Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik meyerahkan sapi kurban Joko Widodo kepada Panitia Korban Masjid Al Ikhlas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Minggu 10 Juli. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik berharap Sapi Kurban Presiden RI dengan bobot 1 Ton 27 Kg ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat Mamuju. "Harapan beliau (Presiden Joko Widodo) sapi ini bisa didistribusikan kepada warga yang berhak menjadi penerima," ujar Akmal 10 Juli. Selain itu dirinya mengimbau agar pendistribusian daging kurban tidak menggunakan plastik, itu sebagai komitmen bersama dalam menjaga lingkungan. "Gunakan bahan lokal saja, seperti daun. Kita harap dapat jaga lingkungan," ungkapnya. Panitia Masjid Al Ikhlas Jupri berterima kasih atas bantuan sapi kurban tersebut. Pihaknya pun sudah membagikan 600 Kupon yang berhak menerima bantuan sapi kurban tersebut. "Sisanya untuk warga disini, keseluruhan di distribusikan kepada warga yang terdampak gempa dan banjir," ujarnya. *Akmal Malik: Berkurban, Spirit Pemulihan Ekonomi Selain menyiapkan Kurban untuk enam kabupaten, Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik juga menyiapkan sapi kurban. "Ini kurban keluarga, Sapi Bali, kita bagikan disini," ujar Akmal. Penyembelihan Sapi PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik berlangsung di Masjid Baitul Anwar Komplek Perkantoran Gubernur Sulbar, Minggu 10 Juli 2022. Dia mengharapkan Idul Adha menjadi momen spirit berkurban di tengah Pemulihan Ekonomi Nasional, khususnya di daerah. "Menghadapi pemulihan ekonomi, spirit berkurban sangat relevan," ungkapnya. (rls)

MAMUJU --Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik melaksanakan Salat Idul Adha 1443 hijriah, di Masjid Nurul Huda Lengke, Kecamatan Kalukku, Minggu 10 Juli 2022. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian Statistik Sulbar, Mustari Mula mengatakan, sebenarnya PJ Gubernur sudah menjadwalkan, bersama Penjabat Ketua TP PKK Sulbar Yulia Zubir Akmal beserta jajaran Pemprov Sulbar melaksanakan Salat Idul Adha di Masjid Baitul Anwar, Kompleks Perkantoran Gubernur Sulbar, Minggu 10 Juli 2022. Namun, pesawat yang digunakan Akmal perjalanan dari Kalimantan, dan transit di Makassar menuju Bandara Tampa Padang Mamuju dengan jam penerbangan per 9 Juli terkendala akibat cuaca buruk. Sehingga PJ Gubernur menunda penerbangan hingga esok harinya, Minggu 10 Juli. Pesawat yang digunakan Akmal mendarat di Bandara Tampa Padang, Minggu, 10 Juli 2022 pagi, sehingga Ia pun harus mengambil alternatif dengan melaksanakan Salat Idul Adha yang jaraknya tidak jauh dari Bandar Udara Tampa Padang "Jadi pagi ini pak Gubernur bergabung dengan masyarakat di Lengke melaksanakan Salat Idul Adha, setelah dari Lengke, lanjut melaksanakan pemotongan Sapi Kurban Presiden Joko Widodo ke Masjid Al Ikhlas Simbuang," kata Mustari. (rls)

MAMUJU-- Pemprov Sulbar menyerahkan 18 ekor Sapi Kurban untuk setiap kabupaten di Sulbar. Masing-masing kabupaten mendapatkan tiga ekor sapi. Sapi Kurban tersebut merupakan hasil donasi dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar. Sebelum diserahkan ke kabupatn, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan guna mastikan Sapi Kurban bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Kepala Inspektorat Natsir, mengatakan merupakan bentuk komitmen pemerintah bersama-sama membangun semangat kebersamaan melaksanakan ibadah Idul Adha. "Ini merupakan upaya kita bagaimana masyarakat bisa malaksanakan ibadah hari raya Idul Adha dengan ceria dengan bantuan sapi kurban ini," kata Natsir, usai menyerahkan sapi kepada masing-masing perwakilan Kabupaten, di Pelataran Masjid Baitul Anwar kantor Gubernur Jumat 9 Juli. Panitia kurban Maqdum Ibrahim mengatakan, rencananya Pemprov Sulbar mengangendakan pelaksanaan Ibadah Idul Adha di Masjid Baitul Anwar. Lalu dilaksanakan penyembelihan Sapi Kurban Presiden dan Sapi Pj. Gubernur Sulbar di Masjid Al Ikhlas, Kelurahan Simboro, Mamuju. "Itu akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima," ucapnya. Sementara Sekda Majene Ardiansyah menyampikan terima kasihnya kepada Pemerintah Provinsi Sulbar. "Sapi tersebut rencananya akan ditempatkan di lokasi eks Gempa, seperti Malunda, Ulumanda, Tubo Sendana" tandasnya.(rls)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan menggelar One Day For Children pada puncak Peringatan Hari Anak Nasional 23 Juli mendatang. Begitu disampaikan Penjabat Ketua TP PKK Sulbar, Ny. Yulia Zubir Akmal melalui rapat persiapan HAN 2022, di Rujab Gubernur Sulbar, Kamis 7 Juli. Dijelaskan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap anak di Sulbar. Dan salah satu misi bersama adalah mengembalikan kegembiraan anak pasca bencana. Kegiatan itu nantinya juga akan melibatkan anak-anak difabel. "Kita ingin memberikan contoh yang baik, memberi inspirasi buat anak-anak di Sulbar, kita ingin fokus untuk memikirkan apa yang akan kita lakukan untuk anak di Sulbar, karena ini adalah harinya anak-anak," ucapnya usai memimpin rapat Kamis 7 Juli. Yulia berharap seluruh pihak memberikan dukungan demi menyukseskan program tersebut. Sementara Kepala Dinas pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Djamila mengatakan, rencananya kegiatan itu dilaksanakan dua hari, dan pada puncak pelaksanaan kegiatan digelar perlombaan, seperti lomba menggambar, lomba menghafal surah pendek. "Kita ingin bagaimana anak ini kita berikan ruang hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi. Kita ingin memberikan kebahagiaan kepada anak," ungkapnya.(rls)

Data monitor Kemendagri, Sulbar berada urutan kedua, realisasi tertinggi se- Indonesia. Namun Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik menginginkan beberapa OPD yang masih realisasi rendah agar terus memaksimalkan kinerja. Untuk itu , Pemprov Sulbar mengundang Tim SIPD Kemendagri guna melakukan pendampingan kepada kepala OPD, yang dikemas dalam bentuk Sosialisasi SIPD, Rabu 6 Juli 2022. Asisten III Setda Sulbar, Jamil Barambangi mengatakan, tujuan dari pelaksanaan itu agar proses pengelolaan keuangan lebih akuntabel dan dipahami secara teknis oleh pengelola setiap OPD. "Dengan hadirnya tim teknis ini memberikan bimbingan teknis kilat kepada OPD, terutama yang realisasi rendah," ujar Jamil. Dilanjutkan, dengan sosialisasi kepada seluruh kepala OPD yang terlibat langsung dalam SIPD.Sebab itu, ketika Pimpinan OPD memiliki keterbatasan tentu aan terlambat dengan sistem yang diterapkan SIPD. "Jadi bukan hanya bendahara, bahkan secara teknis seluruh pimpinan OPD harus terlibat, jadi harus paham,"ungkapnya. Kepala Bagian Perencanaan pada Sekretariat Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri RI, Ihsan Dirgahayu membeberkan, hasil pendampingan dilakukan, Ia mengindikasikan beberapa kendala yang dihadapi Pemprov Sulbar, yakni jaringan "Jadi alat transportnya, seperti jaringan, dan mungkin operatornya yang baru sehingga perlu belajar dulu. Untuk 10 OPD, ada informasi yang belum tersampaikan dan beberapa melakukan kesalahan penginputan, sehingga kita memberikan solusi dan langkah-langkahnya, sehingga kedepan realisasinya lebih optimal," terang Ihsan. Masalah lainnya, terdapat kepala dinas berstatus PLT sehingga tidak dapat terlibat ke dalam SIPD. "Kami sarankan login menggunakan dua browser, satu Definitif satu PLT" Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi mengapresiasi atas langkah yang dilakukan. Dengan begitu proses pencairan tidak lagi terhambat. "Kita sepakat outputnya transparansi dan akuntabel, dengan begitu (melalui SIPD) DPRD Sulbar dapat mengakses program-program yangs sedang dijalankan eksekutif," tutur Suraidah. (rls)

MAKASSAR - Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik ingin mengubah mes Pemprov Sulbar yang terletak di Sudiang, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar, menjadi penginapan atau hotel. Ini untuk mendorong agar keberadaan mess tersebut bisa memberi kontribusi pada pendapatan daerah. "Lokasi mess Pemprov Sulbar di Makassar ini strategis. Harusnya bisa kita kelola jadi penginapan atau hotel agar bisa memberikan pendapatan bagi pemerintah daerah," kata Akmal Malik usai meninjau mes Pemprov Sulbar, Rabu , 6 Juli 2022 Akmal menyebutkan, lokasi mess Pemprov Sulbar dekat dengan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, sehingga bisa menjadi penginapan atau tempat transit bagi penumpang pesawat yang harus menunggu jadwal penerbangan. Namun, Akmal menilai untuk mewujudkan rencana tersebut, perlu dilakukan pembenahan. Hal itu diutarakan setelah melihat kondisi bangunan yang sudah tidak terurus dan belum bisa dikomersilkan saat ini. "Kalau kondisinya sekarang kontribusinya (kontribusi mess Pemprov Sulbar) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) tidak maksimal," ujar Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri ini. Sebagai tindak lanjut memaksimalkan posisi mes Pemprov Sulbar untuk lebih komersil, Akmal Malik menyebutkan akan memerintahkan perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan mess pemda ini untuk melakukan terobosan, membangun kerjasama dengan investor. "Untuk pembenahan dan komersialisasi aset ini kami meminta perangkat daerah terkait untuk menjalin kerjasama dengan investor. Hal ini layak dilakukan mengingat lokasi strategi mes Pemprov Sulbar yang sangat dekat dengan Bandara Hasanuddin. Ini untuk penghasilan PAD," pung

MAMUJU -- Komite IV DPD RI melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat. Kunjungan kerja tersebut dihadiri Ketua Komite IV DPD RI , Sukrianto bersama Wakil ketua Komite, Darmansyah Husein, serta anggota DPD RI perwakilan Sulbar , Ajbar Abdul Kadir .Itu dilaksanakan terkait implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) khusunya fokus pada Dana Alokasi Khusus (DAK). Penjabat Gubernur Sulbar , Akmal Malik berterima kasih atas kunjungan Komite IV DPD RI. Ia pun berharap terbangun kerjasama antara Pemprov dan DPD RI, utamanya mendorong konektivitas wilayah guna mempersiapkan Sulbar sebagai penyangga IKN. "Kita sudah temui sejumlah maskapai bagaimana agar penerbangan Mamuju-Kalimantan, itu yang dulu kita dorong," tutur Akmal. Ketua Komite IV DPD RI Sukriyanto, mengatakan kunjungannya ke Sulbar, untuk melihat gambaran terkait kondisi yang ada di Sulbar, khususnya implementasi terkait undang-undang tersebut. Dikatakan, desentralisasi fiskal merupakan bagian daerah untuk membangun kemandirian sebagai pondasi otonomi daerah. Melalui desentralisasi fiskal, daerah memiliki ruang yang lebar untuk mengatur sumber-sumber penerimaan maupun perbelanjaan daerah, namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemberian kewenangan yang besar tidak berbanding lurus dengan kemandirian daerah Hal itu terbukti dengan masih rendahnya indikator kemandirian fiskal yang timpang secara kewilayahan. " Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kemerataan layanan dan kesejahteraan," kata Sukriyanto saat memberikan sambutan, Rabu 6 Juli di Rujab Wakil Gubernur yang merupakan Kantor Sementara Gubernur Sulbar Ia juga mengatakan, pemerintah meyakini, bahwa undang-undang HKPD ini akan memberikan nuansa baru dalam pengalokasian sumber daya nasional yang lebih efisien dan efektif melalui hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang transparan akuntabel dan berkeadilan. Terkait dana alokasi khusus , merupakan bagian dari transfer daerah yang dialokasikan dengan tujuan mendanai program kegiatan dan atau kebijakan tertentu yang…

Peringatan hari Bhayangkara ke- 76 dilaksanakan serentak seluruh Indonesia, melalui virtual bersama Presiden RI Joko Widodo. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat , Akmal Malik bersama Ketua PKK Sulbar, Yulia Zubir Akmal dan jajaran Forkopimda mengikuti secara langsung upacara di lapangan Mapolda Sulbar, Selasa 5 Juli Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol Verdianto I Bitticaca, berharap personil Polda Sulbar melaksanakan apa yang sudah diperintahkan Presiden, yakni memaksimalkan tugas pengamanan di Sulbar dan selalu memberikan yang terbaik kepada masyarakat. "Kami terus berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat, seluruh anggota kami sudah didik dan terlatih untuk memberikan keamanan dan ketertiban dalam menegakkan hukum," ucapnya. Dia pun berharap Penjabat Gubernur dan seluruh pimpinan forkopimda serta bupati se -Sulawesi Barat mendukung demi lancarnya tugas Polda Sulbar dalam mewujudkan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) "Mohon dukungan dan do'a restu kepada Penjabat Gubernur dan Forkopimda serta Bupati dan masyarakat, dalam melaksanakan tugas agar Polda Sulbar dalam menjalankan tugas semakin baik,"terangnya. Sementara Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, mengucapkan selamat kepada Bhayangkara di hari jadi ke 76. "Bhayangkara yang bertugas di Sulbar mampu membangun sinergi bersama pemerintah tidak hanya dalam penegakan hukum tetapi baik juga dalam pencegahan, koordinasi dengan insan Bhayangkara baik dari Polda Sulbar sampai Polres selama ini berjalan baik," ujarnya. Ia berharap agar Bhayangkara dapat terus berkarya, terus bersinergi untuk membangun Sulbar lebih baik di masa yang akan datang. "Kita berharap kita tingkatkan lagi koordinasi komunikasi penegakan hukum juga tentunya penegakan hukum berkeadilan," jelasnya. (rls)

Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik kini resmi menjadi nasabah BPD Sulselbar ditandai dengan Penyerahan Buku Rekening dari pihak BPD Sulselbar kepada Akmal Malik di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa 5 Juli 2022. Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik berterima kasih atas fasilitas dan pelayanan yang diberikan BPD Sulselbar. Ia pun berharap terbangun kerjasama antara Pemerintah dan Perbankan dalam menjalankan agenda-agenda pembangunan daerah. "Salah satunya dengan mengembangkan UMKM," ujar Akmal Untuk itu, Akmal meminta kontribusi BPD Sulselbar turut mengintervensi UMKM di Wisata Pulau Karampuang, serta mendukung pelaksanaan event Festival Sandeq 2022. Menurut Akmal, dengan kerjasama seluruh pihak dapat membangkitkan perekonomian daerah. Tidak lupa Akmal menjelaskan, bahwa pemerintah dalam menjalankan bisnis, baik dengan perbankan maupun pihak lainnya itu melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Saat ini pihaknya mulai melakukan proses perekrutan BUMD. "Demi meningkatkan pendapatan kita menginginkan BUMD yang sehat," ujar Akmal Pada pertemuan itu, BPD Sulselbar juga menyerahkan bantuan Sapi Kurban kepada Pemprov Sulbar.(rls)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, melakukan Rapat Koordinasi Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Hewan. Itu bertujuan agar seluruh hewan di Sulbar dipastikan aman dari penyakit menular PMK. Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik, mengatakan, terkait adanya wabah PMK, perlu adanya antisipasi, pencegahan yang terkoordinasi oleh seluruh pihak terkait. Sehingga rapat yang dilakukan mampu mencegah wabah tersebut masuk di Sulbar, apalagi Sulbar menjadi dareh strategis akses masuk perdagangan hewan. "Sampai hari ini belum ada informasi satupun hewan di Sulbar terinfeksi wabah PMK," kata Akmal dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Rujab Gubernur Sulbar Selasa, 5 Juli 2022. Ia juga mengatakan, dari 34 Provinsi yang ada sudah ada 21 provinsi yang telah terinfeksi wabah virus tersebut. "Sehingga OPD dan forkopimda harus mewaspadai virus ini, Pemrov dan Forkopimda telah membuat satgas agar kita tidak menjadi provinsi ke 22 terinfeksi," ujarnya. Selain itu, Dirjen Otda tersebut juga mengatakan, dari aspek regulasi harus diperkuat sehingga mampun menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Termasuk memastikan agar tidak ada hewan yang masuk tanpa dokumen lengkap. "Apabila masih ada yang lolos, perlu melakukan penegakan hukum sehingga tim penegakan hukum harus di bentuk. Minimal berkerja sebulan ini, sampai wabah ini betul aman, sekarang libatkan seluruh Forkopimda buat titik terutama pelabuhan Simboro Mamuju, dan Palipi Majene terutama tim penegakkan hukum," jelasnya. Sementara Karantina Hewan Mamuju, Agus Karyoni sejak PMK terdeteksi sampai tanggal 5 Juli data yang ada di Balai Karantina Mamuju belum sama sekali menemukan adanya hewan yang terdeteksi virus PMK. "Dari 5 Mei sampai 5 Juli hari ini, Sulbar telah mengeluarkan sapi sebanyak 4.946 sapi, Kambing sebanyak 10.192 , totalnya 15.138 hewan ternak dan dinyatakan bebas dari penyakit mulut dan kuku karena taleh melalui masa karantina 14 hari," kata Agus. Ia mengaku, sebelumnya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Ketapang dan sudah melaksanakan monitoring check poin di Polewali Mandar dan Mamuju…