MAMUJU - Dinas Ketapang Sulbar siap menindaklanjuti program prioritas Pemprov Sulbar Tahun 2024. Hal itu ditandai dengan penandatangan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 oleh Kepala Balitbangda Sulbar disaksikan PJ Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh, Selasa 02 Januari 2024. Kepala Dinas Ketapang Sulbar Abdul Waris Bestari mengatakan beberapa program prioritas yang menjadi fokus kedepan mulai dari penanganan 4+1 Sulbar, yakni penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, pengendalian inflasi, anak putus sekolah, perkawinan anak, program lainnya konektivitas wilayah, penanganan bencana dan lainnya. “Pakta Integritas ini sebagai komitmen Dinas Ketapang Sulbar siap menjalankan prioritas provinsi tahun 2024,” kata Hamzih, Rabu 3 Januari 2024. Ia menambahkan sebagaimana arahan PJ Gubernur pada penandatangan Pakta Intergritas kemarin adalah mengoptimalkan program kerja di tengah kondisi fiskal yang terbatas. Kuncinya adalah terbangunnya kolaborasi, baik kolaborasi internal dalam organisasi, antar OPD maupun antar Pemda di enam kabupaten. “Inilah yang menjadi arahan PJ Gubernur, dan kami siap melakukan kolaborasi di setiap tingkatan sehingga dapat mencapai target-target pembangunan pada 2024 ini,” ungkapnya.(rls)

Mamuju--Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sulawesi Barat (Sulbar) Syaharuddin turut hadir dan melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2024 lingkup Pemprov Sulbar di Graha Sandeq Kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 2 Januari 2024. Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja dilakukan dihadap Pj. Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh didampingi Sekprov Sulbar Muhammad Idris. Sebelum penandatanganan dilakukan, Pj. Gubernur Sulbar pada kesempatan itu memberikan arahan tentang hal – hal yang wajib dilakukan setelah penandatanganan tersebut. “Penandatanganan ini untuk mengawali pekerjaan besar kita selama 365 hari," kata Prof. Zudan dalam arahannya. Prof. Zudan meminta agar seluruh Pejabat Tinggi Pratama dapat mengurus atau melayani masyarakat, memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik – baiknya, melakukan koordinasi dengan kabupaten terkait pekerjaan yang akan dilakukan serta selalu menyamakan frekuensi antara kepala OPD dan stafnya. Ditemui setelah penandatanganan, Kepala Dinas Perkim Sulbar Syaharuddin menyatakan segera akan menindaklanjuti arahan Pj. Gubernur Sulbar untuk melakukan penandatanganan Pakta Integritas Internal Perkim, sebelum melakukan aksi nyata dalam melayani masyarakat. Syaharuddin optimis akan menyelesaikan target kinerja, target realisasi dan membantu pemerintah menuntaskan program 4 + 1, responsif terhadap pengaduan masyarakat serta hal – hal lain yang akan membuat Sulbar lebih baik. (rls)

MAMUJU - Inspektorat Sulbar siap menindaklanjuti program prioritas Pemprov Sulbar Tahun 2024. Hal itu ditandai dengan penandatangan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 oleh Kepala Inspektorat Sulbar disaksikan PJ Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh, Selasa 2 Januari 2024. Kepala Inspektorat Sulbar M Natsir mengatakan beberapa program prioritas yang menjadi fokus kedepan mulai dari penanganan 4+1 Sulbar, yakni penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, pengendalian inflasi, anak putus sekolah, perkawinan anak, program lainnya konektivitas wilayah, penanganan bencana dan lainnya. “Pakta Integritas ini sebagai komitmen Inspektorat Sulbar siap menjalankan prioritas provinsi tahun 2024,” kata Hamzih, Rabu 3 Januari 2024. Ia menambahkan sebagaimana arahan PJ Gubernur pada penandatangan Pakta Intergritas kemarin adalah mengoptimalkan program kerja di tengah kondisi fiskal yang terbatas. Kuncinya adalah terbangunnya kolaborasi, baik kolaborasi internal dalam organisasi, antar OPD maupun antar Pemda di enam kabupaten. “Inilah yang menjadi arahan PJ Gubernur, dan kami siap melakukan kolaborasi di setiap tingkatan sehingga dapat mencapai target-target pembangunan pada 2024 ini,” ungkapnya.(rls)

MAMUJU - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar langsung menindaklanjuti program kerja prioritas Pemprov Sulbar Tahun 2024. Hal itu ditandai dengan penandatangan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 oleh Kepala Inspektorat Sulbar disaksikan PJ Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh, Selasa 02 Januari 2024. Setelah itu, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Mithhar Thala Ali langsung tancap gas dengan turun kelapangan mengunjungi sekolah-sekolah. "Ini memastikan mencapai penanganan ATS, makanya kita menemui Kadis Pendidikan Kabupaten Mamuju," kata Mithhar, Rabu 3 Januari 2024. Ia menambahkan agar penanganan ATS ini betul-betul diintervensi, sehingga dilakukan kordinasi dengan baik. "Bagaimana pengoperasian bus sekolah di Mamuju. Tadi disampaikan dalam waktu dekat bus dioperasikan setelah dilakukan branding mobilnya," tambahnya. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar juga akan membuka kelas SMA jauh di pulau Bala-balakang Mamuju. "Kita juga memastikan anak-anak di usia sekolah bisa mendapatkan layanan pendidikan," ujarnya. Termasuk, mengintervensi program prioritas yang menjadi fokus kedepan mulai dari penanganan 4+1 Sulbar, yakni penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, pengendalian inflasi, anak putus sekolah, perkawinan anak, program lainnya konektivitas wilayah, penanganan bencana dan lainnya.(rls)

MAMUJU - Dinsos Sulbar siap menindaklanjuti program prioritas Pemprov Sulbar Tahun 2024. Hal itu ditandai dengan penandatangan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 oleh Kepala Balitbangda Sulbar disaksikan PJ Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh, Selasa 02 Januari 2024. Terlihat, hari ini 3 Januari 2024 Dinsos Sulbar langsung melakukan penandatanganan pakta integritas diinternalnya. Kadinsos Sulbar Rahmat Sanusi mengatakan beberapa program prioritas yang menjadi fokus kedepan mulai dari penanganan 4+1 Sulbar, yakni penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, pengendalian inflasi, anak putus sekolah, perkawinan anak, program lainnya konektivitas wilayah, penanganan bencana dan lainnya. “Pakta Integritas ini sebagai komitmen Dinsos Sulbar siap menjalankan prioritas provinsi tahun 2024,” kata Rabu 3 Januari 2024. Ia menambahkan sebagaimana arahan PJ Gubernur pada penandatangan Pakta Intergritas kemarin adalah mengoptimalkan program kerja di tengah kondisi fiskal yang terbatas. Kuncinya adalah terbangunnya kolaborasi, baik kolaborasi internal dalam organisasi, antar OPD maupun antar Pemda di enam kabupaten. “Inilah yang menjadi arahan PJ Gubernur, dan kami siap melakukan kolaborasi di setiap tingkatan sehingga dapat mencapai target-target pembangunan pada 2024 ini,” ungkapnya. Dengan adanya pakta integritas bahwa Dinsos komitmen menjalankan program kerja tahun 2024 khususnya penurunan kemiskinan ekstrim. "Kita target zero kemiskinan ekstrim. Makanya kita lakukan penandatanganan pakta integritas di internal. Kita akan melaksanakan kegiatan dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya di pakta integritas tapi melaksanan dikegiatan masing-masing," tutupnya.(rls)

MAMUJU - Balitbangda Sulbar siap menindaklanjuti program prioritas Pemprov Sulbar Tahun 2024. Hal itu ditandai dengan penandatangan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 oleh Kepala Balitbangda Sulbar disaksikan PJ Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh, Selasa 02 Januari 2024. Kepala Balitbangda Sulbar Muhammad Hamzih mengatakan beberapa program prioritas yang menjadi fokus kedepan mulai dari penanganan 4+1 Sulbar, yakni penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, pengendalian inflasi, anak putus sekolah, perkawinan anak, program lainnya konektivitas wilayah, penanganan bencana dan lainnya. “Pakta Integritas ini sebagai komitmen PUPR Sulbar siap menjalankan prioritas provinsi tahun 2024,” kata Hamzih, Rabu 3 Januari 2024. Ia menambahkan sebagaimana arahan PJ Gubernur pada penandatangan Pakta Intergritas kemarin adalah mengoptimalkan program kerja di tengah kondisi fiskal yang terbatas. Kuncinya adalah terbangunnya kolaborasi, baik kolaborasi internal dalam organisasi, antar OPD maupun antar Pemda di enam kabupaten. “Inilah yang menjadi arahan PJ Gubernur, dan kami siap melakukan kolaborasi di setiap tingkatan sehingga dapat mencapai target-target pembangunan pada 2024 ini,” ungkapnya.(*)

Mamuju--Di penghujung tahun 2023, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menerima bantuan sarana vaksinasi kesehatan hewan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Ditjen PKH Kementan RI), Senin, 18 Desember 2023. Bantuan sarana vaksinasi itu berupa refrigerator sebanyak 5 (lima) unit dan coolbox vaksin sebanyak 156 unit. Sarana vaksinasi tersebut akan digunakan petugas untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi hewan, sehingga pelaksanaan di lapangan dapat berjalan lebih maksimal. Selain itu, dengan adanya penambahan sarana tersebut, maka rantai dingin vaksin akan terjaga dengan lebih baik lagi, karena selama ini sarana penunjang di kabupaten masih sangat terbatas. Bantuan sarana vaksinasi dapat terealisasi berkat adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dilakukan oleh Kepala DTPHP Sulbar dengan Ditjen PKH Kementan RI. Kepala DTPHP Sulbar Muhtar mengatakan, refrigerator dan coolbox itu akan didistribusikan ke seluruh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di 6 (enam) kabupaten, yaitu Mamuju, Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju Tengah dan Pasangkayu. “Dengan adanya sarana rantai dingin ini, kami mengharapkan kegiatan vaksinasi yang selama ini sudah berjalan dengan baik, bisa lebih baik lagi dan kita bisa mengendalikan penyakit hewan yang ada di Sulbar," kata Muhtar. Kepala Bidang Peternakan dan Keswan Nur Kadar menyampaikan, kegiatan tahun 2024 juga tetap difokuskan pada pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan rabies, antraks, ASF (African Swine Fever), PMK (Penyakit Mulut dan Kuku), serta pengendalian penyakit jembrana. Oleh karena itu, kegiatan vaksinasi dan pengobatan penyakit hewan akan terus digalakkan di seluruh kabupaten dengan melibatkan petugas kesehatan hewan yang terdiri dari dokter hewan dan paramedik kesehatan hewan. (rls)

Mamuju, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sulbar berkomitmen menyukseskan program prioritas pemerintah provinsi Sulbar tahun 2024. Hal itu disampaikan Kepala Disnaker Sulbar usai penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja 2024 oleh seluruh OPD, disaksikan PJ Gubernur Sulbar Prof.Zudan Arif Fakrulloh, Selasa (2/01/2024). Kepala Disnaker Sulbar Andi Farid Amri mengatakan, Pakta integritas merupakan perjanjian yang dibuat bersama, termasuk Disnaker Sulbar. "Pakta Integritas ini sebagai komitmen kita bersama menyukseskan program yang akan kita jalankan di tahun 2024," ucap Farid. Lanjut Farid, menguraikan berdasarkan arahan PJ Gubernur Sulbar, Tahun 2024 ini harus lebih maksimal dari tahun sebelumnya. Langkah awal dilakukan adalah melakukan konsolidasi internal dengan tujuan menyamakan frekuensi sehingga kedepan dalam lebih mudah dalam menyelesaikan permasalahan. "Kami di Disnaker siap bekerja lebih maksimal sebagaimana arahan PJ Gubernur agar target pembangunan yang ingin kita kerjakan di 2024," ungkapnya. (Rls)

Mamuju — Seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lingkup Pemprov Sulbar melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2024. Kegiatan tersebut berlangsung di Graha Sandeq Kantor Gubernur Sulbar, Selasa 2 Januari 2024. Salah satu Kepala OPD yang ikut menandatangani Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2024 ini adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Sulawesi Barat, Safaruddin Sanusi DM. Safaruddin mengaku siap menjalankan pakta integritas yang telah ditandatangani dengan penuh tanggungjawab. “Hari ini kita sudah menandatangani pakta integritas untuk Tahun 2024. Insya Allah, kita akan melaksanakan seluruh poin-poin pakta integritas tersebut,” kata Safaruddin. Adapun poin pakta integritas yang ditandatangani antara lain; 1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela: 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku: 3. Bersikap transparan, jujur, obyekif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, 4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas, 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten, 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya: 7. Komitmen untuk: a. Target kinerja minimal 95 Persen. b. Target realisasi anggaran minimal 95 persen. c. Menuntaskan prigram 4 + 1 (Penanganan Kemiskinan, Stunting, Anak Tidak Sekolah, Pernikahan Anak dan Inflasi). d. Responsif terhadap pengaduan masyarakat. e. Melaksanakan 8 (delapan) program perioritas Provinsi Sulawesi Barat. f. Setiap hari upload pemberitaan Perangkat Daerah di berbagai media (media sosial, cetak, elektronik). g. Pemberitaan di media cetak/online sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu. h.…

MAMUJU, - Biro Organisasi dan Tata Laksana (Biro Ortala) Provinsi Sulbar bersama seluruh jajaran OPD Lingkup Pemprov melakukan Penandatanganan Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2024, di Graha Sandeq Kantor Gubernur Sulbar, Selasa ,2 Januari 2024. Penandatanganan tersebut dilakukan langsung PJ Gubernur Sulbar Prof. Zudan Arif Fakrulloh bersama dengan masing-masing kepala OPD begitu juga kepala Biro Ortala Sulbar. Kepala Biro Ortala Provinsi Sulbar Hamdani Hamdi menyampaikan, pihaknya bersama seluruh jajaran Biro Ortala akan bekerja sesuai apa yang tertuang dalam Pakta integritas yang telah ditandatangani. Itu dilakukan sebagai wujud komitmen Pemprov kepada seluruh OPD agar mengawali tahun 2024 dengan kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya. Itu juga sesuai arahan Pj Gubernur Sulbar,agar seluruh program yang akan dikerjakan selama 365 hari. Bertujuan agar masyarakat sejahtera, senang dan berbahagia. "Kita ingin di awal tahun ini seluruh jajaran Biro Ortala agar lebih menyatukan frekuensi, tujuannya agar pemberian layanan ke masyarakat lebih maksimal," kata Hamdani. Beberapa poin yang menjadi poin komitmen kedepan untuk dijalankan yaitu, berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Kemudian, tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku: Bersikap transparan, jujur, obyekif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, kemudian menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas, Yang terpenting juga lanjut Hamdani yaitu memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten, Biro Ortala juga berkomitmen untuk melaksanakan berbagai program prioritas, dengan target kinerja minimal 95 Persen. Kemudian, Target realisasi anggaran minimal 95 persen. Termasuk Menuntaskan prigram 4 + 1 (Penanganan Kemiskinan, Stunting, Anak Tidak Sekolah, Pernikahan Anak dan Inflasi).…