MAMUJU - Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Akmal Malik mengantisipasi Krisis Pangan yg tengah mengancam dunia, dengan menargetkan Tanah Mandar sebagai daerah yang mandiri pangan di tahun 2023. Untuk merealisasikan hal tersebut, Akmal Malik akan melibatkan semua organisasi perangkat daerah (OPD). Pada tahun 2023 mendatang, Akmal Malik mewajibkan setiap OPD mengelola lahan pertanian, minimal seluas 5 hektare (ha) yang ditanami tanaman pangan, seperti jagung dan tanaman produktif jangka pendek lainnya tapi bernilai ekonomis. "Tahun 2023 mendatang salah satu fokus kami adalah penguatan ketahanan pangan. Sulbar mandiri pangan. Sehingga dalam pagu anggaran APBD 2023 belanja ketahanan pangan diarahkan salah satunya untuk pembelian bibit, pupuk serta biaya perawatannya. “ ujar Akmal Malik. Dia menjelaskan, di tengah perubahan global yang terjadi secara cepat, ancaman resesi ekonomi dan masalah ketersediaan pangan akan menjadi persoalan-persoalan utama yang akan dihadapi tiap pemerintahan. Merujuk pada kondisi itu, Akmal Malik menegaskan, untuk menjaga stabilitas di tengah masyarakat harus ada kepastian dan jaminan dari pemerintah terkait dengan ketersediaan kebutuhan pangan bagi warganya. "Stabilitas di tengah masyarakat, seperti kondisi sosial, ketertiban dan keamanan satu daerah baru bisa terwujud salah satunya jika pasokan pangan terjaga dan terjamin. Makanya, fokus kami salah satunya membuat Sulbar ini mandiri pangan," kata Akmal Malik. Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini menjabarkan, salah satu upaya agar semua pihak di Sulbar ini ikut terlibat dalam menguatkan ketahanan pangan daerah, aparatur pemerintahnya juga harus memberi contoh. "Hitungannya sederhana, kalau setiap OPD secara kolektif dg ASN nya mengelola dg menanam jagung misalnya di lahan seluas 5 Hektare, dengan rata-rata produksi 6,5 ton per hektar, dengan jumlah 36 OPD, maka realisasi panennya bisa mencapai seribu ton lebih. Belum lagi hasil dari lahan yang digarap petani. Ini nilai ekonomisnya sangat besar," ungkap Akmal Malik. Untuk itu, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah 2023, Akmal Malik mulai melakukan sosialisasi…

MAMUJU– Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik menginginkan momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day (WED) tak sekedar seremoni melainkan momen muhasabah atau introspeksi. Hal itu disampaikan Akmal usai membacakan Sambutan Menteri LHK, pada Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, di Pantai Barane Kabupaten Majene, Jumat 15 Juli. Kata dia, muhasabah, berarti mengintropeksi diri apa yang sudah dilakukan terhadap lingkungan. "Apa kontribusi kita terhadap alam? Kita menerima sesuatu dari lingkungan, yah kita harus memberikan juga kepada lingkungan dong." ujar Akmal Untuk itu, kedepan Akmal meminta kepada setiap OPD agar lebih mengedepankan aksi nyata dalam mengemas acara peringatan, begitupun WED harus lebih menonjolkan aksi nyata. "Peringatan hari apapun tolong ada aksi aksi nyata. Hilangkan acara seremonial lebih banyaklah aksi di lapangan agar lebih banyak menjawab harapan masyarakat," ungkapnya. Karena itu juga, Lanjut Akmal saat ini terus mempersiapkan gerakan Tanam Pohon 1,2 juta Mangrove sepanjang pantai Polman hingga Pasangkayu. Melalui kegiatan itu juga, selain menunjukkan aksi nyata juga menargetkan rekor muri. "Jawa Tengah sudah memecahkan rekor 1 juta pohon bakau. Saya masih ingat ketika itu mas Ganjar kita pecahkan rekor ini mungkin satu juta satu atau satu dua juta, tapi betul-betul riil. Hari Menanam Pohon," bebernya. Akmal pun berharap seluruh pihak terlibat memberikan kontribusi pada gerakan tanam pohon itu, baik perusahaan perusahaan yang ada di Sulbar hingga perbankan dan institusi lainnya. Selain itu, lanjut Akmal, pentingnya mengajak mendidik generasi agar peduli terhadap lingkungan, untuk itu ia pun meminta Bupati di enam kabupaten melibatkan siswa SMP terlibat menanam pohon. Pemprov sendiri bakal menurunkan seluruh siswa SMA se Sulbar. "Kita harus mendidik anak-anak kita peduli terhadap lingkungan. SMA dan SMK yang merupakan kewenangan dari provinsi harus dan wajib dilibatkan karena dia adalah bagian dari kita untuk mendidik mereka untuk peduli dengan lingkungan. Sementara, Bupati Majene Andi Sukri Tammalele berterima kasih atas dilaksanakannya Hari Lingkungan…

MAJENE -- Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, berharap hari lingkungan hidup menjadi momentum menguatkan peran strategis daerah mendukung ketahanan pangan. Itu disampaikan Akmal Malik, saat menghadiri kegiatan Hari lingkungan hidup di Majene di Wisata Pantai Barane, Kecamatan Banggae Majene. Jumat 15 Juli. Ia mengatakan, ketahanan pangan menjadi kekuatan utamnya dalam mengahadapi ancaman resesi. Menurutnya, saat ini kita memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan di masa depan. Pengelolaan hutan yang mampu mendukung ketahanan pangan juga dapat menggerakan geliat ekonomi lokal. Sehingga , Ia menginginkan agar sumber daya yang dimiliki dapat di manfaatkan untuk kemandirian pangan. "Sebagai daerah penghasil sumber daya seperti ternak dan tanaman, kita ingin mandiri secara pangan, Kita berharap, perlu upaya penguatan. Belanja yang kita punya kita optimalkan untuk kita sendiri," kata Akmal. Itu lanjutnya, menjadi kunci utaman agar daerah bisa mandiri, terutama dalam menghadapi ancaman resesi. Saat ini terjadi ketidakpastian ancaman global, itu juga karena akibat adanya perang yang terjadi di beberapa negara. Sehingga, dirinya mengaku dalam menjalankan tugas selalu mendorong opd agar meningkatkan pendapatan. "Untuk itu, di momentum hari lingkungan hidup ini saya mengajak seluruh pihak bersama-sama untuk membangun kemandirian pangan," tutup Akmal. (rls)

Mamuju- Dengan berakhirnya masa Kepengurusan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sulbar periode 2017-2022, perlu dibentuk lagi Kepengurusan Dekranasda Sulbar yang baru periode 2022-2026. Untuk hal tersebut, dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait struktur Kepengurusan Dekranasda Sulbar periode 2022-2026, Kamis 14 Juli 2022, di Rujab Gubernur Sulbar. Rakor tersebut dibuka oleh Ketua Dekranasda Sulbar Yulia Zubir Akmal. Ketua Dekranasda Sulbar, Yulia Zubir Akmal berharap kepengurusan Dekranasda Sulbar periode 2022-2026 segera dikukuhkan. Untuk itu, Ia meminta sesegera mungkin menyusun draft kepengurusan yang baru lagi. "Semoga minggu ini draft kepungurusan kita bisa disahkan agar di provinsi bisa dikukuhkan dan untuk selanjutnya bisa mengukuhkan Dekranasda kabupaten, dan harapannya semoga di Agustus ini semua bisa selesai karena September mendatang kita sudah menjadwalkan untuk agenda di HUT provinsi,"harap Yulia Dia menyampaikan, karena melewati masa Pemilu, kepengurusan di periode tersebut dinamakan ex.officio yang sudah ditentukan berdasarkan AD-ART Nasional. Pada kesempatan itu, Yulia sedikit menjelaskan mengenai Dekranasda. Ia mengatakan bahwa sama halnya dengan TP. PKK, Dekranasda merupakan lembaga independen dan Nirlaba yang hadir sebagai wadah berhimpunnya segenap pemangku kepentingan di bidang kerajinan. "Disamping Dekranasda Sulbar fungsinya memfasilitasi dan mempromosikan, lembaga ini juga adalah mitra pemerintah untuk bersama-sama membantu OPD-OPD terkait mengembangkan kerajinan yang ada di tiap kabupaten. Oleh karena itu, diperlukan adanya sinergi,"terangnya "Dengan adanya sinergi ini, maka akan membawa dampak positif bagi pembangunan di Sulbar,"sambungnya Untuk memasarkan produk-produk kerajinan, kata Yulia, ke depan pihaknya akan menyusun strategi marketing digital, dengan meminta berbagai elemen untuk bisa ikut terlibat, seperti Perbankan atau masyarakat lokal, dengan memakai hasil tenunan lokal khas dari daerahnya masing-masing. "Semua produk kerajinan atau tenunan lokalnya nanti tidak boleh menggunakan hasil printing, harus buatan tangan sendiri (Hand Made). Dan juga jangan menunggu hasil kerajinan kita di ekspor baru bisa terpasarkan, tapi seharusnya kita dari masyarakat lokal sendiri bisa memberikan contoh terbaik dengan memakai hasil kerajinan atau tenunan…

Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno tiba di Sulbar, Kamis 14 Juli 2022, pukul 16.30 WITA. PJ .Gubernur Sulbar Akmal Malik dan Bupati Mamuju Sutinah Suhardi menyambut kedatangan Menparekraf di Bandara Tampa Padang Mamuju, dan selanjutnya mengunjungi Rumah Tenun Sekomandi di Desa Bambu, Kecamatan Mamunyu, Kabupaten Mamuju. Diketahui kunjungan Menparekraf Sandiaga Uno dalam rangka menghadiri Manakarra Fair, salah satu kegiatan yang termuat dalam Kalender Event Nasional. Event itu juga dirangkaikan denga Hari Jadi Mamuju ke -482 Tahun. Saat perjalanan dari Bandara Tampa Padang menuju Rujab Gubernur Sulbar, rombongan Menparekraf sempat mengunjungi Rumah Tenun Sekomandi Lulukarua di Desa Bambu, Kecamatan Mamunyu, Kabupaten Mamuju .Pada kunjungan, Menparekraf menyerahkan bantuan sebesar Rp 50 juta guna pengembangan rumah tenun tersebut. "Kita harapkan bantuan bisa bermanfaat, dan menjadi motivasi bagi UMKM lainnya," ujar Sandiaga PJ Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengatakan dengan kehadiran Menparekraf di Sulbar menjadi pendorong bangkitnya sektor wisata di Sulbar. "Semoga dengan kehadiran pak Menteri menjadi penyemangat melakukan pembenahan sektor pariwisata di Sulbar," ungkapnya. (rls)

MAMUJU -- Penjabat Gubernur Sulbar , Akmal Malik memberangkatkan dua putra putri daerah, Ariel Derio Permana dari SMAN 1 Mamuju dan Dhara Banjarani dari SMAN 1 Topoyo, Mamuju Tengah, sebagai Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Nasional. Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, dua wakil Sulbar menuju Paskibraka Nasional menjadi kebanggan Sulbar yang diharapkan mengharumkan nama daerah. "Tetap banggakan nama daerah dan harumkan nama daerah. Selamat berjuang," ujar Akmal saat pelepasan Paskibraka Nasional di Rujab Gubernur Sulbar, Kamis 14 Juli. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulbar, Suratman mengatakan, dua Siswa terpilih merupakan hasil seleksi di enam kabupaten. "Kita lakukan seleksi di enam kabupaten. Dari 12 orang tersaring menjadi dua orang," ujar Suratman. Rencana kedua anggota Paskibraka Nasional itu berangkat ke Cibubur untuk memenuhi pelatihan hingga 16 Agustus 2022.(rls)

MAMUJU -- Momentum Hari Jadi Mamuju ke -482 menjadi bahan untuk melakukan muhasaba dan introspeksi atas pencapaian sebagai Pemerintah Daerah. Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengatakan penetapan hari jadi Mamuju, bukan perjuangan yang mudah butuh waktu cukup panjang dan melibatkan banyak tokoh. "Sehingga momentum ini harus dimaknai sebagai bentuk muhasabah dan introspeksi diri sejauh mana daerah melaksanakan kewajiban sebagai pemerintah Daerah," ucap Akmal. Kesempatan itu ia mengajak kepada seluruh pihak untuk melihat apakah ikhtiar dari upaya bersama yang sudah kita lakukan sebagai Daerah otonom. Meski begitu ia mengapresiasi berbagai pencapaian yang telah diraih Pemerintah Kabupaten Mamuju. Terutama seperti apa upaya Pemerintah Kabupaten mempersiapkan diri sebagai penyangga IKN, apalagi Bala-Balakang menjadi daerah terdekat dengan IKN. "Tantangan kita kedepan HUT Mamuju, untuk melakukan muhasabah apakah peran Mamuju kedepan akan kita tingkatkan menjadi lebih hebat. Ini menjadi tantangan , dan kita berharap DPRD membaca ini," ujarnya. Ia menilai, Mamuju punya posisi strategis karena didepan IKN apalagi Bala-Balakang. "Saya melihat Balak-balakang daerah luar biasa sekarang potensinya paling bagus karena berada di depakan IKN kita ingin bagaimana meningkatkan Demand," ucapnya. Sehingga untuk mempersiapkan itu, Ia berharap kolaborasi dan sinergi semua pihak agar itu bisa tercapai. "Mamuju harus bersinergi, berkolaborasi untuk menjadi penopang IKN, Bagaiman mendorong Mamuju sebagai penopang utama IKN," jelasnya. Sementara Bupati Mamuju Sutinah Suhardi, mengatakan berbagai tantangan dan dinamika yang dihadapi Dimasa pemerintahannya. Bukan menjadi alasan untuk terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat. "Mulai dari pandemi dan gempa semua itu tidak menyurutkan langkah dalam rencana pembangunan visi Mamuju Keren dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mamuju," ucapnya. Dirinya optimis Mamuju terus tumbuh meski ditengah keterbatasan yang dimiliki, salah satu pencapaian yang cukup berarti yaitu Mamuju telah menyandang sebagai daerah Universal Healt Coverage (UHC) dari BPJS. "Kita telah mampu UHC, hampir semua masyarakat mamuju telah dijamin melalui BPJS kesehatan. Sehingga kami dapat menjamin masyarakat tidak…

MAMUJU--Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik melakukan audiensi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulbar, di Rujab Gubernur Sulbar, Rabu 13 Juli 2022 PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, Sulbar merupakan Indonesia kecil sehingga penting FKUB hadir mewujudkan semangat rukun antar umat beragama di Sulawesi Barat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melibatkan generasi muda melaksanakan kegiatan kegiatan yang sifatnya menciptakan kerukunan umat beragama. "Kita sepakat Sulawesi Barat itu adalah Indonesia kecil. Selanjutnya kami mengajak teman-teman untuk membuat kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan anak muda," ujar Akmal Salah satu kegiatan yang akan dikemas bersama FKUB adalah Temu Umat Beragama, rencananya bertepatan Festival Sandeq September mendatang. "Nanti setelah Agustus kita akan melaksanakan Temu Umat Beragama di Pantai Manakarra. Sekaligus pelepasan lampion dalam rangka Festival Sandeq Indonesia mendukung IKN," ungkapnya. Melalui Temu Umat Beragama nantinya akan dikemas dengan berbagai kegiatan, "seperti diskusi dan kegiatan lainnya," Ketua FKUB Sulbar Dr. Sahabuddin Kasim berterima kasih atas bentuk perhatian Pj Gubernur Sulbar terhadap KUB di Sulbar. Dia pun mengapresiasi gagasan Pj Gubernur yang akan melibatkan generasi muda dalam Temu Umat Beragama. "Beliau telah memberikan arah-arah yang sangat positif dalam rangka mengembangkan pembinaan kerukunan umat beragama Sulawesi Barat," ujar Sahabuddin, Dia pun berkomitmen, Temu Umat Beragama yang direncanakan di Mamuju menjadi langkah awal FKUB Sulbar mendorong kegiatan tersebut hingga berskala nasional. "Ini adalah gebrakan yang sangat brilian karena gerakan ini akan dirasakan seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya. (rls)

MAMUJU --DPRD Provinsi Sulawesi Barat bersama Pemerintah Provinsi telah menetapkan empat Ranperda, salah satunya Ranperda APBD 2021 menjadi Peraturan Daerah. Selanjutnya menunggu register dari Kementrian Dalam Negeri. Penetapan tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna Ranperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sulbar, Rabu, 13 Juli 2022. Rapat dihadiri Pj.Gubernur Sulbar, Akmal Malik bersama para pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar. Dipimpin Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi didampingj Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim Ketua DPRD Sulbar , Suraidah Suhardi mengatakan , proses penetapan ranperda itu telah melalui persetujuan bersama, melalui rapat paripurna, pemandangan fraksi, termasuk mendengarkan jawaban dan pandangan Gubernur. "Kita berharap keempat perda ini akan bermanfaat kepada masyarakat. Ini adalah hasil kerja yang telah dilakukan DPRD selama ini," kata Suraidah. Sementara Pj . Gubernur Sulbar, Akmal Malik kesempatan itu menyampaikan apresiasi yang telah dilakukan oleh DPRD, utamanya terkait empat Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui menjadi Perda. "Maka tahapan selanjutnya adalah rancangan Perda akan dilakukan evaluasi untuk mendapatkan nomor registrasi Perda oleh Menteri Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah," kata Akmal. Ia mengatakan, keempat ranperda tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi pemerintah daerah, utamanya dalam pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya, Pembahasan APBD 2022 dan 2023 tidak bisa dilanjutkan sebelum ditetapkan menjadi Perda, itu juga setelah mendapatkan register dan evaluasi dari Mendagri. "Untuk itu kami meminta kepada tim anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mempercepat proses evaluasi dan pemberian nomor registrasi Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 di Kementerian Dalam Negeri," tandas Ditjen Otda itu.(rls)

MAMUJU - Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Akmal Malik menegur sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang realisasi pelaksanaan program dan serapan anggarannya pada semester I tahun 2022 ini masih rendah. Teguran itu disampaikan Akmal Malik di sela inspeksi mendadak yang dilakukannnya di beberapa OPD lingkup Pemprov Sulbar, Rabu 13 Juli "Jangan perencanaan kegiatan di awal tahun malah dikasih menumpuk di akhir tahun. Harus ada percepatan pelaksanaan kegiatan, program dan serapan anggaran," jelas Akmal Malik. Dia mengatakan, realisasi penggunaan APBD Sulbar di angka 40 persen lebih atau berada di urutan kedua tertinggi secara nasional harusnya menjadi tolak ukur bahwa pola-pola komunikasi yang telah dilakukan dengan OPD selama ini berjalan baik dan memberikan dampak positif pada peningkatan kinerja. "Komunikasi yang intens dengan OPD adalah langkah yang bagus. Kita mengedepankan pendekatan komunikasi ke semua OPD untuk mencari solusi dari permasalahan kegiatan, pelaksanaan program dan yang menghambat percepatan realisasi anggaran," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini. Dia pun berharap sejumlah OPD yang realisasi program dan berdampak pada masih rendahnya serapan anggaran agar terus melakukan percepatan. Akmal Malik juga meminta OPD agar melakukan penyelarasan program antara aspirasi dari wakil rakyat di DPRD Sulbar dengan program prioritas eksekutif atau Pemprov Sulbar. Karena hal ini menurut dia menjadi sebuah kesatuan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Intervensi program dapat dilakukan agar dapat terealisasi secepatnya. Menurut Akmal, intervensi yang dilakukan terkait dengan mengatur detail perencanaan. "Perencanaan harus matang, jangan berubah-ubah dalam realisasi pelaksanaannya. Seperti kegiatan yang bisa dijalankan di awal tahun ditempatkan di akhir tahun," terang Akmal. Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik melakukan inspeksi mendadak ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Dinas Kelautan dan Perikanan Sulbar, Dinas Pariwisata Sulbar dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Dari laporan yang ada, realisasi dan serapan anggaran di lingkup Disdukcapil cukup tinggi, yakni…