Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahyanto membuka secara resmi pertemuan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) 2022 sekaligus meresmikan program drone pilot project di Sulawesi Barat, Rabu , 29 Juni 2022 Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, bersama seluruh gubernur se-Sulawesi dan se-Kalimantan menyatakan komitmen menegakkan reforma agraria utamanya untuk mendukung kawasan inti penyangga Ibu Kota Negara (IKN) baru Nusantara. Menteri Hadi Tjahyanto menyebutkan dengan adanya komitmen serta dukungan seluruh gubernur se-Sulawesi dan se-Kalimanatan menjadi sangat berarti untuk kelancaran pembangunan IKN. Pada kesempatan itu, Hadi Tjahyanto mengatakan, reforma agraria merupakan bagian dari upaya untuk melakukan penataan, pemanfaatan, serta memberikan keadilan bagi tanah masyarakat, sehingga melalui gugus tugas reforma agraria, pemerintah hadir untuk memberikam solusi terkait penyelesaian masalah tersebut. Lebih lanjut Hadi menjelaskan, sebagai salah satu program strategis Presiden Joko Widodo agenda reforma agraria sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 telah memberi arah yang lebih konkret tentang pelaksanaan reforma agraria, yang merupakan agenda untuk mewujudkan keadilan dalam penyelesaian ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. "Kegiatan reforma agraria bukan semata-mata untuk legalisasi tanah masyarakat, tetapi untuk memberikan pemanfaatan untuk kemakmuran masyarakat," jelas Hadi saat memberikan sambutan di Ballroom Hotel Maleo Mamuju Reforma agraria kata mantan Panglima TNI ini sangat penting karena menjadi program nasional, serta relevan sebab pembangunan IKN perlu didukung secara bersama. Hadi menekankan kepada para gubernur sebagai ketua GTRA di seluruh Indonesia wajib mendukung program kawasan inti penyangga IKN. "Dukungan itu untuk menyukseskan kawasan inti IKN karena adanya keselarasan pembentukan kawasan inti IKN," terangnya. Secara spesifik, Hadi mengatakan, posisi Sulbar untuk mendukung pembangunan IKN sangat strategis. Secara geografis memiliki kedekatan dengan lokasi pembangunan IKN karena hanya dipisahkan Selat Makassar sehingga memiliki peran penting menjadi penyangga IKN. "Provinsi yang berbatasan IKN diharap mendukung pembangunan mulai dari tahapan perencanaan sampai pasca terbentuknya IKN," tegas…

Dinas Ketahanan Pangan (Distapan) Provinsi Sulbar siap menjadi penyuplai pangan dalam mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Hal itu disampaikan Kepala Distapan Sulbar Abdul Waris Bestari pada Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan dan Pangan Lainnya, di Aula Marannu Golden Hotel, Mamuju, Rabu 29 Juni 2022. Waris menjelaskan, mengenai ketersediaan stok, salah satu komoditas yang kerap overstock adalah Beras. Disebutkan untuk di Polman saja Sulbar memiliki stok 48 ribu ton per tahun dengan cadangan delapan bulan. Belum lagi adanya cadangan dari Bulog Polman. "Ini belum terserap semua dari penggilingan pangan. Bisa ada cadangan pangan sampai 1 tahun. Kita overstock. Stok kita sudah terjaga. Kita optimis dalam mengambil peran menopang stok pangan ke IKN," ujar Waris. Apalagi, dengan Perpres 66/2021 kian memperkuat Badan Pangan Nasional akan mendorong Dinas Ketapan di setiap daerah, termasuk di Sulbar lebih fokus dalam mendorong ketersediaan pangan di setiap daerah. Karenanya itu melalui Rapat Koordinasi juga melakukan sinkronisasi data pelaksana distribusi pangan di Sulbar. "Kita undang disini (Rapat Koordinasi) adalah ketapan enam kabupaten dan melibatkan pemateri Badan Karantina, Bulog, dan Badan Pusat Statistik," sebut Waris. Dia pun mengharapkan, salah satu yang dibutuhkan Sulbar adalah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura. "Balai Sertifikasi kita butuhkan di Sulbar. Semoga Dengan hadirnya Pj Gubernur bisa memfasilitasi itu. Dengan begitu dapat memaksimalkan Sulbar berperan dalam menyuplai IKN," ujar Waris Bestari. Asisten Manager SCCP Bulog KC Mamuju, Syamsul Risal mengatakan, saat ini Bulog dibawah naungan Badan Pangan Nasional sehingga pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Ketahana. Pangan pemerintah daerah Sulbar melakukan mengintervensi rantai pasar serta menjaga kestabilan harga pangan. "Kita harap distribusi dan harga bisa stabil," tandasnya. (rls)

Pemprov Sulbar bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar melakukan Rapat Koordinasi dalam rangka mengantisipasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan Kurban, jelang Idul Adha. Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik menjelaskan, pergerakan ternak keluar-masuk Sulbar akan semakin massif beberapa hari kedepan. Apalagi mendekati perayaan Idul Adha. Untuk itu, Pemprov Sulbar bersama Forkopimda Sulbar sepakat membentuk tim satuan tugas (Satgas) Deteksi Pergerakan Ternak, baik di darat maupun di pelabuhan penyeberangan. "Bentuk tim di darat, di perbatasan Polman dan Pasangkayu, dan di pelabuhan," ujar Akmal Pada Rapat Koordinasi terkait Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan Kurban, di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa 28 Juni 2022. Lebih lanjut Akmal mengatakan, sebagaimana laporan dari TNI Polri, Karantina Pertanian dan Binda Sulbar, saat ini Sulbar masih Zona Hijau. Meski begitu penting mengantisipasi sehingga Sulbar tidak terinfeksi PMK. Sebab itu, tim yang dibentuk untuk di darat melakukan pengetatan di perbatasan Sulbar, Polman dan Pasangkayu. Sementara di Pelabuhan, yakni Pelabuhan di Simboro dan Pelabuhan Silopo yang menjadi akses keluar-masuk hewan ternak dari Mamuju-Kalimantan. "Perlu siapkan teman teman disana (Perbatasan dan Pelabuhan) untuk mendeteksi pergerakan ternak yang mungkin saja terinfeksi PMK," ujar Akmal. Selain langkah pencegahan melalui tim yang dibentuk, penting pula melakukan edukasi kepada masyarakat untuk mengenal ciri ciri PMK pada hewan kurban. Masih Akmal, atas rapat koordinasi itu, selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden. "selanjutnya akan dilaporkan ke Presiden melalui BNPB tentang langkah langkah yang kita lakukan di Sulbar," tutup Akmal.(rls)

Kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Sulawesi Barat (Sulbar) berhasil meraih 6 medali emas dan 6 medali perak, pada Pesparawi Nasional ke XIII, di Universitas Negeri Yogyakarta, Minggu 26 Juni 2022. Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Sulbar, Timothius menyebutkan, delegasi Sulbar sendiri terdiri dari 285 peserta dari empat kabupaten di Sulbar diantaranya Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Mamuju Tengah dan Kabupaten Polewali Mandar Adapun kategori yang diikuti yaitu Solo Anak (7-9 tahun), Solo Anak (10-13 tahun), Paduan Suara Anak (7-13 tahun), Solo Remaja Putri, Solo Remaja Putra, Vocal Group Remaja, Paduan Suara Remaja, Paduan Suara Dewasa Wanita, Paduan Suara Dewasa Pria, Paduan Suara Dewasa Campuran, Musik Pop Gerejawi (MPG), dan Musik Gerejawi Nusantara (MGN). Suatu kebanggaan sebab Kontingen Sulbar berhasil mengunci enam medali emas melalui kategori solo remaja putra, solo remaja putri, solo usia dini 7-9 tahun, solo 10-13 tahun, paduan suara dewasa campuran dan paduan suara usia dini. “Sedangkan medali perak melalui kategori vokal grup, paduan suara wanita, paduan suara pria dan beberapa kategori lainnya, " sebut Timotius saat diwawancarai melalui via Telepon. Timotius berharap, kiranya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tetap mendukung penuh persiapan berikutnya, yakni Pesparawi Ke XIV yang akan dilaksanakan di Papua Barat pada 2025 mendatang. Turut hadir pada acara itu ketua DPRD Sulbar Siti Suraida Suhardi, KaKanwil Kemenag Agama Sulbar , Muflih B Fatah, Kepala Dinas Pariwisata Sulbar Farid menjadi dan beberapa pembina lainnya.(farid)

JAKARTA - Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Egi Inovasi Nusantara, Senin, 27 Juni di Jakarta. MoU kedua belah pihak terkait dengan penanaman modal investasi pembangunan pelabuhan dan tangki penimbun bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) di Sulawesi Barat. "Secara teknis kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh BUMD Sulbar untuk pelaksanaan kegiatan operasional pembangunan pelabuhan dan tangki penimbun BBM dan LPG di Sulbar," kata Akmal Malik di Jakarta. Dia menilai, penandatanganan MoU antara Pemprov Sulbar dan PT Egi Inovasi Nusantara merupakan momentum strategis untuk mengoptimalkan posisi Sulbar sebagai penyangga daerah-daerah lain di wilayah sepanjang garis Selat Makassar. "Nantinya dengan adanya pelabuhan dan tangki penimbun BBM, kapal-kapal akan singgah di Sulbar. Hadirnya infrastruktur baru ini juga akan menambah penghasilan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan minyak wilayah Mandar secara umum," terang Akmal. Pasca penandatanganan MoU tersebut, Pemprov Sulbar menurut Akmal, menjamin kemudahan akses data dan informasi terkait potensi Sulbar untuk pembangunan pelabuhan dan tangki penimbun. "Kami akan segera membentuk tim kerja yang akan menfasilitasi dan melaksanakan kesepakatan bersama sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing," terang Akmal. Direktur Utama PT Egi Inovasi Nusantara, Erslan Gazali Ibrahim yang menandatangani MoU tersebut menegaskan, ruang lingkup kesepakatan terkait dengan pembangunan tangki penimbun BBM dan LPG, fasilitas pengisian air bersih ke kapal dan jasa bongkar muat. Di sisi lain, PT Egi Nusantara berkewajiban melakukan studi potensi bisnis yang meliputi aspek teknis. Komersialisasi dan keuntungan terkait kerjasama ini meliputi penanaman modal dan pengembangan pelabuhan serta tangki penimbun BBM dan LPG. (rls)

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri , Akmal Malik mendorong agar pemda menyuarakan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui berbagai program. Utamanya enam pemda penyangga ibu kota, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Akmal yang kini juga mengemban amanah sebagai Penjabat Gubernur Sulbar terus mendorong agar setiap komponen di Sulbar menyuarakan program mendorong IKN. "Kita ingin menyuarakan dukungan kita terhadap kebijakan yang sudah dibuat oleh presiden, IKN ini sebagai strategi kita untuk membangun pemerataan pembangunan Indonesia kedepan sehingga pemda harus mendukung," terang Akmal, pada forum Speak After Lunch di Studio Inews TV MNC Tower Jakarta, Senin 27 Juni 2022. Kuncinya, menurut Akmal adalah koordinasi antar Pemda di Indonesia, utamanya keenam Pemprov Penyangga IKN. Demikian di Sulbar, enam kabupaten harus berkoordinasi, mendukung pembangunan IKN. Atas dasar itu, dengan menjabat sebagai Pj. Gubernur Sulbar, Akmal mendorong program Data Desa Presisi. Dasarnya agar dalam mengambil sebuah kebijakan lebih terarah dan tepat sasaran. "Kebijakan yang baik harus berbasis data yang baik. Patologi di Indonesia, sering membuat kebijakan tidak berbasis data yang akurat," ungkapnya. Dia pun menekankan agar Pemda tidak lagi bergantung dengan data dari pusat. Sebab sesungguhnya data yang akurat itu bersumber dari data di daerah itu sendiri. Namun menjadi kendala ketika pemda sendiri tak mampu menghadirkan data yang akurat atau data yang presisi. Olehnya, saat ini Ia mengawali langkah pembenahan di Sulbar dengan mewujudkan Data Desa Presisi. "DDP ini adalah sebuah bentuk data yang kami hadirkan dengan empat pendekatan pertama pendekatan numerik atau atributif. Kedua pendekatan spasial, mempertajam data yang sudah dimiliki citra satelit, kita pertajam dengan citra drone, lalu kita akan kombinasikan dengan menggunakan teknologi digital,” tutup Akmal (rls)

Kontingen Pesparawi Sulbar berhasil membawa enam medali emas dan enam medali perak pada Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Nasional XIII Yogyakarta, 26 Juni 2022 Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulbar Yakub F Solon mengapresiasi atas capaian delegasi Pesparawi Sulbar. "Itu suatu kebanggan dapat bersaing dengan 33 provinsi lainnya di Indonesia," ujar Yakob, Senin 27 Juni 2022 Yakob mengatakan, prestasi yang dicapai saat ini berkat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemprov Sulbar dan Kanwil Kementerian Agama. Pemprov sendiri telah menyumbangkan anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk pemberangkatan Pesparawi Sulbar ditambah Rp350 juta dari Kanwil Kemenag Sulbar. Dukungan itu menjadi motivasi untuk terus lebih maju kedepan. "Itu perhatian luar biasa," Perhatian Gubernur terhadap kegiatan keagamaan juga ditunjukan dengan komitmen agar kedepan penganggaran Pesparawi dituangkan dalam kebijakan anggaran pemerintah daerah. Bukan lagi melalui hibah. "Artinya sudah ada kepastian. Dengan begitu persiapan lebih matang," ungkapnya. Sebelumnya, Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengapresiasi Kontingen Pesparawi Sulbar yang terus menunjukkan semangat latihan meskipun dengan dana terbatas. "Kami bangga ditengah kondisi terbatas kita dapat mengutus Kontingen Sulbar," ujar Akmal Akmal berharap pembinaan Pesparawi di Sulbar terus berkelanjutan. (rls)

Pemprov Sulbar terus melakukan koordinasi dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) membahas terkait persiapan perekrutan enumerator Data Desa/Kelurahan. Presisi di Sulbar. Data Desa Presisi (DDP) adalah pendataan dan pemetaan data secara akurat dengan metodologi bersifat numerik dan data spasial untuk menghadirkan data akurat sebagai data dasar penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan itu diperlukan enumerator bertugas mengumpulkan data kolektif atau wawancara dari pintu ke pintu di Lokus Data Desa/Kelurahan Presisi. Adapun enumerator yang akan direkrut merupakan masyarakat yang berada di lokus DDP, yakni di Kecamatan Bambalamotu Pasangkayu, Kecamatan Pangngale Mamuju Tengah, Kecamatan Simboro Mamuju, Kecamatan Tubo Sendana Majene, Kecamatan Anreapi Polman, Kecamatan Sumarorong Mamasa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Sulbar Muh. Jaun mengatakan, Enumarator yang akan direkrut selanjutnya dilakukan pelatihan sebelum melakukan pencacahan data di Lapangan. Untuk jadwal perekrutan akan ditentukan sendiri oleh desa yang masuk dalam lokus DDP. Sehingga pihaknya saat ini sedang menyusun panduan perekrutan yang akan menjadi dasar bagi setiap desa melakukan perekrutan enumerator di setiap desa. "Dalam waktu dekat panduan ini kita serahkan ke kecamatan agar menjadi panduan setiap desa melakukan perekrutan," ujar Jaun, Sabtu, 26 Juni 2022. (rls)

Panitia Sandeq Race 2022 to Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melakukan pertemuan dengan Passandeq di Aula Kantor Camat Tinambung, Jumat 24 Juni 2022. Hasil pertemuan itu telah menempuh kesepakatan pelaksanaan Sandeq Race 2022 dapat melalui rute dari Sulbar ke IKN. Mulai pemberangkatan di Pelabuhan Tanjung Silopo, Polman, menuju Majene-Deking-Sendana, lalu menyeberang ke Pulau Ambo, lanjut ke Pulau Salissingan, hingga tembus ke Balikpapan, Kalimantan Timur. "Rute ini yang kami sepakati. Limit waktu digunakan satu minggu perjalanan menuju IKN," ujar Hamzih Selanjutnya panitia akan memaparkan ke Gubernur Sulbar (Akmal Malik) untuk membahas terkait hasil kesepakatan dengan Passandeq serta hal yang harus dipersiapkan untuk menjalankan event tersebut. Termasuk mengenai biaya yang diperlukan bagi Passandeq mulai persiapan hingga berakhirnya event tersebut. "Salah satunya yang kita sepakati dengan Passandeq agar melibatkan semua unsur terkait, termasuk TNI Polri dan sebagainya sehingga menjamin keselamatan," ungkapnya. Lanjut Hamzih menjelaskan, Passandeq memerlukan waktu selama satu bulan untuk mempersiapkan event tersebut, termasuk melakukan perbaikan perahu sandeq yang akan digunakan mengingat perahu yang ada saat ini sudah dua tahun tidak diperbaiki. Atas pertimbangan itu, panitia pun belum dapat memastikan waktu pelaksanaan kegiatan. Jelasnya panitia berharap dapat dilaksanakan di bulan Agustus 2022. (rls)

Sebanyak 168 desa di Kabupaten Mamasa akan mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) di Jakarta. Pelaksanaan Bimtek Sipades ini dibebankan kepada para kepala desa dan akan mengorek Dana Desa (DD) hingga Rp3,36 miliar. Menyikapi hal itu, Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik berharap rencana Bimbingan Teknis yang akan di gelar oleh Pemkab Mamasa itu agar dilaksanakan di Sulbar. Bukan di luar daerah. Pertimbangan Akmal, agar anggaran kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi terkait tidak menguras dana hingga miliaran rupiah. Justru sebaliknya, Akmal berharap Pemkab di Sulbar mampu mendatangkan orang luar daerah masuk ke Sulbar melalui event nasional. Dengan perputaran uang didaerah akan meningkatkan PDRB dan mendorong perekonomian daerah. "Kita ingin supaya bisa meningkatkan perputaran uang di daerah," ujar Akmal, Jumat , 24 Januari 2022 Terpisah DPMD Sulbar Muh. Jaun mengatakan, pihaknya memang bersurat untuk melakukan Bimtek, namun tidak menganjurkan untuk melakukan di luar daerah. Atas dasar itu, sebagaimana arahan Gubernur agar pelaksanaan Bimtek tersebut dilaksanakan di Mamasa. "Kami sudah sampaikan kepada Bupati dan PMD. Dengan Rp 3,36 miliar total pembiayaan. Itu sayang , kalau dibelanjakan di Mamasa bisa meningkatkan PDRB," ungkapnya. Ia pun kembali mengingatkan, Gubernur Sulbar mengharapkan setiap komponen bergerak melalukan event untuk mendatangkan orang luar masuk ke Sulbar. Bukan sebaliknya. (rls)