Pemprov Sulbar menyerahkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 kepada DPRD Sulbar melalui Sidang Paripurna, di Kantor Sementara DPRD Sulbar, Selasa , 14 Juni 2022 Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, mengaku beberapa dokumen belum dilengkapi dikarenakan masih menunggu proses updating rilis dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait aplikasi simda keuangan. "Namun kami berjanji akan segera melengkapi pada kesempatan pertama setelah updating aplikasi Simda telah disampaikan dan telah diselesaikan oleh BPKP," ujar Akmal. Terkait isi Laporan Pertanggungjawaban, dari sisi penerimaan pendapatan terealisasi 100,99 persen dari pagu Rp2 triliun lebih. Sementara pada sisi belanja terealisasi 82,91 persen dari pagu Rp2,19 triliun. Akmal mengaku, rendahnya serapan salah satunya dipengaruhi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bahkan, program itu baru dapat diselesaikan pembayaran pada 2022. Akibatnya sisa lebih perhitungan anggaran pada APBD 2021 mencapai Rp170, 29 miliar, terdiri dari komponen DAU, pendapatan dari sektor pajak, Dak Fisik dan Non Fisik, termasuk dana BOS. Soal updating rilis aplikasi Simda, kata Akmal, sebenarnya juga menjadi permasalah di provinsi lain. Karenanya dalam waktu dekat akan mendatangkan Tim dari Kemendagri guna melakukan transformasi penggunaan aplikasi SIPD. "Rencananya hari ini datang tapi karena dia tahu saya akan ke Jakarta besok (Rabu 15 Juni) Jadi kemungkinan akan datang bersama kami nanti tanggal 17," ungkapnya. Berakhirnya sidang paripurna, Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi, berharap setiap fraksi DPRD Sulbar mempersiapkan bahan pemandangan fraksi untuk selanjutnya disampaikan pada sidang Paripurna. "Ini akan menjadi bahan masukan bagi setiap fraksi dalam menyusun pemandangan Fraksi untuk disampaikan melalui paripurna," ungkapnya. (rls)

Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit di Sulbar selalu bermasalah, apalagi beberapa bulan terakhir, larangan Ekspor CPO membuat harga TBS Kelapa Sawit bergejolak. Dinamika harga yang berlaku di lapangan membuat petani merugi, disisi lain pihak Perusahaan Kelapa Sawit (PKS) tidak serta merta memberlakukan harga sesuai yang ditetapkan pemerintah daerah sebab harus menyeimbangkan harga di pasar global. Dan hal itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit. Untuk mempertemukan kedua pihak, menurut PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik perlu mendiskusikan dengan Kementerian Pertanian. Namun kali ini Akmal akan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, baik asosiasi petani, perwakilan perusahaan atau Serikat PKS, DPRD dan Pemda. "Saya akan undang (Pihak Kementan) kesini (Sulbar) atau kita sama-sama ke sana (Kementan). Kita akan gali setiap pasal dalam permentan, utamanya pasal 17, 18,19. Sehingga tidak ada multitafsir diantara kita," ujar Akmal, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Sulbar, Asosiasi Petani Sawit dan Perwakilan PKS, di Rumah Aspirasi DPRD Sulbar, Selasa , 14 Juni 2022 Akmal pun menegaskan bahwa pemerintah tidak akan diam atas permasalahan yang dialami Sulbar. Akmal pun menegaskan bakal menegur Dinas Perkebunan , dan memberikan atensi agar menuntaskan permasalah sawit di Sulbar. "Kalau yang salah internal saya, saya akan bina nanti," tegas Akmal. (rls)

Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) punya peran sentral dalam mewujudkan program nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Dari implementasi program itu, diharapkan belanja pemerintah memberi kontribusi yang lebih kuat lagi dalam meningkatkan perekonomian nasional, termasuk sektor usaha kecil menengah. Hal tersebut dikemukakan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat membuka Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Sulbar, secara virtual dari Rumah Jabatan Sekprov Sulbar, Selasa 14 Juni 2022. "Saat ini pemerintah provinsi sudah membentuk Tim Kerja Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN),"ungkap Idris Disampaikan, modernisasi pengadaan dan penguatan tata kelola kelembagaan pada pengadaan barang jasa pemerintah merupakan sesuatu yang berkaitan erat satu sama lainnya. "Tidak mungkin menghadirkan proses pengadaan yang dapat diandalkan dan memiliki risiko yang minimal, apabila kelembagaan dari UKPBJ tidak terkelola dengan baik,"tandas Idris Olehnya itu, mengelola kelembagaan UKPBJ dapat dilaksanakan dengan melakukan diagnosa atas kondisi eksisting kelembagaan UKPBJ dan menguploadnya dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) UKPBJ. Idris mengungkapkan, sejak tahun 2021 lalu, Pemprov Sulbar telah berupaya meningkatkan performa pengadaan melalui beberapa langkah, yakni pertama menjadikan struktur kelembagaan UKPBJ menjadi satu biro khusus. "Hal ini kita harapkan bisa semakin memberi ruang kerja yang lebih luas, sehingga pelayanan pengadaan berjalan lebih baik,"ucap Idris Kedua, selalu berupaya meningkatkan kinerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai penunjang utama proses pengadaan barang/jasa. Ketiga, upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM. "Meski gempa yang terjadi pada tahun 2021 lalu telah merusak infrastruktur LPSE, namun secara bertahap kita bisa memenuhinya kembali,"bebernya Ia menambahkan, dari hasil evaluasi tingkat kematangan LPSE telah mencapai rata-rata indeks 3,61. Artinya telah menerapkan integrasi layanan pengadaan secara elektronik. "Hal tersebut telah mengakselerasi pelayanan pemerintahan yang sangat terasa manfaatnya kepada dunia usaha dan pemerintah,"tutupnya (mhy)

Pj. Gubernur Sulbar, Akaml Malik didampingi Sekprov Muhammad Idris melakukan rapat internal bersama Kepala BPKAD, Amujib dan jajaranya dalam rangka inventarisir terhadap aset yang berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah di Ruang Pertemuan Rujab Gubernur Sulbar, 14 Juni 2022 Dalam rapat tersebut mendiskusikan persoalan-persoalan aset yang ada di pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Menurut Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik , Sulbar memiliki aset yang luar biasa namun tidak terkelola dengan baik. "Asetnya tidur sehingga tidak banyak berkontribusi terhadap pendapatan daerah," ujar Akmal. Sebelumnya Akmal, saat melakukan Rapat Koordinasi dengan Pemkab Polman belum lama ini, ia pun mendapatkan data hampir 40 hektar aset Pemprov Sulbar tidak dimanfaatkan, alias tidur. Karenanya , dalam pertemuan tersebut ,Ia meminta agar dilakukan inventarisir aset yang belum terkelola dengan baik agar nantinya dikelola BUMD Sulbar. "Kita cari BUMD petarung yang betul betul menghasilkan untuk daerah. Sekarang bagaimana kita berkontribusi untuk daerah agar daerah memiliki tambahan pendapatan," tegas Akmal.(rls)

Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik menghadiri acara Komunikasi Sosial (Komsos) Silaturahmi Kebangsaan oleh Korem 142/Taroada Tarogau, di Aula Andi Depu Korem 142 Tatag, Selasa , 14 Juni 2022 Pj. Gubernur Akmal Malik menyampaikan, berbagai persoalan-persoalan dalam bernegara yang tidak dapat diatasi hanya dengan mengandalkan pemerintah provinsi. Karenanya melalui Komsos, menjadi ruang dalam membangun kerjasama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dia pun menjelaskan, kerap terjadi konflik antara pemerintah dan masyarakat yang bermuara dari sengketa lahan. Hal itu perlu menjadi perhatian pemerintah agar menjaga hubungan silaturahmi dengan masyarakat. Lanjut Akmal, hal lain yang bertujuan membangun silaturahmi kebangsaan adalah mendorong aktivitas ekonomi dan aktivitas-aktivitas sosial di Sulbar. Dengan begitu Sulbar akan dikunjungi daerah lain di Indonesia. "Ini bagian dari membangun silaturahmi Kebangsaan. Kita harus sering berkunjung satu sama lain dan banyak mengundang teman teman di 34 provinsi di Indonesia. Silaturahmi kebangsaan harus dimaknai , dan mampu memberikan dampak terhadap Sulbar," ungkapnya. Selain itu, sambung Akmal, dengan memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II Selat Makassar menjadi jalur ekonomi yang dapat berkontribusi untuk menambah pendapatan daerah. "Kita harap Jalur Alki II bisa menjadi jalur ekonomi yang menguntungkan Sulbar," ungkapnya. Danrem 142/Tatag Brigjen TNI, Farouk Pakar menjelaskan, Komsos dilakukan guna membangun kerja sama yang positif tetap terjalin antara Korem 142 Tatag dan seluruh komponen masyarakat, baik yang ada di eksekutif maupun legislatif serta di pemberdayaan sosial lainnya guna mendukung setiap kebijakan TNI AD, di bidang pertahanan negara aspek darat. "Melalui kegiatan ini juga menyamakan persepsi khususnya permasalahan yang menyangkut keutuhan bangsa dan negara pada kesempatan yang baik ini saya mencoba mengingatkan kembali bahwa TNI lahir dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat," ungkapnya. Menurutnya, dinamika persoalan bangsa dapat dihadapi dengan kebersamaan. Karenanya Ia mengajak seluruh pihak untuk terus melakukan konsolidasi konstruktif sehingga mampu berperan dan menjadi pelopor dalam menjaga kebhinekaan keutuhan persatuan dan…

Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik kembali mengunjungi Wisata Karampuang, menindaklanjuti rencana pembenahan infrastruktur di Wisata Karampuang. Karenanya, Kunjungan Pj Gubernur turut membawa dinas terkait serta mengundang Kepala Desa Karampuang untuk melakukan diskusi pembenahan Pulau Karampuang. Akmal mengaku, setelah dua kali mengunjungi Pulau Karampuang, dia pun melihat satu sisi kelemahan di Pulau itu, yakni tidak adanya ruang publik. Menurutnya, ruang terbuka publik di kawasan wisata memiliki citra yang lebih menarik bagi pengunjung. Selain menjadi sarana rekreasional namun tetapi juga membantu perekonomian daerah. Ruang terbuka publik harus ditunjang fasilitas yang baik hingga aktivitas yang beragam. "Kalau sekarang (di Wisata Karampuang,red) mana ruang terbuka publiknya? Tidak ada, wajar kalau kurang pengunjung," tutur Akmal. Sebaliknya, di Wisata Karampuang, saat lepas dari Dermaga langsung diperhadapkan dengan aktivitas penjualan. Ditambah jalan yang sempit. Kawasan lainnya hanya ada pepohonan yang tidak tertata dengan rapi. Untuk itu, hemat Akmal, untuk penempatan jual-beli akan dibuat area khusus di bagian belakang ruang terbuka hijau. Sementara ruang terbuka hijau yang ada saat ini akan diperluas dengan memanfaatkan lahan pemkab Mamuju yang telah dibebaskan seluas 50x100 meter. "Ini rencana kita bersama Danlanal Mamuju dan Korem 142 Tatag, dan nanti juga mengajak Pemkab Mamuju, mencoba untuk membenahi tempat wisata, " ujar Akmal. Karenanya, usai dari Karampuang akan melakukan diskusi dengan Pemkab Mamuju, agar bersama-sama menata ulang Wisata Karampuang. Jelasnya, lanjut Akmal, dalam menata ruang terbuka publik tidak merusak pepohonan yang ada di Karampuang. Selain itu, tidak merugikan masyarakat setempat. (rls)

Pj. Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Akmal Malik melakukan audiensi bersama Tim Delegasi Pesparawi XIII Yogyakarta, bertempat di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Senin, 13 Juni 2022. Dalam pertemuan itu, Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik menekankan, dalam proses anggaran kegiatan keagamaan hendaknya tidak boleh ada pembedaan, baik Muslim, Kristen, Hindu maupun Budha. "Jadi tidak boleh ada yang di RKA kan dan dihibahkan, tidak boleh lagi ada perbedaan, dan tahun depan semua kegiatan keagamaan harus di RKA melalui APBD, "tandas Akmal yang juga Dirjen Otoda Kemendagri RI "Jangan ada perbedaan kegiatan keagamaan di Sulbar, sebab kita adalah negara demokrasi," sambungnya "Ini bukan persoalan keagamaan, tetapi kegiatan aktivitas Sulbar yang dapat mengangkat nama Sulbar juga, "pungkasnya Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Sulbar, Timothius menyampaikan, berdasarkan hasil rapat bersama Gubernur, Tim Pesparawi akan dilepas oleh Gubernur Sulbar besok malam, tepatnya malam Rabu. Dia juga menyampaikan, Tim Pesparawi Sulbar sebelumnya mengikuti 12 kategori perlombaan, dan berhasil meraih enam (6) medali emas dan enam (6) medali perak. "Sehingga kami optimis menargetkan delapan (8) medali emas pada pergelaran Pesparawi di Yogyakarta nantinya,"tuturnya Turut hadir dalam pertemuan itu, Kepala Dispora Sulbar, Muh. Hamzih, Kadis Pariwisata Sulbar, Farid Wajdi, Kepala BPSDM Sulbar, Yakub F. Solon dan undangan lainnya. (Farid)

Pj. Ketua TP. PKK Sulbar Ny. Yulia Zubir Akmal bersama Tenaga Ahli TP. PKK Sulbar yang juga Ketua DWP Sulbar Ny. Kartini Hanafi Idris, menyerahkan bantuan kepada korban yang terdampak tanah longsor dan banjir di Dusun Salunangka, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Senin 13 Juni 2022. Bantuan yang diserahkan berupa bahan pangan siap saji, selimut, terpal dan tikar untuk 83 KK (Kepala Keluarga) di dusun itu. Pada kesempatan itu, Pj. Ketua TP. PKK Sulbar Ny. Yulia Zubir Akmal menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa langsung mengunjungi lokasi tujuan dikarenakan akses yang sulit. Namun, penyerahan bantuan tersebut sebagian telah di distribusikan melalui Kepala Dusun Salunangka untuk nantinya akan diserahkan ke warganya. Yulia mengatakan, pemberian bantuan sebagai bentuk simpati dan duka cita dari segenap Pengurus TP. PKK Sulbar. "Semoga bantuan ini sedikit bisa membantu. Kami juga akan selalu memantau kondisi di dusun ini. Saya juga berharap warga selalu bisa menyampaikan keluhan dan hal-hal apa saja yang dibutuhkan,"kata Yulia Atas bencana yang menimpa dusun tersebut, Yulia berharap agar warga tetap bersabar dan bertawakkal. Selain itu, juga menghimbau warga untuk tetap waspada dan berjaga-jaga di cuaca ekstrem yang tidak menentu ini. "Musibah seperti ini memang tidak kita kehendaki, jadi saya berharap semua tetap bersabar dan jangan berputus asa, tetap bergotong royong saling membantu satu sama lain. Jika ada warga yang sakit, dihimbau segera melapor untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Semoga bencana-bencana alam lainnya tidak akan menimpa Sulbar lagi,"ucapnya Mewakili warganya, Kepala Dusun Salunangka Hadi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan yang telah diberikan. "Terima kasih banyak untuk bantuan yang telah diberikan kepada kami, semoga bantuan ini bisa berpahala bagi penyalur. Terkhusus bencana tanah longsor yang menimpa kami, semoga tidak terjadi lagi dan semoga Allah SWT menjauhkan kami dari segala bencana alam lainnya. (Ayu)

Pemprov Sulbar menerima bantuan dari Kepala Staf TNI-AL (KASAL) untuk korban gempa bumi di Mamuju. Pendistribusian melalui KRI Makassar 590, sandar di Dermaga Lanal Mamuju, Senin , 13 Juni 2022 Bantuan didistribusikan merupakan tindak lanjut dari koordinasi Lanal Mamuju, diperuntukkan bagi korban bencana gempa bumi 5,8 SR pada 8 Juni , di Mamuju. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik berterima kasih atas bantuan dari TNI AL, selanjutnya, pihaknya melalui Satgas Tanggap Darurat Becana segera menyalurkan bantuan tersebut. "Atas nama masyarakat Sulbar mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar TNI AL. Hari ini melalui satgas membackup dan masyalurkan kepada masyarakat, baik yang masih dipengungsian maupun di rumah korban," ungkapnya. Akmal, lebih lanjut mengingatkan , Sulbar merupakan wilayah rawan bencana sehingga penting bagi masyarakat untuk tetap waspada. Asops Lantamal VI Makassar Kolonel Laut (p) Ahmad Muharam mengatakan, bantuan KASAL sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Mamuju. "Untuk pendistribusian ke masyarakat kami serahkan ke Satgas Tanggap Darurat," ungkapnya Dia pun mengaku, pihaknya akan terus memantau situasi korban pasca gempa bumi 5,8 SR di Mamuju, dan akan apabila diperlukan akan kembali mendistribusikan bantuan. (rls)

Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik turut menghadiri Apel Gelar Pasukan Patuh Marano 2022 oleh Polda Sulbar, di Mapolda Sulbar, Senin , 13 Juni 2022 Operasi Patuh 2022 Tahun Ini Mengangkat tema: “Melalui Apel Gelar Pasukan Operasi Patuh Marano-2022, Kita Tingkatkan Sinergi Polri dengan instansi terkait dalam rangka Tertib Berlalu Lintas Menyelamatkan Anak Bangsa”. Tujuan Dari Pelaksanaan Operasi Ini adalah menurunnya angka pelanggaran, kecelakaan lalu lintas, dan angka fatalitas. Serta meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Adapun sasaran dalam pelaksanaan operasi patuh antara lain segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan, dan gangguan nyata yang berpotensi menyebabkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, baik sebelum maupun pada saat pasca operasi patuh 2002 Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengatakan, Pemprov Sulbar siap mendukung pelaksanaan Operasi Putuh, dan menurutnya dibutuhkan kerja sama seluruh pihak dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di Masyarakat. "Kami hadir bersama sama Korem 142 Tatag, Kajati Sulbar, DPRD Sulbar, ini bagian dari kebersamaan kita mendorong Keamanan dan Ketertiban masyarakat. Ini wujud kerjasama dan bentuk sinergitas kita dalam membagun daerah," ujar Akmal, ditemui usai melakukan diskusi dengan Kapolda Sulbar. Kapolda Sulbar Irjen Pol Verdianto I. Bitticaca menyampaikan, keamanan, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas harus menjadi perhatian kita bersama. Berbagai upaya untuk menciptakan situasi keamanan, keselamatan ketertiban kelancaran berlalu lintas dengan memberdayakan seluruh stakeholder perlu dilakukan dan dioptimalkan. "Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik antara stakeholder terkait yang bertanggung jawab agar tercipta keterpaduan,"ungkapnya. Ia menyebutkan , berdasarkan laporan hasil pelaksanaan Operasi Patuh Marano 2021 pelanggaran lalu lintas terdapat sebesar 1.011 pelanggaran yang didominasi oleh pengendara roda dua. Sedangkan data kecelakaan lalu lintas 23 kejadian dengan korban meninggal dunia 4 orang, luka berat 2 orang dan luka ringan 26 orang. "Dari angka tersebut secara umum angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas terjadi kenaikan dibanding data operasi patuh Marano tahun 2020," bebernya. Atas dasar…