MAMUJU,- Penjabat Gubernur Akmal Malik mendorong agar para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) di Sulbar mendaftarkan usaha untuk pengembangan usaha pelaku UMK. Menurutnya, dengan UMK berbadan hukum akan meningkatkan daya saing UKM di Sulbar. Karenanya , Ia berterima kasih atas langkah yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam memberikan hak-hak terkait pendaftaran. Akmal pun berkomitmen akan memberikan bantuan agar UMK di Sulbar memiliki market di beberapa ruang publik di daerah dan diluar daerah. Dia pun itu menjadi motivasi bagi UMK di Sulbar "Silahkan para pengusaha UMK, untuk mendaftarkan usaha agar memudahkan dilakukan pembinaan,"ujar Akmal saat membuka Sosialisasi Layanan Administrasi hukum umum di Kantor Kemenkumham Sulbar, Kamis 28 Juli. Lebih lanjut Akmal berharap para pelaku UMK di Sulbar menggunakan filosofi sandeq dalam melakukan aktifitas usaha. Yakni memiliki nyali besar dalam mengembangkan usahanya. "Sandeq kecil tetapi memiliki kemampuan besar, nyali besar. Simbol seperti ini bisa tercermin dalam pribadi orang Sulbar," ucapnya. Selain itu, Ia juga mengajak masyarakat agar mengasah kemampuan entrepreneur atau berwirausaha, guna memaksimalkan penggarapan potensi yang ada di Sulbar. Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar, Faisol Ali, menyebutkan dari total 200 UMK yang ada di Sulbar, Kemenkumham menghadirkan 77 pelaku UMK untuk hadir pada kegiatan tersebut. Dijelaskan, UMK sangat memberikan kontribusi terhadap kondisi ekonomi yang ada, apalagi dengan diterbitkan UU Cipta kerja mempermudah para pelaku usaha untuk membuat badan usaha berbadan hukum dengan modal usaha minimal. Konsep UU Cipta Kerja ditujukan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), dengan mengajak para pelaku UMK mendaftarkan usahanya supaya berbadan hukum. "Tujuannya untuk memberikan pemahaman bagi pelaku usaha terkait pendaftaran perusahaan perseorangan yang dilanjutkan dengan pendaftaran perseroan," ujarnya.(rls)

Mamuju -- Ekspose Rancangan KUA dan PPAS Provinsi Sulbar Tahun Anggaran 2023, berlangsung di Kantor DPRD Sulbar, Kamis 28 Juli 2022. Kegiatan itu dihadiri Sekprov Sulbar, Muhammad Idris. Kegiatan tersebut merupakan salah satu rangkaian awal tahapan penyusunan APBD, sebagai rencana keuangan tahunan yang akan dibahas dan disetujui bersama oleh Pemprov Sulbar dengan DPRD Sulbar. Mengingat kondisi saat ini yang telah memasuki masa transisi pandemi Covid-19 dan penguatan ketahanan bencana pasca bencana alam gempa bumi yang menimpa Sulbar pada awal Tahun 2021, maka prioritas pembangunan Provinsi Sulbar Tahun 2023 berfokus pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat. "Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ditetapkan tema pembangunan daerah Provinsi Sulbar Tahun 2023 yang dirumuskan sebagai representasi dari fokus utama sasaran pembangunan daerah Tahun 2023 yaitu peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial, yang kemudian dioperasionalkan ke dalam empat prioritas pembangunan daerah,'kata Sekprov Sulbar Muhammad Idris saat menyampaikan sambutannya Adapun empat prioritas pembangunan daerah, yakni pertama meningkatkan kemandirian ekonomi daerah. Kedua, meningkatkan pembangunan manusia yang unggul dan berbudaya. Ketiga, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Keempat, mewujudkan pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa. Masih kata Idris, senada dengan tema pembangunan daerah, maka target pembangunan daerah yang ingin dicapai pada tahun 2023 adalah, pertama pertumbuhan ekonomi pada angka 4,5 persen sampai 5,2 persen. Kedua, tingkat kemiskinan sebesar 11,72 persen. Ketiga, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 68,16 sampai dengan 68,18. Keempat, tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,98 persen. Kelima, Indeks Gini Rasio sebesar 0,350 sampai dengan 0,348. Dalam rangka mencapai target pembangunan daerah tersebut, Idris menyampaikan, Pemprov Sulbar telah merancang target pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS tahun 2023 yang besarannya, yakni pertama pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp. 1. 927.642.569.655. Kedua, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp. 1.815.088.142.426. Ketiga, pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp. 112.554.427.229. (Ayu)

MAMUJU--Pengerjaan Arteri Tahan II masih berputar pada pembebasan lahan. Sebanyak 21 persil lahan segera dilakukan pengukuran dan perlu secepatnya dilakukan pembayaran. Hal inilah menjadi pembahasan Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik dengan pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulbar di Rujab Gubernur Sulbar, Rabu 27 Juli 2022. PJ Gubernur Sulbar Akmal Malik mendukung pengeerjaan Arteri Tahap II. Apalagi dengan adanya dukungan anggaran dari pusat dari sisi pengerjaan fisik. Soal lahan, memang akan menjadi beban APBD meski begitu pihaknya bakal mengupayakan pembebasan lahan tuntas sesuai target "Kita akan cari solusi untuk menuntaskan persoalan lahan,"ujar Akmal. Kepala BPJN Sulbar Sjofva Rosliansjah menyebutkan rencana Arteri Tahap II dikerjakan sepanjang 1,8 Kilometer dengan lebar 25 kilometer. Dari 21 persil lahan warga itu masih menunggu dokumen dari pemilik lahan sekira 8 Persil. "Setelah itu baru dilakukan pengukuran BPN kemudian baru ada penentuan harga baru ada pembayaran," ungkapnya Dia berharap persoalan lahan dapat selesai sehingga proyek multiyears itu dapat mulai dikerjakan tahun ini. (rls)

Mamuju-- Sebagai warga negara dari sebuah negara demokratis, generasi muda diharapkan selalu berpartisipasi dan memberi kontribusi politik pada setiap perhelatan demokrasi yang dilangsungkan di Indonesia. Salah satunya adalah berpartisipasi dalam pelaksanaan setiap Pemilu atau Pemilukada. Hal tersebut disampaikan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, pada Pembukaan Sosialisasi Pendidikan Budaya Politik Bagi Pemilih Pemula, di d'Maleo Hotel Jl. Yos Sudarso No. 51 Mamuju, Kamis 28 Juli 2022. Sosialisasi itu diselenggarakan oleh Pemprov Sulbar melalui Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar. "Kontribusi generasi muda sangatlah diperlukan mengingat jumlah mereka yang signifikan dapat mempengaruhi hasil Pemilu, dan tentu saja menentukan arah perjalanan bangsa ini lima tahun setelah Pemilu berlangsung,"kata Idris Idris menekankan, pendidikan politik bagi pemilih pemula merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, karena secara teknis pemilihannya pada hari pemilihan mungkin nanti akan terasa lebih rumit, khususnya bagi generasi muda yang baru pertama kalinya menggunakan hak politiknya. "Jadi intinya adalah budaya politik yang akan dibangun di negara kita tercinta ini termasuk di Sulbar, yakni sebuah budaya politik yang sehat, santun dan yang paling penting terbangunnya partisipasi warga negara,"tandasnya Melalui kesempatan itu, Idris mengajak untuk bersama-sama menyonsong dan mensukseskan Pemilu serentak 2024 yang akan datang, sebagai pesta demokrasi dengan penuh persaudaraan agar tercipta ketertiban, keamanan, sejuk dan penuh kedamaian. (mhy)

MAMUJU -- Pj Gubernur Akmal Malik melakukan kunjungan sekaligus peninjauan Rutan Kelas II Mamuju, Rabu, 27 Juli 2022. Kunjungan tersebut untuk memastikan warga binaan mendapatkan fasilitas yang layak dan nyaman. Itu merupakan salah satu bentuk kepedulian sekaligus bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Sulbar terhadap seluruh warga binaan. Pada kesempatan itu Pj. Gubernur Sulbar, Akmal Malik didampingi Kepala Rutan Kelas II Mamuju Endus Novianto, dan Kepala Kanwil Kemenkumham Sulbar Faisal Ali. Meninjau kondisi kamar narapidana, drainase saluran air termasuk kondisi lapangan rutan lantaran ketika hujan air menggenang rutan. "Kita berkunjung untuk melihat warga Sulbar yang ada di rutan Mamuju, ada beberapa kondisi yang kurang baik apabila terjadi hujan air tergenang tentunya walupun tahanan warga kita perlu mendapat kenyamanan," kata Akmal Gubernur pun telah memerintahkan Kepala Dinas PU, Muh Aksan untuk segera melakukan perbaikan sejumlah titik yang menyumbat aliran air. "Saya minta kepala dinas PU untuk melihat kondisi dilapangan, apakah atap dilakukan perbaikan atau dilakukan kanalisasi air. Besok pagi (kamis, red) PU akan mulai meninjau seperti apa yang akan dilakukan nanti," tutupnya. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Akmal Malik, melakukan pertemuan bersama pihak Pertamina. Pihaknya mendorong agar OPD lingkup Pemprov beralih menggunakan Pertamax. Ia menilai, masih banyak ASN menggunakan kendaraan dinas melakukan pengisian dengan Pertalite sehingga itu dinilai tidak efektif. Sebab Pertalite harusnya untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah. "Kita berharap dapat membantu Pertamina, mengarahkan agar subsidi bisa tepat sasaran," kata Akmal saat melakukan pertemuan dengan Branch Manager Pertamina Wilayah Sulbar, Wicaksono Ardi Nugroho di Ruang Pertemuan Rujab Gubernur Sulbar, Rabu, 27 Juli 2022 Sehingga, dirinya dalam waktu dekat akan menerbitkan surat edaran bagi jajaran ASN lingkup Pemprov agar pengisian bahan bakar kendaraan yang selama ini menggunakan Pertalite beralih ke Pertamax. "Saya akan buat surat edaran plat merah tidak boleh melakukan pengisian di Pertalite. Seluruh OPD akan diarahkan untuk menggunakan Pertamax," tandasnya. Pada kesempatan tersebut, pihak Pertamina juga menyatakan kesiapan dukungan terhadap pelaksanaan Festival Sandeq Indonesia Mendukung IKN (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mendukung pendaftaran Perseroan Perseorangan UMKM yang akan digelar serentak oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Akmal Malik mengatakan, berdasarkan data dari Kemenkumham Sulbar saat ini tercatat 200 lebih perusahaan berbadan usaha Perseroan Perorangan di Sulbar. Dia berharap Kemenkumham Sulbar juga memperhatikan jalannya produksi pelaku usaha tersebut. "Harus dipikirkan upaya kita mendorong produksi mereka," ujar Akmal, saat melakukan audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulbar Faisol Ali, di Rujab Gubernur Sulbar, Rabu 27 Juli. Lanjut Akmal menjelaskan, untuk pengembangan UMKM di Sulbar diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Serta lebih agresif demi meningkatkan produksi UMKM di Sulbar. Tidak kalah pentingnya adalah mendorong setiap hasil produksi UMKM di Sulbar memiliki tempat atau market di luar daerah. Pendafataran Perseroan Perorangan serentak bagi UMKM dilaksnakan 28 Juli, besok. Digelar secara serentak di seluruh Kanwil Kemenkumham se-Indonesia dalam rangka memperingati HUT Kemenkumham atau Hari Dharma Karya Dhika yang ke-77, pada Agustus mendatang. (rls)

MAMUJU -- Pemprov Sulbar mempersiapkan Pencanangan Menuju Sulbar Merdeka Pangan, dengan membuka lahan perkebunan di sejumlah titik di Sulbar. Hal itu diungkapkan PJ Gubernur Sulbar, Akmal Malik saat meninjau lahan perkebunan yang baru dibuka oleh Dinas Perkebunan Sulbar, di Samping Jalan Arteri Mamuju, Kecamatan Simboro, dan di Kelurahan Sese, Rabu 27 Juli. Selain dua titik lokasi itu, pemprov juga mempersiapkan lokasi di beberapa kelurahan, termasuk di Bambu Kelurahan Mamuju dan di Depan Rujab Unsur Pimpinan Pemprov Sulbar. Lahan yang disiapkan itu rencananya akan ditanami Jagung dan Kedelai. Tak hanya itu, Akmal mendorong budidaya ikan di beberapa lokasi tersebut. Kata Akmal, belasan hektar lahan yang dipersiapkan akan serentak menjadi lokasi penanaman serentak yang direncanakan pada 13 Agustus mendatang, bertepatan dengan Pencanangan Menuju Sulbar Merdeka Pangan, serta melibatkan kelompok tani dalam mengelola lahan perkebunan tersebut. "Ini baru rencana kita ingin fokus pada lahan yang belum dimanfaatkan. Biar lahannya kecil tapi memberi kemanfaatan bagi masyarakat," ujar Akmal. Untuk mewujudkan itu, Akmal mengajak seluruh OPD bekerjasama. "Kuncinya adalah kolaborasi. Ini sebagai project percotohan bagaimana membangun kolaborasi, bergerak bersama melakukan pengelolaan lahan guna mendorong kemandirian pangan di Sulbar," ujar Akmal. Kepala Dinas Tananam Pangan, Holtikultura, dan Peternakan (DTPHP) Sulbar Muchtar mengatakan, lahan yang dipersiapkan sebagai percontohan bagi masyarakat, tindaklanjutnya pemprov mendorong agar petani juga memanfaatkan lahan, dan pihaknya siap mendukung pengelolaan lahan perkebunan tersebut. "Nanti kita juga mendorong petani menggarap di lahan mereka masing masing," pungkasnya. (rls)

Mamuju - Sebagai daerah yang berada di sekitar Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dengan luas wilayah laut 20.342 KM2 dan Panjang garis pantai 750 KM, tentunya perlu memperhatikan aspek keamanan wilayah dan juga keselamatan pelayaran bagi seluruh kapal masyarakat Sulbar dari Paku hingga Suremana. Hal tersebut disampaikan Sekprov Sulbar, Muhammad Idris dalam sambutannya pada acara Pembukaan Lokakarya Pembinaan Ketahanan Wilayah Maritim ( Bintah Wilmar) oleh Pangkalan Angkatan Laut Mamuju, di Mako Lanal Mamuju, Rabu 27 Juli 2022. "Sulbar harus memiliki ketahanan wilayah maritim sebagai salah satu pendukung keamanan sumber daya ekonomi yang ada di Sulbar,"pungkas Idris Masih kata Idris, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.504 pulau dan 108.000 KM Panjang garis pantai. "Dengan kondisi geografis yang luas tersebut tentunya juga menghadirkan banyak potensi sumber daya maritim yang bisa digali, baik dari dasar laut maupun wilayah pesisirnya sehingga sangat perlu untuk dijaga dan dibina dengan baik demi keberlanjutan ekosistem yang ada di sekitar,"ucap Idris Terkait pelaksanaan Lokakarya Bintah Wilmar, Idris mengatakan, dengan adanya kegiatan itu diharapkan dapat mewujudkan ruang juang yang tangguh bagi wilayah pertahanan aspek laut, terciptanya solidaritas antara TNI Angkatan Laut, pemerintah daerah serta stakeholder terkait serta masyarakat pesisir, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di wilayah Sulbar. Danlanal Mamuju, Letkol Marinir, Antonius Temmy Irawan mengemukakan, TNI Angkatan Laut Mamuju bersama seluruh komponen terus menggali dan mengembangkan potensi maritim yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan transportasi laut di provinsi ke- 33 ini. "Kita ketahui bersama bahwa Sulbar ini memiliki garis pantai kurang lebih 750 KM dan potensinya pasti sangat banyak, sehingga hal ini perlu dijaga dan digali serta dikembangkan sehingga bisa digunakan bagi kepentingan masyarakat yang ada di Sulbar,"bebernya Dia mengatakan, melalui Lokakarya Bintah Wilmar diharapkan dapat memberikan masukan yang positif kepada pemerintah daerah setempat dan stakeholder terkait tentang pemberdayaan ketahanan…

MAMUJU -- Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Sulbar 2023 segera dibahas, diproyeksikan mengalami penurunan. Sekprov Sulbar Muhammad Idris membeberkan, penurunan diperkirakan pada sisi Transfer ke Daerah. Penurunan tersebut terjadi secara nasional. Untuk itu, sebagaimana arahan Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik, dibutuhkan penguatan ketahanan pangan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah. “Pendapatan akan dilakukan penurunan, kecenderungan ke arah itu. Sehingga arahan gubernur dilakukan penyesuaian terhadap belanja. Arahan pak gubernur, diharapkan Sulbar menjadi lumbung pangan nasional. Inilah kita ingin dorong,” terang Idris,Rabu 27 Juli 2022. Idris pun berharap meskipun APBD kecil harus bisa mengelola APBD yang bisa memberi kemanfaatan bagi masyarakat. (rls)