Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik kembali melakukan rapat persiapan Festival Sandeq 2022, secara daring di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa 12 Juli 2022 malam. Progresnya, saat ini panitia mengurai beberapa narasi dituangkan dalam proposal. Dalam waktu dekat proposal rampung dan panitia siap melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Diketahui, konsep Festival Sandeq bakal memberangkatkan 34 perahu sandeq mengarungi Selat Makassar dari Sulawesi ke Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur. Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, dengan konsep itu jelas membutuhkan biaya besar. Meski begitu ia optimis dengan tim yang terbentuk bakal mampu menghimpun dana mendukung kelancaran Festival Sandeq. Sebab itu, Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri ini mengaku dirinya pun bakal melakukan komunikasi di 33 provinsi dengan harapan 33 provinsi di Indonesia turut berkontribusi menyukseskan Festival Sandeq di Sulbar. Apalagi, lanjut Akmal, dari perahu Sandeq yang akan diberangkatkan bakal menampilkan 34 logo dari provinsi sebagai simbol 34 provinsi se Indonesia siap mendukung pembangunan IKN. "Kita membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, tinggal proposalnya dan saya siap jalan di 33 provinsi," ujar Akmal, Selasa 12 Juli. Melalui Daring, Bupati Polman Andi Ibrahim Masdar mengaku sudah memantau sejumlah etape yang menjadi rute Festival Sandeq. Diketahui etape Festival Sandeq bakal direncanakan, Sandeq Race digelar 1 September 2022. Rutenya berangkat dari Tanjung Silopo melintasi jarak 60 Kilometer ke Majene. Dari Majene lanjut ke Somba dengan jarak 30 Km, Somba ke Deking menempuh 80 Km. Sepanjang perjalanan itu akan diadakan pertunjukan kesenian. Selanjutnya, dari Deking ke Pulau Ambo dengan jarak 112 Kilometer. . "Besok (13 Juli,red) saya juga bersama tim berangkat ke Kalimantan, terkait bagaimana nanti gambaran kegiatan saat di sana itu akan dibahas lebih lanjut," pungkasnya. (rls)

MAMUJU --Pemerintah Provinsi Sulbar mulai mempersiapkan rencana Penanaman Mangrove sebanyak 1,2 juta pohon sepanjang pesisir Sulawesi Barat. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar Hamzah mengatakan, kegiatan itu sebagai Itu bentuk kepedulian pemerintah Sulbar terhadap ekosistem lingkungan, serta bagian pelestarian ekosistem mangrove untuk merehabilitasi kembali lahan pesisir. "Output yang ingin kita capai yaitu membangun komitmen bersama dari sisi tugas dan fungsi di masing-masing yang terlibat termasuk masukan dari pemerhati yang sangat dibutuhkan perannya," kata Hamzah saat memimpin rapat di Rujab Sekprov Selasa 12 Juli. Rencananya pelaksanaan tanam 1,2 juta pohon Mangrove ini dilaksanakan pada momen peringatan hari menanam pohon Indonesia pada 28 November. Sehingga melalui rapat tersebut pihaknya memetakan titik yang akan menjadi lokus penanaman pohon mangrove. "Kita butuh 125 hektar lahan sepanjang pinggir pantai mulai dari Polman sampai Pasangkayu. Setelah penentuan lokasi selanjutnya menyiapkan bibit sesuai kondisi yang ingin kita tanami. Penentuan bibit juga akan pastikan sesuai kebutuhan," terang Hamzah. Lembaga pemerhati Penggiat Sahabat Penyu Yusri yang hadir secara virtual menyarankan agar pelaksanaan kegiatan itu sudah memulai penentuan jenis bibit yang akan digunakan. "Apalagi saat ini memasuki musim tumbuh mangrove," bebernya. Sebelumnya, Pj . Gubernur Sulbar Akmal Malik telah memerintahkan beberapa dinas terlibat dalam program tersebut, dan berharap kegiatan itu tidak membebankan pada APBD. Diketahui pula, melalui dinas Pendidikan , pada acara puncak bakal melibatkan siswa SMA, SMK se- Sulbar. itu sekaligus mengajarkan kepada siswa untuk mencintai lingkungan. (rls)

Pemprov Sulbar menerima penghargaan atas penilaian kinerja delapan aksi Konvergensi penurunan Stunting Tahun 2021, dari Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Penghargaan itu diterima oleh Plh Sekprov Sulbar Khaeruddin Anas saat mengikuti kegiatan Workshop Penguatan Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting belum lama ini. Lalu penghargaan itu diserahkan kepada Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa 12 Juli 2022. Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, penghargaan tersebut bagian dari penilaian kesuksesan dalam menekan angka Stunting di daerah. Meski begitu Akmal mengharapkan Pemprov Sulbar tidak berpuas diri sebab dari persentase Sulbar masih tertinggi Stunting se- Indonesia. "Kita tidak berpuas diri yah, sesungguhnya tingkat stunting kita masih sangat tinggi," ujar Akmal Sebaliknya, Akmal mengharapkan agar OPD menjadikan piagam penghargaan itu menjadi dorongan untuk terus berbuat dalam.menekan angka Stunting. (rls)

Kehadiran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sangat penting menjaga keseimbangan dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial ekonomi di tengah masyarakat. Untuk itu peran BAZNAS diharapkan betul-betul menyasar warga yang kurang mampu. Salah satunya melibatkan BAZNAS Sulbar turut dalam menekan angka Stunting di Sulbar. Begitu disampaikan Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik saat melakukan audiensi dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sulbar, di Rujab Gubernur Sulbar, Selasa 12 Juli 2022. "Kita juga berharap bersama BAZNAS untuk bersama pemerintah mengatasi persoalan stunting," ungkapnya. Dijelaskan, rata rata yang mengalami Stunting adalah kelompok mustahik (penerima zakat), olehnya pihaknya mendukung agar meningkatkan pungutan BAZNAS dari Muzakki (pembayar zakat), Untuk itu, Akmal mendukung dengan melakukan pendataan kepada pegawai lingkup Pemprov Sulbar, memastikan ASN Pemprov Sulbar melakukan pembayaran zakat. "Itulah tadi saya minta kepala BKD untuk mendata berapa pegawai negeri kita agar membayar zakat," ujar Akmal. Dalam audiensi tersebut dari Pengurus Baznas Sulbar hadir Ketua Baznas Sulbar, Ahmad, Wakil Ketua I, Amran HB, Wakil Ketua II, Firman, Wakil Ketua III, St.Aminah Atjo, dan Wakil Ketua IV Rosdiani Rachim (rls)

MAMUJU–Pemprov Sulbar menggelar Rapat Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2023 di Ruang Rapat Penjabat Gubernur Sulbar, Selasa 12 Juli 2022 Rapat bertujuan menyamakan persepsi dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, baik pada APBD Perubahan 2022 maupun APBD 2023. Selain itu, melakukan evaluasi atas upaya-upaya mengatasi persoalan yang dihadapi Organisasi perangkat Daerah (OPD). Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, salah satu persoalan dihadapi OD terkait SIPD. Namun hal itu secara bertahap dapat diatasi melalui Coaching Clinic oleh Tim SIPD Kemendagri. Hal itu harus menjadi motivasi bagi OPD Pemprov Sulbar agar lebih aktif dan sigap terhadap setiap persoalan yang menghambat kinerja Pemda. "Tolonglah OPD lebih bergerak menjemput setiap persoalan yang dihadapi institusi,"ujar Akmal Malik Menurutnya, dari beberapa persoalan dihadapi, OPD perlu berkoordinasi satu sama lain agar memahami setiap persoalan. Dan kedepan Pemprov membutuhkan tim terpadu menangani persoalan-persoalan OPD, misalnya masalah dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah dan perubahan kelembagaan. "Kita membutuhkan tim terpadu, ketika ada persoalan tim ini langsung bergerak," ujar Akmal. Melalui tim itu, nantinya melakukan pendampingan terhadap OPD secara berkelanjutan. Dengan begitu juga RKPD yang akan dijalankan 2023, lebih terencana dan terarah. (rls)

Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, mendukung Komisioner Kejaksaan RI (KKRI) dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kejaksaan di Seluruh Indonesia, termasuk di Sulbar. Menurutnya, Sulbar dipilih menjadi salah satu daerah kunjungan lantaran dalam progres penegakan hukum, terutama dalam melakukan pencegahan korupsi di lingkup ASN Pemprov. "Tentunya hasil pengawasan ini menjadi masukan yang berharga nanti bagi presiden untuk menghadirkan Kejaksaan yang lebih baik," kata Akmal, saat menyambut kunjungan Komisioner Kejaksaan RI (KKRI) di Sulbar di Rujab Gubernur Sulbar, Senin 11 Juli 2022 malam. Selama ini, sambungnya, pendampingan terus dilakukan oleh Kejaksaan terhadap berbagai produk-produk hukum baik Perda, Perkada atau produk kebijakan nasional. Itu menjadi sebuah langkah yang bagus untuk pencegahan salah satunya dengan komunikasi. "Selama pendampingan yang dilakukan oleh Kejaksaan dan tentunya bagi pegawai tidak usah melakukan aneh-aneh, ikuti saja aturan, bekerja secara baik. Komunikasi itu penting untuk menghindari kita dalam melakukan kesalahan-kesalahan pengambilan kebijakan,"jelasnya. Sementara Komisioner Pengawas Kejaksaan RI Resi Anna Napitupulu, mengatakan kunjungan yang dilakukan Komisioner Pengawas kejaksaan RI di Sulbar merupakan bentuk perkenalan. Sekaligus melakukan penilaian terhadap kinerja Kejaksaan Seluruh Indonesia termasuk di Sulbar. "Hasil yang kami peroleh kami analisa untuk pelaksanaan tugas yang kami laporkan kepada Presiden melalui Mentri Sekertaris Kabinet. Sesuai amanat,"kata Rosi, Dari hasil penilaian yang dilakukan, menurutnya dalam kasus penegakan hukum di Sulbar seluruhnya berjalan tanpa mengalami masalah. "Penilaian di Sulbar bagus tidak ada gaduh semua diselesaikan sebagaimana mestinya sesuai hasil pemantauan," ujarnya. (rls)

MAMUJU, -- Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik menerima silaturahmi Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulbar, Hary Bowo, di Rujab Gubernur Senin 11 Juli. Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik, menyambut baik kehadiran kepala BPKP yang baru di Sulbar. Dirinya berharap agar pengawasan BPKP terhadap bangunan di Sulbar terus ditingkatkan, mengingat Sulbar merupakan daerah rawan gempa. Tingginya intensitas kejadian gempa di Sulbar mengakibatkan sejumlah bangunan mudah runtuh itu akibat lemahnya pengawasan. Hal itu menjadi perhatian serius sebab daerah ini akan rugi jika melakukan pembangunan tanpa kualifikasi bangunan yang baik. "Selama ini, pengawasan kita belum berjalan maksimal, sehingga saya meminta dukungan BPKP agar meningkatkan pengawasan," ucap Akmal Akmal mengatakan, dirinya akan bersurat kepada BPKP sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut. "Kita akan bersurat meminta bantuan BPKP untuk mengawasi kualifikasi struktur bangunan agar tahan gempa,"jelasnya. Sementara Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Hary Bowo yang didampingi Kepala BPKP Hasoloan Manalu yang kini bertugas di Kaltim mengatakan pihaknya akan mendukung penuh keinginan Gubernur. Hary menambahkan, tingginya instensitas gempa di Sulbar, menjadi perhatian serius BPKP terutama dalam melakukan Pengawasan. "Apa yang disampaikan Gubernur akan menjadi konsen kita," tutup Hary. (rls)

MAMUJU,--Apel Pagi, hari pertama kerja Pemprov Sulbar pasca perayaan Idul Adha 1443 H, langsung dipimpin Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik, di Halaman Tribun Merah Putih Kantor Gubernur Sulbar, Senin 11 Juli 2022. Seluruh ASN, Khususnya Pejabat Tinggi Pratama atau pimpinan OPD diwajibkan hadir. Tak hanya itu, pada Apel Pagi itu, seluruh Kendaraan Dinas (Randis) yang digunakan para pimpinan OPD dihadirkan pada bagian sisi samping lapangan untuk dicek langsung oleh Gubernur Sulbar. Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengharapkan, kendaraan dinas digunakan untuk memaksimalkan pelayanan. Untuk itu penting mengecek kelayakan Randis. "Bagaimana caranya melayani kalau kendaraan dinas tidak bagus, tapi saya lihat mobilnya (Pimpinan OPD) sudah bagus-bagus," ujar Akmal Saat melakukan pengecekan, Akmal pun melakukan dialog dengan seluruh OPD, memastikan penggunaan kendaraan dinas dijalankan sesuai aturan. Regulasi dimaksud, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas. Sedangkan mengenai penjualan Kendaraan Dinas Operasional diatur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. (rls)

Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik beserta unsur Forkopimda Sulbar melakukan pertemuan di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar, Minggu 10 Juli 2022. Pertemuan itu disebut pertemuan bagi komunitas Pagi Siang Malam (PSM), beranggotakan Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar. Pertemuan itu juga sebagai perpisahan Kepala BPKP Sulbar Hasoloan Manalu, yang pindah tugas sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Timur sekaligus menyambut Kepala Perwakilan BPKP Sulbar yang baru. Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, Sulbar termasuk daerah terisolasi dari sisi akses transportasi udara. Meski begitu, melihat kebersamaan Forkopimda Sulbar , Ia mengapresiasi dan turut merasakan kekompakan yang terbangun dalam menyelesaikan setiap permasalahan. "Grup Pagi Siang Malam (PSM) kita sering kumpu,l saya suka cara teman menyelesaikan masalah dengan pendekatan-pendekatan informal. Kebersamaan dan kekeluargaan yang menjadi inti disini," ujar Akmal dalam sambutannya Ia pun mengucapkan selamat kepada Hasoloan Manalu yang akan menjalani tugas baru sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Timur. Serta mengucapkan selamat datang Kepala Perwakilan BPKP Sulbar yang baru. "Kita berharap silaturahmi kita tetap terbangun," ujar Akmal. Lebih lanjut Akmal berharap kontribusi dari Forkopimda Sulbar turut menjadi pengarah dalam pelaksanaan Event Festival Sandeq 2022," Insya Allah kita bisa berbuat lebih baik dimasa yang akan datang," ungkapnya. Kepala BPKP Sulbar Hasoloan Manalu mengatakan, rencananya bakal berangkat dan mulai menjalankan tugas sebagai Kapala Perwakilan Kaltim Selasa, 12 Juli 2022. "Saya merasa belum pernah menemukan seperti ini, (Kebersamaan dan kekompakan Instansi Vertikal. Rasanya pengen lebih lama disini. Silaturahmi kita tetap berjalan apalagi akan sering bertemu di IKN," ungkapnya. (rls)

Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik kembali mendorong Organisasi Perangkat Daerah agar menghadirkan Event berskala nasional. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini menjelaskan, tentunya ASN menginginkan peningkatan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP). Namun perlu realistis sebab fiskal daerah memang sangat kecil. Untuk itu, ia terus mendorong agar OPD membuat kalender event di lingkup Pemprov Sulbar. "Semakin sedikit pergerakan barang dan jasa itu berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat Aktivitas yang dilakukan pimpinan OPD menjadi kunci lebih baik kedepan," terang Akmal saat menjadi Pembina Apel di Tribun Merah Putih Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 11 Juli 2022 Akmal membeberkan, di bulan pertama sebagai penjabat Gubernur mencoba memancing OPD melalui kegiatan di Dinas Perhubungan dengan mengundang sejumlah provinsi. Namun setelah itu tak ada lagi event menyusul dari OPD lainnya. "Sudah sekali melalui Dinas Perhubungan, setelah itu senyap," ungkapnya. Dibeberkan, melalui kegiatan nasional Dishub belum lama ini, itu hanya menghabiskan Rp 70 Juta. Menurutnya itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan dampaknya menggerakkan perekonomian daerah, khususnya pelaku UMKM "Apa susahnya mengalokasikan anggaran Rp70 juta sehingga ekonomi berdenyut," tegas Akmal. Atas dasar itu, Akmal kembali menagih OPD melaksanakan Event. Dia berharap Pimpinan OPD lebih maksimal dalam bekerja. "Yang paling riil ajalah dulu, buatlah event. Kita harus bergerak. Kepala OPD tolong lebih kreatif. Plis buatlah kegiatan, buatlah Event, tidak susah kok, bapak cuma butuh tanda tangan saya," tutup Akmal. (rls)