MAMUJU -- PJ Gubernur Sulbar, Akmal Malik meninjau pembibitan Mangrove di Desa Binanga Kecamatan Sendana, Majene, Senin 29 Agustus 2022. Akmal Malik mengatakan, peninjauan itu dilakukan sebagai persiapan penanaman mangrove 1,2 juta lebih mangrove di sepanjang pesisir pantai Paku- Suremana, November mendatang. Ia pun menekankan agar rencana penanaman mangrove itu melibatkan siswa mulai dari proses pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan. Tujuannya mengedukasi siswa agar mencintai lingkungan. "Terpenting adalah mengedukasi siswa mencari pembibitan, penanaman dan pemeliharaan. Agar mereka cinta terhadap lingkungan," ungkapnya. Lanjut Akmal Malik, untuk menyukseskan gerakan penananaman mangrove itu, perlu melibatkan setiap pihak. "Kelola lingkungan kita harus kolaborasi," pungkasnya. Disebutkan, rencana lahan penanaman seluas 143 hektar. Namun titik tersebut masih akan dikordinasikan mengingat masih terdapat beberapa titik yang masyarakatnya menolak untuk menanami mangrove. "Dan memang ada pro dan kontra dan itu biasa. Kalau memang masyarakat tidak mau cari titik lain. Itu tidak apa-apa," terang Akmal Malik. (rls)

MAMUJU–PJ Gubernur Sulbar , Akmal Malik mengumumkan hasil asesmen ASN Pemprov Sulbar. Akmal Malik menjelaskan asesmen adalah pemetaan potensi yang dimiliki ASN lingkup Pemprov Sulbar, setelah dilakukan pemetaan berikutnya adalah melakukan evaluasi kinerja di setiap OPD. "Melihat pemetaan itu, ASN Sulbar memiliki potensi, secara umum ASN kita cukup bagus. Selanjutnya, siapkan surat keputusan gubernur tentang tim penunjukan evaluasi kinerja Eselon II," ujar Akmal Malik di Ruang Pertemuan Rujab Gubernur Sulbar, Senin 29 Agustus 2022. Tim evaluasi yang akan dibentuk melibatkan unsur Perguruan Tinggi, Pemprov Sulbar, dan DPRD Sulbar. Hasil evaluasi nantinya menjadi bahan melakukan lelang jabatan dan pendidikan dan latihan (Diklat) Oleh karena itu, Akmal Malik juga meminta OPD terkait menganggarkan pelaksanaan Diklat 2023 mendatang. Dari paparan Tenaga Ahli Gubernur Sulbar Emeralda Ayu Kusuma menyebutkan, pejabat eselon II dan III yang diasesmen, hanya 18 orang memiliki kualifikasi maksimal, 167 orang lainnya mendapat nilai sedang atau dianggap masih perlu dilakukan treatmen kedepan. "Biasa bisa saja, mungkin karena tidak terbiasa dengan ditantang. Treatment yang bisa dilakukan untuk ini," ungkapnya. Dia pun menyimpulkan, dari hasil asesmen masih banyak pejabat eselon II dan III lemah pada pengambilan keputusan, komunikasi, pelayanan publik yang baik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan orientasi pada hasil, membangun kerjasama, dan integritas. Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Sulbar Jamil Barambangi berterima kasih atas asesmen yang dilakukan, dengan begitu kedepan penempatan pejabat di setiap OPD lebih tertata dan sesuai kemampuan para pejabat. Dia pun sepakat dan akan menindaklanjuti rencana Diklat terhadap sejumlah pejabat lingkup Pemprov Sulbar. "Diklat perlu kita dorong untuk meningkatkan beberapa ASN," pungkasnya. Dalam pertemuan tersebut, selain Asisten III bidang Administrasi Umum, juga hadir Asisten II Bidang Ekbang, Khaeruddin Anas, Kepala BKD Sulbar, Zulkifli Manggazali, Kabid Mutasi Abdillah Umar (rls)

MAMUJU -- PJ Gubernur Sulbar , Akmal Malik meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membangun sinergi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Sulbar agar terwujud akuntabilitas dalam pengelolaan APBD. Itu ditegaskan PJ Gubernur Sulbar, Akmal Malik saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Peningkatan Kualitas APBN/APBD di Sulbar yang dilaksanakan Kanwil DJPb Sulbar, di Grand Maleo Hotel Mamuju, Senin 29 Agustus 2022. "Saya minta kepada OPD, untuk bersinergi Ditjen perbendaharaan. utamakan akuntabilitas, pastikan tidak terjadi kebocoran dan pastikan itu digunakan tepat sasaran," ujar Akmal Malik Terpenting, lanjut Akmal Malik, setiap OPD membangun kolaborasi dengan instansi lain, "Jangan malu berkoordinasi. Kuncinya adalah rajin rajin rajin lah bertemu, berkomunikasi," tandas Akmal Malik Berlangsungnya kegiatan, PJ Gubernur Sulbar menyerahkan penghargaan kepada Pemda dengan kinerja terbaik pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik mendorong agar revolusi mental di Sulbar dilakukan dengan membangun identitas dan kebanggaan sebagai orang Sulbar. Melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), dengan Rapat Koordinasi Strategis Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) sehingga revolusi mental di Sulbar harus dimulai dengan membangun identitas sebagai orang Sulbar. "Mental yang harus dirubah, adalah mental bergantung pada APBD," ucap Akmal Malik pada Rapat Koordinasi Strategis Pimpinan Daerah di Tribun Merah Putih Kantor Gubernur Sulbar, Senin, 29 Agustus 2022 Ia juga mengatakan, Sulbar dinilai kurang beruntung dari segi geografis karena posisi Sulbar memanjang itu terlihat dari Paku ke Suremana, butuh waktu lama untuk mengakses setiap daerah. "Butuh perjuangan cukup berat untuk sampai ke ibukota apalagi ekonomi daerah yang mengalir di Sulbar itu diapit daerah besar seperti Sulteng dan Sulsel," kata Akmal. Terkait mental reformasi di Sulbar, Ia mengatakan, bagaimana memaknai diri sebagai orang Sulbar. "Sulbar tidak hanya sebagai simbolik saja tetapi saya ingin memahami lebih dalam sehingga saya bisa menjadi Sulbar yang kaffah, Sulbar yang Malaqbi," tutupnya. (rls)

MAMUJU -- Pj Gubernur Sulbar , Akmal Malik melakukan audiensi dengan sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam beberapa organisasi kepemudaan (OKP), di Jln. Yos Sudarso, Mamuju, Minggu , 28 Agustus 2022 Akmal mengatakan, pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjangkau setiap permasalahan di setiap kabupaten. Sehingga penting membuka kanalisasi dengan mahasiswa untuk menampung aspirasi masyarakat. Namun lanjut Akmal, dalam menyikapi setiap persoalan tentu butuh proses serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Demikian , Ia berharap dengan kehadiran sejumlah OKP melalui dialog itu dapat bersama-sama menyikapi persoalan di daerah. Beberapa permasalahan yang menjadi diskusi itu terkait kegiatan industri di Sulbar termasuk di Kalumpang, akses jalan ke Kalumpang RTRW Sulbar yang belum jelas, penanganan pasca gempa 21 Januari yang mengelola bantuan dari masyarakat se Indonesia, Progres data desa presisi, reklamasi di Labuan Rano Tapalang Barat, konflik agraria di Pasangkayu, pemanfaatan rumah singgah Bala-Balakang, masalah yang dihadapi nelayan di Mamuju, hingga evaluasi kinerja OPD. Dari sekian permasalahan itu, beberapa telah mendapat solusi, seperti persoalan rumah singgah Balabalakang, Ia akan memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar untuk segera menyerahkan kunci kepada pihak yang akan mengelola Rumah Singgah Bala-balakang untuk dipergunakan bagi siswa yang menempuh pendidikan di Mamuju. Akmal pun berterima kasih sebab beberapa informasi dari mahasiswa menjadi bahan untuk mengkroscek kinerja OPD. Seperti tindak lanjut dari pemanfaatan dana bantuan untuk korban gempa. Diketahui sari salah seorang perwakilan OKP menyampaikan terkait sumbangan dari sejumlah masyarakat mencapai 4 miliar lebih. Itu mengalir ke sejumlah OPD namun tidak ada realisasi. “Kita akan panggil OPD nya,” ungkapnya Soal rehabilitasi rekonstruksi rumah rusak, Akmal menyebutkan pihaknya masih menunggu respon dari BNPB terkait surat yang dilayangkan pemprov Sulbar. Surat tersebut intinya meminta agar penanganan rumah rusak ringan dan sedang tak lagi dibebankan kepada daerah, alasannya kondisi fiskal yang sangat minim. Namun beberapa masalah lain, Akmal mengaku perlu waktu untuk mempelajari dan memetakan yang berwenang…

JAKARTA -- Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menerima kunjungan Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik di Jakarta, Jumat (26/8/2022). Pada pertemuan tersebut, Pj Gubernur Akmal Malik memaparkan tentang potensi investasi dan kekayaan sumber daya alam (SDA) Sulawesi Barat. "Sulbar ini sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Di daratan dan lautan. Potensi perikanan misalnya kalau dikelola dengan investor yang tepat akan mendatangkan kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat di sana," terang Akmal Malik. Data yang dihimpun menunjukkan, Provinsi Sulbar mengandung potensi batu bara sebanyak 232 juta ton dan cadangan sebesar 19 juta ton di Kabupaten Mamuju. Potensi lainnya adalah bijih besi yang ditemukan di Kabupaten Polewalimandar dengan potensi mencapai 81,7 juta ton floating ore tersebar di Kecamatan Tapango, 328 ribu ton di Kecamatan Anreapi, dan 6.000 ton di Kecamatan Binuang. Terkait dengan potensi sumber daya alam Sulbar yang melimpah tersebut, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia kepada Pj Gubernur Akmal Malik menyebutkan akan segera melakukan kunjungan ke Tanah Mandar. Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk memantau langsung potensi sumber daya alam Sulbar yang bisa dipasarkan kepada para calon investor. "Kami dalam waktu dekat akan berkunjung ke Sulbar untuk melihat potensi sumber daya alam di sana yang baik untuk investasi," tutur Bahlil kepada Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik. (rls)

MAMUJU – Pemprov Sulbar bersama Inspektur Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan Rapat Evaluasi OPD lingkup Pemprov Sulbar, di Rujab Sekprov Sulbar, Jumat 26 Agustus 2022. Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyebutkan, pertemuan itu fokus membahas 12 poin yang menjadi temuan dan harus menjadi perhatian pemerintah. Beberapa poin dimaksud diantaranya soal aset, program pengembangan SDM yang tidak ada di setiap OPD, serta efisiensi pengelolaan barang milik daerah. "Hasil rapat ini harus menuai tindak lanjut monitoring dari Kementerian Dalam Negeri untuk terus memantau sehingga kita ada laporan untuk itu," ujar Idris. Perwakilan Tim Itjen Kemendagri, Reita mengapresiasi Pemprov Sulbar, sebab memiliki kemauan untuk melakukan perbaikan atas temuan-temuan tersebut. "Saya bersama tim bertugas melakukan pendampingan di mana Kita berharap Sulbar bisa menjadi daerah yang di depan. Kenapa tidak karena walaupun daerah baru bisa saja menjadi daerah yang terbaik intinya komitmen dari setiap opd," ujarnya.(farid)

JAKARTA -- Pj Gubernur Sulawesi Barat , Akmal Malik bertemu dengan Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo di Jakarta, Jumat 26 Agustus 2022 . Pada pertemuan tersebut, Akmal Malik menegaskan kesiapan Sulbar untuk berkontribusi pada kemandirian pangan nasional. Pertemuan antara Mentan Syahrul Yasin Limpo dan Akmal Malik lebih banyak membahas hal-hal teknis terkait dengan pengembangan sektor tanaman pangan dan holtikultura di wilayah Sulbar. Mentan Syahrul misalnya kepada Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik meminta agar Pemprov Sulbar menyiapkan lahan seluas 10.000 hektare untuk tanaman jagung dan kedelai. "Siapkan lahannya, tanam, rawat, kita akan bantu," kata Mentan Syahrul. Bantuan yang disiapkan oleh pihak Kementerian Pertanian bukan hanya sekedar bibit, tapi juga menghubungkan petani dengan layanan pembiayaan lembaga keuangan perbankan untuk produk seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) skala ekonomi untuk sektor pertanian. Sementara itu, Pj Gubernur Sulbar Akmal Malik menyampaikan terima kasih kepada Mentan Syahrul Yasin Limpo atas respon positifnya terhadap upaya pengembangan sektor pertanian di wilayah Sulawesi Barat. "Kami akan segera menyiapkan lahannya, khusus untuk sementara pengembangan tanaman jagung dan kedelai. Pembicaraan dengan Pak Mentan semua hal teknis dan kami siap tindaklanjuti," tutur Akmal Malik. Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini mengatakan, potensi sektor pertanian Sulbar sangat besar, tapi kendalanya selama ini adalah akses petani ke lembaga keuangan perbankan itu masih sangat rendah. Tapi dengan adanya intervensi dari Kementerian Pertanian pihaknya optimistis akses petani ke perbankan untuk pinjamam KUR bisa terbuka dan dengan sendirinya mendorong pertanian di Sulbar bisa tumbuh lebih positif lagi. Apalagi, potensi Sulbar untuk sektor lain, seperti peternakan juga cukup menjanjikan. "Sulbar siap untuk menjadi bagian untuk berkontribusi pada kemandirian pangan nasional. Potensi sektor pertanian Sulbar sangat besar. Tapi di awal ini untuk dikembangkan fokus pada komoditi jagung dan kedelai," tutup Akmal Malik. (rls)

Melalui otonomi luas dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Indonesia. Hal tersebut dikemukakan Sekprov Sulbar Muhammad Idris, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2022, di Hotel Berkah Mamuju, Jl. Soekarno Hatta, Jumat 26 Agustus 2022. Rakor ini diselenggarakan Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulbar. Dikatakan, pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintah negara atau pemerintah nasional. “Tidak ada kedaulatan pada daerah. Seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggara pemerintah daerah akan tetap pada pemerintah pusat” tegas Idris Dia juga mengatakan, semakin berkembangnya demokrasi di Indonesia, maka demokrasi di suatu wilayah dapat diukur melalui suatu indeks, yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menambahkan, IDI dikembangkan untuk mengukur kinerja demokrasi Tahun 2007. Penyusunan IDI periode kedua dimulai pada tahun 2009, yang menghasilkan indikator komponen IDI yang khas di Indonesia. “IDI menjadi satu-satunya ukuran kuantitatif untuk mengetahui kinerja demokrasi tingkat provinsi di Indonesia. Karena itu, IDI menjadi penting bagi perencanaan pembangunan politik di Indonesia di tingkat provinsi”ujarnya. Di akhir sambutannya, Idris berharap peran serta aktif seluruh peserta Rakor, utamanya kritikan, memberi masukan indikator, dan metodologi IDI, mensosialisasikan IDI kepada masyarakat yang sifatnya memperbaiki dan menyempurnakan data IDI di Provinsi Sulbar. (jemmi)

MAMUJU -- Peran Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) diharap lebih optimal untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan semakin terbuka. Melalui itu Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Provinsi Sulbar diharap mampu menjadi solusi menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris, mengatakan tuntutan reformasi agar semakin terbukanya informasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik. "Informasi tidak hanya sebagai informasi semata, tetapi menjadi kebutuhan untuk mendorong aspek informasi agar semakin dikelola dengan baik, termasuk PPID bagaiman mensukseskan sebauh misi bukan instrumen belaka,"ucap Idris saat membuka rakor PPID, Kamis 25 Agustus di Tribun Kantor Gubernur Sulbar Apalagi kata Idris, informasi merupakan hak dasar kebutuhan pokok di era sekarang, sehingga keterbukaan informasi harus dikelola dengan baik. "Pemerintah harus terlibat untuk mengelola, karena ini menjadi investasi dan ini bisa menjadi masalah bagi yang menyalahgunakan, sehingga harus dikelola agar tidak terjadi kesalahpahaman"ucapnya. Ia pun berharap, PPID terus meningkatkan keahliannya dan kompetensi agar setiap informasi dapat terkelola dan semakin mudah di akses. "Karena kita bertarung pada level tingkatan keahlian. Saatnya Sulbar bergerak pendidikan informasi yang semakin terbuka,"kata Idris. Pengelolaan informasi harus dikelola dengan integrasi yang tinggi. Sulbar harus mencoba cara-cara kerja kolaboratif. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Sulbar Mustari Mula mengatakan rapat tersebut bertujuan untuk menyatukan kesepahaman bersama terkait jenis informasi yang layak dibuka dan dikecualikan. Ia berharap, dengan hadirnya seluruh pihak yang menjadi mitra PPID, baik itu sebagai penyedia dan pemohon informasi dapat melahirkan kesepahaman terutama terkait jenis informasi yang layak dibuka dan dikecualikan. "Semakin rendah sengketa informasi berarti itu PPID semakin terbuka," tutup Mustari. (rls)