisten I Pemerintah Provinsi Sulbar Herdin Ismail bersama Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Sulbar Habibi Azis dan diikuti seluruh pelaku usaha. Herdin Ismail mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulbar terus melakukan inovasi bersama DPMPTSP, Proses perizinan di Provinsi Sulbar mulai saat ini akan dilayani secara cepat. Masyarakat dalam membuat pemohon izin, cukup mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu maka segalanya sudah diurus dalam waktu singkat. Bahkan jika masyarakat tidak dapat ke kantor DPMPTSP makan masyarakat dapat memanfaatkan layanan aplikasi secara online dengan mengakses aplikasi Sapo dan "Salah satu upaya agar pad bertambah maka harus ditetapkan standar layanan minimal kepada semua Pelaku usaha. Kalau ini variatif dan tidak ditentukan standarnya maka PAD sulit bertambah," kata Herdin. Sehingga menurutnya, standar pelayanan itu merupakan tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman dalam memberikan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. "Sekaligus standard ini menjadi acuan untuk menentukan kualitas layanan kepada masyarakat Peran kita terkait layanan minimal harus sampai pada pengertian yang sama, yaitu harus cepat, efisien dan tanpa biaya," ujar Herdin. Itu juga sejalan dengan arahan Pj Gubernur Sulbar bahwa dalam hal proses perizinan harus dilakukan secara cepat demi mempermudah investasi di Sulbar. Kepala Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Habibi Azis mengatakan sosialisasi yang dilakukan DPMPTSP sejalan dengan arahan presiden agar perizinan itu bisa berjalan mudah kepada seluruh masyarakat. "Sesuai arahan Bapak Pj Gubernur Sulbar bahwa standar operasional itu bagaimana kita memangkas hari sesuai fakta dilapangan, kalau bisa mudah, cepat harus segera dilakukan," ucap Habibi. Itu juga sejalan dengan tagline DPMPTSP yaitu Smart, mengedepankan senyum ramah dengan memberikan kenyamanan kepada masyarakat. "Kalau ada investor yang…

JAKARTA -- PJ Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh bersama sejumlah pejabat kementerian menerima Apresiasi dan penghargaan DataGovAi Awards 2023 kategori Best Data dan AI Technology Untuk Wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagai pemimpin yang sukses mendorong dan mengispirasi Digital Transformasi. Penerimaan penghargaan berlangsung pada acara E Summit DataGovAI Awards 2023 di Jakarta Convention Center, Rabu, 22 November 2023. Mengenai pengembangan digitalisasi, Prof Zudan sejak dilantik sebagai PJ Gubernur Sulbar telah fokus melakukan pembenahan internal dengan mendorong digitalisasi di lingkup Pemprov Sulbar dan 6 Kabupaten di Sulbar, salah satunya dengan pengimplementasian Tanda Tangan Elektronik, kemudian diiimplementasikan di seluruh OPD dan dilanjutkan di Kabupaten se -Sulbar. Atas penerapan TTE ini , Pemprov Sulbar meraih penghargaan dari MNC Group dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Termasuk penghargaan dari Menkominfo sebagai daerah terbaik kedua pemanfaatan aplikasi Srikandi. Komitmen mendorong digitalisasi terus dijalankan oleh PJ Gubernur Sulbar kepada OPD. Upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan digital tidak berhenti dengan tanda tangan elektronik, tetapi juga merubah mindset ASN di OPD untuk merubah layanan publik menjadi online, sharing komunikasi dan informasi online dengan webinar, apel pagi online dan rapat rapat secara online. "Proses digitalisasi punya peran penting dalam komunikasi dan sharing informasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN)," ucap Zudan Sestama BNPP ini menjelaskan transformasi menuju digitalisasi bertujuan mempercepat pelayanan publik karena dengan bekerja digital, maka ASN Pemprov Sulbar bisa bekerja darimanapun. "Dengan digitalisasi ini akan berdampak positif yaitu pelayanan jadi lebih cepat karena bisa bekerja dari manapun, surat bisa dikirim secara digital dan ini akan ada penghematan karena semua arsip disimpan secara digital," tutup Zudan. (rls)

MAMUJU--Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (Dagperinkop-UKM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengadakan Sosialisasi dan Penyuluhan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum (LBPH) bagi Pelaku UMK Provinsi Sulbar Angkatan Ke-II di Hotel Meganita Mamuju, Rabu 22 November 2023. Kegiatan itu bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang literasi hukum kepada Koperasi dan pelaku UKM. Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut, yaitu Asisten Deputi Fasilitas Hukum dan Konsultasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Alhamadi, Penyuluh Hukum Ahli Pertama Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulbar, Muhammad Aldi Wiratama, Ketua Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sulbar A. Toba, Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dagperinkop-UKM Sulbar Rini Lukita Sari. Peserta kegiatan berjumlah 100 orang. Kepala Dinas Dagperinkop-UKM Sulbar, Bau Akram Da'i mengatakan, lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk meningkatkan Access to Justice bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi. Menurutnya, ketentuan itu memperluas akses bantuan hukum bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi. "Ini menjadi dasar pijakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pelaku usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi," kata Bau Akram dalam sambutannya sekaligus membuka kegiatan itu Disampaikan, banyak permasalahan yang sering dihadapi para pelaku usaha saat ini, seperti permodalan, penurunan volume usaha, kemampuan membayar pinjaman melemah yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kegagalan usaha, bahkan dapat berujung dengan permasalahan hukum, baik pidana maupun perdata. Sementara disisi lain, pelaku usaha dan koperasi agak sulit untuk mendapatkan bantuan hukum dari konsultan, baik hukum maupun usaha. Olehnya itu, Bau Akram berharap kedepan sosialisasi dan penyuluhan tersebut dapat meningkatkan pelayanan bantuan hukum kepada para pelaku UKM dan Koperasi, dengan mengedepankan kualitas, profesionalisme, akuntabilitas dan…