Realisasi APBD per Juni sangat lambat, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum mencapai 50 persen. Sebab itu Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke sejumlah OPD Pemprov Sulbar, Senin 4 Juli 2022.
Sidak dilakukan untuk mengetahui penyebab lambatnya realisasi tersebut. Sekaligus memberi semangat para ASN dalam mengejar realisasi anggaran.
Sidak pertama dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Sulbar. Dengan realisasi 31 persen.
Selanjutnya , di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sulbar, Akmal memanggil seluruh kepala bidang dan sub bagian untuk memaparkan hasil kinerja, termasuk progres serapan anggaran.
Dari Sekretaris Disdikbud Sulbar Syaifuddin memaparkan sekira Rp500 miliar lebih anggaran di Disdikbud Sulbar. Yang paling bermasalah adalah di DAK Pendidikan. Membuat realisasi hingga Juni 2022 baru di angka 23 persen yang seharusnya 59 persen.
Salah satu kendala masih menggunakan akun lama (Kadis Sebelumnya) membuat proses penginputan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN) terhambat. Karenanya Akmal Malik meminta agar segera melakukan perubahan aku.
Berikutnya di Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM (Koperindag) Sulbar, dengan realisasi di angka 28 persen disebabkan persoalan internal. Dinas Kehutanan Sulbar, dengan realisasi APBD 29 persen per Juni 2022. Meskipun begitu, dalam waktu dekat Dishut melakukan kontrak sejumlah paket.
Dinas Kesehatan Sulbar, saat ini realisasinya baru di angka 25,25 persen. Itu dikarenakan beberapa paket kegiatan merupakan program dari pusat sementara pihak Dinkes menunggu rekonsiliasi dari pusat untuk melakukan pencairan anggaran.
Dinas Perhubungan dengan progres 37 Persen realisasi. Sementara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sulbar,18,33 persen.
Atas realisasi sejumlah OPD, Akmal meminta agar setiap OPD melakukan percepatan realisasi anggaran, "Akhir Juli harus 50 persen semuanya. Saya yakin kalau OPD bisa lari kencang," ujar Akmal.
Jika target itu tidak tercapai, konsekuensinya akan mengurangi anggaran OPD tersebut pada pada 2023 mendatang.
Akmal mengharapkan setiap OPD membuat langkah strategis dalam melakukan percepatan realisasi. Caranya dengan membuat paket paket seperti pengadaan barang dan jasa dapat dituntaskan di awal tahun.
"Bulan ke II triwulan satu sudah harus selesai. Bapak harus menyusun strategi-strategi yang tepat. Saya ingin 2023 programnya jangan banyak-banyak agar lebih cepat. Dan jangan sembarangan buat rencana kalau tidak bisa realisasikan," tegas Akmal. (rls)
