Pj. Gubernur Sulawesi Barat , Akmal Malik mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus memacu realisasi penggunaan dan serapan anggaran. Langkah ini juga merupakan upaya untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi daerah. "Kita (Sulbar) harus berpacu dengan 33 provinsi lain di Indonesia dalam realisasi penggunaan anggaran. Serapan anggaran tinggi akan membuat perputaran uang di masyarakat dan berefek pada jalannya roda perekonomian daerah," tutur Akmal di Mamuju, Selasa , 5 Juli 2022 Akmal Malik mengajak semua OPD di lingkup Pemprov Sulbar untuk memaknai filosofi perahu Sandeq dalam menjalankan fungsi dan tugas masing-masing. Menurut dia, perahu Sandeq itu ukurannya kecil, tapi memiliki kemampuan untuk berlayar dan melaju kencang di lautan. "Pakai filosofi Sandeq. Kecil tapi dapat berakselerasi, melaju di semua kondisi lautan. Tetap melaju di perairan tenang, maupun menyalip di tengah badai. Intinya, sekali layar terkembang, terus melaju menempati posisi terdepan," terang Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini. Di sisi lain, walau memiliki porsi anggaran yang kecil dan terjadi transisi kepemimpinan di awal tahun 2022, akan tetapi Sulbar tetap bisa melaju kencang dalam pencapaian realisasi anggaran terbaik kedua se Indonesia hingga posisi Juni 2022. "Serapan anggaran yang baik akan memberikan efek positif untuk daerah," terang Akmal. Data menunjukkan, realisasi pendapatan APBD Sulawesi Barat meningkat pada triwulan I 2022. Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), realisasi pendapatan APBD Sulawesi Barat pada triwulan I 2022 tercatat sebesar Rp409,7 miliar, atau lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2021 yang hanya sebesar Rp292 miliar. (rls)

Sapi kurban Presiden RI, Joko Widodo akan disembelih di Masjid Al Ikhlas Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sapi tersebut merupakan sapi terberat dari lima sapi yang diusulkan. Dengan berat 1 ton 27 kg, merupakan sapi peternak asal Polman dan saat ini di Karantina peternak di Desa Kebun Sari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (DTPHP) Sulbar Muchtar mengatakan, kondisi sapi dipastikan bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dan tim juga terus memantau kondisi dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. "Dua hari sebelum Idul Adha dibawa ke Mamuju, kita mau pemerataan sehingga tahun ini di bagi di Mamuju, di Masjid Al-Ikhlas, Mamuju," tutur Muchtar, usai melakukan rapat membahas Sapi Kurban Presiden, di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa 5 Juli 2022. Muchtar berharap, ini menjadi motivasi bagi peternak sehingga ke depan ternaknya dapat terpilih sebagai sapi kurban presiden. Diketahui, sapi kurban presiden tahun ini senilai Rp 105 juta. (rls)

HUMAS PEMPROV SULBAR -- Pemprov Sulbar sudah menerima hasil pemetaan ulang dana Pilkada 2024. Dana tersebut terbagi berdasarkan tahun pelaksanaan tahapan pilkada, yakni Tahun 2023, 2024, dan Tahun 2025. Selanjutnya, Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait dana Pilkada 2024. Itu juga menjadi rujukan bagi kabupaten dalam menyisipkan dana Pilkada di tingkat kabupaten. "Kita usahakan bulan Juli ini (Pergub) selesai, Itu menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten," ujar Akmal, Senin 4 Juli, malam di Rujab Gubernur Sulbar Terpenting menurut Akmal, pendidikan politik dapat membawa demokrasi melahirkan pemimpin yang sesuai harapan masyarakat. "Dengan pendidikan politik yang baik kita berharap menghadirkan pemimpin yang baik," ungkapnya. Oleh karena itu, Pemprov pun akan menugaskan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar untuk melakukan edukasi kepada pemilih pemula. Selain itu menurunkan Dinas Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada tenaga Ad Hoc. Ketua KPU Sulbar, Rustang menyebutkan, untuk dana Pilkada 2024 telah memetakan kebutuhan anggaran selama tiga tahun, khusus di tahun 2023 mengusulkan sekira Rp1 miliar. Dia pun meminta dukungan dari stakeholder turut mensosialisasikan dan memberi edukasi kepada masyarakat. Dengan begitu Pemilu tidak sekedar formalitas, melainkan sebuah proses demokrasi yang mencerdaskan masyarakat. " Kita ingin pemilih mencoblos bukan sekedar menggugurkan kewajiban tetapi memahami betul apa yang menjadi pilihannya," ungkapnya. Dia pun berterima kasih atas respon Gubernur Sulbar. Apalagi, PJ Gubernur Sulbar tahu betul kebutuhan penyelenggara. Dalam pertemuan tersebut Ketua KPU Sulbar, Rustang hadir bersama para komisioner KPU Sulbar dan jajaran KPU Sulbar lainnya

Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik menyambut kunjungan Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Barat, di Rujab Gubernur Sulbar, Senin 4 Juli 2022. Akmal menjelaskan, pentingnya Bawaslu untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik sehingga demokrasi menghasilkan aktor-aktor hebat dalam hal mensejahterakan masyarakat. "Pengawasan yang hebat menghasilkan pemimpin dan legislator yang hebat," tutur Akmal Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini menjelaskan, salah satu yang menyulitkan pengawasan demokrasi ketika kondisi masyarakat tertekan dari sisi perekonomian. Untuk itu, ia mengajak Bawaslu agar bersama sama menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus melakukan edukasi kepada publik. Lanjut Akmal, menghidupkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan membuat event nasional. Sebab menurutnya demokrasi berjalan dengan baik ketika masyarakatnya sejahtera. "Mendatangkan orang dari luar. Bukan dengan seperti Bimtek desa 3,3 miliar. Uang kita (TKDD) sedikit kembali lagi ke Jakarta. Untuk itu bikin event nasional disitu terjadi transfer uang dan transfer knowledge (pengetahuan). Ini bukan untuk saya, tapi untuk Sulbar sendiri," sambung Akmal. Ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo siap membangun sinergi dengan pemerintah daerah, utamanya dalam hal pelaksanaan pemilu kedepan. Salah satu upaya yang didorong dalam mewujudkan demokrasi yang sehat adalah mendeklarasikan Tolak Politik Uang. "Kita mendorong 32 desa deklarasi tolak politik uang. Termasuk melakukan edukasi kepada Pelajar," tuturnya. (rls)

Realisasi APBD per Juni sangat lambat, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum mencapai 50 persen. Sebab itu Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah OPD Pemprov Sulbar, Senin 4 Juli 2022. Sidak dilakukan untuk mengetahui penyebab lambatnya realisasi tersebut. Sekaligus memberi semangat para ASN dalam mengejar realisasi anggaran. Sidak pertama dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulbar. Dengan realisasi 31 persen. Selanjutnya , di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar, Akmal memanggil seluruh kepala bidang dan sub bagian untuk memaparkan hasil kinerja, termasuk progres serapan anggaran. Dari Sekretaris Disdikbud Sulbar Syaifuddin memaparkan sekira Rp500 miliar lebih anggaran di Disdikbud Sulbar. Yang paling bermasalah adalah di DAK Pendidikan. Membuat realisasi hingga Juni 2022 baru di angka 23 persen yang seharusnya 59 persen. Salah satu kendala masih menggunakan akun lama (Kadis Sebelumnya) membuat proses penginputan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN) terhambat. Karenanya Akmal Malik meminta agar segera melakukan perubahan aku. Berikutnya di Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM (Koperindag) Sulbar, dengan realisasi di angka 28 persen disebabkan persoalan internal. Dinas Kehutanan Sulbar, dengan realisasi APBD 29 persen per Juni 2022. Meskipun begitu, dalam waktu dekat Dishut melakukan kontrak sejumlah paket. Dinas Kesehatan Sulbar, saat ini realisasinya baru di angka 25,25 persen. Itu dikarenakan beberapa paket kegiatan merupakan program dari pusat sementara pihak Dinkes menunggu rekonsiliasi dari pusat untuk melakukan pencairan anggaran. Dinas Perhubungan dengan progres 37 Persen realisasi. Sementara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sulbar,18,33 persen. Atas realisasi sejumlah OPD, Akmal meminta agar setiap OPD melakukan percepatan realisasi anggaran, "Akhir Juli harus 50 persen semuanya. Saya yakin kalau OPD bisa lari kencang," ujar Akmal. Jika target itu tidak tercapai, konsekuensinya akan mengurangi anggaran OPD tersebut pada pada 2023 mendatang. Akmal mengharapkan setiap OPD membuat langkah strategis dalam melakukan…

Masih minimya realisasi serapan OPD lingkup Pemprov Sulbar memasuki triwulan III, membuat Penjabat Gubernur Sulbar , Akmal Malik menekankan agar seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) OPD lingkup Pemprov tidak lagi meninggalkan Sulbar. Itu disampaikan Pj. Gubernur, Akmal Malik setelah melakukan rapat bersama sejumlah OPD di Ruang Pertemuan Rujab Gubernur Sulbar, Senin, 4 Juli 2022. Namun, dalam pertemuan tersebut, beberapa OPD ternyata berada di luar daerah.Kondisi itu membuatnya geram, Ia menekankan tidak ada lagi OPD yang keluar daerah tanpa izin dirinya. "Silahkan keluar tetapi ketika anda minta pertanggungjawaban sama saya, saya tidak akan berikan,"tandas Akmal Dirjen Otda itu juga telah memerintahkan pelaksana harian Sekretaris Dareh Provinsi Sulbar, Khaeruddin Anas untuk membuat surat edaran agar tidak ada lagi OPD berkegiatan diluar daerah tanpa izin Pj.Gubernur. Asisten II bidang Ekbang , Khaeruddin Anas dikonfirmasi hal tersebut menyampaikan, OPD banyak keluar daerah. "Hari ini saya diperintahkan bikin surat edaran tidak ada lagi kepala OPD yang boleh meninggalkan Sulbar, tanpa seizin pak gubernur," kata Khaeruddin Anas. Ia mengatakan, jika hal itu masih ditemukan maka dirinya akan menindak tegas OPD, dengan tidak mencairkan biaya kebutuhan perjalanan. "Kalau masih ada yang pergi maka pak gubernur tidak akan membayar, tadi meminta ke BPKPD untuk jangan dibayarkan ataupun tidak lagi boleh dicairkan kecuali dia tanggung dan bayar sendiri itu dia tanggung sendiri, dan tidak membayar perjalanan dinasnya tanpa seizin Gubenur," jelasnya. Itu dilakukan agar serapan anggaran di daerah ini bisa lebih maksimal, sebab relaisasi anggaran memasuki triwulan III masih sangat rendah.(rls)

Pemprov Sulbar berkolaborasi dengan Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Perkasa Sulbar Mewujudkan Gerbang Batas Sulbar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar Muh. Aksan, mengatakan rencana pembangunan gerbang tersebut baru tahap perencanaan dan akan menjadi salah satu proyek fisik 2023. "Nanti 2023 dianggarkan," ujar Aksan, Minggu 3 Juli 2022. Terpisah, pembuatan Pintu Gerbang Sulbar menjadi bahan pembahasan Dewan Pertukangan Nasional (DPN) Perkumpulan Tukang Bangunan Indonesia (Perkasa) dengan Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, di Rujab Gubernur, Sabtu 2 Juli malam. Ketua DPN Perkasa Sulbar, Iswar Anwar menyampaikan terima kasih atas kepercayaan Pemprov kepada DPN Perkasa untuk melakukan sayembara pembuatan pintu gerbang Sulbar di dua titik perbatasan Sulbar. "Dalam waktu dekat ini kita mempersiapkan sayembara. Kami akan membicarakan kepanitiaan ini menjadi hasil diskusi dengan beliau (Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik)," ujar Iswar. (rls)

Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik kembali melakukan kunjungan ke Wisata Pulau Karampuang. Kali ini mengajak Pemkab Mamuju dan perbankan se -Sulbar. "Pagi ini kita melaksanakan pertemuan dengan Bupati Mamuju dan Perbankan, sekalian olahraga kita mendiskusikan langkah-langkah mendorong pertumbuhan aktifitas ekonomi di Sulbar," ujar Akmal usai menggelar jalan santai di Desa Karampuang, Minggu 3 Juli 2022. Salah satu sasaran Pemprov menindaklanjuti rencana penataan pembukaan ruang terbuka publik di kawasan wisata Pulau Karampuang. Dijelaskan Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, ruang terbuka publik di kawasan wisata memiliki citra yang lebih menarik bagi pengunjung. Selain menjadi sarana rekreasional namun tetapi juga membantu perekonomian daerah. Ruang terbuka publik harus ditunjang fasilitas yang baik hingga aktivitas yang beragam. "Kasi ruang publik dulu, ini warung-warung kita dorong ke belakang sekira 50 meter, disini ruang publik, berolahraga dan lainnya," ujar Akmal saat melakukan dialog dengan Pemkab Mamuju dan Perbankan di Pulau Karampuang, Minggu 3 Juli 2022. Untuk perbankan diharapkan membantu meningkatkan UMKM di Wisata Pulau Karampuang," Apakah dalam bentuk bantuan pendanaan atau membantu pertokoannya," tutur Akmal.(rls)

Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik berharap kredit yang dikeluarkan perbankan dapat mendorong aktifitas perekonomian di daerah. Data yang diperoleh Pemprov Sulbar, dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Bank Indonesia (BI) Sulbar, rupanya banyak sertifikat menjadi jaminan pengajuan kredit untuk pelaku usaha namun berasal dari luar Sulbar. Kata Akmal, betul jika tidak ada regulasi yang melarang pemberian kredit dari perbankan di Sulbar untuk pelaku usaha di luar Sulbar. Namun, hemat Dirjen Otda Kemendagri ini, alangkah lebih baik jika potensi kredit pelaku usaha itu dioptimalkan untuk pelaku usaha di Sulbar. "Ini kurang mendukung PDRB dan ekonomi kita. Tidak ada regulasi yang melarang namun alangkah eloknya potensi itu ditanam untuk aktifitas ekonomi disini," ujar Akmal di Kawasan Wisata Karampuang, Minggu,03 Juli 2022 Dampaknya bukan hanya dirasakan pelaku usaha. Namun dapat menarik minat investor masuk ke Sulbar. "Bisa mendatangkan pelaku usaha masuk ke Sulbar," ungkapnya. Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemprov Sulbar. "Apa yang kita laksanakan hari ini semoga bisa diimplementasikan, agar uang dari Sulbar tidak keluar," ungkapnya. Deputi Kepala Perwakilan BI Sulbar , Ahmad, pun akan menindaklanjuti sebagaimana harapan Pemda di Sulbar. "Kami harap ini bisa secepatnya ditindaklanjuti agar meningkatkan perekonomian," tandasnya. (rls)

Pemprov Sulbar menggelar kegiatan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Palipi, sekaligus mengundang berbagai pihak membahas tahap awal pembangunan Rest Area di lokasi PPN tersebut. Hadir pada pertemuan itu, Balai Sarana Permukiman Wilayah (BSPW), Balai Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPSPA), Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), Balai Pengembangan Jasa Konstruksi (BPJK), serta sejumlah OPD Pemprov Sulbar melakukan dialog terkait persiapan awal pembangunan Rest Area, rapat berlangsung di ruang UPTD PPN Palipi, Sabtu 2 Juli 2022. Melalui diskusi, sejumlah pihak telah siap mendukung kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang rencana pembangunan Rest Area. Sebab itu Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik berterima kasih atas dukungan dari berbagai pihak. Selanjutnya, kata Akmal, ia meminta Biro Hukum Pemprov Sulbar segera menyelesaikan kajian hukum terkait pembangunan Rest Area di PPN Palipi. Setelah dari sisi hukum tidak ada kendala maka ia pun akan melayangkan proposal ke ke Kementerian Terkait sebagaimana hasil dialog dalam pertemuan itu. "Selanjutnya mengajukan proposal ke Jakarta Ini baru tahap awal jelasnya kita ingin aset aset dioptimalkan untuk pendapatan daerah," ujar Akmal. Tidak lupa, Akmal Malik mengapresiasi peran DPN Perkasa telah lebih awal membuat desain Rest Area di PPN Palipi. Jelasnya Rest Area di Palipi sebagai bentuk perhatian terhadap sejumlah aset di Sulbar yang belum dimanfaatkan. Untuk itu Akmal memilih PPN Palipi sebagai tahap awal, untuk selanjutnya menjadi contoh pembangunan rest area di enam kabupaten lainnya di Sulbar. "Banyak aset kita yang berpotensi," tutur Akmal. Wakil Bupati Majene Arismunandar berterima kasih atas dukungan Pemprov Sulbar memberikan perhatian terhadap pengembangan daerah, khususnya di Majene. "Dengan menghidupkan PPN Palipi Ini akan memberikan efek bagi masyarakat Majene. Seperti tumbuhnya UMKM dan Ada pendapatan ke daerah," ucap Arismunandar. Arismunandar mengaku siap bekerjasama dengan Pemprov Sulbar utamanya bagaimana menyiapkan SDM untuk diberdayakan dalam rencana pembangunan Rest Area tersebut. (rls)