MAMUJU --Kerahkan eskapator dan 5.000 ASN terdiri dari lingkup Pemprov, Pemkab Mamuju, Instansi Vertikal Polda, TNI melakukan pembersihan stadion Manakarra Mamuju. Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengatakan, selain bersih-bersih, senam juga dilaksanakan sebagai bentuk kolaborasi agar stadion terurus. Meskipun kecil langkah itu dinilai efektif. "Stadion kebanggan , ini adalah inisiatif Polda dan kami Pemprov dengan mengajak Pemda dan Forkopimda untuk bergerak. Alhamdulillah berhasil," kata Akmal, Jumat 19 Agustus. Dipilihnya di Stadion Manakarra juga dalam rangka persiapan Porprov Sulbar. Dia pun mengaku, dalam waktu dekat akan duduk bersama Pemkab mendesain Porprov sehingga Porprov Sulbar sesuai yang diharapkan masyarakat. "Kalau kita mau berbuat pasti bisa. Kami berterima kasih Polda dan Pemkab Polman yang juga turut hadir," ujar Akmal. Kapolda Sulbar Irjen Polisi Verdianto Iskandar Bitticaca mengatakan, kolaborasi yang dilakukan merupakan yang pertama dilakukan. "Saya rasa ini yang pertama kali sejak berdirinya Sulbar, ada pak Gubernur yang memfasilitasi bertemunya semua unsur antar forkopimda dan juga TNI, Polri,"ucapnya. (rilis)

MAMUJU--Pemprov Sulbar kembali melakukan rapat bersama Panitia Festival Sandeq, melalui zoom meeting, Jumat 19 Agustus 2022. Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar Akmal Malik berharap pekan ini sudah harus jelas kegiatan yang akan dilaksanakan di setiap etape. "Saya minta panitia mulai hitung mundur, apa yang dikerjakan, dimana, kapan waktunya dilakukan dan identifikasi masalah dan bagaimana menyelesaikan masalah," ujar Akmal. Dia pun berharap dukungan dari berbagai pihak demi mensukseskan pelaksanaan Festival Sandeq, mulai 30 Agustus hingga 9 September. Termasuk dukungan dari tiga kabupaten lainnya, Akmal meminta Mamasa, Mamuju Tengah dan Pasangkayu turut berpartisipasi menyukseskan Festival Sandeq dengan bergabung di Kabupaten yang akan menjadi lintasan Festival Sandeq. Diketahui pelaksanaan Festival Sandeq dirangkaikan dengan puncak Hari Olahraga Nasional (Haornas) di Kalimantan Timur. Untuk itu pada rapat kemarin juga berkoordinasi dengan panitia di Balikpapan. Sementara untuk pelaksanaan di setiap etape dari Tanjung Silopo Polman hingga Mamuju. Ketua Panitia Tim Teknis Agusnia Hasan Sulur menyampaikan pihaknya sudah melakukan berkoordinasi dengan tiga kabupaten. Demikian setiap kabupaten melaporkan telah mempersiapkan kegiatan festival dengan melibatkan setiap unsur pemerintahan dari tingkat desa hingga kecamatan. "Seperti di Polman, rencananya akan dilakukan pembersihan area Tanjung Silopo dan melakukan rapat bersama dengan para Kepala Desa," pungkasnya. Begitupun di Majene, Wakil Bupati Majene Arismunandar mengaku sudah melakukan rapat bersama dengan para kades dan camat serta pegiat literasi dan budaya. "Kami sudah lakukan rapat dan sudah mempersiapkan kegiatan di tiga etape, Somba Deking, dan Banggae," ujar Arismunandar. Sekda Majene Ardiansyah menambahkan, salah satu etape nantinya bakal digelar pesta rakyat . "Semua masyarakat menyiapkan konsumsi dan setiap Passandeq," pungkasnya. Di Mamuju, acara Festival penyambutan dan pelepasan Festival Sandeq juga dipersiapkan. Untuk acara festival bakal dipusatkan di Anjungan Pantai Manakarra Mamuju. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik melantik dewan komisaris dan direksi terpilih yang akan mengurus PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda), Jumat 19 Agustus 2022. Pengangkatan Komisaris dan Direksi didasari atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pengangkatan Komisaris dan Direksi PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) Akmal Malik menjelaskan, untuk Komisaris menjabat empat tahun, sementara Direksi Utama dan direksi menjabat lima tahun. Diharapkan bekerja menjadi perpanjangan tangan pemerintah provinsi untuk menghadirkan tambahan pendapatan daerah melalui penggalian potensi-potensi ekonomi dan potensi sosial daerah. Adapun lima orang dilantik yaitu Habibi Azis sebagai Komisaris dari unsur pemerintahan , Naskah M Nabhan Komisaris dari unsur independen. Sementara di jajaran direksi, Arianto Burhan Makka (Direktur Utama), Andi Mochamad Riyandi (Direktur Umum dan Keuangan, Dian Hurip (Direktur Operasional) "Saya optimis , sangat-sangat optimis komisaris direksi yang sudah terpilih ini adalah orang-orang yang menurut saya akan menjadi ujung tombak bagi pemerintah daerah agar mereka ini bisa menggali potensi-potensi di daerah kita," kata Akmal Malik Akmal Malik yang juga merupakan Dirjen Otda menegaskan, saat ini Perseroda kurang mendapatkan kepercayaan akibat pengelolaan Perseroda sebelumnya. "Kepercayaan masyarakat sangat-sangat tergerus saya mengalami berbagai banyak masukan dari berbagai pihak, apa iya orang digaji aja dulu nggak berhasil, apalagi sekarang tidak diberikan apa-apa," tandasnya Untuk itu , dengan dilantiknya pengurus Perseroda yang baru dapat membangkitkan kepercayaan masyarakat Sulbar. "Kita harus samakan tujuan kita. Yakni memberikan manfaat bagi perekonomian demi mencapai kesejahteraan umum. Hasilkan uang dan kembali bangkitkan kepercayaan masyarakat Sulbar terhadap perseroda," sambung Akmal Malik. Ia juga mengatakan, modal awal yang akan diberikan, adalah mengelola aset. Tidak lupa Ia pun menekankan agar Komisaris dan Direksi menjalankan bisnis yang sesuai budaya dan karakteristik Sulbar. "Jadikan perusahaan ini menjadi instrumen menghadirkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi Sulbar," ungkapnya. Ia pun menjanjikan akan memberikan apresiasi ketika Perseroda mampu bekerja lebih cepat menyumbang PAD. "Kuncinya, efisien dan…

MAMUJU–Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik mengharapkan adanya pemetaan pengguna Televisi di Sulbar. Dengan begitu, upaya mendorong migrasi Tv Analog ke Tv Digital dapat dimaksimalkan. Petakan berapa diantaranya, misalnya berapa KK sudah beralih ke Tv Digital. Berapa belum dan apa kendalanya," ujar Akmal, saat melakukan audiensi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulbar di Rujab Gubernur Sulbar, Jumat 19 Agustus 2022. Hal itu juga disampaikan kepada KPID Sulbar. Meskipun KPID hanya pada tataran edukasi pengawasan konten, namun penting membangun sinergi untuk menghadirkan roadmap tersebut. "Saran saya fungsi KPID disinkronkan dengan Kominfo agar memiliki roadmap data pengguna tv analog," ungkapnya. Ketua KPID Sulbar Mukmin sepakat akan pentingnya data tersebut dalam mengawal program pemerintah. Dia pun membicarakan dalam mendorong migrasi Tv analog, salah satu yang dilakukan adalah pembagian Set Top Box (STB). Tercatat 7.000 sasaran di Sulbar hingga kini realisasinya masih dibawah 10 persen. "Masih sangat sedikit," kata Mukmin. Dia pun mengaku sudah memegang data dimaksud, hanya saja menjadi kendala sebab masih perlu memetakan data penerima manfaat yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal lain disampaikan Mukmin, melalui pertemuan Gubernur Sulbar, pihaknya ingin mengambil bagian berpartisipasi mendorong, Sulbar menjadi penyangga IKN. Salah satunya dengan melakukan penguatan konten lokal. "Sekiranya bisa bersinergi misi Sulbar sebagai penyokong IKN kedepan. Dalam waktu dekat memanggil Lembaga Penyiaran se -Sulbar untuk menjalankan itu," ungkapnya. (rls)

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulbar berkomitmen agar seluruh warga negara khususnya Sulbar layak mendapat pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. Hal itu disampaikan Pj Gubernur Sulbar saat membuka Seminar Nasional Kesadaran dan Perlindungan Hak Konstitusional di Bidang Pendidikan sekaligus Penandatangan Nota Kesepahaman Mahkamah Konstitusi RI (MKRI) bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Tribun Merah Putih Pemprov Sulbar, Jumat 19 Agustus. Pj. Gubernur Sulbar Akmal Malik, menyampaikan selamat datang di Mamuju, Sulawesi Barat kepada Wakil Ketua Mahkama Konstitusi Prof. Dr. Aswanto bersama Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Ia mengaku, rencana kerjasama yang dilakukan Pemprov Sulbar bersama MKRI telah lama Ia rencanakan. Itu sesuai amanat negara yang mewajibkan untuk melakukan intervensi 20 persen, dari APBN atau APBD. "Untuk Sulbar berkat dukungan DPRD Sulbar itu alokasinya 30 persen. Itu karena kami memahami bersama betapa pentingnya pendidikan untuk mengejar ketertinggalan Sulbar,"kata Akmal. Pemprov bersama DPRD Sulbar, lanjut Akmal sangat memiliki perhatian tinggi sebagai komitmen dalam bentuk kolaborasi untuk mendorong dana pendidikan di atas 20 persen. Ia menyampaikan, tingginya angka anak tidak sekolah dan pernikahan dini menjadi perhatian serius, sehingga Ia ingin menggandeng ormas untuk bergerak menanggulangi itu. Wakil Ketua MK, Prof. Dr Aswanto Karaeng Sitaba mengatakan , kesadaran berbangsa dan bernegara dan perlindungan konstitusional khususnya dalam hal pendidikan menjadi hal yang utama. "Implementasi negara dalam hukum bukan hanya sederetan rasa atau diksi didalam kitab undang-undang, tetapi itu harus menjadi sesuatu yang terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari," kata Aswanto. Kesempatan itu, Ia juga menjelaskan terkait latar belakang dibentuknya Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Sulbar menurutnya, telah melaksanakan amanat konstitusi dengan melakukan intervensi anggaran untuk pendidikan diatas rata-rata nasional. "Kita bangga bahwa anggaran pendidikan yang dialokasikan melebihi apa yang seharusnya dialokasikan APBN," kata Wakil Ketua MKRI itu. (rls)

MAMUJU -- Pemprov Sulbar bekerja sama Pemkab Mamuju dan Instansi Vertikal Sulbar menggelar Senam Bersama di Stadion Manakarra Mamuju, Jumat 19 Agustus 2022 Ratusan peserta dari ASN, TNI/POLRI dan perusahaan swasta tergabung dalam Senam itu, bahkan hadir juga perwakilan Pemkab Polman. Senam digelar sekaligus melakukan pembersihan Stadion Manakarra. PJ . Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengatakan, senam tersebut merupakan inisiatif Polda Sulbar. Pihaknya pun mendukung dan menurutnya masyarakat Sulbar sangat mudah diajak berkolaborasi untuk melakukan hal-hal positif untuk daerahm "Kalau kita mau berbuat pasti bisa. Kami berterima kasih Polda dan Pemkab Polman yang juga turut hadir," ujar Akmal. Dipilihnya di Stadion Manakarra juga dalam rangka persiapan Porprov Sulbar. Dia pun mengaku, dalam waktu dekat akan duduk bersama Pemkab mendesain Porprov sehingga Porprov Sulbar sesuai yang diharapkan masyarakat. Wakil Bupati Mamuju Ado Mas'ud, mengatakan Senam Bersama yang dilaksanakan merupakan semangat kebersamaan pemerintah daerah dan masyarakat bangkit dari kondisi keterpurukan akibat bencana. "Semangat baru dalam rangka kita bangkit dari keterpurukan akibat bencana. Atas nama masyarakat dan Pemkab Mamuju mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya," ujar Ado. Kapolda Sulbar , Irjen Pol Verdianto. I Bitticaca mengatakan, selama Ia di Sulbar baru pertama kali melihat antusias dan kerjasama dari sejumlah instansi melakukan pembersihan. Karenanya Ia berharap kegiatan Senam Bersama dan pembersihan itu berkelanjutan. "Kita harapkan terus seperti ini di Sulbar. Dan dapat dilaksanakan setiap bulan," ungkapnya. (rls)

MAMUJU -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama DPRD Sulbar menyetujui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023, melalui Sidang Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2023, di Kantor Sementara DPRD Sulbar, Kamis 18 Agustus 2022. Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengapresiasi dan berterima kasih kepada DPRD Sulbar atas proses pembahasan sehingga KUA PPAS dapat secepatnya diselesaikan. "KUA PPAS menjadi wujud sinergitas pemerintah daerah dan DPRD Sulbar," ujar Akmal. Ia juga mengharapkan dapat segera ditindaklanjuti sehingga APBD Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2023 dapat segera disetujui bersama sesuai dengan ketentuan yakni paling lambat tanggal 30 November Tahun 2022 dan ditetapkan paling lambat 31 Desember Tahun 2022. Adapun proyeksi APBD yang dituangkan dalam KUA PPAS, Pendapatan ditarget Rp1,9 triliun dengan uraian; Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 428,3 miliar, pendapatan transfer Rp1,4 Triliun , Lain-lain pendapatan yang sah Rp 1,9 juta. Belanja, Rp1,8 triliun dengan uraian Belanja Operasi Rp1,4 Triliun, Belanja Modal Rp280 miliar, Belanja Tak Terduga Rp 11 miliar, belanja Transfer Rp 202 miliar. Pembiayaan Daerah, Rp33,4 miliar, berupa penerimaan pembiayaan dalam bentuk asumsi sisa lebih diperhitungkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp 82,1 miliar. Pengeluaran Pembiayaan yang terdiri dari pembiayaan cicilan pokok utang daerah sebesar Rp 62,5 miliar, kedua pembentukan dana cadangan untuk membiayai Pilkada serentak pada tahun 2014 sebesar Rp50 miliar. Kata Akmal, perencanaan penganggaran 2023 merupakan awal dalam mengimplementasikan RPD 2023-2026 sehingga diharapkan APBD 2023 nantinya sejalan dengan tema pembangunan yang sudah ditetapkan yaitu Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. Tema tersebut fokus pada empat prioritas pembangunan daerah. Pertama, meningkatkan kemandirian ekonomi daerah; Kedua meningkatkan pembangunan manusia yang unggul dan berbudaya; Ketiga, meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana; serta mewujudkan pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa. Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi mengatakan, KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi…

MAMUJU -- Pemprov Sulbar terus mendorong investasi daerah dengan memudahkan masuknya Investor ke Sulbar. Salah satunya dengan mengajak PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. mengelola potensi Sulbar. PJ . Gubernur Sulbar, Akmal Malik membeberkan salah satu sektor yang dilirik di Sulbar adalah Jagung, kata dia selama ini produk jagung di Sulbar dikirim ke Makassar dengan biaya yang cukup besar. "Kalau mereka mau menambah industri disini, mereka menyasar pasar di Kalimantan. Begitu juga daging beku," ujar Akmal Malik melalui audiensi dengan pihak PT Japfa, di di Rujab Gubernur Sulbar, Kamis 18 Agustus malam. Dijelaskan, salah satu program Pemprov saat ini adalah merdeka Pangan. Melalui program itu, ia mengajak OPD Pemprov Sulbar membangun Kolaborasi melakukan pembukaan lahan perkebunan dan mengajak petani mengelola lahan tersebut. "Saya mengajak warga Sulbar agak kembali berkebun,"sebutnya. Hal itu dilakukan sebagai upaya mengantisipasi krisis pangan dunia. Sebab itu juga ia menyambut kehadiran PT. JAPFA di Sulbar. "Saya welcome Japfa masuk, silahkan berkoordinasi dengan OPD," ungkapnya. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik melakukan rapat bersama PT. Charoen Pokphand Indonesia terkait upaya pengembangan potensi jagung di Sulbar di Rujab Gubernur Sulbar, Kamis, 18 Agustus 2022 Dalam pertemuan tersebut, Akmal mengharapkan dengan kehadiran PT Charoen Pokphand menjadi solusi atas kendala yang dihadapi petani jagung di Sulbar. Utamanya persoalan biaya produksi. Dengan begitu, kedepan Sulbar dapat bersaing dengan daerah lain. "Kami di Sulbar akan berusaha, yang penting adalah kita memulai dulu, sehingga kita menawarkan bagaimana melakukan investasi di Sulbar,"ujarnya. Sementara Marketing Information Sistem PT Charoen Pokphand, Rino mengatakan bakal mengarahkan timnya untuk memberikan perhatian lebih kepada Sulbar. Menurutnya potensi dan kualitas jagung di Sulbar menjanjikan. "Itu tentu menguntungkan untuk pabrik pakan ternak,"tutupnya. Sebab itu, menurutnya sangat cocok menanam investasi di Sulbar, khususnya pada pengembangan agro Industri. Dalam pertemuan tersebut, Pj.Gubernur Sulbar didampingi Asisten Bidang Ekbang, Khaeruddin Anas, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, Muhtar, Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM, Bau Akram Da'i , Kepala DPMPTSP, Rahmat Sanusi, Kepala Dinas Ketapang, Abdul Waris Bestari, Tenaga Ahli Gubernur Sulbar, Munadir Mubarak (rls)

MAMUJU--Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik siap membantu pembangunan Kantor Perwakilan (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Keuangan (DJPb) Sulbar Kementerian Keuangan RI. Namun, Akmal berharap Kemenkeu pun memperjuangan Bea Cukai Sulbar. " Tolong perjuangan bea cukai. Kami siapkan tapi satu paket dengan bea cukai," ujar Akmal, saat melakukan audiensi dengan Kepala Bagian Manajemen Barang Milik Negara, Biro Umum Kemenkeu Aris Wibowo, S.T., M.M. didampingi Kepala Kanwil DJPb Sulbar, M. Saybani, di Rujab Gubernur Sulbar, Kamis 18 Agustus 2022. Diketahui, Gedung Keuangan Negara yang sebelumnya menjadi Kantor Kanwil DJPb Sulbar mengalami rusak berat akibat Gempa Bumi 15 Januari 2021. Akmal menjelaskan, Sulbar sangat membutuhkan Bea Cukai sehingga setiap produk dari Sulbar yang keluar tercatat sebagai produk asal Sulbar. "Agar kita tidak kita kehilangan pendapatan. bayangkan kita tidak dapat mencatat produksi kita sendiri. Karenanya, Ia berharap lahan yang diberikan sekaligus diarahkan untuk rencana pembangunan Bea Cukai di Sulbar," ujar Akmal Soal pembangunan, Akmal mengingatkan bahwa tidak ada lahan di Sulbar yang bisa terbebas dari gempa. Sehingga satu-satunya jalan adalah membangun dengan konstruksi tahan gempa. (rls)